cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 254 Documents
 15   16   17   18   19 
ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PENANGANAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI KOTA MAKASSAR Octaviana, Putri; Hasan, Yulia A.; Hamid, Abd . Haris
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.4046

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  pengaturan pengungsi Internasional di Kota Makassar, dan kendala - kendala yang dialami dalam penanganan pengungsi Internasional di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris dengan mengumpulkan bahan dan melakukan wawancara dengan Pihak United Nations High Committee Refuges (UNHCR), Pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di kota Makassar, serta pengungsi Internasional yang berada di kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan pengungsi Internasional di kota Makassar berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dalam Peraturan tersebut menjelaskan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan penanganan pengungsi Internasional di Indonesia termasuk penanganan pengungsi Internasional yang berada di kota Makassar. Selanjutnya, kendala – kendala yang dialami dalam penanganan pengungsi Internasional di Kota Makassar diantaranya adalah status dan data pengungsi yang tidak jelas, susahnya mendapatkan penempatan di negara ke – 3 bagi pengungsi, masalah sosial, anggaran, dan kurangnya koordinasi antar instansi This research aims to find out:  The regulation of international refugees in Makassar City, and The obstacles experienced in handling international refugees in Makassar City. The research method used in this research is Normative-Empirical by collecting materials and conducting interviews with the United Nations High Committee Refuges (UNHCR), the Ministry of Law and Human Rights of Makassar city, and international refugees in the city of Makassar. The results of the research show:  This regulation explains all aspects related to handling international refugees in Indonesia, including handling international refugees in the city of Makassar. Furthermore, the obstacles experienced in handling international refugees in Makassar City include unclear refugee status and data, difficulty in obtaining placement in third countries for refugees, social problems, budgets, and lack of coordination between agencies
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN MAMUJU PASCA GEMPA Rahimuddin, Rahimuddin; Almusawir, Almusawir; Halwan, Muhammad
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.4047

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganlisis pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah Pasca Gempa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penataan Ruang Pasca Gempa di Kabupaten Mamuju dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mamuju. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penataan ruang pasca gempa bumi di Kabupaten Mamuju berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039 belum dapat ditinjau pakah telah terlaksana dengan baik atau belum karena berdasarkan Pasal 84 Ayat 1 dan 2 upaya pemerintah Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan penataan ruang pasca gempa dapat ditinjau hasilnya hanya 1 kali dalam 5 tahun yakni ditahun 2026 sehingga hasil penerapan dan pelaksanaannya belum dapat dinilai saat ini. Berbagai hambatan juga dialami dalam pelaksanaan penataan ruang pasca gempa, antara lain disebabkan karena terbatasnya anggaran dana yang bersumber dari APBN maupun APBD dan disamping itu juga kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli pada bidang ilmu kebumian menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan pentaan ruang pasca gempa di Kabupaten Mamuju This study aims to identify and analyze the implementation of Post-Earthquake Regional Spatial Planning Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning Post-Earthquake Spatial Planning in Mamuju Regency and the obstacles in its implementation. This study uses a sociological juridical method. The location of the research was carried out at the Office of Public Works and Spatial Planning (DPUPR) of Mamuju Regency. The results of the study show that the post-earthquake spatial planning implementation in Mamuju Regency is based on Mamuju Regency Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning the Mamuju Regency Spatial Plan for 2019-2039. It cannot be reviewed whether it has been carried out properly or not because it is based on Article 84 paragraph 1. and 2 the efforts of the Mamuju Regency government in implementing post-earthquake spatial planning can be reviewed for results only once in 5 years, namely in 2026 so that the results of implementation and implementation cannot be assessed at this time. Various obstacles were also experienced in the implementation of post-earthquake spatial planning, among others due to the limited budgetary funds sourced from the APBN and APBD and besides that, the lack of Human Resources (HR) who are experts in the field of earth sciences is one of the obstacles in the implementation of post-earthquake spatial planning. earthquake in Mamuju Regency
TINJAUAN HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL OLEH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Saidatina, Sitti Hadija; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A.
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.4048

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal di Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh ialah data primer dengan melakukan wawancara langsung bersama narasumber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan sebagaina yang masih berhubungan dengan isi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal di Sulawesi Selatan terbagi atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup kondisi ekonomi, kurangnya kesadaran masyarakat, dan minimnya pengetahuan masyarakat. Faktor eksternal mencakup kurangnya pengawasan, kurangnya sosialisasi, dan sulitnya proses perizinan. Hasil penelitian pada proses penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terbukti bahwa Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah menjalankan proses penyidikan dengan sangat sistematis, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN Hermawan, Agung; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4049

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan pencurian disertai kekerasan di jalanan di wilayah Kecamatan dan untuk mengetahui upaya penegakan hukum Polsek Rappocini terhadap kasus kejahatan pencurian disertai kekersan di jalanan yang dilakukan oleh anak di wilayah Kecamatan Rappocini. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dengan lokasi penelitian pada wilayah hukum Polsek Rappocini Kota Makassar. Adapun tipe adalah penelitian hukum normative. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polsek Rappocini Makassar disebabkan oleh 6 faktor utama, yaitu faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor lingkungan keluarga,faktor minuman keras dan narkoba, faktor pergaulan dan faktor lemahnya penegakan hukum . Adapun upaya pemberantasan kejahatan Curas dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi, baik secara pre-emtif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emtif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku sedangkan upaya preventif tindak lanjut kepolisian berdasarkan ketepatan hukum berlaku serta Upaya represif harus diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku pembegalan kendaraan bermotor itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya This study aims to find out two things, first to find out the factors that cause children to commit crimes of theft accompanied by violence on the streets in the District of Rappocini and to find out the efforts of law enforcement by the Rappocini Police in cases of theft accompanied by violence on the streets committed by children in the Rappocini District. The type is normative legal research. The data used are primary data and secondary data. Based on the results of the research, the causes of the crime of theft with violence using sharp weapons in the jurisdiction of the Rappocini Makassar Police are caused by 6 main factors, namely economic factors, educational factors, family environmental factors, alcohol and drug factors, social factors and weak law enforcement factors. The efforts to eradicate Curas crime can be seen from the efforts made by the Police, both pre-emptively, preventively and repressively. In a pre-emptive effort, the police do this by instilling good values/norms in the community through legal counseling to raise legal awareness in the community so that they comply more with applicable laws and regulations. Meanwhile, preventive efforts for police follow-up are based on the correctness of applicable laws and repressive efforts
ANALISIS SOSIO-YURIDIS WANPRESTASI PELAKU USAHA ATAS PERJANJIAN JUAL-BELI BARANG YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM Firdausy, Muhammad Riyadh; Kamsilaniah, Kamsilaniah; Juliati, Juliati
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.4052

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: Bentuk-bentuk wanprestasi pelaku usaha dan faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku usaha wanprestasi atas perjanjian jual-beli barang yang dilakukan melalui media sosial Instagram. Jenis penelitian adalah penelitian normatif-empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah; dokumentasi, penyebaran angket dan wawancara dengan responden yang terdampak atas wanprestasi pelaku usaha di Instagram dan Pelaku usaha yang beroperasi di Instagram. Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa: Bentuk-bentuk wanprestasi pelaku usaha di Instagram antara lain; Keterlambatan saat pengiriman barang, barang yang tidak sesuai dengan gambar di iklan, barang yang rusak saat diterima pembeli dan barang yang tidak layak digunakan namun tetap dijual ke pembeli, juga terdapat onlineshop fiktif yang digunakan untuk menipu pembeli. Juga disimpulkan bahwa faktor-Faktor wanprestasi pelaku usaha di Instagram antara lain; Overmacht, Force majeure, Itikad buruk pelaku usaha dan kelalaian pelaku usaha yang umumnya disebabkan pihak ketiga yang bertugas mengirimkan barang, juga terdapat pelaku tindak pidana penipuan yang dengan sengaja menjaring korban di Instagram menggunakan onlineshop fiktif. This research was conducted to determine: Forms of default by business actors and the factors that cause business actors to default on goods sale and purchase agreements made via the social media Instagram. The type of research is normative-empirical research. The types of data used are primary data and secondary data. The data collection techniques used are; documentation, distribution of questionnaires and interviews with respondents affected by default by business actors on Instagram and business actors operating on Instagram. Based on the results of this thesis research, it can be concluded that: Forms of business actor default on Instagram include; Delays in delivery of goods, goods that do not match the picture in the advertisement, goods that are damaged when received by the buyer and goods that are not suitable for use but are still sold to the buyer, there are also fictitious online shops that are used to deceive buyers. It was also concluded that the factors for business actors' default on Instagram include; Overmacht, Force majeure, bad faith by business actors and negligence by business actors which are generally caused by third parties tasked with delivering goods, there are also perpetrators of criminal acts of fraud who deliberately attract victims on Instagram using fictitious online shops.Keywords: Business Actor, Default, Instagram, Purchase, , Socio-Juridical.
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN TIDAK DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Hidayat, Taufiq; Makkawaru, Zulkifli; Tira, Andi
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.4053

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akibat hukum perjanjian jual beli tanah yang dilakukan tidak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jenis penelitian adalah penelitian normatif-empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Kanwil ATR/Kepala BPN Makassar, Kantor Notaris-PPAT di Makassar, Kepala Kantor Kecamatan Biringkanaya, dan penyebaran kuisioner sebanyak 20 orang warga terkait. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa akibat hukum apabila akta jual beli yang tidak dibuat dihadapan PPAT yaitu akta tersebut akan  menjadi akta di bawah tangan dan peralihan haknya tidak dapat didaftarkan di Kantor ATR/Kepala BPN Kota Makassar, menyebabkan kekuatan pembuktiannya dan juga kepastian hukumnya lemah, Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pembeli tanah yang melakukan jual beli tidak di hadapan PPAT sebelum memperoleh hak atas tanah yang diperoleh yaitu memintan Penetapan Pengadilan Negeri yang memberikan kepastian Hukum kepada pemohon sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut This research was conducted to determine the legal consequences of land sale and purchase agreements that were not entered into in the presence of the Land Deed Drafting Officer (PPAT). The type of research is normative-empirical research. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out through interviews with the Head of the ATR Regional Office/Head of BPN Makassar, the Notary-PPAT Office in Makassar, the Head of the Biringkanaya District Office, and distributing questionnaires to 20 related residents. Based on the research results, it is concluded that the legal consequences if a sale and purchase deed is not made before the PPAT is that the deed will become a private deed and the transfer of rights cannot be registered at the Makassar City ATR/Head of BPN Office, causing the strength of the evidence and also the legal certainty to be weak. What can be done by land buyers who carry out the sale and purchase not before the PPAT before obtaining rights to the land obtained is to request a District Court Determination which provides legal certainty to the applicant as the legal owner of the land
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL USAHA TANI DI KECAMATAN MONCONGLOE, KABUPATEN MAROS Virajati, Zefanya Viyata; Makkawaru, Zulkifli; Tira, Andi
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.4057

Abstract

Penelitian ini membahas pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha tani dengan menganalisis substansi dan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak serta fakta hukum yang menjadi dasar analisis terjadinya wanprestasi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Teknis pengumpulan data melalui wawancara dan telaah penerapan ketentuan Undang-Undang Bagi Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha tani pada tanaman jagung antara pihak pemilik dana dan penggarap di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros belum berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Bagi Hasil. Perjanjian bagi hasil usaha tani di Kecamatan moncongloe Kabupaten Maros tidak dibuat di hadapan Kepala Desa dan tidak disahkan oleh Kepala Kecamatan. Ketentuan Undang-Undang Bagi Hasil ini tidak dilaksanakan oleh para pihak. Adapun pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak tidak sepenuhnya terlaksana secara baik terutama yang berkaitan dengan pencairan dana oleh Bara Foundation sebagai pemilik dana sedangkan Ramadandi tidak melakukan kewajibannya secara maksimal sebagai penggarap. Wanprestasi kedua belah pihak ini menimbulkan kerugian terhadap kedua belah pihak. Upaya penyelesaian wanprestasi melalui musyawarah dan kedua belah pihak bersepakat menerima kerugian yang dialami. This study discusses the implementation of farming profit sharing agreements by analyzing the substance and implementation of the rights and obligations of the parties as well as the legal facts that form the basis for the analysis of defaults. This study uses qualitative research with an empirical juridical approach. This research was conducted in Moncongloe District, Maros Regency. Technical data collection through interviews and review of the application of the provisions of the Profit Sharing Law. The results of the study show that the implementation of the profit-sharing agreement on corn farming between the owner of the funds and the cultivator in Moncongloe District, Maros Regency is not based on the provisions of the Profit Sharing Law. The agreement for sharing the results of farming in the Munloe District, Maros Regency was not made before the Village Head and was not ratified by the District Head. Thus, the provisions of the Profit Sharing Law are not implemented by the parties. As for the implementation of the rights and obligations of the parties, they were not fully implemented properly, especially those related to the disbursement of funds by the Bara Foundation as the owner of the funds, while Ramadandi did not carry out his obligations optimally as a cultivator. The default of both parties resulted in losses for both parties. Efforts to resolve defaults through deliberations and both parties agree to accept the losses suffered.
ANALISIS YURIDIS PENERTIBAN TANAH TERLANTAR OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAROS SULAWESI SELATAN Rahman, Muh. Pajrin; Madiong, Baso; Halwan, Muhammad
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4058

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penertiban tanah terlantar di Kabupaten Maros dan untuk mengetahui hambatan dalan penertiban tanah terlantar. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan topik penelitian tanah terlantar. Peneliti mengambil lokasi di Kantor Pertanahan Maros Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penulisan ini dapat disimpulkan yakni: 1) Penertiban Tanah Terlantar Oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maros dengan cara antara lain dengan Inventarisasi, identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar serta memberikan peringatan untuk kemudian ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia yang saat ini belum terealisasi. ) kendala dalam penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, yaitu: Subyek hak sulit untuk ditemui dan sering tidak diketahui keberadaannya. Sering dikuasakan oleh pihak lain, obyek hak atas tanah seringkali digunakan/dijaminkan, kurangnya kepedulian subyek hak terhadap tanah yang dikuasai, kurangnya modal pemegang hak untuk memanfaatakan tanahanya dan obyek hak sering dijadikan spekulasi This study aims to determine the control of abandoned land in Maros Regency and to find out the obstacles in controlling abandoned land. This research is a type of empirical juridical research. Data collection was carried out by interview method. In addition, the authors also conduct library research to obtain data related to abandoned land research topics. The researcher took the location at the Maros Land Office, Maros Regency, South Sulawesi. Based on the research results obtained from this writing, it can be concluded that: 1) Ordering of Abandoned Land by the Maros Regency Land Agency by means of, among other things, inventory, identification and research of abandoned land indications and giving warnings to then be designated as abandoned land by the Head of the Land Agency of the Republic of Indonesia which has not yet been realized. ) obstacles in controlling and utilizing abandoned land, namely: Subjects of rights are difficult to find and their whereabouts are often unknown. Often authorized by other parties, the object of land rights is often used/guaranteed, the lack of concern for the subject of rights to the land that is controlled, the lack of capital for the right holder to utilize the land and the object of rights is often used as speculation.
ASPEK HUKUM REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PECANDU NARKOTIKA Mustafa, Andi Sinar Melati; Hamid, Abd. Haris; Zubaedah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4068

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim untuk rehabilitasi sosial dan proses rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkotika di Kota Makassar. Penelitian melalui informasi dengan menggunakan teknik wawancara oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar BNN Provinsi Sulsel, LPAIC (Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas) dan Psikolog. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakan dengan memperlajari buku- buku, perundang-undangan, putusan-putusan dan jurnal yang berhubungan dengan muatan skirpsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertimbangan hukum hakim untuk rehabilitasi sosial agar pelaku dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali di masyarakat. Menjatuhkan pidana kepada pelaku dan perawatan di Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC) selama 1 (satu) tahun. Proses Rehabilitasi Sosial dilakukan dalam bentuk new entry data yaitu; jika klien tersebut masih dalam kondisi positif urinnya mengandung narkoba, maka klien harus terlebih dahulu menjalani masa detoksifikasi. Tetapi apabila sudah negatif, maka sudah bisa bergabung dalam program. Rehabilitasi dilakukan selama 6 (enam) bulan dengan formula 3 bulan Rawat Inap Penuh. Proses awal yang dilakukan yaitu assesment dengan Langkah-langkah Pendekatan Awal, Pengungkapan dan Pemahaman Masalah, Penyusunan Rencana Pemecahan Masalah, Pemecahan Masalah, Resosialisasi, Terminasi, Bimbingan Lanjut This research aims to determine the legal considerations for social rehabilitation and the social rehabilitation process for narcotics addicts in Makassar City for narcotics addicts. This type of research uses Normative-Empirical, primary data is obtained directly through information using interview techniques by Makassar District Court Judges, BNN, South Sulawesi Province, LPAIC (Institute for Caring for Smart Indonesian Children) and Psikolog. Meanwhile, secondary data was obtained from library research by studying books, legislation, decisions and journals related to the content of this thesis. The results of this research show that: Legal Considerations For social rehabilitation so that perpetrators can carry out their social functions back in society. crimes for abusing narcotics: Sentencing the perpetrator and treatment at the Smart Indonesian Child Care Institute (LPAIC) for 1 (one) year. The process of Social Rehabilitation at the very beginning is new data entry. If the client is still in positive condition his urine contains drugs, then the client must first undergo a detoxification period. But if it is negative, then you can join the program. Rehabilitation is carried out for 6 (six) months with a formula of 3 months full hospitalization. The initial process carried out is an assessment with Initial Approach Steps, Disclosure and Understanding of Problems, Preparation of Problem Solving Plans, Problem Solving, Resocialization, Termination, Further Guidance
ANALISIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI : STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 777/Pid.Sus/2022/PN Mks Afriani, Afa Ade; Hamid, Abd. Haris; Zubaedah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4070

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Mks dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah mencerminkan rasa keadilan dalam putusan perkara Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Mks. Tipe penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah tipe penelitian normatif-empiris. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis memperoleh bahan melalui telaah putusan dan Peraturan Perundang- undangan yang ada selain itu penulis juga memperoleh data secara langsung dengan melakukan wawancara dengan beberapa responden di lokasi penelitian dan terdapat beberapa sumber tertentu sebagai penunjang seperti beberapa literatur bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua macam pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu pertimbangan yuridis berupa terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 KUHP dan beberapa pertimbangan non-yuridis. Selain itu, nilai keadilan dalam putusan perkara Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Mks belum tercermin karena masyarakat merasa sangat dirugikan akibat dari perbuatan terpidana yang tidak bertanggung jawab This research aims to find out how the judge considered the legal considerations in handing down the decision in case Number 777/Pid.Sus/2022/PN Mks and whether the crime handed down to the defendant reflected a sense of justice in the decision in case Number 777/Pid.Sus/2022/PN Mks . The type of research used by the author in this research is normative-empirical research. In this writing, the author uses qualitative research methods. The author obtained material through conclusions and existing laws and regulations. Apart from that, the author also obtained data directly by conducting interviews with several respondents at the research location and there were certain sources as support such as several reading literature related to this research. The research results show that there are two kinds of legal considerations for judges in imposing sentences, namely juridical considerations in the form of fulfilling the elements of a criminal act in Article 55 of Law no. 22 of 2001 Jo. Article 55 of the Criminal Code and several non-juridical considerations. Apart from that, the value of justice in the decision in case Number 777/Pid.Sus/2022/PN Mks has not been reflected because the public feels that they have been greatly disadvantaged by the irresponsible actions of the convict

Page 17 of 26 | Total Record : 254

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025 Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025 Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024 Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024 Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024 Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023 Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022 Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 Vol. 20 No. 1 (2022): Clavia : Journal of Law, April 2022 Vol. 19 No. 3 (2021): Clavia : Journal of Law, Desember 2021 Vol. 19 No. 2 (2021): Clavia : Journal of Law , Agustus 2021 Vol. 19 No. 1 (2021): Clavia : Journal of Law, April 2021 Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020 Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020 Vol. 18 No. 1 (2020): Clavia : Journal of Law, April 2020 Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019 Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019 Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019 More Issue