cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 234 Documents
 17   18   19   20   21 
AKIBAT HUKUM TRANSAKSI E-COMMERCE Anugrah Isa, Fadhil; Almusawir, Almusawir; Kamsilaniah, Kamsilaniah
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5429

Abstract

Penelitian ini bertujuan: Untuk menganalisis pemenuhan syarat sah perjanjian dalam transaksi jual beli E-Commerce, dan mengetahui akibat hukum tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian jual beli E-Commerce. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif Empiris dengan sumber data Primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pemenuhan syarat sah dalam transaksi E-Commerce terkait dengan kecakapan adalah adakalanya anak di bawah umur melakukan transaksi E-Commerce, Oleh karena itu dilakukan pembatalan oleh walinya atau pengampuhnya. Transaksi E-Commerce oleh anak di bawah umur atau di bawah pengampuan tetap berjalan dengan sah sepanjang tidak mendapatkan pembatalan dari wali atau pengampuhnya, Akibat hukum tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian transaksi E-Commerce adalah dilakukan pembayaran ganti rugi atau melakukan penukaran barang sebagaimana yang dikehendaki pembeli. This research aims: To analyze the fulfillment of legal terms of agreement in E-Commerce buying and selling transactions, and determine the legal consequences of not fulfilling obligations in E-Commerce buying and selling agreements. The research method used is Normative Empirical research with primary and secondary data sources. This research was conducted in the Makassar city area. The data collection techniques used were interviews and questionnaires. The research results show that: Fulfillment of legal requirements in E-Commerce transactions related to skills means that sometimes minors carry out E-Commerce transactions, therefore cancellation is carried out by their guardian or guardian. E-Commerce transactions by minors or under guardianship continue to run legally as long as they do not receive cancellation from their guardian or custodian. The legal consequence of not fulfilling obligations in the E-Commerce transaction agreement is to pay compensation or exchange goods as desired by the buyer.
ANALISIS PENERAPAN TEORI DIFFERENTIAL ASSOCIATION PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN MAMASA Jemmi, Jemmi; Madiong, Baso; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5430

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: Kendala yang dialami aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual, dan pengaruh lingkungan masyarakat di Kabupaten Mamasa terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitan normatif dan empiris, lokasi penelitian di Kabupaten Mamasa, Polres Mamasa, Kejaksaan Negeri Mamasa dan Pengadilan Negeri Polewali Mandar, teknik penelitian yang digunakan oleh penulis adalah melalui wawancara obsevasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Kendala yang di hadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual adalah: Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan aturan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, adanya rasa malu yang dialami korban dan keluarganya sehingga memilih menyembunyikan kejadian yang menimpah keluarganya, adanya keterbatasan finansial ataupun akompodasi, kurangnya dukungan dari keluarga, kurangnya perhatian masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan terkait UUTPKS. Pengaruh lingkungan masyarakat di Kabupaten Mamasa terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, kekerasan seksual yang tertjadi di Kabupaten Mamasa di pengaruhi oleh lingkungan, dalam hal ini lingkungan yang di maksud adalah lingkungan keluarga yang kurang baik dimana pelaku mempunyai kebiasaan menonton video porno dan mengonsumsi minuman keras, selain itu ekomoni juga menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan This research aims to analyze: The obstacles experienced by law enforcement officers in handling cases of criminal acts of sexual violence, and the influence of the community environment in Mamasa Regency on the occurrence of criminal acts of sexual violence. The type of research used by the author is empirical normative research, the research location is Mamasa Police, Mamasa Regency, Mamasa District Prosecutor's Office and Polewali Mandar District Court, the research technique used by the author is through observational interviews and literature study. The results of this research show that: the obstacles faced by law enforcement officers in handling cases of criminal acts of sexual violence are: Lack of public understanding regarding the rules governing criminal acts of sexual violence, the feeling of shame experienced by victims and their families so they choose to hide the incidents that happened to their families. , lack of financial limitations or accommodation, lack of support from family, lack of public attention to socialization or counseling related to UUTPKS. The influence of the community environment in Mamasa Regency on the occurrence of criminal acts of sexual violence, sexual violence that occurs in Mamasa Regency is influenced by the environment, in this case the environment referred to is a poor family environment where the perpetrator has a habit of watching pornographic videos and drinking alcohol, in addition to Economics is also the reason why someone commits a crime
DAMPAK PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK DI KAWASAN TAMAN NASIONAL TAKABONERATE KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Oktavia, Aryva Sulfianti; Hasan, Yulia A.; Oner, Basri
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5431

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui dampak dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kawasan Taman Nasional Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif melalui pendekatan normatif-empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder dengan cara melalui wawancara. Hasil penelitian bahwa, dampak yang diterima oleh lingkungan dan masyarakat di Kawasan Taman Nasional Takabonerate yang disebabkan oleh penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak selalu menjadi tolak ukur dalam mengambil keputusan untuk melakukan penangkapan ikan secara Illegal. Walaupun menurut pandangan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tindak pidana Illegal Fishing memiliki dampak positif seperti penghasilan yang didapatkan lebih besar dari penangkapan ikan biasa namun tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat juga dampak negatif yang bisa didapatkan oleh masyarakat bahkan lingkungan. Salah satu dampak negatif yang sangat fatal yaitu dapat menyebabkan nelayan sebagai pelaku tindak pidana pengeboman ikan kehilangan nyawa mereka. This research is to determine the impact of fishing using explosives in the Takabonerate National Park Area, Selayar Islands Regency. This research uses a qualitative research type using a normative-empirical approach using primary data and secondary data through interviews. The research results show that the impact received by the environment and society in the Takabonerate National Park area caused by fishing using explosives is always a benchmark in making decisions to carry out illegal fishing. Although according to the views of people who work as fishermen, the criminal act of Illegal Fishing has a positive impact, such as the income earned being greater than ordinary fishing, it cannot be denied that there are also negative impacts that can be had by the community and even the environment. One of the negative impacts that is very fatal is that it can cause fishermen as perpetrators of the crime of fish bombing to lose their lives.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR Samrin, Miranti Maharani; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5432

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku percobaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan penerapan sanksi pelaku percobaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, lokasi penelitian yang penulis teliti yaitu Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, DitresNarkoba Polda Sulawesi Selatan. Teknik penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka dan wawancara. Data hasil penelitian yang diperoleh dianalisis secara Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, pertanggungjawaban pelaku percobaan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 753/Pid.Sus/2023/Pn.Mks. terdakwa Ikhwan Alias Atta Alias Iwan Bin Abd Hafid memenuhi segala unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, terdakwa menghendaki terjadinya perbuatan dan oleh Majelis Hakim dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Kedua, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan dengan denda Rp.1.00.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 2 bulan penjara, dengan penerapan menerapkan Pasal 197 Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. This research aims to analyze the responsibility of criminals attempting to distribute pharmaceutical preparations without a distribution permit and the application of sanctions for criminals attempting to distribute pharmaceutical preparations without a distribution permit. The type of research used by the author is empirical normative, the research locations that the author studied were at the Makassar District Court, Makassar District Prosecutor's Office, South Sulawesi Police Narcotics Directorate. The research techniques used are library study techniques and interviews. The research data obtained was analyzed qualitatively. The results of the research show that First, accountability for those who attempt to distribute pharmaceutical preparations without a distribution permit is based on Court Decision Number 753/Pid.Sus/2023/Pn.Mks. Defendant Ikhwan Alias Atta Alias Iwan Bin Abd Hafid fulfills all the elements of criminal responsibility, the defendant intended the act to occur and was deemed by the Panel of Judges to be able to take responsibility for the unlawful act he committed. Second, based on the considerations of the Panel of Judges, they imposed criminal sanctions in the form of imprisonment for 1 year and 10 months with a fine of Rp. 106 paragraph (1), (2) Law Number 36 of 2009 concerning Health in conjunction with Article 53 paragraph (1) of the Criminal Code.
TRADISI BAKAR BATU SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI NABIRE PAPUA Salemba, Pranata; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5433

Abstract

Penelitian ini untuk menganalisis proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dengan melalui Upacara Bakar Batu di Nabire Papua dan kekuatan hukum penyelesaiannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dan empiris. Lokasi penelitian di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Teknik Penelitian  melalui wawancara, dan angket. Hasil Penelitian menunjukan bahwa proses penyelesaian tindak pidana dengan Upacara Bakar Batu yang dilakukan di Nabire Papua melalui proses mediasi tersebut dan terjadi setelah proses mediasi selesai mereka menyepakati suatu perjanjian dengan membayar sebuah denda dan dibayarkan pada saat Proses Upacara Bakar Batu dilakukan,  dan Upacara Bakar Batu di Nabire mempunyai hukum dimana dalam Upacara Bakar Batu tersebut ada suatu perjanjian dan penerapan aturan adat yang sudah ditentukan This research is to analyze the process of resolving violent criminal acts through the Stone Burning Ceremony in Nabire Papua and the legal strength of the resolution. The type of research used is normative and empirical research. The research location is Nabire Regency, Central Papua Province. Research techniques through interviews and questionnaires. The research results show that the process of resolving criminal acts with the Stone Burning Ceremony which was carried out in Nabire Papua went through a mediation process and after the mediation process was completed they agreed to an agreement by paying a fine and it was paid at the time the Stone Burning Ceremony process was carried out, and the Stone Burning Ceremony in Nabire has a law where in the Stone Burning Ceremony there is an agreement and the application of customary rules that have been determined
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERETASAN AKUN PRIBADI DI KOTA MAKASSAR Wilantara, Made; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5434

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana peretasan akun pribadi di Kota Makassar, dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana peretasan akun pribadi di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di Kota Makassar dengan menggunakan jenis penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa: proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana peretasan akun pribadi di Kota Makassar yaitu unsur setiap orang dibuktikan dengan melihat keadaan jiwa terdakwa, unsur dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dibuktikan dengan adanya kehendak terdakwa, unsur mengakses komputer dan/atau sitem elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik  dibuktikan dengan terdakwa dengan sengaja dan tanpa izin mengakses sistem elektronik milik situs Remitly menggunakan data kartu kredit Mastercard milik orang lain yang didapatkan dengan menggunakan link phising, selanjutnya link phising tersebut akan di tampilkan dan diakses guna untuk melihat isi dari link phising tersebut, unsur turut serta melakukan dibuktikan dengan terdakwa dan empat pelaku lainnya terlibat dalam perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana peretasan akun pribadi di Kota Makassar adalah dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00. This research aims to analyze: the process of proving the elements of the criminal act of hacking personal accounts in Makassar City, and the accountability of perpetrators of criminal acts of hacking personal accounts in Makassar City. This research was carried out in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police in Makassar City using normative research using interview and literature study data collection techniques. The results of the research show that: the process of proving the elements of the criminal act of hacking personal accounts in Makassar City, namely the element of each person is proven by looking at the state of the criminal's soul, the element of intentionally without rights or against the law is proven by the fraudster's will, the element of accessing the computer and/or website electronically with the aim of obtaining electronic information and/or electronic documents proven by fraud by intentionally and without permission accessing the Remitly site's electronic system using someone else's Mastercard credit card data obtained using a phishing link, then the phishing link will be displayed and. in order to see the contents of the phishing link, as well as provide evidence with the perpetrator and four other perpetrators who were involved in the act. Responsibility for criminal acts of hacking personal accounts in Makassar City is threatened with imprisonment for 2 years and a fine of IDR 200,000,000.00.
KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP KREDIT PEMILIKAN RUMAH SUBSIDI YANG WANPRESTASI Ramdhany, Fauziah Suci; Makkawaru, Zulkifli; Abdurrifai, Abdurrifai
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5435

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) jika terjadi wanprestasi dalam  Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dan apakah SKMHT dapat digunakan untuk menjual objek jaminan jika terjadi wanprestasi dalam KPR subsidi.. Metode penelitian yang digunakan adalah  Penelitian normatif empiris yakni penelitian yang menggabungkan antara pendekatan hukum normative dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris, mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama  Penggunaan SKMHT pada pengikatan KPR subsidi sudah sesuai ketentuan hukum sehingga mengikat bagi para pihak. Rumah subsidi memiliki ketentuan luas bangunan dan luas tanah yakni 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) dan luas bangunan 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi), serta harga jual maksimal senilai Rp 173.000.000 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah), artinya tidak melebihi luas dan jumlah maksimal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni luas tanah maksimal 200 m2 (dua ratus meter persegi) dan luas bangunan 70 m2 (tujuh puluh meter persegi) sedangkan harga jual yang ditetapkan maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan SKMHT dalam pengikatan jaminan KPR Subsidi memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Kedua penggunaan SKMHT tidak bisa digunakan dalam menjual objek jaminan kredit macet melalui proses lelang. Solusinya SKMHT perlu ditingkatkan menjadi Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT). Adapun dalam proses pelaksanaanya tidak melibatkan debitor, karena di awal perjanjian/ akad kredit, debitor selaku pemberi Hak tanggungan telah menyerahkan kuasa kepada kreditor selaku Penerima Hak Tanggungan untuk menandatangani. Dalam kasus penjualan objek jaminan kredit macet di bawah tangan, maka SKMHT secara otomatis tidak berlaku This research aims to analyze the Power of Attorney to Charge Mortgage Rights (SKMHT) in the event of a default in a subsidized Home Ownership Credit (KPR) and whether SKMHT can be used to sell collateral objects in the event of a default in a subsidized KPR. The research method used is empirical normative research, namely research that combines a normative legal approach with the addition of various empirical elements, examining the implementation of normative legal provisions in action in every legal event that occurs. The research results show that: firstly, the use of SKMHT in binding subsidized KPR is in accordance with legal provisions so that it is binding on the parties. Subsidized houses have provisions for building area and land area, namely 72 m2 (seventy-two square meters) and building area of 36 m2 (thirty-six square meters), as well as a maximum selling price of IDR 173,000,000 (one hundred and seventy-three million rupiah), meaning it does not exceed the maximum area and quantity regulated in statutory regulations, namely a maximum land area of 200 m2 (two hundred square meters) and a building area of 70 m2 (seventy square meters) while the selling price is set at a maximum of Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiah), so it can be concluded that the use of SKMHT in binding Subsidized KPR collateral has binding legal force for the parties. Secondly, SKMHT cannot be used to sell bad credit collateral through an auction process. The solution is that SKMHT needs to be upgraded to Deed of Binding Mortgage Rights (APHT). The implementation process does not involve the debtor, because at the beginning of the credit agreement/contract, the debtor as the giver of the mortgage right has handed over the authority to the creditor as the recipient of the mortgage right to sign. In the case of selling bad credit collateral objects under your hands, the SKMHT is automatically invalid
KEAMANAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM PINJAMAN ONLINE Yusuf, Rosmita Cahyani P.; Hasan, Yulia A.; Kamsilaniah, Kamsilaniah
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5436

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian pinjaman online dalam melindungi data pribadi nasabah pinjaman pribadi dan upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah untuk melindungi data pribadinya. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Kota Makassar dan keterangan dari korban pinjaman pribadi. Penelitian menggunakan bahan data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Korban Pinjaman Pribadi dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, perjanjian pada kasus pinjaman ada dua pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pinjaman pribadi yaitu: wanprestasi dengan tidak mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak dan perbuatan melawan hukum dengan mengancam akan menyalahgunakan data pribadi nasabahnya. Kedua, upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah pada kasus pinjaman pribadi ada ada yaitu: membuat laporan kepada Satuan Tugas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal yang merupakan lembaga hasil Kerjasama beberapa instansi seperti Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan gugatan secara perdata melalui pengadilan This research aims to analyze online loan agreements in protecting the personal data of personal loan customers and the legal efforts that customers can take to protect their personal data. The research method used is qualitative research with a normative juridical approach. This research was conducted at the Makassar City Financial Services Authority and received information from personal loan victims. This research uses primary data obtained directly through interviews with the Financial Services Authority and Personal Loan Victims as well as secondary data obtained through literature study. The results of the research show that: First, in the agreement in lending and borrowing cases there are two violations committed by private lenders, namely: breach of contract by not complying with the contents of the agreement agreed upon by both parties and unlawful acts by making threats. to misuse customer personal data. Second, there are two legal remedies that customers can take in mortgage cases, namely: making a report to the Task Force for Eradicating Illegal Financial Activities, which is an institution resulting from collaboration between several agencies such as the Financial Service. Authority and file civil lawsuits through the courts.
PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILEGAL LOGING PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS Dzalim, Emil; Madiong, Baso; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5437

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Ilegal Loging dalam Putusan Nomor 249/pid.B/LH/2023/PN Wtp dan menganalisis upaya pelestarian hutan dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Penelitian ini di lakukan di Pengadilan Negeri Watampone dan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ulubila, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Penjatuhkan sanksi pidana administratif berupa denda Rp2.500.000,00. karena meskipun ada unsur tindak pidana Ilegal Logging, pelanggaran tidak menyebabkan kerusakan besar dan faktor meringankan terdakwa diperhitungkan. Pidana administratif dianggap cukup untuk memberikan efek jera tanpa memberatkan terdakwa secara berlebihan. Di sisi lain upaya-upaya yang di lakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ulubila, dalam melestarikan hutan telah menerapkan sistem Agroforestri selain itu reklamasi kawasan hutan, melakukan patroli dan pengawasan rutin secara berkala di sekitar kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi serta melakukan sosialisasi penyuluhan lingkungan terhadap masyarakat This research aims to analyze the application of sanctions against perpetrators of the crime of Illegal Logging in Decision Number 249/pid.B/LH/2023/PN Wtp and analyze forest conservation efforts in Limited Production Forest Areas. This research was conducted at the Watampone District Court and the Ulubila Forest Management Unit (KPH) Technical Implementation Unit (UPT) Office, using descriptive qualitative research with interview and literature study data collection techniques. The research results show that, administrative criminal sanctions are imposed in the form of a fine of IDR 2,500,000.00. because even though there are elements of the crime of Illegal Logging, the violation did not cause major damage and the defendant's mitigating factors were taken into account. Administrative punishment is considered sufficient to provide a deterrent effect without overly burdening the defendant. On the other hand, the efforts made by the Ulubila Forest Management Unit (KPH) Technical Implementation Unit (UPT), in preserving forests have implemented an Agroforestry system in addition to reclamation of forest areas, carrying out regular routine patrols and monitoring around Protected Forest areas and Production Forest as well as conducting environmental education outreach to the community
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DI POLRES PELABUHAN SOEKARNO HATTA Tulak, Wulan Sari; Renggong, Ruslan; Nur, Mustawa
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5438

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Penanganan Tindak Pidana Pemerasan di Pelabuhan Soekarno Hatta Tahun, dari 2021 hingga Tahun 2023 dan Faktor yang menjadi Penghambat Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerasan di Pelabuhan Soekarno Hatta. Metode pemelitian yang adalah metode normatif empiris, dengan menggunakan bahan berupa  perundang-undangan, ridokumen-dokumen dan bahan hukum sekunder bersumber dari buku dan jurnal ilmiah serta bahan hukum tersier yang digunakan kamus hukum dan internet Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerasan di Pelabuhan Soekarno Hatta mulai dari laporan, penyelidikan, dan penyidikan belum berjalan optimal diakibatkan dalam penanganan hukum hanya selesai pada tahap penyelidikan karena ditempuh penyelesaian melalui restorative justive selebihnya karena tidak cukup bukti. Faktor penghambat dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerasan Polres Pelabuhan Soekarno Hatta bersumber dari dua faktor yaitu, faktor internal dan fakor eksternal, pertama faktor internal adalah faktor yang bersumber dari Kepolisian, khususnya faktor sumber daya manusia dan sarana prasarana. Faktor eksternal, adalah faktor dipengaruhi, tingkat kesadaran hukum dan faktor ekonomi yang merupakan penghambat dalam penanganan penegakan hukum This study aims to determine and analyze the Law Enforcement of the Handling of Extortion Crimes at Soekarno Hatta Port, from 2021 to 2023 and Factors that hinder Law Enforcement in Handling Extortion Crimes at Soekarno Hatta Port. The research method is the normative empirical method, using materials in the form of legislation, documents and secondary legal materials sourced from books and scientific journals as well as tertiary legal materials used legal dictionaries and the internet The results of this study indicate that; Law Enforcement in Handling the Crime of Extortion at Soekarno Hatta Port starting from reports, investigations, and investigations has not run optimally due to legal handling only being completed at the investigation stage because a settlement through restorative justive is taken for the rest because there is not enough evidence. The inhibiting factors in the handling of extortion at Soekarno Hatta Port Police Station come from two factors, namely, internal factors and external factors, the first internal factors are factors originating from the Police, especially human resources and infrastructure factors. External factors, are influenced factors, the level of legal awareness and economic factors which are obstacles in handling law enforcement

Page 19 of 24 | Total Record : 234

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025 Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024 Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024 Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024 Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023 Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022 Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 Vol. 20 No. 1 (2022): Clavia : Journal of Law, April 2022 Vol. 19 No. 3 (2021): Clavia : Journal of Law, Desember 2021 Vol. 19 No. 2 (2021): Clavia : Journal of Law , Agustus 2021 Vol. 19 No. 1 (2021): Clavia : Journal of Law, April 2021 Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020 Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020 Vol. 18 No. 1 (2020): Clavia : Journal of Law, April 2020 Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019 Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019 Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019 More Issue