cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Fuad Zaini
Contact Email
fuadzaini06@gmail.com
Phone
+6282360501584
Journal Mail Official
fuadzaini06@gmail.com
Editorial Address
Jl. Williem Iskandar No. K-2/22, Pos: 20222, Medan
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Mediation : Journal Of Law
Published by CV. Pusdikra Mitra Jaya
ISSN : -     EISSN : 28292030     DOI : https://doi.org/10.51178/mjol.v1i2.802
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mediation : Journal Of Law adalah jurnal ilmiah tentang disiplin hukum yang diterbitkan oleh Pusdikra Publishing (CV. Pusdikra Mitra Jaya). Jurnal ini bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian di bidang hukum. Ruang lingkup Ilmu meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Bisnis, Hukum Perburuhan dan Perselisihan Hubungan Industrial, Hukum Cyber, Hukum Islam dan Hak Kekayaan Intelektual dan kajian ilmiah lainnya sesuai dengan ruang lingkup bidang penelitian hukum.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 104 Documents
 7   8   9   10   11 
Perjanjian Internasional Agustiani, Tiwi; Putri, Kartika; Amanda, Alya; Nazwa, Salsabilah; Damanik, Samsul Azhari
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 2, Juni 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i2.2001

Abstract

Perjanjian Internasional tentang Pertanian dan Kehutanan Berkelanjutan (IASAF) ini bertujuan untuk mempromosikan praktik berkelanjutan dalam pertanian dan kehutanan, melestarikan sumber daya alam, dan melindungi lingkungan. Perjanjian ini bertujuan untuk mencapai tujuan ini melalui pembentukan kerangka kerja global untuk praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan, promosi penelitian dan pengembangan, dan berbagi praktik terbaik.Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mempromosikan praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan yang menjamin konservasi sumber daya alam jangka panjang, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Perjanjian ini berlaku untuk semua negara anggota yang telah meratifikasinya.Praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan mengacu pada praktik yang mempertahankan atau meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan hutan sambil meminimalkan kerusakan lingkungan.Menetapkan kebijakan dan program untuk mempromosikan praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan.Memberikan dukungan finansial untuk penelitian dan pengembangan di bidang pertanian dan kehutanan berkelanjutan.Berbagi praktik terbaik dalam pertanian dan kehutanan berkelanjutan dengan negara anggota lainnya,Perjanjian tersebut akan dipantau dan dievaluasi melalui laporan berkala yang diserahkan oleh negara-negara anggota, serta melalui penilaian bersama yang dilakukan oleh para pihak.
Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang 1945 Selviana, Maya; Syahputra, Ikhsan Rahim; Mawaddah, Alfi; Fachri, Muhammad Rafly; Ramadhan, Sahri
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 2, Juni 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i2.2004

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan manusia dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Pemerintah berhak memberikan pendidikan". Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan meliputi wajib belajar, pemberian bantuan bahasa pendidikan, dan pengembangan sistem pendidikan. Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah berhak memberikan pendidikan". Dalam menjalankan tanggung jawab ini, pemerintah harus memenuhi hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. -tama, tanggung jawab negara dalam wajib belajar. Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, ""Wajib belajar"" yang dimaksudDinyatakan bahwa warga negara berhak memperoleh pendidikan dasar dan perguruan tinggi. Pemerintah harus menjamin kesempatan bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar dan perguruan tinggi. Kedua, tanggung jawab jawab negara dalam memberikan bantuan pendidikan. Ketiga, tanggung jawab negara dalam pengembangan sistem pendidikan. Pemerintah mesti mengembangkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien untuk memenuhi hak warga negara atas pendidikan. Sistem pendidikan tersebut harus memperhatikan kebutuhan dan potensi masyarakat.Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan sangat penting untuk mengembangkan manusia dan masyarakat yang mandiri dan berkualitas.
Penerapan Asas Hukum Pidana Islam dalam Mengatasi Kejahatan Kontemporer Anggraini, Sabna; Pulungan, Sofia Zuhro Zein; Rahma, Ainur; Puspita, Asti Nurul; Solin, Rina; Marpaung, Zaid Alfauza
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 3, September 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i2.2316

Abstract

This article examines the application of Islamic criminal law standards in the context of contemporary crime anticipation. Islamic criminal law, which is based on ethical and moral values, offers a relevant approach to dealing with various forms of crime today, such as cybercrime, bullying based on fear, and insults. This research distinguishes several standards of Islamic criminal law, enumerates standards of justice, legal certainty and practicality, and looks at how these standards can be coordinated into a positive legal framework to make legal enactment more successful. Additionally, this article emphasizes the importance of justice and beneficial remedies in dealing with offenders, in order to re-establish exasperated social relationships. Thus, the application of Islamic criminal law standards is expected to provide comprehensive and relevant regulations in facing the challenges of modern crime, while still paying attention to human rights standards and human values.
Problematika Nikah Misyar dan Solusinya di Tinjau dari Sosiologis dan Psikologis Abdillah, Satrio; Azhar, Azhar; Badar, As’ad
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 3, September 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i3.2322

Abstract

Pernikahan misyar yaitu seorang lelaki menikahi perempuan dan mensyaratkan untuk tidak menafkahinya. Nikah misyar juga menimbulkan perdebatan di antara para ulama kontemporer karena model nikah seperti ini baru dikenal pada masa kini. Selain masih diperdebatkan oleh ulama tentang kebolehannya, nikah misyar sebagai salah satu bentuk pernikahan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu, menghadirkan problematika yang kompleks dari perspektif sosiologis dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sosiologis dan psikologis praktik nikah misyar lalu slanjutnya dijelaskan implikasinya terhadap konsep keluarga dalam pandangan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian baik berupa buku, catatan, jurnal, dan internet. Analisis data yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan, mengemukakan atau menguraikan berbagai data/teori yang telah ada terkait dampak sosiologis dan psikologis dari praktik nikah misyar. Hasil penelitian menjelaskan Praktik nikah misyar menghasilkan dampak sosiologis dan psikologis yang signifikan terhadap individu dan keluarga, terutama dalam pandangan Islam. Secara sosiologis, pernikahan ini mengurangi kehadiran suami secara fisik dan emosional, yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang keutuhan keluarga dan komunikasi antar anggota keluarga. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan peran dan tanggung jawab, serta mengganggu pola komunikasi dan fungsi sosialisasi keluarga. Secara psikologis, anggota keluarga, terutama istri dan anak-anak, mengalami gangguan emosional seperti ketidakamanan, kesepian, dan kebingungan identitas yang berpotensi memengaruhi perkembangan kepribadian dan kesehatan mental mereka. Implikasi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menegaskan pentingnya keutuhan keluarga, integritas, dan tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga yang harmonis dan stabil.
Mewujudkan Keluarga Harmonis Peran Hukum Perkawinan Islam dalam Membangun Keluarga Ideal Pulungan, Sofia Zuhro Zein; Harahap, Humaira Hananni; Pratiwi, Nurlila; Berliana, Raprila; Siregar, Galih Pratama; Iwan, Iwan
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 3, September 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i3.2337

Abstract

This article examines the significance of Islamic marriage law in fostering harmonious families, which are essential for a healthy society. Through a scientific approach, it highlights how Islamic marriage law establishes clear rights and obligations between spouses, emphasizing principles such as justice, effective communication, and shared responsibilities in child-rearing. These guidelines aim to create a loving and respectful family environment. However, the implementation of these laws faces challenges, including differing interpretations, cultural influences, and insufficient legal education. To overcome these hurdles, collaborative efforts are necessary to promote harmonious family dynamics. Practical steps suggested include nurturing the spirit of sakinah (tranquility), reviving mawaddah (love), and providing religious education to children. The article also addresses the protection of family members' rights through legal guarantees and educational services. By understanding and applying Islamic principles in daily life, families can achieve their ideal state as foundational units of a happy and prosperous society. Ultimately, the study aims to inspire Muslims to strive for families characterized by sakinah, mawaddah, and rahmah (compassion), making the dream of a harmonious family a tangible reality through consistent adherence to Islamic marriage law.
Peran Fikih di Era Globalisasi: Tantangan dan Peluang dalam Menjaga Identitas Hukum Islam Zali, Muhammad; Sibarani, Nurul Sahputri; Harahap, Maymira Inory; Khairunissa, Ica; Malau, Nayla Rayhani
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 3, September 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i3.2350

Abstract

Globalization has a major impact on social, cultural, and economic life throughout the world, including in the field of Islamic law. Fiqh, as a legal system in Islam, is faced with major challenges in maintaining its relevance and sustainability amidst rapid global changes. This article aims to examine the role of fiqh in facing the challenges of globalization, as well as how fiqh can adapt to the times without sacrificing its basic principles. Some of the main focuses in this journal are the application of fiqh in a modern context, the role of fiqh in resolving contemporary social issues, and its contribution to the development of sharia economics in the global world.
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah Di Bawah Tangan Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Nasution, Hafni Cholida
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 3, September 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i3.2351

Abstract

Jual beli dibawah tangan menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan jual beli dilakukan dengan akta otentik. Jual beli tanah di bawah tangan adalah perjanjian jual beli tanah yang dilakukan di luar kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), jual beli tanah diwajibkan untuk didaftarkan di Kantor Pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara tidak resmi (dibawah tangan), serta mengevaluasi dampak hukum yang dihadapi oleh pembeli dalam konteks transaksi di bawah tangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang fokus pada pencarian kebenaran berdasarkan aspek normatif hukum. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan peraturan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara tidak resmi tetap ada, baik dalam bentuk perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Namun akibat hukum dari transaksi semacam itu adalah pembeli tidak dapat melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau mengajukan proses balik nama sertifikatnya ke Kantor Pertanahan Setempat. Selain itu, pembeli juga tidak memiliki alat pembuktian yang kuat jika timbul sengketa atau masalah hukum terkait tanah yang dibeli.
Implementasi Zakat Harta Kebun Kelapa Menurut Hukum Islam dan Uu No. 38 Tahun 1999: (Studi Kasus Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan) Qamarani, Rasyiqah; Nurwandri, Andri; Syahrul, Syahrul
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 4, Desember 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i4.2458

Abstract

Zakat merupakan kewajiban syar’i yang memiliki dimensi spiritual dan sosial dalam Islam. Salah satu bentuk zakat yang wajib ditunaikan adalah zakat harta (zakat mal), termasuk hasil pertanian seperti kebun kelapa apabila memenuhi syarat nisab dan haul. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pengeluaran zakat harta hasil kebun kelapa di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, dengan pendekatan normatif-empiris yang berlandaskan pada Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Fokus utama terletak pada pemahaman dan praktik masyarakat terkait pengeluaran zakat kebun kelapa serta keterlibatan lembaga amil zakat dalam proses pengelolaan dan pendistribusiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan belum secara optimal menunaikan zakat harta dari hasil kebun kelapa, baik karena minimnya pemahaman fiqh zakat hasil pertanian maupun kurangnya sosialisasi dari tokoh agama dan lembaga zakat. Selain itu, mekanisme pengumpulan zakat melalui lembaga resmi masih belum berjalan efektif, yang berdampak pada tidak tercapainya tujuan pengelolaan zakat secara nasional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran lembaga zakat di tingkat desa, peningkatan literasi zakat berbasis fikih pertanian, serta harmonisasi antara aturan agama dan peraturan perundang-undangan. Dengan sinergi antara aspek normatif (hukum Islam) dan struktural (UU No. 38 Tahun 1999), implementasi zakat dapat berjalan lebih baik dan merata di tingkat masyarakat desa.
Batasan Pergaulan Bagi Calon Pengantin Pasca Peminangan di Tinjau dari Hukum Islam: (Studi Kasus Desa Buntu Pane Kecamatan Buntu Pane) Novatiana, Fika; Nasution, Syahrul; Zm, Surono
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 4, Desember 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i4.2464

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batasan pergaulan bagi calon pengantin pasca peminangan di Desa Buntu Pane, Kecamatan Buntu Pane, dengan perspektif hukum Islam. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah masyarakat Desa Buntu Pane memahami ketentuan syariat Islam mengenai batasan pergaulan pasca peminangan? (2) Bagaimana praktik pergaulan calon pengantin di desa tersebut? (3) Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaan batasan pergaulan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan calon pengantin, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun adat lokal mempengaruhi aturan pergaulan, hukum Islam tetap menjadi landasan utama dalam mengatur interaksi antara calon pengantin sebelum pernikahan, dengan larangan untuk melakukan khalwat dan pergaulan fisik yang dapat menimbulkan fitnah. Penelitian ini juga mengungkapkan pentingnya integrasi antara ajaran agama dan adat dalam membentuk pola pergaulan yang sesuai dengan norma-norma Islam. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan batasan pergaulan ini antara lain tingkat pemahaman agama masyarakat, peran tokoh agama, serta norma sosial yang berlaku di desa tersebut.
Analisa Tingginya Tingkat Perceraian di Desa Rawang Pasar V Kecamatan Rawang Panca Arga Putri, Dewi Santika; Nasution, Syahrul; Zm, Surono
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 4, Desember 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i4.2467

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian di wilayah Desa Rawang Pasar V. Analisis terhadap faktor penyebab bertujuan untuk memahami berbagai hal yang mendorong pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai, baik yang berasal dari dalam rumah tangga seperti masalah ekonomi, perselingkuhan, dan kurangnya komunikasi, maupun dari luar rumah tangga seperti tekanan lingkungan, pengaruh media sosial, dan campur tangan keluarga besar. Pemerintah desa diharapkan dapat berperan aktif melalui program-program pemberdayaan ekonomi keluarga, serta menyediakan layanan konseling rumah tangga yang mudah diakses oleh masyarakat. Lembaga keagamaan juga memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi moral dan spiritual, terutama terkait nilai-nilai pernikahan dan penyelesaian konflik secara damai. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya komunikasi dalam rumah tangga dan kesiapan mental sebelum menikah menjadi hal yang sangat krusial. Dampak terhadap struktur sosial mencakup perubahan dalam hubungan antarwarga, melemahnya solidaritas sosial, serta munculnya stigma terhadap keluarga yang bercerai. Sementara itu, dampak terhadap kesejahteraan keluarga mencakup menurunnya kondisi ekonomi pasca bercerai, terganggunya kestabilan emosional anak-anak, dan menurunnya kualitas hidup ibu atau ayah tunggal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama perceraian antara lain adalah faktor ekonomi, perselingkuhan, kurangnya komunikasi, dan pernikahan usia muda. Selain itu, pengaruh media sosial dan minimnya bimbingan keluarga juga turut memperburuk kondisi rumah tangga.

Page 10 of 11 | Total Record : 104

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 4, Nomor 2, Juni 2025 Volume 3, Nomor 4, Desember 2024 Volume 3, Nomor 3, September 2024 Volume 3, Nomor 2, Juni 2024 Volume 3, Nomor 1, Maret 2024 Volume 2, Nomor 4, Desember 2023 Volume 2, Nomor 3, September 2023 Volume 2, Nomor 2, Juni 2023 Volume 2, Nomor 1, Maret 2023 Volume 1, Nomor 4, Desember 2022 Volume 1, Nomor 3, September 2022 Volume 1, Nomor 2, Juni 2022 Volume 1, Nomor 1, Maret 2022 More Issue