Articles
119 Documents
<![CDATA[PRINSIP BAGI HASIL DALAM AKAD MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH ]]>
<![CDATA[dani ramdani]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (326.897 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.3988
<![CDATA[Masyarakat pengguna transaksi perbankan khususnya tidak mengetahui prinsip bagi hasil melalui akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah, yang dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, operasionalnya telah diatur dengan jelas. Metode Penulisan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Tujuan penulisan untuk mengetahui penerapan prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah dan akad musyarakah dihubungkan dengan UU Nomor 21 Tahun 2008. Prinsip Bagi Hasil dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. adapun metode perhitungan bagi hasil dibedakan menjadi tiga bagian yaitu Kesatu, Profit and loss sharing untuk akad musyarakah, Kedua, Profit sharing untuk akad mudharabah dan Ketiga, revenue sharing digunakan untuk menghitung bagi hasil antara nasabah deposan yang menyimpan dananya di Bank Syariah.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DENGAN AGEN LAKU PANDAI (BRANCHLESS BANKING) DALAM PELAKSANAAN PERANTARA KEUANGAN (FINANCIAL INTERMEDIARY) DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KEPERCAYAAN (FIDUCIARY PRINCIPLE) ]]>
<![CDATA[Priadhi Harry Ramdhany]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (709.81 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i2.4841
<![CDATA[Bank as a financial services institution monetary and funds for people who have trusted to save their money and other’s loan for some capital to operate their business. Otherwise there are many people in Indonesia do not having deposite or knowing financial services such; Loan for capital business. For example in Indonesia financial services only reach 52% from population. There are many factors include low income, there are no social guarantee otherwise the Bank distance is to far. Branchless Banking is a disruptive innovation from financial services for outreach people commonly village to increased potential Bank for people to save their money, loan for capital business without worried about Bank distance. With Principle Agency Of Branchless Banking there are many Agent in other’s outreached places eccept village. BTPN Tbk Wow! In Village Ciampea Bogor City was one of the most Principle Agency Of Branchless Banking in Indonesia. Therefore there are Law was binding in application Principle Agency Of Branchless Banking between Bank and Agent. The research will be descriptive and analytical research and also use a juridicial and normative approachment method. The stages of the research consist of literature and field research. Juridicial and normative approachment focus on Legal Standing Between Bank and Principle Agency Of Branchless Banking and the field research is Bank BTPN Wow! As a Branchles Banking financial services in Village Ciampea, Bogor City. Based on the results of the research, Financial Inclusion based on Legal Standing Between Bank and Principle Agency Of Branchless Banking related to Rules Of Contract such; Good Faith, Personality, and Agreement. The term of Agreement means capability, responsibility, and liability which different between Bank and Agent. Implementation procedure Customer due diligence (CDD) harm to Agent cause breaking or Crime against law or contract between bank or customer or it is a right for custumer to binding the Agent to Court]]>
<![CDATA[PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENANGANI KEJAHATAN PERBANKAN ]]>
<![CDATA[linda hindriana]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.1 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.411 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v0i0.5945
<![CDATA[Perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan ekonomi dan perdagangan memacu perkembangan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan suatu kejahatan yang sangat kompleks. Korupsi tidak saja terjadi pada sektor publik tapi merambah pada sektor swasta manakala aktifitas bisnisnya berhubungan atau terkait dengan sektor publik seperti sektor perbankan dan pelayanan publik. Perkembangan tindak pidana korupsi di bidang perbankan berkembang seiring meningkatnya industri perbankan sebagai lokomotif pembangunan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang terjadi tindak pidana korupsi di bidang perbankan dan untuk menganalisis peran Bank Indonesia dalam upaya penanggulangan tindak pidana. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan data sekunder. Teknik Pengambilan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian diperoleh bahwa terjadinya tindak pidana korupsi dibidang perbankan disebabkan beberapa aspek yaitu aspek individu pelaku yang berasal dari diri pelaku itu sendiri, aspek organisasi, aspek masyarakat dan aspek peraturan perundang-undangan, serta penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di perbankan dapat dilakukan melalui sarana penal (penggunaan hukum pidana dan hukum administrasi pidana) dan non penal (peningkatan sistem pengawasan, penerapan prinsip kehati-hatian, financial safety net, dan penetapan sistem perbankan yang mengarah kepada praktik good corporate goverance.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TERBITNYA SERTIFIKAT GANDA BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM ]]>
<![CDATA[kiki rizki]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.2 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (618.867 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v0i0.6763
<![CDATA[Ketentuan tentang kepastian hukum hak atas tanah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pada beberapa daerah terdapat sejumlah kasus sertipikat hak milik palsu, yaitu sebidang tanah terdaftar dalam 2 (dua) buah sertipikat yang Pada beberapa daerah terdapat sejumlah kasus sertipikat hak milik palsu, yaitu sebidang tanah terdaftar dalam 2 (dua) buah sertipikat yang secara resmi sama-sama diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak sertipikat asli bilamana terdapat penerbitan Sertipikat Hak Milik Palsu Oleh Kantor Pertanahan Nasional dalam (Analisa Putusan Nomor : 85K/TUN/2015). Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Timbulnya Sertipikat Hak Milik Palsu Yang Dikeluarkan Kantor Pertanahan Nasional dan Cara Mengatasinya Contoh Kasus dalam Perkara Putusan Nomor : 85K/TUN/2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat asli berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA pemberian surat - surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, dan Pasal 31 serta Pasal 32 PP 24 Tahun 1997, setiap satu sertipikat hak atas tanah di terbitkan untuk satu bidang tanah untuk melindungi pemegangnya sertipikat tersebut. Faktor terjadinya sertipikat palsu dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal, faktor internal disini adalah bahwa kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan factor eksternalnya adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh masyrakat atau kesalahan yang dilakukan diluar dari kewenangan BPN yang meneyebabkan timbulnya sertipikat palsu atau overllaping. Upaya untuk mencegah terjadinya sertifikat asli tetapi palsu, yaitu dengan meningkatkan kecepatan dan ketelitian aparat yang memproses pembuatan dan penerbitan sertifikat. Kata kunci : Perlindungan Hukum,Asas Kepastian Hukum,, Sertifikat Ganda, Hak Milik]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN PENERAPAN PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PELANGGARAN FIDUCIARY DUTY YANG DILAKUKAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[sandra dewi]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (325.747 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.3959
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa pengembangan penerapan prinsip Piercing the Corporate Veil pada perusahaan dalam pelanggaran kewajiban fidusia yang dilakukan oleh direksi pada perseroan terbatas. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif, dengan memanfaatkan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder termasuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Direksi perusahaan adalah organ yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan. Direksi harus diimplementasikan dengan itikad baik dan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya, karena direksi memegang tugas fidusia dari perusahaan. Jika direksi gagal menjalankan tugasnya, mereka mungkin tunduk pada prinsip Piercing the Corporate Veil yang merupakan pertanggungjawaban pribadi oleh direksi sampai harta pribadi mereka mengenai kerugian yang diterima oleh perusahaan, pemegang saham atau pemangku kepentingan. Hal ini diterapkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham atau pihak ketiga yang telah dirugikan oleh tindakan yang diambil sewenang-wenang oleh direksi atau tindakan yang tidak tepat atas nama perusahaan]]>
<![CDATA[Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Neighbouring Right Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ]]>
<![CDATA[muhammad rizqy]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (963.307 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4702
<![CDATA[Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak ekslusif yang dimiliki oleh pemegang hak. Hak ini merupakan bentuk penghargaan atas suatu karya yang telah dihasilkan yang mempunyai nilai komersial bagi pemegang hak tersebut. Salah satu hak dalam HKI adalah Hak Terkait (Neighbouring Right) hak ini merupakan sebuah hak untuk pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Hak ini merupakan salah satu hak untuk mendapatkan pendapatan akan tetapi dalam perkembaganya banyak terjadi permasalahan misalnya mengenai Cover Lagu yang dikomersialisasikan lewat youtube. Penelitian akan melihat bagaimana problematika dan perlindungan hak terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL MELALUI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA PEMILIHAN HUKUM DAN FORUM KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[risa restiyanda]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.1 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (692.165 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v0i0.5689
<![CDATA[Sengketa dagang internasional merupakan kasus yang sering terjadi kepada para pelaku bisnis dalam suatu kontrak atau perjanjian. biasanya memiliki sistem hukum yang berbeda ataupun mempunyai kewarganegaraan. Penyelesaian sengketa dagang internasional dapat ditempuh melalui litigasi dan non litigasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi merupakan bagian dari metode APS. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian sengketa dagang internasional melalui mediasi dihubungkan dengan pilihan hukum dan forum para pihak dalam kontrak dagang internasional dan juga untuk mengetahui penggunaan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui mediasi dalam hal terjadi kekosongan hukum dalam forum penyeleseiannya terhadap kontrak dagang internasional. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis kualitatif, sedangkan Spesifikasi Penelitian bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan studi kepustakaan yaitu Metode analisis data bersifat analisis normatif. Melalui tesis ini bahwa pilihan hukum dan forum dalam kontrak bisnis seharusnya dicantumkan oleh para pihak agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, mediasi memang merupakan suatu pilihan alternatif penyelesaian kasus bisnis atau kasus perdagangan internasional yang harus dipertimbangkan pada tahap awal. Hal ini dikarenakan mediasi merupakan suatu forum penyelesaian yang lebih cepat dan murah, serta dapat menyediakan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi secara musyawarah. Terdapat Lex Loci Solutions sebagai rujukan untuk para pihak untuk membantu menyelesaikan kekosongan terhadap pilihan hukum dan juga forum penyelesaiannya.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[yusuf luqita danawiharja]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.2 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (724.477 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v0i0.6325
<![CDATA[Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum seringkali disamakan dengan penanganan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. secara yuridis di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak dapat dijumpai di berbagai peraturan perundang-undangan. Semua peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, melindungi hak-hak anak untuk mewujudkan keadilan bagi anak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian, penelitian ini bersifat deksriptif analitis. Jenis data, yaitu data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research) terhadap data sekunder. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah. Pertama, Penerapan diversi terhadap anak baik pada tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan dapat dilaksanakan selama memenuhi persyaratan, sebagaimana diatus dalam Pasal 7 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kedua, Kendala Implementasi Diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dimana korban merasa haknya tidak dilindungi karena tersangka diberikan keistimewaan dalam proses hukum. Adapun pihak korban dan keluarganya dalam hal ini beranggapan bahwa pelaksanaan hukum cenderung berat sebelah dan memihak kepada tersangka. ]]>
<![CDATA[Kewenangan Penyidik Tni Angkatan Laut Dalam Memberantas Tindak Pidana Pelayaran Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ]]>
<![CDATA[Galih Umbara]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 (Juni) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (165.512 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i1.3716
<![CDATA[Penanggulangan tindak pidana pelayaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Salah satu kewenangan penegakan hukum di bidang pelayaran dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut mempunyai peran ganda yaitu menjaga kedaulatan wilayah laut serta menegakkan hukum yuridiksi nasional berdasarkan hukum nasional dan hukum Internasional. Permasalahan yang muncul meliputi bagaimana kewenangan TNI Angkatan laut dalam penyidikan tindak pidana pelayaran, serta bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh institusi penegak hukum khususnya yang berwenang menangani perkara tindak pidana tertentu diwilayah perairan Indonesia, termasuk TNI Angkatan Laut, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya menanggulangi dan mengendalikan tindak pidana diwilayah perairan laut Indonesia. Bahwa dalam upayanya melakukan pemberantasan tindak pidana di wilayah laut, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti melalui kebijakan legislasi maupun dengan membentuk forum atau badan koordinasi. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik TNI Angkatan Laut meliputi berkaiatan dengan tidak adanya pembagian kewenangan antar aparat penegak hukum, tidak adanya koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum, kurangnya sumber daya manusia aparat penegak hukum, serta sarana dan prasarana dalam penegakan hukum.]]>
<![CDATA[KLAUSULA EKSONERASI DALAM DOKUMEN ANGKUTAN UDARA PADA PERUSAHAAN PENERBANGAN LION AIR ]]>
<![CDATA[angger puja]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (452.623 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4669
<![CDATA[Klausula eksonerasi merupakan suatu klausul yang membatasi atau menghindari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Klausula eksonerasi umumnya sangat memberatkan atau bahkan cenderung merugikan konsumen karena menimbulkan adanya ketidakseimbangan kedudukan dalam suatu perjanjian. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami klausula eksonerasi dalam dokumen angkutan udara pada perusahaan penerbangan Lion Air dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto peraturan perundang-undangan di bidang angkutan udara dan asas keseimbangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustkaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa klausula eksonerasi dalam dokumen angkutan udara perusahaan penerbangan Lion Air bertentangan dengan undang-undang dan asas keseimbangan karena merupakan klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab atas keterlambatan pengangkutan yang dilarang dicantumkan dalam suatu perjanjian.]]>
