Garuda - Garba Rujukan Digital

UTILIZATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN THE ECONOMIC SECTOR: A COMPILATION OF SHARIA ECONOMIC LAW PERSPECTIVES Asmarini, Andini; Nursalam Rahmatullah
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v5i1.311

Blockchain is a revolutionary concept in information technology that allows the creation and storage of data in a decentralized and encrypted manner. However, blockchain is still a new system in the economic world, so it is necessary to ensure that this technology complies with Sharia standards. In this case, the Compilation of Sharia Economic Law is an essential guideline in Sharia economics in Indonesia because it provides legal certainty, regulatory standards, and consumer protection and supports the development of Sharia finance. This article was written to provide an overview of the opportunities for utilizing blockchain technology in the economic sector from a KHES perspective. The method used is library research, a normative juridical approach, by analyzing documents and information related to the study problem. The results show that KHES articles suit the blockchain character, some of which are articles 21, 179-180, 200, 413, and 577. However, an in-depth analysis is needed regarding the principles of Sharia and the need for a fatwa. Apart from that, it is essential to make clear regulations by the government and government authorities regarding the use of blockchain technology. With proper regulations, blockchain can become helpful in developing the Sharia economy. Abstrak Blockchain adalah konsep yang revolusioner dalam teknologi informasi yang memungkinkan pembuatan dan penyimpanan data secara terdesentralisasi dan terenkripsi. Keunggulan utama dari blockchain adalah transparansi dan keamanan. Kendati demikian, blockchain tetaplah system baru dalam dunia ekonomi, sehingga perlu dipastikan jika teknologi ini sesuai dengan standar syariah. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi pedoman penting dalam ekonomi syariah di Indonesia karena memberikan kepastian hukum, standar regulasi, perlindungan konsumen, dan dukungan pengembangan keuangan syariah. Artikel ini ditulis untuk memberikan gambaran mengenai konsep blockchain dan peluang pemanfaatan teknologi blockchain di bidang ekonomi dalam perspektif KHES. Metode yang digunakan adalah library research, pendekatan normatif yuridis. Tahapan dalam penelitian ini, meliputi: pengidentifikasian secara sistematik, serta analisis dokumen dan informasi yang berkaitan dengan masalah kajian. Hasil menunjukkan terdapat pasal KHES yang sesuai karakter blockchain, beberapa diantaranya: pasal 21, pasal 179-180, Pasal 200, Pasal 413 dan Pasal 577. Meski demikian, dibutuhkan analisis mendalam terkait prinsip kepatuhan syariah dan perlu adanya fatwa khusus. Selain itu, penting dibuatnya regulasi yang jelas oleh pemerintah dan otoritas keuangan mengenai penggunaan teknologi blockhcain. Dengan regulasi yang tepat, edukasi yang memadai, dan penilaian dari ahli syariah, blockchain dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam mengembangkan ekonomi syariah yang lebih adil dan transparan.

FIQH ECOLOGY-BASED GREEN BANKING FRAMEWORK: A MODEL FOR ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Amiruddin, Muhammad Majdy; Qaed, Issa; Husain, Saddan
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v5i1.315

This research aimed to develop a Green Banking framework based on the principles of Fiqh Ecology, implemented through CSR initiatives in Indonesian sharia banking. A qualitative methodology was employed, including literature review and policy analysis tools, along with coding analysis to discern primary themes from collected data. Regulations and policies related to environmental protection in the banking sector, such as Law No. 7 of 1992 on Banking (amended by Law No. 10 of 1998), Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (UUPPLH), Bank Indonesia Regulation No. 7/2/PBI/2005, Bank Indonesia Circular Letter No. 7/3/DPNP, and green financing regulations, align with the principles of Fiqh Ecology in Sharia banking. The integration of Fiqh Ecology and corporate social responsibility (CSR) into the Green Banking framework has produced significant outcomes. The principles of Fiqh Ecology—Balance (Mizan), Responsibility (Amanah), Prohibition of Destruction (Fasad fil Ardh), Maintenance (Hifz), and Sustainability (Istidamah)—are reflected in the CSR policies of Islamic banking. These policies include initiatives such as environmental risk assessments in credit decisions, creating green financial products, funding policies for eco-friendly projects, annual carbon footprint reporting, collaboration with NGOs, investment in renewable energy, and public campaigns. Abstrak Penelitian ini bertujuan mengembangkan kerangka Perbankan Hijau berdasarkan prinsip-prinsip Fikih Ekologi dan diimplementasikan melalui inisiatif CSR di perbankan syariah Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif, meliputi tinjauan literatur dan alat analisis kebijakan, serta analisis kode untuk mengidentifikasi tema utama dari data yang dikumpulkan. Regulasi dan kebijakan terkait perlindungan lingkungan di sektor perbankan, seperti UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (diubah oleh UU No. 10 Tahun 1998), UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005, Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP, serta regulasi pembiayaan hijau, sejalan dengan prinsip Fikih Ekologi dalam konteks perbankan syariah. Penggabungan Fikih Ekologi dan corporate social responsibility (CSR) dalam kerangka Perbankan Hijau menghasilkan hasil yang signifikan. Prinsip Fikih Ekologi, yaitu Keseimbangan (Mizan), Tanggung Jawab (Amanah), Larangan Pengrusakan (Fasad fil Ardh), Pemeliharaan (Hifz), dan Keberlanjutan (Istidamah), tercermin dalam kebijakan CSR perbankan syariah. Kebijakan ini mencakup inisiatif seperti penilaian risiko lingkungan dalam keputusan kredit, penciptaan produk keuangan hijau, kebijakan pendanaan proyek ramah lingkungan, pelaporan jejak karbon tahunan, kerja sama dengan LSM, investasi dalam energi terbarukan, dan kampanye publik.

A COMPREHENSIVE STUDY OF SHODAQOH, HIBAH, AND HADIYYAH IN FIQH MUAMALAH Arbaina, Mik Imbah
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v5i2.273

This study aims to analyze the fundamental differences between the concepts of Shodaqoh, hibah, and hadiyyah from the perspective of Islamic commercial law (fiqh muamalah), which are often subject to confusion in their practical application. A qualitative approach is employed, utilizing a literature review of both classical and contemporary jurisprudence. The findings reveal that these three concepts differ significantly in terms of their purpose, reasons for giving, recipients, and legal status. This research is expected to provide a clearer understanding and practical guidance for the public in distinguishing and practicing shodaqoh, hadiyyah, and hibah under Islamic principles. The findings aim to reduce misunderstandings in the practice of giving and promote a more accurate application in daily life, particularly in the context of social interactions and Islamic law. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan mendasar antara konsep sedekah, hibah, dan hadiah dalam perspektif fiqh muamalah, yang sering kali mengalami kebingungan dalam penerapannya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan studi literatur terhadap fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga konsep tersebut memiliki perbedaan signifikan terkait tujuan, alasan pemberian, penerima, dan status hukumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan panduan praktis bagi masyarakat dalam membedakan dan mengamalkan sedekah, hibah, dan hadiah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Temuan ini diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman dalam praktik pemberian, serta mendorong penerapan yang lebih tepat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks sosial dan hukum Islam

RESOLVING DISPUTED MURABAHAH FINANCING WITH FIDUCIARY GUARANTEE IN ISLAMIC BANKS: A FATWA DSN-MUI PERSPECTIVE Mutiara Jati Abdawiyah; Mukarromah, Safitri
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v5i2.336

One of the financing products offered by Bank Syariah Bumi Artha Sampang is Murabahah receivables. However, the return on financing does not always proceed smoothly, leading to problematic financing. This research aims to explore the settlement of problematic financing, the execution of fiduciary guarantees, and the resolution of such financing from the perspective of Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 on Murabahah receivables with fiduciary guarantees at Bank Syariah Bumi Artha Sampang. This study employs a field research approach with descriptive qualitative analysis. Data were collected through interviews with Islamic bank employees, direct observation of the collateral execution process, and review of the bank's internal documents. Data analysis was conducted using inductive techniques. The findings indicate that problematic financing at Bank Syariah Bumi Artha Sampang is resolved through rescheduling, primarily by extending the financing period. For customers who demonstrate no intention of repaying the remaining debt, the bank executes the fiduciary collateral. The execution process occurs through two methods: voluntary execution and collateral foreclosure. The resolution of problematic financing at the bank does not fully align with Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005, as the bank has never written off the remaining debt of customers. Abstrak Salah satu produk pembiayaan yang terdapat di Bank Syariah Bumi Artha Sampang yaitu produk piutang murabahah. Pengembalian pembiayaan tidak selalu berjalan dengan lancar yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah, pelaksanaan jaminan fidusia, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dari perspektif Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang piutang Murabahah dengan jaminan fidusia di Bank Syariah Bumi Artha Sampang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan karyawan bank syariah, observasi langsung terhadap proses eksekusi jaminan, dan analisis terhadap dokumen internal bank. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Bumi Artha Sampang dilakukan dengan melakukan restrukturisasi, yakni dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Untuk nasabah yang tidak memiliki itikad baik untuk melunasi sisa utangnya, bank akan melakukan eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi dilakukan melalui dua cara, yaitu eksekusi sukarela dan eksekusi jaminan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Bumi Artha Sampang tidak sepenuhnya sesuai dengan Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 karena bank syariah tersebut tidak pernah menghapuskan sisa utang nasabah.

BEYOND PROFIT: HOW BMT NU JAMBESARI EMPOWERS MSMES THROUGH SHARIA FINANCING Fawaid, Fawaid
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v5i2.345

This study aims to evaluate the effectiveness of sharia financing carried out by BMT NU Jambesari in empowering UMKM actors and building the economic welfare of the community. The research uses a descriptive qualitative method with data collection through interviews, observations and documentation. he novelty of the research lies in the analysis of the role of BMT NU from the perspective of sharia economic law, especially in terms of compliance with sharia principles and its impact on economic sustainability. Sharia financing distributed by BMT NU Jambesari significantly increases production capacity, increases income, and expands the market. Mentoring and training are carried out to ensure the sustainability of customer businesses. Thus, effective sharia financing that is in accordance with sharia principles can empower UMKM and improve the economic welfare of the people. Keywords: sharia financing, empowerment of UMKM, people's economy

MSMES MARKET EXPANSION STRATEGY: SYNERGY OF HALAL CERTIFICATION AND DIGITAL MARKETING Jailani, Novalini; Andrean, Rizky; Anwar, Khairul; Gunawan, Muhammad Ali
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v5i2.346

This study explores the strategic approach of combining Halal certification and digital marketing to enhance market expansion for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This study investigates how the synergy between Halal certification and digital marketing can be a dual strategy to penetrate new markets and increase sales volume. This research uses a descriptive qualitative approach with a type of library research. The data used in this study came from books, journal articles, and reports relevant to the research topic. The findings reveal that Halal certification significantly increases consumer confidence and market access. When paired with digital marketing, MSMEs experience substantial growth in both market reach and customer base. This study contributes to the growing body of literature on MSME growth strategies, demonstrating that the integration of Halal certification and digital marketing can serve as a powerful tool for market expansion, especially in culturally and religiously diverse markets. The synergy of Halal certification and digital marketing presents a viable strategy for MSMEs looking to expand their market presence in both local and international contexts. Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi pendekatan strategis penggabungan sertifikasi Halal dan pemasaran digital untuk meningkatkan perluasan pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Studi ini menyelidiki bagaimana sinergi antara sertifikasi Halal dan pemasaran digital dapat berfungsi sebagai strategi ganda untuk menembus pasar baru dan meningkatkan volume penjualan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, artikel jurnal dan laporan yang relevan dengan topik penelitian. Temuan mengungkapkan bahwa sertifikasi Halal secara signifikan meningkatkan kepercayaan konsumen dan akses pasar. Ketika dipasangkan dengan pemasaran digital, UMKM mengalami pertumbuhan substansial baik dalam jangkauan pasar maupun basis pelanggan. Studi ini berkontribusi pada semakin banyak literatur tentang strategi pertumbuhan UMKM, menunjukkan bahwa integrasi sertifikasi Halal dan pemasaran digital dapat berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk ekspansi pasar, terutama di pasar yang beragam secara budaya dan agama. Sinergi sertifikasi Halal dan pemasaran digital menghadirkan strategi yang layak bagi UMKM yang ingin memperluas kehadiran pasar mereka baik dalam konteks lokal maupun internasional.

SHARIA ECONOMIC LAW ON LEGAL PROTECTION IN MIXED RICE TRANSACTIONS IN PALOLO DISTRICT Cahaya, Yunika; Oktafian, Mohamad; Ruslan, Murniati
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v5i2.354

This research examines the practice of rice blending at Tiga Putri Enterprises, which does not fully follow the principles of transparency stipulated in sharia economic law and consumer protection law in Indonesia. Without notice to consumers, this practice can be categorized as tadlis or fraud under sharia law, which obscures product quality and creates the potential for consumer dissatisfaction or loss. This study used an interview method to explore consumer perceptions regarding product information and business responsibility in delivering quality goods. The results show that the lack of information transparency makes consumers less aware of product quality, resulting in a decline in trust. The implications of the study highlight the importance of regulation and education on transparency in the buying and selling of rice, in order to build a fairer and more responsible trading environment in accordance with sharia principles and consumer protection in Indonesia. Abstrak Penelitian ini meneliti praktik pencampuran beras di Usaha Tiga Putri yang tidak sepenuhnya mengikuti prinsip transparansi yang diatur dalam hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Tanpa adanya pemberitahuan kepada konsumen, praktik ini dapat dikategorikan sebagai tadlis atau penipuan menurut hukum syariah, yang mengaburkan kualitas produk dan menimbulkan potensi ketidakpuasan atau kerugian bagi konsumen. Studi ini menggunakan metode wawancara untuk menggali persepsi konsumen terkait informasi produk dan tanggung jawab usaha dalam penyampaian kualitas barang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya transparansi informasi membuat konsumen kurang memahami kualitas produk, sehingga terjadi penurunan kepercayaan. Implikasi penelitian menyoroti pentingnya regulasi dan edukasi transparansi dalam jual beli beras, demi membangun lingkungan perdagangan yang lebih adil serta bertanggung jawab sesuai prinsip syariah dan perlindungan konsumen di Indonesia.

ACHIEVING EQUITY IN THE WORKPLACE: WOMEN WORKERS' RIGHTS IN THE SMALL BUSINESSES Andini, Andini; Wahyuni, Wahyuni; Nurinayah, Nurinayah
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v5i2.355

This study aims to analyze the fulfillment of women's labor rights at S Boutique Palu, which has been operating since 2013 in the fashion industry, amidst challenges faced by female workers related to labor regulations. Using a qualitative approach and empirical legal method, data were collected through observation, structured interviews, and documentation. The results show that, although S Boutique Palu has met some of the material requirements in employment contracts, several worker rights have not been optimally fulfilled, including insufficient wages, unfair work hour arrangements, and incomplete employment contracts. The study concludes by emphasizing the need for improvements in fulfilling women's labor rights in alignment with principles of justice and equality, along with recommendations to foster a better and more sustainable working environment in the small and medium business sector. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak tenaga kerja perempuan di Butik S Palu, yang beroperasi sejak 2013 dalam industri fashion, di tengah tantangan yang dihadapi pekerja perempuan terkait regulasi ketenagakerjaan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode hukum empiris, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Butik S Palu telah memenuhi beberapa syarat materiil dalam perjanjian kerja, masih terdapat sejumlah hak pekerja yang belum terpenuhi secara optimal, termasuk upah yang tidak sesuai, pengaturan jam kerja yang tidak adil, serta kontrak kerja. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya perbaikan dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan, serta rekomendasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan berkelanjutan di sektor usaha kecil dan menengah

FIQH MUAMALAH ANALYSIS OF DEFERRED FERTILIZER TRANSACTIONS IN BALUKANG DONGGALA Sahrin, Moh; Aisya, Sitti; Kristiane, Desy
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v5i2.414

This study examines the practice of borrowing and lending fertilizer and rice seeds with an agreement to pay after the harvest in Balukang Village, Sojol District, Donggala Regency, as well as its perspective in Islamic commercial law (fiqh muamalah). The aim of this research is to identify this practice within the community and analyze it from the perspective of fiqh muamalah. The method used is a juridical-sociological approach, with data collection techniques including observation, documentation, and in-depth interviews. The findings show that this practice has become a tradition in Balukang Village, where fertilizer and seeds are provided at the beginning of the contract, with payment made after the harvest in the form of rice. The agreement is made orally and recorded by the creditor without a written contract. This practice is more accurately described as a sale agreement with deferred payment, although the community commonly refers to it as a borrowing and lending arrangement. From the perspective of fiqh muamalah, this practice is allowed because it has become a customary practice that does not harm either party and has been mutually agreed upon by both parties. Abstrak Penelitian ini membahas praktik utang piutang pupuk dan benih padi dengan perjanjian pembayaran setelah panen di Desa Balukang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, serta perspektif fikih muamalah terhadap praktik tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi praktik tersebut di masyarakat dan menganalisisnya dari sudut pandang fikih muamalah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini telah menjadi kebiasaan di Desa Balukang, di mana pupuk dan benih diberikan pada awal akad dengan pembayaran setelah masa panen dalam bentuk beras. Perjanjian dilakukan secara lisan dan dicatat oleh kreditur tanpa adanya perjanjian tertulis. Praktik ini seharusnya dianggap sebagai akad jual beli dengan pembayaran ditangguhkan, meskipun masyarakat umumnya mengenalnya sebagai utang piutang. Dari perspektif fikih muamalah, praktik ini diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan yang tidak merugikan pihak manapun dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

LEGAL PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS FOR TAMARENJA SNAKEFRUIT: IMPLICATIONS FOR THE LOCAL COMMUNITY’S ECONOMY Tahir, Maulana Amin; Saleh, Mohammad
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v6i1.405

Geographical Indication is a term that indicates the area of origin of a good or product. This uniqueness is caused by unique environmental factors, including natural and human influences, contributing to the goods and products' reputation, quality, and characteristics. Registered Geographical Indications can be a valuable asset that supports the regional economy. One of the regional products that can potentially obtain Geographical Indication protection is Tamarenja Snakefruit from Tamarenja Village, Donggala Regency, Central Sulawesi Province. This study aims to examine the potential for legal protection of Geographical Indication Rights for Tamarenja Snakefruit and to examine the efforts of the Tamarenja Village Government and Community in registering Tamarenja Snakefruit as a Geographical Indication product. This study uses a descriptive qualitative research approach with an empirical legal research type, which involves collecting primary data through direct interviews with informants and document searches. The results of the study indicate that Tamarenja Snakefruit has the potential to be registered as a Geographical Indication product at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Therefore, the involvement and efforts of the Tamarenja Village Government are significant in facilitating the registration process to improve the local economy. The Donggala Regency dan Tamarenja Village Government has made various efforts to register Tamarenja Snakefruit as a Geographical Indication product, including by conducting outreach to snakefruit farmers regarding the importance of registering geographical indications as a form of legal protection for intellectual property rights and as an instrument for improving the economy of snakefruit farmers. Abstrak Indikasi Geografis merupakan sebutan yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk. Keistimewaan ini disebabkan oleh faktor lingkungan yang unik, termasuk pengaruh alam dan manusia, yang berkontribusi terhadap reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan produk. Indikasi Geografis yang terdaftar dapat menjadi aset berharga yang mendukung perekonomian daerah. Salah satu produk daerah yang berpotensi untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis adalah Buah Snakefruit Tamarenja yang berasal dari Desa Tamarenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji potensi perlindungan hukum Hak Indikasi Geografis bagi Buah Salak Tamarenja dan untuk mengkaji upaya Pemerintah dan Masyarakat Desa Tamarenja dalam mendaftarkan Buah Salak Tamarenja sebagai produk Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum empiris, yang melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan narasumber dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Buah Salak Tamarenja berpotensi untuk didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Oleh karena itu, keterlibatan dan upaya Pemerintah Desa Tamarenja sangat penting dalam memfasilitasi proses pendaftaran untuk meningkatkan perekonomian setempat. Pemerintah Kabupaten Donggala dan Desa Tamarenja telah melakukan berbagai upaya dalam mendaftarkan Buah Snakefruit Tamarenja sebagai produk Indikasi Geografis diantaranya dengan melakukan sosialisasi kepada para petani buah salak akan pentingnya pendaftaran indikasi geografis sebagai bentuk perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dan merupakan salah satu instrumen peningkatan ekonomi para petani buah snakefruit

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Nadia

Contact Email
nadia@iainpalu.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
tadayun@iainpalu.ac.id

Editorial Address
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Gedung Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94221

Location
Kota palu,

Sulawesi tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Nadia

Contact Email nadia@iainpalu.ac.id

Phone -

Journal Mail Official tadayun@iainpalu.ac.id

Editorial Address Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Gedung Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94221

Location Kota palu, Sulawesi tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Nadia

Contact Email
nadia@iainpalu.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
tadayun@iainpalu.ac.id

Editorial Address
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Gedung Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94221

Location
Kota palu,

Sulawesi tengah

INDONESIA