cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Fuad Zaini
Contact Email
fuadzaini06@gmail.com
Phone
+6282360501584
Journal Mail Official
fuadzaini06@gmail.com
Editorial Address
Jl. Williem Iskandar No. K-2/22, Pos: 20222, Medan
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Mediation : Journal Of Law
Published by CV. Pusdikra Mitra Jaya
ISSN : -     EISSN : 28292030     DOI : https://doi.org/10.51178/mjol.v1i2.802
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mediation : Journal Of Law adalah jurnal ilmiah tentang disiplin hukum yang diterbitkan oleh Pusdikra Publishing (CV. Pusdikra Mitra Jaya). Jurnal ini bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian di bidang hukum. Ruang lingkup Ilmu meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Bisnis, Hukum Perburuhan dan Perselisihan Hubungan Industrial, Hukum Cyber, Hukum Islam dan Hak Kekayaan Intelektual dan kajian ilmiah lainnya sesuai dengan ruang lingkup bidang penelitian hukum.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 104 Documents
 6   7   8   9   10 
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah Di Bawah Tangan Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Nasution, Hafni Cholida
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 3, September 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i3.2351

Abstract

Jual beli dibawah tangan menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan jual beli dilakukan dengan akta otentik. Jual beli tanah di bawah tangan adalah perjanjian jual beli tanah yang dilakukan di luar kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), jual beli tanah diwajibkan untuk didaftarkan di Kantor Pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara tidak resmi (dibawah tangan), serta mengevaluasi dampak hukum yang dihadapi oleh pembeli dalam konteks transaksi di bawah tangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang fokus pada pencarian kebenaran berdasarkan aspek normatif hukum. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan peraturan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara tidak resmi tetap ada, baik dalam bentuk perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Namun akibat hukum dari transaksi semacam itu adalah pembeli tidak dapat melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau mengajukan proses balik nama sertifikatnya ke Kantor Pertanahan Setempat. Selain itu, pembeli juga tidak memiliki alat pembuktian yang kuat jika timbul sengketa atau masalah hukum terkait tanah yang dibeli.
Implementasi Zakat Harta Kebun Kelapa Menurut Hukum Islam dan Uu No. 38 Tahun 1999: (Studi Kasus Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan) Qamarani, Rasyiqah; Nurwandri, Andri; Syahrul, Syahrul
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 4, Desember 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i4.2458

Abstract

Zakat merupakan kewajiban syar’i yang memiliki dimensi spiritual dan sosial dalam Islam. Salah satu bentuk zakat yang wajib ditunaikan adalah zakat harta (zakat mal), termasuk hasil pertanian seperti kebun kelapa apabila memenuhi syarat nisab dan haul. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pengeluaran zakat harta hasil kebun kelapa di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, dengan pendekatan normatif-empiris yang berlandaskan pada Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Fokus utama terletak pada pemahaman dan praktik masyarakat terkait pengeluaran zakat kebun kelapa serta keterlibatan lembaga amil zakat dalam proses pengelolaan dan pendistribusiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan belum secara optimal menunaikan zakat harta dari hasil kebun kelapa, baik karena minimnya pemahaman fiqh zakat hasil pertanian maupun kurangnya sosialisasi dari tokoh agama dan lembaga zakat. Selain itu, mekanisme pengumpulan zakat melalui lembaga resmi masih belum berjalan efektif, yang berdampak pada tidak tercapainya tujuan pengelolaan zakat secara nasional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran lembaga zakat di tingkat desa, peningkatan literasi zakat berbasis fikih pertanian, serta harmonisasi antara aturan agama dan peraturan perundang-undangan. Dengan sinergi antara aspek normatif (hukum Islam) dan struktural (UU No. 38 Tahun 1999), implementasi zakat dapat berjalan lebih baik dan merata di tingkat masyarakat desa.
Batasan Pergaulan Bagi Calon Pengantin Pasca Peminangan di Tinjau dari Hukum Islam: (Studi Kasus Desa Buntu Pane Kecamatan Buntu Pane) Novatiana, Fika; Nasution, Syahrul; Zm, Surono
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 4, Desember 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i4.2464

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batasan pergaulan bagi calon pengantin pasca peminangan di Desa Buntu Pane, Kecamatan Buntu Pane, dengan perspektif hukum Islam. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah masyarakat Desa Buntu Pane memahami ketentuan syariat Islam mengenai batasan pergaulan pasca peminangan? (2) Bagaimana praktik pergaulan calon pengantin di desa tersebut? (3) Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaan batasan pergaulan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan calon pengantin, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun adat lokal mempengaruhi aturan pergaulan, hukum Islam tetap menjadi landasan utama dalam mengatur interaksi antara calon pengantin sebelum pernikahan, dengan larangan untuk melakukan khalwat dan pergaulan fisik yang dapat menimbulkan fitnah. Penelitian ini juga mengungkapkan pentingnya integrasi antara ajaran agama dan adat dalam membentuk pola pergaulan yang sesuai dengan norma-norma Islam. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan batasan pergaulan ini antara lain tingkat pemahaman agama masyarakat, peran tokoh agama, serta norma sosial yang berlaku di desa tersebut.
Analisa Tingginya Tingkat Perceraian di Desa Rawang Pasar V Kecamatan Rawang Panca Arga Putri, Dewi Santika; Nasution, Syahrul; Zm, Surono
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 4, Desember 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i4.2467

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian di wilayah Desa Rawang Pasar V. Analisis terhadap faktor penyebab bertujuan untuk memahami berbagai hal yang mendorong pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai, baik yang berasal dari dalam rumah tangga seperti masalah ekonomi, perselingkuhan, dan kurangnya komunikasi, maupun dari luar rumah tangga seperti tekanan lingkungan, pengaruh media sosial, dan campur tangan keluarga besar. Pemerintah desa diharapkan dapat berperan aktif melalui program-program pemberdayaan ekonomi keluarga, serta menyediakan layanan konseling rumah tangga yang mudah diakses oleh masyarakat. Lembaga keagamaan juga memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi moral dan spiritual, terutama terkait nilai-nilai pernikahan dan penyelesaian konflik secara damai. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya komunikasi dalam rumah tangga dan kesiapan mental sebelum menikah menjadi hal yang sangat krusial. Dampak terhadap struktur sosial mencakup perubahan dalam hubungan antarwarga, melemahnya solidaritas sosial, serta munculnya stigma terhadap keluarga yang bercerai. Sementara itu, dampak terhadap kesejahteraan keluarga mencakup menurunnya kondisi ekonomi pasca bercerai, terganggunya kestabilan emosional anak-anak, dan menurunnya kualitas hidup ibu atau ayah tunggal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama perceraian antara lain adalah faktor ekonomi, perselingkuhan, kurangnya komunikasi, dan pernikahan usia muda. Selain itu, pengaruh media sosial dan minimnya bimbingan keluarga juga turut memperburuk kondisi rumah tangga.
Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Pengangkatan Anak Di Luar Pengadilan di Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Sitorus, Arby Fairuz Rahmadani; Siagian, Nilasar; Zm, Surono
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 4, Desember 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i4.2483

Abstract

Pengangkatan anak merupakan pengalihan seorang anak secara pengasuhan, perawatan, pendidikan, biaya hidup, perhatian dan kasih sayang dari orang tua kandung kepada orang tua angkat melalui putusan pengadilan. Berbeda dengan pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai. Di desa tersebut masih banyak yang melakukan pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan, dan hanya melalui kesepakatan antara kedua belah pihak saja yaitu orang tua kandung dengan orang tua angkat. Hal tersebut terlihat dari alasan atau motif pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa praktik pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan dan bagaimana pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan Penelitian ini adalah penelitian lapangan (kualitatif) dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis yang bersumber pada data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder diambil dari buku, artikel atau jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Komunikasi Edukasi Tentang Penyalahgunaan Narkoba dan Miras di Kab. Asahan Nasution, Ismail; Sukmawati, Rini; Nurrahmadhani, Siti; Yosvita, Akin Hariki; Sofia, Nadia
Mediation : Journal of Law Volume 4, Nomor 2, Juni 2025
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v4i2.2579

Abstract

Penyalahgunaan narkoba dan minuman keras (miras) merupakan masalah serius yang mengancam generasi muda dan tatanan sosial masyarakat. Dimana saat ini di wilayah kota Asahan masih ada kurang nya dalam komunikasi edukadi tentang penyalahgunaan narkoba dan miras. Maka Hukum UU Negara Republik indonesia ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, manfaat serta menciptakan keadilan bagi  masyarakat. Hukum terdiri dari ikatan-ikatan antara individu-individu, atau antara individu dengan masyarakat dan ikatan-ikatan itu tercermin pada timbulnya hak dan kewajiban,masalah ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, dan keamanan.Di sinilah peran komunikasi edukasi menjadi sangat penting dan Komunikasi yang efektif, terutama yang berbasis pendekatan partisipatif dan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik audiens muda, dapat meningkatkan kesadaran, membangun sikap penolakan terhadap narkoba dan miras, serta mendorong perubahan perilaku terhadap masyarakat.
Perlindungan Hak-Hak Pemilik dalam Proses Penyitaan Barang Kredit di Tinjau dari Maqashid Asy Syariah Marpaung, Rani Nirmala; Siagian, Nilasari; Nurwandri, Andri
Mediation : Journal of Law Volume 4, Nomor 2, Juni 2025
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v4i2.2651

Abstract

Perlindungan terhadap hak-hak pemilik dalam proses penyitaan barang kredit merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem hukum, termasuk dalam perspektif hukum Islam. Dalam praktik kredit, barang jaminan sering kali disita apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Namun, penyitaan ini tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus tetap mempertimbangkan hak-hak dasar pemilik barang, baik secara hukum positif maupun dalam kerangka maqasid al-syariah. Rumusan masalah yang ada didalam adalah bagaimana perlindungan hak-hal pemilik dalam proses penyitaan barang kredit dan tinjauan maqashid asy-syariah terhadap perlindungan hak-hak dalam proses penyitaan barang kredit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang menggunakan data berupa angka-angka, pengukuran, serta analisis statistik. Penelitian ini bersifat objektif, sistematis, dan terstruktur, dengan tujuan untuk menguji teori atau hipotesis tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak pemilik dalam proses penyitaan barang kredit merupakan hal yang sangat penting baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum nasional, penyitaan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menekankan adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak debitur. Kesimpulan penelitian berdasarkan prinsip maqashid, maka setiap proses penyitaan harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan, serta menghindari kerusakan (mafsadah) yang lebih besar. Dengan demikian, maqashid dapat menjadi landasan korektif terhadap praktik hukum positif yang belum sepenuhnya melindungi hak pemilik.
Pengaruh Handphone Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Tinjau dari Maqasid Syariah Studi Kasus di Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Utama, Herly; Siagian, Nilasari; Zr, Surono
Mediation : Journal of Law Volume 4, Nomor 2, Juni 2025
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v4i2.2689

Abstract

Keharmonisan keluarga merupakan impian setiap individu, dan komunikasi menjadi kunci pencapaiannya. Komunikasi menjadi kunci penting untuk mencapainya, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Seiring perkembangan teknologi, penggunaan Handphone telah menyebar hingga ke pelosok desa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tingkat penggunaan gadget dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga di Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring, baik dari sisi positif maupun negatif.Kemajuan teknologi seperti handphone kini telah merambah hingga desa-desa, termasuk Desa Suka Makmur Handphone menjadi sesuatu yang tak terhindarkan melalui kemajuan zaman, meskipun demikian keharmonisan harus senantiasa di wujudkan karena itu lah cita-cita bagi setiap keluarga dan untuk meraih tujuan yang ingin dicapai Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), di mana peneliti secara langsung mengamati dan berinteraksi dengan masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan terperinci mengenai dampak penggunaan gadget terhadap keharmonisan keluarga Tidak jarang orang yang kecanduan media sosial mengabaikan pentingnya menjalin komunikasi dengan pasangannya. Bahkan sering terjadi sepasang suami-istri dalam satu rumah duduk bersama saling berhadapan akan tetapi ketika yang satunya mengajak berbicara justru satunya bermain handphone tanpa menghiraukan sadi dengan yang lainnya Hasilnya, penggunaan handphone memberikan dampak positif yang dominan, seperti menjaga komunikasi antar anggota keluarga dan membantu perekonomian, sehingga turut menjaga keharmonisan keluarga.
Studi Komparatif Pandangan Ormas Keagamaan Islam Di Kabupaten Asahan Terhadap Himbauan Boikot Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel: (Fatwa Mui No. 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina) Syaputri, Syaputri; Syahrul, Syahrul; Nurwandri, Andri
Mediation : Journal of Law Volume 4, Nomor 2, Juni 2025
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v4i2.2745

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif terhadap pandangan ormas keagamaan Islam di kabupaten Asahan terhadap himbauan untuk memboikot produk yang terafiliasi dengan Israel yang merujuk pada fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu melakukan wawancara ke tempat yang terkait dengan ormas keagamaan Islam di Kabupaten Asahan, melakukan studi komparatif terhadap pandangan dari ormas besar keagamaan Islam di Kabupaten Asahan, diantaranya ormas NU, Muhammadiyah dan Al-Washliyah Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam fatwa MUI No. 83 Tahun 2023, dijelaskan bahwa boikot produk yang terafiliasi dengan Israel merupakan salah satu anjuran yang dikeluarkan oleh MUI terkait dukungan terhadap perjuangan dalam kemerdekaan Palestina. Jika kita sebagai umat Islam tidak melakukan kegiatan boikot terhadap produk yang terafiliasi Israel tersebut maka secara tidak langsung berarti kita berkontribusi terhadap penguatan ekonomi pihak yang mendukung pendudukan Israel dan hal ini dapat melemahkan upaya global upaya global untuk mengakhiri penjajahan terhadap rakyat Palestina Selain itu, sikap ini dapat menimbulkan dampak moral dan spiritual, mengingat umat Islam memiliki kewajiban untuk memperjuangkan keadilan dan mendukung saudara seiman yang tertindas. Boikot terhadap produk-produk pro-Israel juga diharapkan dapat mendorong penguatan ekonomi Islam yaitu dengan mengalihkan konsumsi kepada produk-produk lokal atau produk umat Islam lainnya. Dimana ketika umat Islam bersatu dalam tindakan ekonomi strategis ini, maka akan berdampak signifikan dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang berbasis keadilan dan sesuai dengan syariah. Mengabaikan himbauan boikot dapat dinilai sebagai kelalaian terhadap prinsip solidaritas Islam. Dalam hal ini, umat Islam diingatkan bahwa keputusan ekonomi mereka harus mencerminkan nilai-nilai syariat, termasuk mendukung pihak yang memperjuangkan keadilan dan menolak pendukung kezaliman.
Peran Hukum Dalam Menanggapi Perubahan Sosial Dan Teknologi Di Era Revolusi Industri 4.0 Maulana Ibrahim, Nur Arba Asari, Elsa Prida Br Tarigan, Ulfa Fatimah, Jihan Aisyah Ramadhania, Dorli
Mediation : Journal of Law Volume 2, Nomor 4, Desember 2023
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v2i4.1637

Abstract

Revolusi industri 4.0 terjadi dipicu oleh ditemukannya internet of things (IoT). Berawal di Jerman, era ini dikenal dengan revolusi digital. Peran hukum dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi pada era Revolusi Industri 4.0 meliputi pengembangan industri, pembangunan ekonomi nasional, dan penyesuaian terhadap transformasi global. sistem hukum ini bisa menjadi pembeda untuk tiap negara dan juga menjadi ciri khas dari suatu negara. Sistem hukum di Indonesia sendiri adalah sistem hukum eropa kontinental. Metode penelitian ini adalah kepustakaan, dimana peneliti menggunakan beberapa buku serta jurnal untuk mendapatkan informasi yang akurat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan besar pada banyak bidang kehidupan, termasuk hukum dan juga Perubahan sosial yang terjadi di era Revolusi Industri 4.0, terutama dalam hal perubahan lapangan pekerjaan dan ketidaksetaraan sosial, merupakan tantangan tersendiri bagi hukum.

Page 8 of 11 | Total Record : 104

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 4, Nomor 2, Juni 2025 Volume 3, Nomor 4, Desember 2024 Volume 3, Nomor 3, September 2024 Volume 3, Nomor 2, Juni 2024 Volume 3, Nomor 1, Maret 2024 Volume 2, Nomor 4, Desember 2023 Volume 2, Nomor 3, September 2023 Volume 2, Nomor 2, Juni 2023 Volume 2, Nomor 1, Maret 2023 Volume 1, Nomor 4, Desember 2022 Volume 1, Nomor 3, September 2022 Volume 1, Nomor 2, Juni 2022 Volume 1, Nomor 1, Maret 2022 More Issue