cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 234 Documents
 16   17   18   19   20 
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN HAKIM DALAM MASA JABATAN KOTA MAKASSAR Jaida, Arifin; Rusli, Muhammad; Halwan, Muhammad
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4073

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendorong pemberhentian hakim mahkamah konstitusi dalam masa jabatan dan untuk mengetahui alasan hukum Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif-yuridis. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, kemudian secara kualitatif menganalisa data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mendorong pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi dalam masa jabatan tersebut akibat dari hakim aswanto sering menganulir produk hukum yang disahkan oleh DPR. Dimana sebelumnya Aswanto diangkat sebagai hakim atas rekomendasi dari DPR sehingga DPR beranggapan bahwa seharusnya hakim Aswanto mewakili suara dari DPR. Padahal perlu dipahami bahwa lembaga Mahkamah Konstitusi bukanlah merupakan lembaga politik dimana tidak ada keterwakilan di dalam tubuh Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, langkah Dewan Perwakilan Rakyat memberhentikan Hakim Aswanto dalam hal ini tidak dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam UU MK No. 24 Tahun 2003 dan UU No. 7 Tahun 2020 yang menjelaskan terkait pemberhentian hakim konstitusi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden dan atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi This study aims to determine the factors that encourage the dismissal of Constitutional Court judges during their term of office and to determine the legal reasons for the House of Representatives to propose the dismissal of Constitutional Court judges. The type of research used is qualitative research with a normative-juridical approach method. This study uses primary and secondary data with data collection techniques carried out by literature studies, then qualitatively analyzing the data obtained. The results of the study show that the factors that encourage the dismissal of Constitutional Court judges during their term of office are due to Judge Aswanto often annulling legal products ratified by the DPR. Where previously Aswanto was appointed as a judge on the recommendation of the DPR so that the DPR assumed that Judge Aswanto should represent the voice of the DPR. In fact, it must be understood that the Constitutional Court institution is not a political institution where there is no representation within the Constitutional Court. For this reason, the steps of the House of Representatives to dismiss Judge Aswanto in this case cannot be justified as regulated in the Constitutional Court Law No. 24 of 2003 and Law No. 7 of 2020 which explain the dismissal of constitutional judges who are determined based on the President's decision and at the request of the Chief Justice of the Constitutional Court
ANALISIS YURIDIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH OLEH ORANG YANG TIDAK BERHAK DI KABUPATEN GOWA Wijaya, Andi; Madiong, Baso; Tira, Andi
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4081

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum terhadap seseorang yang berhak atas suatu tanah dan mengetahui penerapan asas nemo plus yuris dalam penyelesaian peralihan hak atas tanah oleh orang yang tidak berhak. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris . Lokasi Penelitian di Kantor Advokat Jusman Sabir & Rekan, Kantor ATR/BPN Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kantor PPAT/Notaris Abdurrifai Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini mengunkan Bahan Hukum Data Primer dikumpulkan dengan cara menggunakan wawancara Bahan hukum sekunder meliputi peraturan perundang-undang, pendapat ahli dalam buku-buku, jurnal, website, arsip-arsip dari instansi yang terkait,Bahan Hukum kemudian dianalisis secara Kualitatif yang dituangkan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian penunjukkan bahwa Peralihan hak atas tanah oleh orang yang tidak berhak Apabila dianalisis dalam hukum perjanjian maka melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata Ayat (4) yaitu “ suatu sebab yang halal” perjanjian yang dilakukan adalah batal demi hukum dan dari semula dianggap tidak pernah ada. Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang sebenarnya yang di tuangkan melalui Asas nemo plus yuris dikonkretkan melalui ketentuan UUPA bahwa sertifikat sebagai alat pembuktian hak yang bersifat kuat. Pembeli bermaksud untuk memperoleh Akta Peralihan hak atas tanah di PPATnamun PPAT tidak dapat memberikan Akta peralihan hak atas tanah karena salah satu syarat tidak terpenuhi PPAT menganut prinsip kehati-hatian, untuk itu pemilik tanah yang sebenarnya masih bisa memperoleh hak kembali dengan melakukan Upaya penyelesaian sengekat This study aims to find out and analyze the legal regulations for someone who has the right to a land. To find out how the application of the nemo plus juris principle is in the settlement of the transfer of land rights by unauthorized persons. This study uses a qualitative research type using an empirical juridical approach. The research locations are the Advocate Office of Jusman Sabir & Partners, the ATR/BPN Office of Gowa Regency, South Sulawesi Province, and the PPAT/Notary Abdurrifai Office, Maros Regency, South Sulawesi Province. This research uses Legal Materials. Primary data is collected by means of interviews. Secondary legal materials include laws and regulations, expert opinions in books, journals, websites, archives from related agencies. Legal materials are then analyzed qualitatively in the form of descriptive. The results of the study show that the transfer of land rights by unauthorized persons. When analyzed in the law of the agreement, it violates the provisions of Article 1320 of the Civil Code Paragraph (4) namely "a lawful cause". Legal protection for real landowners which is stated through the principle of nemo plus juris is concretized through the provisions of the UUPA that certificates are a strong means of proving rights. The buyer intends to obtain a deed of transfer of land rights at the PPAT, but the PPAT cannot issue a deed of transfer of land rights because one of the conditions is not fulfilled, the PPAT adheres to the precautionary principle, for this reason, the actual land owner can still get the rights back by making efforts to settle disputes
ANALISIS YURIDIS PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN GOWA Fadillah, Andi Utari Resky; Waspada, Waspada; Kamsilaniah, Kamsilaniah
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4089

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor yang menyebabkan peningkatan angka perceraian di Kabupaten Gowa dalam lingkup Pengadilan Agama Sungguminasa dan peran lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB dalam menangani kasus perceraian selama pandemi di Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis melalui literatur hukum dan dikombinasikan dengan pendekatan empirik yang diperoleh dari lapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan perceraian selama pandemi covid-19 di Kabupaten Gowa adalah stress ekonomi yang berakibat pada terjadinya perselisihan rumah tangga secara terus menerus bahkan sampai melakukan penelantaran keluarga. Kemudian Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB memiliki peranan penting dalam rangka menangani kasus perceraian selama masa pandemi yaitu melakukan konseling dan penangana Pengadilan Agama Sungguminasa, Perceraian, Covid-19n perkara melalui mediasi This study aims to determine the factors that cause an increase in the divorce rate in Gowa Regency within the scope of the Sungguminasa Religious Court and the role of judicial institutions in this case the Sungguminasa Class IB Religious Court in handling divorce cases during the pandemic in Gowa Regency. The research method used is a legal research method with a juridical approach through legal literature and combined with an empirical approach obtained from the field. Based on the results of the study, it shows that the factors that cause an increase in divorce during the co-19 pandemic in Gowa Regency are economic stress which results in continuous household disputes and even family neglect. Then the Sungguminasa Class IB Religious Court has an important role in handling divorce cases during the pandemic, namely counseling and handling cases through mediation.
ANALISIS KEKUATAN HUKUM PEMBACAAN AKTA NOTARIS MELALUI APLIKASI ZOOM Fadhil, Andi Muh.; Makkawaru, Zulkifli; Almusawir, Almusawir
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4095

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan akta notaris yang dibacakan melalui aplikasi zoom dan, kekuatan hukum digital signature melalui aplikasi zoom, Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum seta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Pustaka dengan dengan membaca referensi hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen, dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung Notaris-Notaris di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kekuatan hukum pembacaan akta Notaris melalui aplikasi zoom untuk saat ini belum dapat dilakukan, selain melangar kode etik Notaris karna merugikan pihak penghadap dimana terjadi gradasi akta autentik menjadi akta dibawa tangan, juga tidak mempunyai kekuatan hukum dan, Penggunaan digital signature menggunakan aplikasi zoom adalah sah dan berkekuatan hukum selama memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tenteng Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, namun terbatas pada penggunaannya, bukan sebagai akta autentik This research is to determine the validity of notarial deeds read via the Zoom application and the legal strength of digital signatures via the Zoom application. The type of research used is empirical juridical, namely by conducting research on legal principles, legal sources and referring to legal norms. contained in legal regulations that are scientific theoretical in nature. The data collection technique used in this research is library research by reading legal references, legislation, and documents, and field research by conducting direct interviews with notaries in Makassar City, South Sulawesi. Based on the results of the research, it can be concluded that the legal force of reading a Notary's deed via the Zoom application is currently not possible, apart from violating the Notary's code of ethics because it is detrimental to the presenting party where there is a gradation of an authentic deed to a hand-carried deed, it also has no legal force and, the use of a digital signature using the zoom application is legal and has legal force as long as it meets the provisions of Article 11 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions in conjunction with Article 59 paragraph (3) of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions, but limited to its use, not as an authentic deed.
ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TA’BANG KAJU PADA MASYARAKAT ADAT KAJANG Taufik, Andi Rahmi Arditha; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4096

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana ta’bang kaju pada masyarakat adat Kajang, dan untuk mengetahui pengakuan pemerintah daerah terhadap proses penyelesaian tindak pidana ta’bang kaju. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris. Dengan sumber data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder dari penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di Desa Tana Toa dengan melakukan wawancara kepada pemangku adat Kajang dan pemerintah daerah setempat. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, menghubungkan data lapangan dan kepustakaan untuk menjawab permasalahan penyelesaian tindak pidana ta’bang kaju di masyarakat adat Kajang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana ta’bang kaju diselesaikan dengan beberapa tahapan yakni a’borong, patunra, attunu panroli, tunu pasau hingga nipassala. Pemerintah daerah setempat mengakui dan menghormati proses peradilan adat dengan diterbitkannya Perda Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang The research aims to determine the process of resolving the Ta'bang Kaju crime in the Kajang indigenous community, and to determine the local government's recognition of the process of resolving the Ta'bang Kaju crime. The type of research used is normative-empirical. The primary data source was obtained through interviews, while the secondary data came from library research. This research was conducted in Tana Toa Village by conducting interviews with Kajang traditional stakeholders and the local regional government. The research results were then processed and analyzed descriptively qualitatively, connecting field data and literature to answer the problem of resolving the ta'bang kaju crime in the Kajang indigenous community. The results of the research show that the process of resolving the crime of ta'bang kaju was completed in several stages, namely a'borong, patunra, attunu panroli, tunu pasau to nipassala. The local regional government recognizes and respects the customary justice process with the issuance of Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning the Confirmation, Recognition of Rights and Protection of the Rights of the Ammatoa Kajang Traditional Law Community
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK BERDASARKAN PUTUSAN NO.359/PDT.G/2022/PA.MKS Lily, Astina; Waspada, Waspada; Juliati, Juliati
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4097

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2022/PA. Mks. dan pelaksanaan hak asuh anak berdasaran putusan pengadilan agama Nomor 359/Pdt.G/2022/PA. Mks. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris dengan menganalisis kasus pada salah satu putusan pengadilan agama, kemudian melakukan wawancara dan menganalisis kesesuaian aturan hukum dengan fakta yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Dasar pertimbangan hakim adalah hakim tidak hanya mempertimbangkan dari sisi legalitas berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam akan tetapi pada praktiknya hakim lebih mempertimbangkan kepentingan perkembangan dan pertumbuhan anak itu sendiri. Dalam hal ini hakim lebih menitikberatkan mengenai keadaan mental anak yang mana diperoleh fakta hukum berupa laporan psikologis anak sehingga demi kemaslahatan anak tersebut direkomendasikan agar pemeliharaannya diberikan kepada tergugat selaku ayah kandungnya. 2) Pelaksanaan hadhanah tetap diasuh Tergugat selaku ayah kandungnya, namun dalam hal ini pihak ibu tetap diberikan hak untuk mengunjungi anaknya kapanpun. Hal ini karena pada dasarnya pemeliharaan anak adalah kewajiban kedua orang tua walaupun orang tua tersebut telah bercerai This research aims to find out: 1) How is the judge's consideration in determining child custody in Decision Number 359/Pdt.G/2022/PA. Mks. 2) How is the implementation of child custody based on religious court decision Number 359/Pdt.G/2022/PA. Mks. The research method used in this research is Normative-Empirical by analyzing the case in one of the religious court decisions, then conducting interviews and analyzing the suitability of the rules of law with the facts that occur. The research results show: 1) The basis of the judge's consideration is that the judge does not only consider the legality based on Article 105 letter a of the Compilation of Islamic Law but in practice the judge considers the interests of the child's development and growth. In this case the judge emphasized more on the mental state of the child where legal facts were obtained in the form of a child's psychological report so that for the benefit of the child it was recommended that his maintenance be given to the defendant as his biological father. 2) The implementation of hadhanah is still cared for by the Defendant as the biological father, but in this case the mother is still given the right to visit her child at any time. This is because basically the maintenance of children is the obligation of both parents even though the parents have divorced
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE Kadari, Abdul Jalil; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4732

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui Restorative Justice khususnya di wilayah kerja Kepolisian Sektor Panakkukang serta memahami hambatan yang dialami Kepolisian Sektor Panakkukang dalam hal penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui Restorative Justice. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukuam kualitatif dengan penekanan penelitian empiris hukum yang diperoleh dari lapangan dipadukan dengan pendekatan Yuridis atau undang-undang dan peraturan hukum lainnya atau bahan-bahan literatur hukum (Statute Approach). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dapat dilihat dari penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui Restorative Justice telah berjalan dengan baik sebagaimana amanat Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan tersbebut melalui tahapan pelaksanaan Preemtif, Preventif, dan Represif. Kemudian hambatan Kepolisian Sektor Panakkukang dalam hal penyelesaian kasus tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui Restorative Justice yaitu Jenis Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak dilakukan dengan Aktifitas Seksual Korban Anak, Faktor Ekonomi keluarga korban anak, dan ketidaksepakatan pihak yang terlibat This study aims to determine the resolution of criminal acts of economic exploitation of children through Restorative Justice, especially in the Panakkukang Sector Police work area and to understand the obstacles experienced by the Panakkukang Sector Police in terms of resolving criminal acts of economic exploitation of children through Restorative Justice. The method used is a qualitative legal research method with an emphasis on empirical legal research obtained from the field combined with a juridical approach or laws and other legal regulations or legal literature materials (Statute Approach). Based on the results of the study, it can be seen that the settlement of criminal acts of economic exploitation of children through Restorative Justice has gone well as mandated by the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2022 concerning Handling Crimes Based on Restorative Justice. The implementation is through the stages of Preemptive, Preventive, and Repressive implementation. Then the obstacles of the Panakkukang Sector Police in terms of solving cases of economic exploitation of children through Restorative Justice are the types of economic exploitation of children carried out by the sexual activities of child victims, the economic factors of the child victim's family, and the disagreement of the parties involved
ANALISIS PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Ambar, Andi Fidah Rara Batara; Hasan, Yulia A.; Juliati, Juliati
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4733

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: kedudukan hukum perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak, dan untuk mengetahui penyelesaian masalah bagi perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif empiris. Rumusan masalah pertama menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan dilakukan analisis hukum terkait kedudukan hukum perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak. Sedangkan untuk rumusan masalah kedua menggunakan pendekatan empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara dan telaah dokumen sebagai data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, kedudukan hukum perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak merupakan validitas sebuah perjanjian oleh anak dibawah umur dalam melakukan transaksi elektronik adalah sah. Meskipun demikian, karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian pada KUHPerdata Pasal 1320 berupa kecakapan maka dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak yang merasa dirugikan, Kedua, penyelesaian masalah yang dapat ditempuh terdiri dari jalur litigasi dan non litigasi. This research aims to determine: the legal position of sales and purchase agreements via the internet made by children, and to find out the resolution of problems for sales and purchase agreements via the internet made by children. This research uses a normative empirical approach. The first problem formulation uses a normative approach, namely by carrying out a legal analysis regarding the legal position of buying and selling agreements via the internet made by children. Meanwhile, the second problem formulation uses an empirical approach, namely research carried out by collecting the results of interviews and document review as field data. The research results show: First, the legal position of buying and selling agreements via the internet made by children is that the validity of an agreement by a minor in carrying out electronic transactions is valid. However, due to the failure to fulfill the legal conditions for an agreement in the Civil Code Article 1320 in the form of competence, it can be canceled at the will of one of the parties who feels disadvantaged. Second, problem resolution that can be taken consists of litigation and non-litigation routes.
ANALISIS HUKUM AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KOTA MAKASSAR Yanti, Firda; Kamsilaniah, Kamsilaniah; Juliati, Juliati
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4734

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: penyebab banyaknya permintaan dispensasi nikah di Kota Makassar, dan mengenai akibat hukum pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif-Empiris dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Kota Makassar, pihak KUA di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Makassar, dan pihak yang menikah di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan: penyebab permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Makassar yaitu karena banyaknya pasangan yang masih di bawah umur yang belum terikat perkawinan tetapi sudah tinggal dan hidup bersama dalam satu atap dan saling cinta menyebabkan hamil di luar nikah Adapun Faktor-faktor lain yang menyebabkan permohonan dispensasi nikah adalah faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Hasil lainnya menunjukkan akibat hukum perkawinan di bawah umur yaitu berdampak pada hak dan kewajiban suami istri yang tidak atau belum sepenuhnya terpenuhi dan terlaksana dengan baik, antara lain menyediakan tempat tinggal yang tetap atau kediaman bagi keluarganya, terkait harta benda dalam perkawinan, termasuk juga kewajiban sebagai orang tua pada anak dalam perkawinan tersebut. Akibat hukum lainnya yaitu harus merelakan pendidikannya dikarenakan menikah diusia muda sehingga mengakibatkan putus sekolah, serta meningkatnya juga angka perceraian dikarenakan umur mereka yang masih sangat muda dan masih labil dalam berumah tangga This research aims to find out: the causes of the large number of requests for marriage dispensation in Makassar City, and the legal consequences of carrying out underage marriages in Makassar City. The research method used is Normative-Empirical by collecting data through interviews with the Makassar City Religious Court, the KUA in the jurisdiction of the Makassar City Religious Court, and parties who are married under age. The results of the research show: the cause of the request for marriage dispensation at the Makassar City Religious Court is because there are many underage couples who are not yet married but already live and live together under one roof and love each other, causing pregnancy out of wedlock. There are other factors that cause The application for marriage dispensation is an economic factor and an educational factor. Other results show the legal consequences of underage marriage, namely the impact on the rights and obligations of husband and wife which are not or have not been fully fulfilled and carried out well, including providing a permanent place of residence or residence for their family, related to property in marriage, including obligations as parents of children in the marriage. Another legal consequence is that they have to give up their education because they get married at a young age, which results in dropping out of school, and the divorce rate also increases because they are still very young and still unstable in marriage
ANALISIS YURIDIS DASAR PEMBERAT DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN Palimbong, Anre; Renggong, Ruslan; Zubaedah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5428

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pemberat pengulangan tindak pidana pencurian menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam putusan nomor 86/Pid.B/2023/PN Mks dan unsur-unsur tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dalam putusan nomor 86/Pid.B/2023/PN Mks. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif, dengan menggunakan tipe penelitian yaitu untuk menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin mengenai suatu objek,  fokus dan gejala atau kelompok tertentu yang menjadi objek dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh melalui wawancara, bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui putusan pengadilan, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui internet dan media massa. Kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dari hasil analisis putusan pengadilan dengan data lapangan kemudian penguraian bahan dan data untuk membangun argumentasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana majelis hakim memperimbangkan beberapa hal, yakni terdakwa adalah seorang residivis, dan terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana pencurian dikategorikan malam hari. Mengacu pada unsur pengulangan tindak pidana pencurian berat atau berkualifikasi, apabila diuraikan maka unsur-unsur dalam Pasal 363 telah terpenuhi dan terbukti dalam persidangan. This study aims to determine the basis for aggravating the repetition of theft crimes into the judge's legal consideration in imposing sanctions in decision number 86/Pid.B/2023/PN Mks and the elements of theft can be proven in decision number 86/Pid.B/2023/PN Mks. This type of research is Descriptive-Qualitative, using the type of research that is to describe and describe as carefully as possible about an object, focus and specific symptoms or groups that are objects in the study. This research uses primary legal material obtained through interviews, secondary legal material collected through court decisions, and tertiary legal material collected through the internet and mass media. Then it is analyzed qualitatively, namely from the results of the analysis of court decisions with field data then the decomposition of materials and data to build arguments and draw conclusions. The results showed that in imposing criminal sanctions, the panel of judges considered several things, namely the defendant was a recidivist, and the defendant at the time of committing the crime of theft was categorized at night. Referring to the elements of repetition of serious or qualified theft crimes, if described, the elements in Article 363 have been fulfilled and proven in court.

Page 18 of 24 | Total Record : 234

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025 Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024 Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024 Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024 Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023 Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022 Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 Vol. 20 No. 1 (2022): Clavia : Journal of Law, April 2022 Vol. 19 No. 3 (2021): Clavia : Journal of Law, Desember 2021 Vol. 19 No. 2 (2021): Clavia : Journal of Law , Agustus 2021 Vol. 19 No. 1 (2021): Clavia : Journal of Law, April 2021 Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020 Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020 Vol. 18 No. 1 (2020): Clavia : Journal of Law, April 2020 Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019 Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019 Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019 More Issue