cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muammar
Contact Email
jurnal_alkharaj@iain-bone.ac.id
Phone
+6285299936391
Journal Mail Official
alkharaj21@gmail.com
Editorial Address
Jl. HOS Cokroaminoto Watampone Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan INDONESIA
Location
Kab. bone,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi
Published by Institut Agama Islam Negeri Bone
ISSN : 27970787     EISSN : 2798009X     DOI : https://doi.org/10.30863/alkharaj
Core Subject : Religion,
Religion
Al-Kharaj contains several studies and reviews on Sharia Economic Law which includes Economic Law, Fiqh Muamalah, and Sharia Economics also includes many studies on law in a broader sense.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 50 Documents
 1   2   3   4   5 
UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENDISTRIBUSIAN DANA PKH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS KEL. PUNGGOLAKA KEC PUWATU KOTA KENDARI) Nola, Indra; Amalia, Sitti Nur Annisa
Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/alkharaj.v3i2.5461

Abstract

AbstractThe aim of this study is to determine the influence of the distribution of funds of the Family Hope Program (PKH) in the reduction of poverty in Punggolaka, Puwatu district, Kendari City, on poverty reduction from the perspective of Maqashid al-Sharia'ah. Qualitative research is a methodology used by using data collection techniques through observation, interview and documentation methods. The results of the study show that the aid funds of the Hope Family Program (PKH) in Kelurahan Punggolaka, which began in 2018-2023, have been distributed fairly and evenly in accordance with the provisions of the Ministry of Social Affairs. The aid funds are distributed continuously through cooperation with the post office and the BRI Bank. Based on Makashid Shariah, the concept of PKH has been able to fulfill the concepts of makashid shariah such as guarding religion, soul, reason, descendants, and property. Thus, the PKH concept has been in accordance with the Islamic Sharia. AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, terhadap pengentasan kemiskinan dari sudut pandang Maqashid al- Syari'ah. Penelitian kualitatif adalah metodologi yang digunakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Punggolaka, yang dimulai pada tahun 2018–2023, telah didistribusikan secara adil dan merata sesuai dengan peratruran kementrian sosial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa program PKH berjalan dengan baik di Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puwatu Kota Kendari, baik diberikan kepada keluarga miskin atau rumah tangga yang kurang mampu. Dana bantuan didistribusikan secara nontunai melalui kerja sama dengan kantor pos dan Bank BRI. Berdasarkan maqashid syariah, konsep PKH sudah dapat memenuhi konsep-konsep maqashid syariah seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan demikian, konsep PKH sudah sesuai dengan syariat islam.
JUAL BELI SAHAM CRYPTO DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH genda, Syahril agus; Jasmin, Suriah Pebriyani; Sari, Muspita
Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/alkharaj.v4i1.6537

Abstract

Abstrack The increasingly widespread development of the digital era has resulted in changes to payment systems that provide services that facilitate economic activity. This also has an impact on people's economic behavior. The emergence of cryptocurrencies or cryptocurrencies as digital currencies has almost the same function as other currencies. The difference is, cryptocurrency itself does not have a physical form like currency but is in the form of a block of data bound by a hash as validation. Even though its presence has a very good impact on its users, it is still a matter of debate both in terms of regulation and legality, especially from the perspective of Islamic law for its users. This research discusses buying and selling crypto shares from the perspective of muamalah fiqh. The method used in this research is library research with a qualitative approach. The results of this research want to show the provisions of Crypto law according to scholars because they relate to buying and selling in the view of muamalah fiqh. It is hoped that the implications of this research will be able to become a reference for crypto players and the general public to open up insight into the laws of buying and selling Crypto from the perspective of muamalah fiqh. Abstrak Perkembangan era digital yang semakin meluas, sehingga mengakibatkan terjadinya suatu perubahan pada sistem pembayaran yang memberikan layanan yang memudahkan aktivitas perekonomian. Hal ini juga berimbas terhadap perilaku ekonomi masyarakat. Kemunculan mata uang kripto atau cryptocurrency sebagai mata uang digital, memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya. Bedanya, mata uang kripto sendiri tidak memiliki bentuk fisik seperti mata uang kartal tetapi berupa block data yang diikat oleh hash sebagai validasinya. Walaupun kehadirannya sangat berdampak baik bagi penggunanya, tetapi masih menjadi perdebatan baik dari segi regulasi maupun legalitas, terutama dari perspektif syariat Islam untuk penggunanya. Penelitian ini membahas mengenai jual beli saham crypto dalam perspektif fiqh muamalah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah library research dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini ingin menunjukkan ketentuan hukum Crypto menurut para ulama karena berkaitan jual beli dalam pandangan fiqh muamalah. Implikasi penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan untuk para player crypto maupun masyarakat awam (umum) agar membuka wawasan mengenai hukum jual beli Crypto dalam perspektif fiqh muamalah.
PENGUNGKAPAN PENDAPATAN DANA NON HALAL MENURUT PSAK 109 PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK. PERIODE 2019-2021 Astuti, Widya; Arafah, Muh.; Hasbi, Hartas
Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/alkharaj.v4i1.6283

Abstract

AbstractThis study aims to assess the alignment of non-halal fund revenue with PSAK 101 and PSAK 109 at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. The researcher used a qualitative descriptive technique, drawing on secondary data from the PT Financial Report. Bank Muamalat Indonesia Tbk for the period 2019-2021. The data analysis process consisted of three steps: data reduction, data presentation, and drawing conclusions.The discoveries demonstrate that the detailing of non-halal support income complies with PSAK 101, as appeared within the Source and Utilize of Kind Stores Report, and PSAK 109, as shown within the Notes to the Monetary Report of Bank Muamalat Indonesia Tbk for 2019-2021. In any case, there are discrepancies within the account title as displayed within the budgetary report, both in terms of finance sum and clarification. Assist, revelations are made within the reports of sources and generous stores, where PSAK 101 mandates that the substance uncovers the reasons for the utilization of non-halal receipts within the notes to the monetary explanations. The ultimate adjust of non-halal salary, which shapes portion of the generous finance, is spoken to as a obligation, showing up within the prompt liabilities area and mostly within the other liabilities segment. The Bank Muamalat Indonesia Tbk financial report, which is available in CALK, clearly discloses non-halal income. The Source of Use of Virtuous Giro Funds is the term used to describe the non-halal income stated in CALK. Overall, Bank Muamalat Indonesia Tbk has revealed non-halal income in accordance with PSAK 101 addressing the reporting of financial statements and PSAK 109 about non-halal income, albeit the specific amount per item in each transaction has not been defined.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menguji kepatuhan pengelolaan dana non halal Bank Muamalat terhadap standar PSAK 101 dan PSAK 109. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan data sekunder yang diambil dari Laporan Keuangan Bank Muamalat periode 2019-2021. Analisis data dilakukan melalui tiga langkah utama: mereduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan hasil.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia Tbk telah mengungkapkan pendapatan dana non halal sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK 101 dan PSAK 109. Pengungkapan ini terdapat dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan serta Catatan atas Laporan Keuangan selama periode 2019-2021. Lebih lanjut, dalam pengungkapan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, Bank Muamalat Indonesia Tbk telah mengikuti ketentuan PSAK 101 dengan mengungkapkan penyebab penggunaan penerimaan non halal dalam catatan atas laporan keuangan.Bank Muamalat Indonesia Tbk mengungkapkan pendapatan non halal melalui Laporan Keuangan yang disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Meskipun rincian jumlah per transaksi belum ditemukan secara spesifik, secara umum, Bank Muamalat Indonesia Tbk telah memenuhi ketentuan PSAK 101 dan PSAK 109 dalam mengungkapkan pendapatan non halal sesuai dengan standar penyajian laporan keuangan yang berlaku..
PENERAPAN HAK KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HP BEKAS DI BANDA ACEH Mursalmina, Mursalmina; Fuad, Zaki; Usdita, Cut Delvi Nisma
Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/alkharaj.v3i2.5502

Abstract

AbstractGiven their low cost and affordability, a large number of consumers in Banda Aceh choose secondhand phones over new ones. Nevertheless, the majority of consumers discover multiple flaws or that the product does not live up to their expectations after purchasing secondhand telephones. The goal of this study is to examine how Khiyar's rights are being applied to the purchase and sale of secondhand telephones in Banda Aceh. This study employs a descriptive qualitative methodology and gathers data from observations, literature reviews, and interview The study's findings demonstrate that a large number of used cellphone vendors in Banda Aceh fail to grant their clients the right to khiyar, which causes losses for purchasers.AbstrakBanyaknya para customer Di kota Banda Aceh yang lebih memilih handphone bekas dari pada Handphone baru dengan pertimbangan harga yang terjangkau dan murah. Namun setelah para customer membeli handphone bekas tersebut kebanyakan di antara mereka menemukan beberapa kecacatan atau tidak sesuainya barang dengan espektasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak Khiyar terhadap jual beli handphone bekas di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data dari studi pustaka, observasi serta hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak para penjual handphone bekas di kota Banda Aceh yang belum memberikan hak khiyar bagi customer sehingga berdampak terhadap kerugian bagi pembeli, Namun ada beberapa yang memberikan servis kepada customer dengan hak Khiyar Syarat.
PRINSIP SOSIO-EKONOMI ISLAM DALAM AL-QURAN (ANALISIS TERHADAP LANDASAN STRATEGIS PENGENTASAN KEMISKINAN DI TENGAH PERKEMBANGAN ZAMAN) Arief, Fitriani; Abubakar, Achmad; Arsyad, Aisyah; Hasri, Muammar; Srigandawati, Srigandawati
Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/alkharaj.v4i2.7549

Abstract

AbstractThis study aims to explore the verses related to poverty alleviation and Islamic Socio-Economic principles contained in the Quran. The research method used is library research with a thematic approach that explores the term Al Fuqara in the Qur'an. By using the book Mu'jam Mufahras li Alfaz al-Qur'an, the term al-fuqara is mentioned 7 times and there are 3 verses of the Qur'an related to Islamic Socio-Economic Principles in the Qur'an (Analysis of the Strategic Foundation for Poverty Alleviation in the Middle of the Times) while the other 4 verses are related to worship. Islamic socio-economic principles that are reflected in the verses of the Quran are very relevant in poverty alleviation efforts as found in Surah Al-Baqarah (2:271), Surah Al-Baqarah (2:273) and Surah At-Taubah (9:60).AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi ayat-ayat yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan prinsip-prinsip Sosio-Ekonomi Islam yang terdapat dalam al-Quran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan tematik yaitu menggali term al Fuqara dalam al-Qur’an dengan menggunakan kitab Mu’jam Mufahras li Alfaz al-Qur’an, term al-Fuqara disebutkan sebanyak 7 kali dan terdapat  3 ayat al-Qur'an yang terkait dengan Prinsip Sosio-Ekonomi Islam dalam al-Quran (Analisis Terhadap Landasan Strategis Pengentasan Kemiskinan di Tengah Perkembangan Zaman) sedangkan 4 ayat lainnya berkaitan dengan ibadah. Prinsip-prinsip sosio-ekonomi Islam yang tercermin dalam ayat-ayat al-Quran sangat relevan dalam upaya pengentasan kemiskinan sebagaiman yang terdapat dalam Surah al-Baqarah (2:271), Surah al-Baqarah (2:273) dan Surah at-Taubah (9:60).
PRAKTIK FILANTROPI ISLAM MEMPERERAT KEPEDULIAN MASYARAKAT DALAM ORGANISASI PELITA ISNTAN MUDA YOGYAKARTA Khaan, Muhammad Zuhrul; Ningrum, Ni’mah Fathika; Mashadi, Hisyam
Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/alkharaj.v4i2.6653

Abstract

Abstract: This journal discusses Islamic philanthropy and its impact on society through the activities of the Pelita Intan Muda Yogyakarta organization. Islamic philanthropy is a concept of generosity in Islam which includes ZISWAF. The practice of Islamic philanthropy has an important role in helping and supporting disadvantaged communities, as well as strengthening social solidarity. The Pelita Intan Muda Yogyakarta organization applies the concept of Islamic philanthropy through various activities such as Smiling Ramadhan, Full Friday, Al-Quran waqf, and reading gardens. These activities provide direct assistance to people in need and promote values ​​of kindness and caring within the community. The positive impact of Pelita Intan Muda Yogyakarta's philanthropic activities is very significant. Communities in need receive assistance, active participation from community members increases, and communities become more productive and empowered. Islamic philanthropy is not just about giving, but also about building capacity and creating sustainable change. Abstrak: Jurnal ini membahas tentang filantropi Islam dan dampaknya di kalangan masyarakat melalui kegiatan organisasi Pelita Intan Muda Yogyakarta. Filantropi Islam merupakan konsep kedermawanan dalam Islam yang meliputi ZISWAF. Praktik filantropi Islam memiliki peran penting dalam membantu dan mendukung masyarakat yang kurang beruntung, serta memperkuat solidaritas sosial. Organisasi Pelita Intan Muda Yogyakarta menerapkan konsep filantropi Islam melalui berbagai kegiatan seperti Ramadhan Tersenyum, Jumat Kenyang, wakaf Al-Quran, dan taman baca. Kegiatan-kegiatan ini memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dan mempromosikan nilai-nilai kebaikan dan kepedulian dalam komunitas. Dampak positif dari kegiatan filantropi Pelita Intan Muda Yogyakarta sangat signifikan. Masyarakat yang membutuhkan mendapatkan bantuan, partisipasi aktif dari anggota komunitas meningkat, dan masyarakat menjadi lebih produktif dan berdaya. Filantropi Islam bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang membangun kapasitas dan menciptakan perubahan berkelanjutan.
KONSEP ALL YOU CAN EAT DITINJAU DARI SEGI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI WARUNG BAMBU, KEL. MANURUNGE, KAB. BONE) ika, Triska tris; Jasmin, Suriah Pebriyani
Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/alkharaj.v4i2.7104

Abstract

This thesis discusses the all you can eat concept from the perspective of sharia economic law. The aim of this research is to determine the practice of buying and selling food with the all you can eat concept at Warung Bambu, Kel. Manurunge, District. Bone and to find out the practice of buying and selling food with the all you can eat concept at Warung Bambu, Kel. Manurunge, District. Bone. This research is descriptive qualitative field research with a normative theological approach, a sociological approach and a muamalah fiqh approach. The research results show that, firstly, the practice of buying and selling food with the all you can eat concept at Warung Bambu, Kel. Manurunge, District. Bone is a concept that consumers can enjoy and eat as much food as they like, for just one payment. Of course, the food being bought and sold is 100% halal. The practice of buying and selling food with the all you can eat concept uses a direct contract with consent and acceptance from the seller and buyer. Second, a review of sharia economic law regarding the practice of buying and selling food with the all you can eat concept at Warung Bambu, Kel. Manurunge. Regency. Bone, in terms of the contract, terms and terms of sale and purchase, is said to have fulfilled the terms of sale and purchase. Keywords: All You Can Eat; Sharia Economic Law.
SISTEM JUAL BELI TANAH KAVLING SYARIAH SECARA ANGSURAN (PT. Miliarder Ijabah Berkah Palopo) S, Nur Ainun; Kamal, Helmi
Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/alkharaj.v4i2.7137

Abstract

Abstract This study aims to determine and analyse the implementation system of buying and selling sharia land plots and the installment payment system at PT Miliarder Ijabah Berkah Kota Palopo. This type of research is empirical research using qualitative data analysis methods with a juridical, normative approach. Primary data sources in this research were obtained through interviews with developers of PT Miliarder Ijabah Berkah Palopo, users of PT Miliarder Ijabah Berkah Palopo. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews, and documentation, after obtaining field data the researcher also analyses data with other data sources such as books, journals and the Qur'an, after all the data has been collected, the researcher compiles the existing data so that conclusions can be drawn to answer the problems of this research. The results of this study show 1) The instalment payment system in the sale and purchase transaction carried out by PT Miliarder Ijabah Berkah uses sharia principles. The stages in the sale and purchase practice are, namely, location surveys, booking fees for plot units, collecting complete user data, making sales and purchase contract agreements (PJB), and signing contracts. The agreement is adjusted to the customer's ability, with down payment/DP applied to reduce the risk of loss and improve service and transaction comfort. 2) According to Sharia Economic Law, if the buyer cannot pay the remaining instalments, according to the contract, the user must resell the unit that has been agreed upon or assisted from the company. In returning funds, the company deducts a 3% fee as a commission and an administration fee of Rp.250,000, which violates Chapter II Article 21 of the Compilation of Sharia Economic Law on the principles of equality, trustworthiness, transparency and justice and experiences delays in returning without compensation. The instalment payment system applied by PT Miliarder Ijabah Berkah is in accordance with Islamic law in QS. Al-Baqarah/2: 282. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pelaksanaan jual beli tanah kavling syariah dan sistem pembayaran angsuran di PT. Miliarder Ijabah Berkah Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis, normatif. Sumber data primer pada penelitian ini di dapatkan melalui wawancara bersama developer PT. Miliarder Ijabah Berkah Palopo, user PT. Miliarder Ijabah Berkah Palopo. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, setelah memperoleh data lapangan peneliti juga melakukan analisis data dengan sumber data yang lain seperti buku, jurnal dan Al-Qur’an, setelah semua data terkumpul selanjutnya peneliti menyusun data yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil Penelitian ini menunjukkan 1) Sistem pembayaran angsuran dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh PT. Miliarder Ijabah Berkah menggunakan prinsip syariah. Tahapan dalam praktik jual beli yaitu, survei lokasi, booking fee unit kavling, pengumpulan kelengkapan data user, pembuatan perjanjian kontrak jual beli (PJB), dan penandatanganan akad. Kesepakatan disesuaikan dengan kemampuan nasabah, dengan pembayaran uang muka/DP diberlakukan untuk mengurangi risiko kerugian dan meningkatkan pelayanan serta kenyamanan bertransaksi. 2) Menurut Hukum Ekonomi Syariah, jika pembeli tidak dapat membayar sisa angsuran, sesuai kontrak, user harus menjual kembali unit yang sudah diakadkan atau dibantu dari pihak perusahaan. Dalam pengembalian dana perusahaan memotong biaya 3% sebagai komisi dan biaya administrasi Rp.250.000, yang melanggar pada Bab II Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap asas kesetaraan, amanah, transparansi, dan keadilan serta mengalami keterlambatan pengembalian tanpa kompensasi. Sistem pembayaran angsuran yang diterapkan PT. Miliarder Ijabah Berkah sesuai dengan hukum Islam dalam QS. Al-Baqarah/2:282.
TELAAH KRITIS COMMODITY MURABAHAH PRODUCT SEBAGAI INSTRUMEN MANAJEMEN LIKUIDITAS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Sakifah, Sakifah
Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/alkharaj.v4i2.7441

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme transaksi commodity murabahah dalam hal kesesuaiannya dengan prinsip syari’ah dan praktiknya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas lembaga keuangan syariah. Untuk itu digunakan fatwa DSN mengenai murabahah, fatwa DSN mengenai perdagangan komoditas, fatwa SAC Malaysia dan hasil keputusan Islamic Fiqh Academy 2009 sebagai alat analisis. Metodologi penelitian deskriptif verifikatif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum tentang Commodity Murabahah Product kemudian memberikan penilaian dengan argumen-argumen untuk menyimpulkan status hukumnya menurut prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat mengevaluasi syari’ah compliant transaksi Commodity Murabahah Product sebagai instrumen manajemen likuiditas. Transaksi tawarruq yang banyak diaplikasikan lembaga keuangan islam saat ini termasuk dalam jenis tawarruq munazzam dan tawarruq ‘aksi yang haram menurut OIC Fiqh Academy. Teknik deskriptif verifikatif yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu mengurai secara lebih detail mengenai transaksi commodity murabahah dan berbagai hal terkait
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGHASILAN SELEB APLIKASI TIKTOK DI KOTA PALOPO Yanti, Dwiyanti
Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/alkharaj.v3i2.6226

Abstract

AbstractThis thesis discusses the perspective of sharia economic law on the income of TikTok application celebrities in the city of Palopo. This research aims to find out and understand the perspective, as well as the ijarah agreement system on the income of TikTok application celebrities. This type of research is empirical research with a statute approach. This research is field research, the researcher obtains or obtains primary data by conducting direct interviews with informants, data collection techniques are carried out by means of observation, interviews and documentation in order to place data related to the problem being studied, after obtaining the data in the field the researcher also carries out data analysis with other data sources such as books and journals, after all the data has been collected, the researcher then compiles the existing data so that conclusions can be drawn to answer this research problem. The research results show that the contract used by producers with TikTok application celebrities is the ijarah contract. The collaboration process carried out by producers and TikTok application celebrities is a form of collaboration in hiring the services of TikTok application celebrities to promote their products. The aim is to make products from each manufacturer more widely known and attract more consumer interest in buying them. In order to achieve the requirements for a valid contract, it is necessary to fulfill the pillars and conditions of the ijarah agreement. So that the collaboration between producers and TikTok celebrities to earn income is in accordance with the terms and conditions of the ijarah agreement. One of the factors in the implementation of endorsements is that agreement is not written in black and white because both parties are still not aware of the importance of an agreement that must be written formally, apart from that, duo to time contraints, distance and places that cannot be reached, the agreement is not written informally. According to the Civil Code Article 1320, this is considered valid, so that when a can still be resolved according to existing law.AbstrakSkripsi ini membahas tentang perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penghasilan seleb aplikasi TikTok di kota Palopo, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perspektif, serta sistem akad ijarah pada penghasilan seleb aplikasi TikTok. Jenis penelitian merupakan penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, peneliti memperoleh atau mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara langsung dengan informan, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi guna menempatkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah memperoleh data dilapangan peneliti juga melakukan analisis data dengan sumber data lain seperti buku dan jurnal, setelah semua data terkumpul selanjutnya peneliti menyusun data yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan oleh produsen dengan seleb aplikasi TikTok yaitu akad ijarah. Proses kerjasama yang dilakukan oleh produsen dan seleb aplikasi TikTok merupakan bentuk kerjasama menyewa jasa seleb aplikasi TikTok dalam mempromosikan produknya. Tujuannya agar produk dari masing-masing produsen lebih banyak dikenal orang dan mengundang banyak ketertarikan konsumen untuk membelinya. Dalam tahapan untuk mencapai syarat sah berakad, diharuskan terpenuhinya rukun dan syarat akad ijarah. Sehingga kerjasama yang dilakukan antara produsen dan Seleb TikTok untuk memperoleh penghasilan telah sesuai dengan rukun dan syarat akad ijarahnya. Pelaksanaan endorsement yang dilakukan perjanjiannya tidak tertulis hitam diatas putih salah satu faktornya karena kedua pihak yang masih kurang sadar terhadap pentingnya perjanjian yang harus ditulis secara formal. Selain itu juga karena keterbatasan waktu, jarak dan tempat yang belum bisa dijangkau. Perjanjian tidak tertulis secara tidak formal ini menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 dianggap sah, sehingga ketika dihadapkan suatu permasalahan maka perjanjian ini tetap bisa diselesaikan sesuai hukum yang ada.

Page 4 of 5 | Total Record : 50

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol 3, No 1 (2023) Vol 2, No 2 (2022) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) More Issue