cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dadi Ahmadi
Contact Email
dadi.ahmadi@gmail.com
Phone
+6281320484892
Journal Mail Official
aktualita@unisba.ac.id
Editorial Address
Jl. Purnawarman No.59 Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Aktualita : Jurnal Hukum
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : 26209101     EISSN : 26209098     DOI : https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3996
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum is academic law journal published two times a year by Faculty of Law, Universitas Islam Bandung (UNISBA). Since February 2018 editorial board decide to change publication period June and December. The accepted articles will be available online following the journal peer-reviewing process. Language used in this journal is English and Bahasa.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 119 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA rianfauzi rianfauzi
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.1 2020
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (966.952 KB) | DOI: 10.29313/aktualita.v0i0.5688

Abstract

Perkawinan merupakan sunnah Rasul yang dilakukan oleh makhluk Allah SWT. Tidak hanya makhluk Allah SWT berupa manusia, hewan serta tumbuh-tumbuhan pun melakukan perkawinan. Perkawinan yang merupakan sunnah Rasul merupakan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, sehingga disebut dengan “pasangan”. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindakan yang melanggar banyak peraturan dan mencederai hak, melanggar harga diri, martabat serta kerhormatan seorang istri, dan yang paling parah adalah dapat menimbulkan trauma terhadap orang yang menyaksikannya. Kasus nikah sirri atau nikah di bawah tangan hingga saat masih menjadi fenomena tersendiri. Nikah sirri adalah suatu perkawinan yang dilakukan di bawah tangan, atau tanpa dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama setempat. Meski perkawinan tersebut telah memenuhi syarat rukun nikah, akan tetapi karena alasan tertentu, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN” (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MAJALENGKA) hasbih hasbih
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.2 2020
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (615.959 KB) | DOI: 10.29313/aktualita.v0i0.6321

Abstract

Narkotika adalah salah satu zat kimia sejenis obat bius atau obat yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai persoalan yang sangat membahayakan bagi bangsa Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian, penelitian ini bersifat deksriptif analitis. Jenis data, yaitu data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research) terhadap data sekunder. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, Pelaksanaan Tim  asesmen terpadu dalam menyelamatkan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, apabila seseorang sebagai pecandu atau korban yang tertangkap dapat menentukan apakah dimasukkan dalam penjara atau direhabilitasi karena aparat penegak hukum memberi sanksi pidana penjara kepada pengguna narkoba sedangkan penyalahguna narkotika harus direhabilitasi. Kedua, Hambatan dalam pelaksanan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yaitu Masalah Overkapasitas Dan Penyalahguna Narkotika. Salah satu masalah utama dalam overkapasitas adalah karena tingginya suply tahanan dan narapidana ke dalam lapas, selain itu hambatan dalam pelaksanan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yaitu dari sunbstansi hukum, struktur hukum, kultur hukum dan sarana prasarana.
Kebijakan Hukum Penataan Ruang Kawasan Hutan Yang Berkepastian Hukum Di Provinsi Riau Dede Mirza
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 (Juni) 2018
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.541 KB) | DOI: 10.29313/aktualita.v1i1.3712

Abstract

Dengan telah diterbitkannya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka semua peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang diberlakukan. Penataan ruang kawasan hutan dilakukan dalam rangka revisi Perda RTRWP untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Di Provinsi Riau, proses revisi RTRWP belum selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Perlu adanya kebijakan hukum penataan ruang kawasan hutan dalam rangka revisi RTRWP di Indonesia dan rekonstruksi regulasi kebijakan hukum penataan ruang kawasan hutan dalam rangka revisi RTRWP menuju kawasan hutan yang berkepastian hukum di Provinsi Riau. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sebagian besar data diperoleh melalui studi pustaka dan dilengkapi dengan studi lapangan, lalu dianalisa secara deskriptif.
TERAPI TRANSPLANTASI SEL PUNCA SEBAGAI UPAYA PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM Alya Tursina
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (923.305 KB) | DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4668

Abstract

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dewasa ini sangat berkembang, diantaranya terapi transplantasi sel punca sebagai harapan baru untuk mengobati berbagai penyakit yang sudah tidak dapat diobati lagi secara konservatif maupun operatif.  Dalam mengembangkan transplantasi sel punca sebagai penyembuhan suatu penyakit harus sesuai dengan  hukum kesehatan yang berlaku, bioetik, moral dan agama khususnya hukum Islam. Di Indonesia, status penggunaan sel punca masih menimbulkan kontroversi karena belum adanya regulasi yang jelas.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum kesehatan saat ini sudah memadai atau belum dalam pelaksanaan terapi transplantasi sel punca sebagai upaya pelayanan kesehatan di Indonesia dan pandangan hukum Islam terhadap hal tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data utama adalah data sekunder.  Penelitian disusun secara deskriptif kualitatif. Terhadap masalah yang diteliti yaitu  kebijakan hukum, bioetika dan hukum Islam dalam pelaksanaan terapi transplantasi sel punca serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut dilakukan pengkajian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.Hasil penelitian menurut Hukum Kesehatan dan Hukum Islam menyebutkan penggunaan terapi transplantasi sel punca hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi dengan menggunakan sel punca yang berasal dari non embrionik. Sel punca tidak boleh berasal dari sel punca embrionik. Pelaksanaan terapi transplantasi sel punca menurut hukum Islam pada dasarnya  harus dapat memelihara kepentingan hidup dengan menjaga dan memelihara kemashlahatan manusia.
KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MEDIS DI INDONESIA bambang sayekti setyawan
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (906.097 KB) | DOI: 10.29313/aktualita.v2i2.5180

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa kebijakan restorative justice dapat diterapkan dalam upaya penanggulangan tindak pidana medis dan memiliki prospek yang dapat menjadi solusi komprehensif bagi pelaku tindak pidana medis, korban, masyarakat, dan negara, pada masa yang akan datang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Berdasarkan data dan analisis, penulis mendapatkan jawaban bahwa kebijakan restorative justice dapat diterapkan dalam rangka penanggulangan tindak pidana medis dengan cara nonlitigasi, kuasi litigasi, dan litigasi. Penerapan kebijakan restorative justice yang lebih mengutamakan cara musyawarah untuk mufakat dengan melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarga korban, masyarakat, serta penegak hukum, terbukti lebih “kompatibel” dan bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, kebijakan restorative justice memiliki prospek yang baik untuk diterapkan sebagai solusi komprehensif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana medis pada masa yang akan datang sebagai ius constituendum. Bagi Indonesia, ternyata restorative justice bukanlah hal yang baru, mengingat nilai-nilainya telah terinternalisasi dalam kehidupan sosial budaya masyarakat dan sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia: Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, kebijakan restorative justice dalam upaya penanggulangan tindak pidana medis selain memiliki prospek yang baik juga dirasakan lebih sesuai dan mudah dilaksanakan dengan metode konstruksi, kodifikasi, dan unifikasi. Untuk menjadikannya sebagai hukum positif diperlukan kebijakan hukum untuk melakukan pembaruan hukum pidana di Indonesia sebagai entry point.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH Muhamad Ruby Khadafy
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.1 2020
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (689.502 KB) | DOI: 10.29313/aktualita.v0i0.5972

Abstract

ABSTRAKPerkembangan dimasyarakat yang begitu pesat serta dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam kepemilikan rumah menjadi suatu hal yang penting dan  menjadi hal utama sebagai tempat tinggal demi kelangsungan hidup manusia.  otomatis banyaknya pengembang-pengembang atau perusahaan-perusahaan bisnis jual beli perumahan atau yang lebih dikenal dengan real estate semakin berkembang yang memudahkan masyarakat dalam memilih tempat tinggalnya. Namun Proses pemilikan rumah tersebut dilaksanakan melalui proses jual-beli dimana pemerintah menyediakan dana dalam bentuk kredit yang disalurkan kepada bank yang ditunjuk guna membiayai pemilikan perumahan secara kredit sebagai produk yang ditawarkan oleh bank (KPR),  diikat dalam sebuah perjanjian biasanya dituangkan dalam suatu form pilihannya hanya menandatangani perjanjian yang cukup berat sebelah itu dengan konsekuensi  take it or leave it. Belum lagi dengan adanya pencantuman klausula eksonerasi yang semakin meminimalkan atau bahkan menghapus tanggung jawab dari salah satu pihak. Fenomena seperti ini menunjukkan bagaimana rendahnya posisi tawar bagi debitur bila berhadapan dengan bank dalam sebuah perjanjian kredit. Oleh karena itu perlunya peran notaris untuk memberikan informasi hukum yang penting yang selayaknya diketahui klien sepanjang yang berurusan dengan masalah hukum. Kata Kunci : Perjanjian, Eksonerasi, KPR, Tanggung jawab, Notaris
Tanggungjawab Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas Pakai Dihubungkan Dengan Peran Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Yang Berkepastian Hukum Fadhlullah Fadhlullah
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 (Juni) 2018
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.222 KB) | DOI: 10.29313/aktualita.v1i1.3715

Abstract

Perjanjian jual beli kendaraan bermotor bekas pakai termasuk dalam perjanjian formal, artinya undang-undang telah menentukan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli harus mengikuti semua ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut harus dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga tidak merugikan para pihak atau pihak ketiga. Pasal 1320 ayat (4) jo. Pasal 1337 KUHPerdata menerangkan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang. Akibat hukum perjanjian yang beris isebab yang tidak halal, perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam pelaksanaan jual beli kendaraan bermotor, para pihak (penjual dan pembeli) tidak mengindahkan ketentuan tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tanggungjawab para pihak dalam perjanjianjual beli kendaraan bermotor bekas pakai yang tidak balik nama dihubungkan dengan kepastian hukum. Disamping itu, untuk mengetahui peranan pemda dalam meningkatkan Pendapatan Asli Aceh yang bersumber dari bea balik nama kendaraan bermotor. Hasil penelitian membuktikan bahwa pembeli dalam perjanjian jual beli tidak betanggungjawab secara personal dan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan cara tidak tidak melakukan balik nama kendaraan bermotor, sehingga merugikan diri sendiri dan pihak lain karena tidak melakukan balik nama kendaraan bermotor. Akibat perbuatan tersebut tidak terselenggaranya peningkatan Pendapatan Asli Aceh serta target pencapaiannya. Penyebabnya adalah kesadaran hukum wajib pajak masih relatif rendah dan tingginya BBNKB. Pemda sesuai undang-undang berperan aktif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Aceh yang bersumber dari BBNKB melalui fungsi anggaran dan fungsi mengatur.
IMPLIKASI ITSBAT NIKAH TEHADAP STATUS PERKAWINAN DAN ANAK DALAM KEPASTIAN HUKUM toif ali
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (645.171 KB) | DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.4027

Abstract

Pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, akan  tetapi Pegawai Pencatat Nikah dengan sengaja tidak mencatat perkawinan  yang ada dihadapan dan di bawah pengawasannya dan pasangan suami istri juga tidak diberikan Bukti Kutipan Akta Nikah, menyebabkan ketidak pastian hukum atas perkawinan pasangan suami istri dan anak – anak yang dilahirkan. Oleh karenanya untuk mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan jalan mengajukan permohonan isbat nikah, sedangkan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap anak anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri, disamping dengan itsbat nikah, dapat pula dengan mengajukan permohonan asal-usul anak.Penelitian ini dilakukan  untuk memahami implikasi  itsbat nikah terhadap status perkawinan dan status anaknya dihubungkan dengan  asas kepastian hukum dan untuk memahami pertanggungjawaban pegawai pencatat nikah yang tidak mencatat perkawinan dihubungkan dengan kedudukannya sebagai administrasi negara.Metode yang dipakai pada penelitian ini, yaitu metode yuridis normative melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (caseapproach). Alasan dipakainya methode ini, karena penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yuridis normative merupakan pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan, yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dan pendekatan observasi langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implikasi itsbat nikah  terhadap status perkawinan dihubungkan dengan asas kepastian hukum adalah dengan adanya itsbat nikah,  perkawinan yang terlaksana sebelumnya  yaitu perkawinan yang tidak di catat oleh pegawai pencatat nikah, menjadikan perkawinan tersebut memiliki  kepastian hukum artinya sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk mengatur ketertiban masyarakat secara damai dan adil dan perkawinannya menjadi sah.Adapun Implikasi itsbat nikah terhadap status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat karena kesalahan pencatat dihubungkan dengan asas kepastian hukum adalah dengan itsbat nikah  memberikan landasan kepastian  terhadap keabsahan status anak yang dilahirkan.Pertanggungjawaban  pegawai pencatat nikah  yang dengan sengaja tidak mencatat perkawinan pasangan suami istri, secara administrasi negara, pegawai pencatat nikah tersebut telah menyalah gunakan wewenang dan tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga patut diberikan hukuman berat.Pegawai pencatat nikah yang sengaja tidak mencatat dan tidak memberikan buku kutipan akta nikah dan merugikan pasangan suami istri dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, dan secara pidana di hukum dengan hukuman kurungan selama 3 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- serta perbuatan yang merugikan negara dapat di gugat dengan tindak pidana korupsi.
KEWENANGAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN INJEKSI STREPTOMISIN DI PUSKESMAS DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (STUDI KASUS TB PARU DI PUSKESMAS PASIRKALIKI KOTA BANDUNG) makmu jaya
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (784.579 KB) | DOI: 10.29313/aktualita.v2i2.4990

Abstract

Tugas dan wewenang praktik keperawatan, perawat bertugas sebagai pemberi asuhan keperawatan. Perawat dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana tugas dalam menerima pelimpahan wewenang berupa delegasi dari dokter yang diberikan secara tertulis. Perawat pelaksana perkesmas adalah semua tenaga fungsional perawat di Puskesmas yang memberikan pelayanan asuhan keperawatan baik kepada individu, keluarga, maupun kelompok seperti termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat yang dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung pada tahun 2017 salah satu penyakit menular yang banyak dijumpai adalah penyakit TB Paru yaitu sebanyak 9632 kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung data primer teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara serta studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis normatif kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Perawat dalam melakukan tindakan injeksi streptomisin di Puskesmas Pasirkaliki Kota Bandung tidak melanggar wewenang praktik keperawatan selama perawat yang memberikan tindakan injeksi streptomisin pasien TB Paru kategori 2 sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan yang merupakan pelimpahan wewenang berupa delegasi secara tertulis untuk melakukan sesuatu tindakan medis kepada perawat disertai pelimpahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang hanya dapat diberikan kepada perawat profesi atau vokasi terlatih yang memiliki kompetensi.
PENERAPAN DELIK FORMIL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ade mahmud
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.849 KB) | DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.3997

Abstract

Tindak pidana korupsi sebagai delik formil menimbulkan pengaruh terhadap sanksi pengembalian kerugian keuangan negara melalui pidana pembayaran uang pengganti. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan tindak pidana korupsi sebagai delik formil menimbulkan pengaruh dalam bentuk ketidakpastian hukum dalam proses pengembalian kerugian negara dan berpotensi melahirkan pemidanaan yang tidak proprosional (over penalizaton). Implikasinya pelaku tindak pidana korupsi yang baru memenuhi unsur delik memungkinkan untuk dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang baru bersifat potensial (tidak nyata). Upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi terbentur oleh dua hambatan yaitu: (a) faktor hukum (undang-undang). Pasal 18 ayat (3) memberikan celah hukum bagi terpidana untuk mengganti pidana uang pengganti dengan pidana penjara pengganti. Realitasnya terpidana lebih memilih pidana penjara pengganti. (b) faktor penegak hukum yang terjadi pada tahap (1) tahap penyidikan, jaksa eksekutor mengalami kesulitan dalam melacak aset milik terpidana untuk disita dan digunakan untuk menutup kerugian keuangan negara karena telah dilarikan atau diinvestasikan ke berbagai sistem keuangan. (2) tahap penjatuhan putusan, sikap hakim yang masih menganut paham normatif-positivistik karena cenderung mengikuti ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Page 2 of 12 | Total Record : 119

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 3 No.2 2020 Volume 3 No.1 2020 Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019 Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 Volume 1 No. 1 (Juni) 2018