Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PENYIMPANGAN OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 ANTITEROR DI HUBUNGKAN DENGAN UU NO. 15 TAHUN 2003 TENTANG TERORISME vidya novidyanti
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tewasnya terduga Siyono akibat penganiayaan yang dilakukan Densus 88 serta penembakan yang dilakukan terhadap terduga teroris Rizal dan Dayah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai kewenangan Tim Densus 88 dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia serta prosedur penanganan kasus tindak pidana terorisme berdasarkan peraturan yang berlaku, pelanggaran oleh Tim densus 88 dan sanksinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis yang sumbernya dapat diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Tim Densus 88 mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap pihak terduga teroris, namun harus sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku, serta harus mempunyai bukti yang cukup untuk melakukan penangkapan.

Asas legalitas Hubungannya dengan Pasal 10 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Perspektif Konsep Ijtihad dalam Hukum Islam deden wandi
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.1 2020
Publisher : Universitas Islam Bandung

Asas legalitas menimbulkan pro dan kontra, tidak bisa menjawab sepenuhnya permasalahan hukumyang terus berkembang dan berbenturan dengan ketentuan Pasal 10 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Sehingga Hakim dituntut untuk menemukan hukum sebagaimana yang ditegaskankan dalam Pasal 5 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”. Proses menggali dan memahami nilai hukum ini dalam konsep hukum islam disebut ijtihad.

IMPLIKASI PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS TERHADAP PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN SPESIALISTIK DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA dovi hakiki
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.2 2020
Publisher : Universitas Islam Bandung

Dalam rangka peningkatan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik, perlu dilakukan upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan, Upaya pemerataan dokter spesialis dilakukan melalui program Pendayagunaan Dokter Spesialis sebagai bentuk pengabdian kepada negara guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Negara turut berperan dalam proses pendidikan dokter spesialis dengan memberikan subsidi dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran program spesialis. Pendayagunaan Dokter Spesialis adalah penempatan dokter spesialis di rumah sakit milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan Peserta Pendayagunaan dokter spesialis adalah setiap dokter spesialis yang baru lulus pendidikan kedokteran program dokter spesialis, yang terdiri dari Peserta mandiri serta Peserta penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan. Pendayagunaan dokter spesialis dilaksanakan di Rumah Sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah utamanya di RS DTPK, RS Rujukan Regional, RS Rujukan Provinsi dan RS milik Pemerintah dan Pemda lainnya dalam menjalankan program pendayagunaan Dokter spesialis pemerintah tentan dengan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang telah diatur dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan Ilo Convention No. 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour (Konvensi Ilo Mengenai Penghapusan Kerja Paksa) namun demikian perlu dilakukan analisis terhadap implementasi pendayagunaan dokter spesialis agar para tenaga kesehatan ini terlindungi dari unsur pemaksaan ataupun pelanggaran terhadap hak asasi manusia.Kata kunci: Pendayagunaan Dokter Spesialis; Undang-Undang; Dokter Spesialis.

Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Arbitrase Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Novran Harisa
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 (Juni) 2018
Publisher : Universitas Islam Bandung

Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase semakin diminati kalangan dunia usaha karena dianggap mempunyai berbagai kelebihan dibanding penyelesaian melalui pengadilan, terutama putusannya yang bersifat putusan terakhir dan mengikat. Akan tetapi di Indonesia, putusan arbitrase sangat sulit untuk dieksekusi karena adanya upaya-upaya yang dilakukan pihak yang tidak beritikad baik untuk membatalkan putusan tersebut melalui permohonan pembatalan kepada pengadilan negeri. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pengaturan itikad baik dalam perjanjian arbitrase dihubungkan dengan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan itikad baik dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa belum memberi pemahaman tentang makna dan batasan itikad baik. Pengaturan itikad baik sebaiknya dirumuskan sebagai “sikap atau perilaku berpegang teguh pada perjanjian untuk memberikan kepada lawan janji apa yang menjadi haknya dan tidak mencari-cari celah untuk melepaskan diri dari apa yang telah diperjanjikan berdasarkan kepatutan dan kerasionalan.

KEWENANGAN PERAWAT MELAKSANAKAN PELAYANAN FARMASI KLINIK DISPENSING SEDIAAN STERIL DI RUMAH SAKIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PELINDUNGAN DAN KESELAMATAN PASIEN. STUDI KASUS DI RSUD SEKARWANGI KABUPATEN SUKABUMI doni irawan
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

Dispensing sediaan steril seharusnya dilakukan secara aseptis oleh tenaga kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit, tetapi kenyataannya masih dilakukan oleh perawat dengan sarana dan pengetahuan yang sangat terbatas.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan perawat melaksanakan pelayanan farmasi klinik dispensing sediaan steril di RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi, implementasi kewenangan perawat melaksanakan pelayanan farmasi klinik dispensing sediaan steril di RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi, dan mekanisme pemberian kewenangan perawat melaksanakan pelayanan farmasi klinik dispensing sediaan steril di RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dihubungkan dengan asas pelindungan dan keselamatan pasien. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kewenangan perawat melaksanakan pelayanan farmasi klinik dispensing sediaan steril di RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi tidak dinyatakan dan dijelaskan dalam Undang-UndangNomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Pelaksanaan pelayanan farmasi klinik dispensing sediaan steril di RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi belum dilakukan oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian tapi dilaksanakan oleh perawat dengan dasar pelimpahan wewenang secara delegatif dari tenaga kefarmasian kepada perawat. Belum ada pasal yang menyatakan dan menjelaskan mengenai mekanisme pemberian kewenangan perawat melaksanakan pelayanan farmasi klinik dispensing sediaan steril di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

HUBUNGAN KERJASAMA PENGELOLAAN OBJEK WISATA GUNUNG GALUNGGUNG ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN PERUM PERHUTANI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH erga fristmana
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.1 2020
Publisher : Universitas Islam Bandung

Penelitian ini dilatar belakangi oleh potensi wisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat khususnya objek wisata Gunung Galunggung memiliki potensi alam yang indah dengan kearifan masyarakat lokal yang mampu menjadi daya tarik wisata, secara administratif kawasan wisata Gunung Galunggung dikelola oleh Perum Perhutani dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya hal ini membuat wisatawan harus membayar beberapa tiket masuk dalam satu kawasan wisata yang relatif mahal jika dihitung secara keseluruhan serta kurangnya efektivitas pengembangan wisata di kawasan tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kerjasama antara Perum Perhutani dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam mengelola objek wisata Gunung Galunggung dalam rangka memaksimalkan potensi wisata tersebut dan untuk mengetahui kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum dengan cara penelitian terhadap hukum positif disamping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Teknik Pengambilan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder dari buku-buku, karangan ilmiah, artikel, jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan yang di teliti. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Hubungan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tasikmlaya dengan PERUM Perhutani KPH Tasikmalaya dalam mengelola Objek Wisata Gunung Galunggung adalah dengan membuat MoU (Memorandum of Understanding) NOMOR:974/362/Disparbud/2014 tentang pemungutan retribusi dan karcis masuk Kawasan Objek Wisata Galunggung. Isi perjanjian tersebut mengenai penggabungan tiket masuk ke kawasan tersebut pendapatan daerah dari Objek Wisata Gunung Galunggung dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah belum cukup memberikan kontribusi yang signifikan.

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENENTUAN DASAR PERALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN CIANJUR DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEADILAN boris erick
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.2 2020
Publisher : Universitas Islam Bandung

UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB menjelaskan bahwa pembayaran BPHTB menganut self assessment system yaitu Wajib Pajak dapat menghitung dan membayar sendiri BPHTB tanpa surat penetapan pajak. Pembayaran BPHTB di Kabupaten Cianjur seringkali berubah dalam kurun waktu yang sama terhadap suatu daerah sehingga menimbulkan ketidakpastian. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi pembayaran BPHTB di Kabupaten Cianjur dihubungkan UU BPHTB dan Asas Keadilan serta penegakan hukum pembayaran BPHTB dihubungkan asas kepastian hukum. Hasil penelitian menujukkan bahwa Implementasi pembayaran BPHTB di Kabupaten Cianjur dihubungkan UU BPHTB dan asas keadilan yakni kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan dan melaksanakan peraturan daerah, dimana telah sesuai dengan UU BPHTB dan asas keadilan, namun dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena tidak sepenuhnya sesuai dengan self assessment system. Penegakkan hukum pembayaran BPHTB di Kabupaten Cianjur dihubugkan dengan asas kepastian yakni melalui permohonan banding atau pengajuan keberatan terhadap pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, serta pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB yang diatur dalam UU Perpajakan dan Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kab. Cianjur serta dapat melalui pengaduan kepada Komite Pengawas Perpajakan berdasarkan Pasal 27A UU BPHTB, Pasal 36C UU KUP dan Keputusan Menteri

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Bergerak Yang Masih Terikat Fidusia Melalui Pejabat Lelang Kelas Ii Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Khalidin Khalidin
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 (Juni) 2018
Publisher : Universitas Islam Bandung

Lembaga lelang diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus, guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan lelang, dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum dan kebutuhan dunia usaha pada umumnya, lelang termasuk perjanjian bernama (nominaat) diluar KUHPerdata, karena lelang mempunyai nama sendiri yaitu “lelang” (vendu reglement). Penelitian ini akan dilakukan tentang Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Barang Bergerak terdaftar melalui Pejabat Lelang Kelas II dihubungkan dengan hak-hak pembeli. Bagaimanakah Tanggung Jawab Penjual, terhadap pembeli barang bergerak terdaftar yang tidak memperoleh hak-hak sebagai pembeli dihubungkan dengan kepastian hukum. Tanggung Jawab Pejabat Lelang Kelas II dalam melelang barang bergerak terdaftar, antara pemenang lelang dengan penjual. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat kualitatif. Bentuk penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, pembeli lelang terbukti beritikat baik, dengan mengiktuti prosedur dan mekanisme lelang dan juga membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak sesuai dengan Peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2013, oleh karena Indonesia sebagai Negara hukum telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pembeli lelang, yang kewenangannya dijalankan oleh Pejabat lelang. Kedua, sebagai Negara hukum, Indonesia mengatur penjual bertanggung jawab terhadap barang miliknya yang akan dilelang guna memberikan jaminan kepastian hukum kepada pembeli, oleh karena itu Pejabat lelang pun tidak diberikan kewenangan untuk melelang barang-barang yang legalitasnya tidak sah, sebagaimana objek penelitian tersebut diatas. Untuk itu kiranya Penjual harus dibebani tanggung jawabnya guna memberikan ganti kerugian kepada pembeli barang lelang yang tidak dapat menguasai barang yang telah dibelinya dari lelang.

PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM MENGELOLA ROYALTI PENCIPTA TERKAIT USAHA KARAOKE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA syifa ananda
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018
Publisher : Universitas Islam Bandung

Perkembangan zaman memberikan keuntungan bagi pemilik hak cipta yaitu karyanya dapat dikenal oleh masyarakat dan meningkatkan popularitas pencipta. Dengan mudahnya akses untuk menikmati hak cipta banyak disalah gunakan oleh masyarakat,. Dengan adanya pihak yang menggunakan karya pencipta dengan tujuan komersil untuk kepentingan sendiri tanpa izin dari pencipta seperti karya cipta lagu Contoh kegiatan yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersil adalah tempat karaoke. Maka dari itu dibentuk lembaga manajemen kolektif sebagai pihak yang memungut royalti dari setiap pengguna karya cipta untuk disalurkan kepada pencipta atau pemilik hak cipta. Pengertian LMK merupakan badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta untuk mengelola Hak Ekonomi dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

TANGGUNG JAWAB PUSKESMAS DALAM PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT PESANTREN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN QANUN ACEH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG KESEHATAN (STUDI KASUS SKABIES DI KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH) Habibi Habibi
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

ABSTRAK Pembangunan kesehatan pada tingkat pertama dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam hal ini puskesmas. Puskesmas dalam melaksanakan pemeliharaan kesehatan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan. Penelitian ini untuk mengetahui Tanggung Jawab Puskesmas Dalam Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Pesantren Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan dan Implementasi Tanggung Jawab Puskesmas dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pesantren di Dayah Terpadu Inshafuddin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan. Metode penelitian menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Penggunaan sampel menggunakan purposive sampling. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik analisa data dengan metode kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab Puskesmas dalam pemeliharaan kesehatan merupakan tanggung jawab institusional atau jabatan, dikarenakan tugas dan kewenangan yang dilaksanakan oleh puskesmas adalah amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan serta implementasi tanggung jawab Puskesmas dalam melaksanakan upaya promotif dan preventif belum berhasil memadukan berbagai upaya kesehatan termasuk upaya kuratif dan rehabilitatif belum ada kebijakan secara terperinci. Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum, Pemeliharaan Kesehatan, Puskesmas

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dadi Ahmadi

Contact Email
dadi.ahmadi@gmail.com

Phone
+6281320484892

Journal Mail Official
aktualita@unisba.ac.id

Editorial Address
Jl. Purnawarman No.59 Bandung

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dadi Ahmadi

Contact Email dadi.ahmadi@gmail.com

Phone +6281320484892

Journal Mail Official aktualita@unisba.ac.id

Editorial Address Jl. Purnawarman No.59 Bandung

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dadi Ahmadi

Contact Email
dadi.ahmadi@gmail.com

Phone
+6281320484892

Journal Mail Official
aktualita@unisba.ac.id

Editorial Address
Jl. Purnawarman No.59 Bandung

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA