cover
Contact Name
Sariaman Gultom
Contact Email
jurnal.moralita@gmail.com
Phone
+6281370714478
Journal Mail Official
jurnal.moralita@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun Jl Sisingamangaraja No 1 Pematangsiantar
Location
Kota pematangsiantar,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Published by Universitas Simalungun
ISSN : 22525629     EISSN : 23026561     DOI : https://doi.org/10.36985/jurnalmoralita
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Simalungun Pematangsiantar. Jurnal ini sebagai media informasi dan publikasi hasil penelitian, perkembangan teoritis, dan karya ilmiah mengenai pendidikan, pancasila dan kewarganegaraan, hukum, sosial politik dan pembelajarannya, khususnya pada bidang Pancasila dan Kewarganegaraan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 96 Documents
PERANAN PENDIDIKAN PANCASILA DAAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGUATKAN KARAKTER INTEGRITAS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN BULLYING KELAS X TKJ 1 SMK N 1 SIANTAR TAHUN PELAJARAN 2023/2024 Mariah SM Purba; Jumpa Ukur; Sariaman Gultom; Rosita Nainggolan; Zihan Anggun Sofi
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 1 (2024): Vol 5 No. 1 April 2024
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/6fksav67

Abstract

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Peranan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Penguatan Karakter Integritas Sebagai Upaya Pencegahan Bullying Kelas X Tkj 1 SMK Negeri 1 Siantar Tahun Pelajaran 2023/2024. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi yang digunakan guru dalam Upaya pencegahan bullying peserta didik serta mendeskripsikan apakah terdapat dampak bullying dan apa saja dampak bullying terhadap motivasi belajar peserta didik kelas x Tkj 1 SMK Negeri 1 Siantar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan deskriptif kualitatif, alat pengumpulan data dan analisis data yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta angket yang dilakukan dengan dokumentasi. Lokasi penelitian di SMK Negeri 1 Siantar. Terdapat dampak bullying terhadap motivasi belajar peserta didik dikelas X Tkj 1 Dampak bullying terhadap motivasi belajar peserta didik adalah menjadi rendahnya motivasi peserta didik dalam belajar dan juga menjadikan hasil belajar peserta didik menjadi menurun, memicu masalah Kesehatan mental, seperti gangguan cemas, dan depresi. Penelitian ini membuktikan bahwa adanya peran upaya guru dalam pencegahan bullying kelas X Tkj 1 adalah dilakukan dengan cara pengarahan secara kelompok atau klasikal, bimbingan secara individu, melakukan kegiatan pembinaan, menciptakan ruang kelas yang aman
IMPLEMENTASI BAHASA JAWA UNTUK MEMBENTUK SOPAN SANTUN SISWA PADA MATA PELAJARAN PPKN Tunjung Bayu Sinta; Hanifah
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 (2024): Vol 5 No. 2 Oktober 2024
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/0tr0mj19

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai implementasi bahasa Jawa dalam membentuk sopan santun siswa pada mata pelajaran PPKn di Sekolah Menengah Kejuruan Matesih yang meliputi (1) implementasi penggunaan bahasa Jawa dalam membentuk sopan santun siswa pada mata pelajaran PPKn. (2) tindak lanjut implementasi bahasa Jawa dalam membentuk sopan santun siswa pada mata pelajaran PPKn. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah kepala sekolah, guru PPKn, dan siswa. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi penggunaan bahasa Jawa dalam membentuk sopan santun siswa pada mata pelajaran PPKn dilaksanakan dengan tiga tahap yaitu kegiatan awal, inti dan penutup. Tindak lanjut penggunaan bahasa Jawa melalui tiga aspek yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor
STRATEGI GURU DALAM MENGATASI KENAKALAN PESERTA DIDIK DI MADRASAH TSANAWIAH MESRA PEMATANGSIANTAR TP. 2023/2024 Krissi wahyuni Saragih; Sariaman Gultom; Hadijah Hasibuan
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 (2024): Vol 5 No. 2 Oktober 2024
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/y4nxkb23

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi yang di gunakan guru Madrasah Tsanawiah Mesra dalam mengatasi kenakalan peserta didik. Yang menjadi latar belakang dari penelitian ini karna pada saat melakukan observasi ke Madrasah Tsanawiah Mesra, peneliti menemukan peserta didik yang melakukan kenakalan mulai dari terlambat, rebut dalam kelas,keluar jam kelas tanpa alasan, berkata bohong, berkata kasar (kotor) ,berkelahi. Dalam lembaga pendidikan terdapat peserta didik yang menjadi generasi dari bangsa ini. Peserta didik dalam rentang usia adalah seorang anak yang dalam perkembangannya dari masa anak-anak hingga remaja. Dalam hitungan rata-rata peserta didik dapat di golongkan sebagai orang yang belum dewasa, dewasa ia membutuhkan pengajaran, pelatihan, dan bimbingan orang untuk kedewasaan.  MESRA PEMATANGSIANTAR TP. 2023/2024".  MORALITA:  Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, vol. 5, no. 2, pp. 47-56, 2024. This is an open access article under the CC BY SA license Penelitian mengantarkan ini dilakukan menuju untuk mengetahui hasil penelitian dari sebuah skripsi yang berjudul Strategi Guru Dalam Mengatasi Kenakalan Peserta Didik di Madrasah Tsanawiah Mesra Pematangsiantar Tahun Pelajaran 2023/2024. Oleh karna itulah di perlukan strategi guru dalam mengatasi kenakalan peserta didik agar membentuk kepribadian peserta didik yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia,sehat, berilmu, kreatif,  mandiri dan menjadi waega negara yang demokratis serta tanggung jawab. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah faktor  dan bentuk yang menyebabkan terjadinya kenakalan peserta didik di Madrasah Tsanawiah Mesra Pematangsiantar tahun pelajaran 2023/2024? ( 2) Apakah strategi yang di gunakan guru dalam mengatasi kenakalan peserta didik di Madrasah Tsanawiah Mesra Pematangsiantar tahun pelajaran  2023/2024? Yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu wawancara 1 guru wali kelas dan 20 guru yang mengajar di Madrasah Tsanawiah Mesra Pematangsiantar dengan metode angke
PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN DASAR DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI MANUSIA Ibnu Abdillah; Nur Asyarah Tanjung; Aprila Ayu Puspita; Anis Nur Aqilah; Yusuf Khalifah
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 (2024): Vol 5 No. 2 Oktober 2024
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/k6v8ap16

Abstract

Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Sehingga Negara Indonesia wajib memberi perlidungan Hak Asasi Manusia kepada setiap masyarakatnya. Sementara negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti rechtstaat. Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Penelitian ini membahas peran Pancasila sebagai dasar negara dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai pedoman hukum yang menjamin hak-hak dasar warga negara. Pancasila, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, menjadi sumber hukum fundamental yang mendasari peraturan perundang-undangan. Hasil menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," menjadi landasan etika bagi perlindungan HAM. Pancasila dan UUD 1945 menjamin kesetaraan dan non-diskriminasi, sehingga setiap warga negara memiliki hak yang dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya sebagai ideologi, tetapi juga sebagai kerangka hukum yang mendukung kesejahteraan dan martabat manusia di Indonesia. (Hidayat Eko, 2016)
PENGARUH PEMAHAMAN NILAI-NILAI PANCASILA TERHADAP KESADARAN HUKUM: STUDI PADA MAHASISWA Nazwa Rahma Fitri; Chelsie Nayla Shaqi; Nadiyah Putri Budiani; Abbad Dzorif; Fadhillah Mubarok Siregar
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 (2024): Vol 5 No. 2 Oktober 2024
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/ebhgd069

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman nilai-nilai Pancasila terhadap kesadaran hukum di kalangan mahasiswa. Menggunakan metode deskriptif kuantitatif, penelitian melibatkan 28 responden mahasiswa yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Likert 5 poin yang terdiri dari 15 pernyataan mencakup dimensi pemahaman nilai-nilai Pancasila dan kesadaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif antara pemahaman nilai-nilai Pancasila dengan kesadaran hukum mahasiswa, dimana 78.6% responden memiliki pemahaman baik tentang nilai-nilai Pancasila dan 60.7% mematuhi peraturan berdasarkan kesadaran. Namun, ditemukan kesenjangan dalam implementasi praktis, terutama dalam aspek penegakan aturan oleh mahasiswa, dengan hanya 28.6% yang berani menegur pelanggaran dan 32.1% yang melaporkan kecurangan akademik. Penelitian merekomendasikan pengembangan program terintegrasi untuk penguatan internalisasi nilai Pancasila, pembangunan sistem pelaporan pelanggaran yang aman, pelatihan keberanian sosial, penguatan role model, dan evaluasi berkala program kesadaran hukum berbasis Pancasila
PERANAN NORMA-NORMA DALAM MEMBENTUK SIKAP BERKARAKTER PESERTA DIDIK DI SEKOLAH SMK TRISAKTI PEMATANGSIANTAR Sariaman Gultom; Imman Yusuf Sitinjak; Novi Silvia
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 (2024): Vol 5 No. 2 Oktober 2024
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/ak312e67

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk Untuk mengetahui perlunya mempelajari norma-norma bagi peserta didik serta untuk mengetahui peranan norma - norma dalam membentuk sikap berkarakter peserta didik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan pendekatan penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, lokasi penelitian di sekolah Pematang Siantar. Perlunya mempelajari norma-norma bagi peserta didik adalah untuk membentuk karakter yang baik, memiliki etika dan moral yang baik yang dapat dilaksanakan dan dilakukan dikehidupan sehari-hari bukan hanya dilakukan dilingkungan sekolah namun juga dalam bermasyarakat. Peranan norma-norma dalam membentuk sikap berkarakter peserta didik adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memberi keputusan atau bertingkah laku. Penumbuhan kesadaran peserta didik sebagai peningkatan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah norma yang dapat membiasakan peserta didik dalam melakukan kegiatan yang positif. Pendidikan sebagai cara pendidik dalam memberikan respon kepada peserta didik baik di kelas maupun di luar kelas,dengan melakukan pembelajaran yang menyenangkan
PROFIL KETERAMPILAN KERJA SAMA PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN PPKN BERBANTUAN MEDIA PEMBELAJARAN KARTU 3IN1 Thoriq Abdul Aziz
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2025): Vol 6 No. 1 April 2025
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/3v0sx459

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil keterampilan kerja sama peserta didik kelas X dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berbantuan media pembelajaran kartu 3in1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan melibatkan 19 siswa kelas X di SMA Labschool UPI sebagai subjek penelitian. Instrumen yang digunakan berupa angket dan observasi untuk mengukur tingkat kerja sama peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik memiliki tingkat kerja sama yang tinggi dalam pembelajaran PPKn ketika menggunakan media kartu 3in1. Hal ini ditunjukkan oleh skor rata-rata angket kerja sama yang mencapai 83,15%. Selain itu, hasil observasi juga menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan interaksi positif antar peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran kartu 3in1 efektif dalam meningkatkan kemampuan kerja sama peserta didik dalam pembelajaran PPKn.
EFEKTIVITAS UU NO. 8 TAHUN 1999 DALAM MELINDUNGI DATA PRIBADI KONSUMEN DI SEKTOR E-COMMERCE Ririn Nur Aisyah; Hana Khalidah; Surya Putri Nazrina; Johan Silalahi; Dhini Aulia
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2025): Vol 6 No. 1 April 2025
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/v7dfhf27

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam melindungi data pribadi di sektor e-commerce. Perlindungan data pribadi menjadi isu penting karena semakin meningkatnya transaksi online yang melibatkan pengumpulan data pribadi oleh platform e-commerce yang digunakan. Penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha e-commerce dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi konsumen. Hal inilah yang dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, di mana peneliti mengkaji berbagai sumber yang berasal dari penelitian sebelumnya dan peraturan hukum yang relevan. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai aspek dari UUPK yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, serta tantangan dan kelemahan dalam implementasinya di sektor e-commerce. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun UUPK memiliki kerangka hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen, masih terdapat kekurangan dalam hal spesifikasi untuk melindungi data pribadi yang lebih mendetail dan mekanisme penegakan hukum yang diterapkan dalam melindungi data pribadi konsumen secara efektif. Penelitian ini merekomendasikan bahwa perlu adanya revisi dan penguatan regulasi yang lebih komprehensif untuk menjawab tantangan perlindungan data pribadi di era digital, serta meningkatkan kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka terkait data pribadi.
KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME SEBAGAI PENYEBAB DISINTEGRASI BANGSA INDONESIA Taun; Dea Aulia Rahmawati Putri; Dinda Khaerunisa; Jelita Islahani Rehita; Rafi Miftahul Awali; Muhammad Farrel Aryo Rafasya
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2025): Vol 6 No. 1 April 2025
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/8ww3hq34

Abstract

Indonesia unik karena budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadatnya yang beragam. Namun, individu-individu yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi memecah belah atau menghancurkan bangsa Indonesia akhir-akhir ini membuat persatuan dan kesatuan Indonesia kian luntur. Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah praktik yang dapat merusak Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian literatur untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengaruh KKN terhadap kerusakan bangsa Indonesia. Ketimpangan ekonomi yang signifikan, kesenjangan sosial, dan konflik dipicu oleh korupsi. Monopoli dan praktik bisnis tidak adil dihasilkan dari konspirasi antara pengusaha lokal dan pejabat pemerintah, yang mengganggu perekonomian. Karena ketidakpuasan atas keistimewaan yang diberikan kepada individu tertentu berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan pribadi, nepotisme sering kali memicu konflik internal dalam organisasi pemerintah dan masyarakat. Tindakan KKN berdampak buruk bagi semua pihak dan memperburuk perbedaan pendapatan antara orang kaya dan miskin. KKN dapat menyebabkan perbedaan ini semakin diperlebar karena uang didistribusikan secara tidak sehat dan tanpa mengikuti aturan ekonomi yang tepat.
PANCASILA SEBAGAI NORMA DALAM DASAR SISTEM HUKUM INDONESIA Winda Safina; Ade Uswatun Chasana Rambe; Hani Ananda Maulida; Adjie Putra Indrawan Lubis; Muhadi Amran
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2025): Vol 6 No. 1 April 2025
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/wm42a584

Abstract

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan menjadi sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai landasan ideologis, Pancasila menjadi pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hal ini tercermin dalam UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap peraturan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila meliputi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Kelima sila tersebut menjadi panduan dalam mewujudkan hukum yang adil dan menciptakan ketertiban sosial. Dalam peraturan hukum, semua kebijakan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara lainnya harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Jika terdapat peraturan yang bertentangan, maka peraturan tersebut dianggap tidak sah dan bisa dibatalkan.Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi landasan moral dan etika bangsa, tetapi juga memiliki kedudukan yuridis sebagai pedoman tertinggi yang memayungi seluruh aturan hukum di Indonesia. Pancasila juga disebut sebagai sumber segala sumber hukum,kenapa? karena sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia. Setelah reformasi, keberadaan Pancasila tersebut kembali dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila.

Page 9 of 10 | Total Record : 96