Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Widya : Jurnal Hukum

KW
Website

Published by Universitas Panji Sakti

ISSN : 24072427 EISSN : 29628431 DOI : https://doi.org/10.37637/kw.v10i1

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Kertha Widya : Jurnal Hukum is a peer-reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Panji Sakti. This journal is published twice a year in August and December. It contains scientific writings on the results of research or conceptual thoughts in the context of developing law and justice.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 191 Documents

9 10 11 12 13

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA SEHUBUNGAN DENGAN PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID 19) PADA PT. BANK BPD CABANG SINGARAJA I Made Agus Budiastrawan; Putu Sugi Ardana; I Nyoman Surata
Kertha Widya Vol 9, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Berbagai program pemulihan untuk dunia usaha terus dilakukan pemerintah agar dunia usaha tetap bertahan. Pemerintah menyiapkan dukungan bagi dunia usaha melalui koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), OJK, dan dengan perbankan nasional agar sektor bisnis, sektor keuangan, dan sektor riil tetap dapat bertahan walaupun tidak melakukan aktivitas ekonomi. Penelitian ini meneliti pelaksanaan perjanjian kredit usaha sehubungan dengan pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) pada PT. Bank BPD Cabang Singaraja dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan perjanjian kredit usaha sehubungan dengan pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) pada PT. Bank BPD Cabang Singaraja.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan perjanjian kredit usaha sehubungan dengan pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) pada PT. Bank BPD Cabang Singaraja, secara umum berjalan dengan baik, namun ada sebagian nasabah, khususnya yang pemenuhan kewajibannya bersumber dari usaha yang terdampak pandemi, kesulitan memeuhi kewajiban. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan perjanjian kredit usaha sehubungan dengan pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) pada PT. Bank BPD Cabang Singaraja dengan melakukan: rescheduling, reconditioning, restructuritation, dan pemberian stimulus, sesuai ketentuan bagi perusahaan dan bidang usaha terdampak.

PERANAN DESA PAKRAMAN LEMUKIH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI DESA LEMUKIH, KECAMATAN SAWAN, KABUPATEN BULELENG Ni Putu Helindra Ekayanti; I Wayan Rideng; I Nyoman Lemes
Kertha Widya Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Salah satu wewenang desa pakraman menurut Peraturan Daerah Pripinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 adalah turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada diwilayahnya terutama yang berkaitan dengan Tri Hita Karana. Ketentuan ini merupakan salah satu dasar yang memberikan ruang bagi Desa Pakraman Lemukih untuk berperan dalam pembangunan pada umumnya, dan pembangunan pariwisata pada khususnya. Penelitian ini meneliti peranan Desa Pakraman Lemukih dalam pembuatan aturan mengenai pengelolaan pariwisata di Desa Lemukih dan hambatan-hambatan yang dihadapi Desa Pakraman Lemukih dalam penegakan aturan berkaitan dengan pengelolaan pariwisata di Desa Lemukih. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peranan Desa Pakraman Lemukih dalam pembuatan aturan mengenai pengelolaan pariwisata di Desa Lemukih adalah dengan membuat dan menegakkan aturan-aturan adat termasuk yang tersurat dalam awig-awig desa pakraman yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pengembangan desa wisata di desa pakraman Lemukih. Hambatan-hambatan yang dihadapi Desa Pakraman Lemukih dalam penegakan aturan berkaitan dengan pengelolaan pariwisata di Desa Lemukih adalah berkaitan dengan pembuatan dan penegakan aturan-aturan yang secara khusus dan langsung berkaitan dengan pengelolaan pariwisata tersebut, karena perubahan awig- awig memerlukan proses dan harus mendapat persetujuan dari pesamuhan desa. Dalam penegakan aturan-aturan yang secara tidak langsung mendukung pengembangan pariwisata tidak ditemukan hambatan yang berat.

PENELUSURAN HARTA KEKAYAAN YANG BERASAL DARI HASIL TINDAK PIDANA PERBANKAN SERTA UPAYA PENGEMBALIAN KEPADA BANK/NASABAH KORBAN TINDAK PIDANA I Gusti Ketut Ariawan
Kertha Widya Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan, karena industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Harta kekayaan hasil tindak pidana perbankan bisa masuk ke dalam tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang (money laundering) merupakan salah satu aspek perbuatan kriminal, sifat kriminalitas money laundering inilah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut. Perlindungan dana nasabah perbankan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Tanggungjawab bank terhadap nasabah khususnya yang mengalami kehilangan dana juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah”; PBI No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Penyelesaian Pengaduan Nasabah”; dan PBI No.8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang “Mediasi Perbankan”. Dilaksanakannya prosedur penanganan pengaduan nasabah diharapkan dapat menjamin terselenggaranya upaya penyelesaian pengaduan dari para nasabah kepada pihak bank secara efektif dalam waktu yang singkat, cepat dan tepat serta dapat mendukung kesetaraan hubungan antara pihak bank sebagai pelaku usaha dengan pihak nasabah selaku konsumen dan pengguna jasa perbankan.

PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENANGANAN MASALAH HUKUM PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BULELENG (PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI BULELENG) Dita Mahandari; I Nyoman Gede Remaja
Kertha Widya Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Sebagaimana pemerintah daerah yang lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng juga telah beberapa kali menghadapi permasalahan hukum perdata maupun tata usaha negara. Dalam menghadapai permasalahan hukum ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng telah beberapa kali memanfaatkan Kejaksaan Negeri Singaraja sebagai Jaksa pengacara Negara sebagai pengacara. Penelitian ini meneliti masalah: peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian advokasi terhadap masalah-masalah hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah hukum Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng ada 2, yaitu: sebagai anggota Tim Advokasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng dalam penyelesaian masalah hukum yang dihadapi dan sebagai Pengacara Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng dalam penyelesaian masalah hukum yang dihadapi dengan menerima Kuasa Khusus. Kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian advokasi terhadap masalah-masalah hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng antara lain: koordinasi yang kadang-kadang kurang baik, sehingga penunjukan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara yang mendampingi Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng baru dilakukan setelah perkaranya berjalan penyiapan bahan dan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang kadang-kadang kurang lengkap dan keterbatasan personil yang ada pada Kejaksaan Negeri Buleleng.

PERANAN SAKSI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA Gede Agus Udayana; I Nyoman Surata
Kertha Widya Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Dalam pemeriksaan perkara perceraian, alat bukti saksi merupakan hal yang sangat penting, karena hanya dari kesaksian yang disampaikan oleh saksi- saksi hakim dapat melakukan konstatering dan kualifisiring, sehingga dapat merekonstruksi peristiwa yang telah terjadi yang menjadi alasan-alasan bahwa perceraian merupakan pilihan yang terbaik. Penelitian ini meneliti peranan saksi dalam pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemeriksaan saksi pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peranan saksi dalam pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja adalah: untuk membuktikan bahwa antara suami-istri terikat dalam perkawinan yang sah, khususnya dalam hal perkawinan tersebut tidak dicatat pada Kantor Catatan Sipil. Untuk membuktikan bahwa terdapat alasan untuk dilakukannya perceraian. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemeriksaan saksi pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja antara lain: keterbatasan pihak yang dapat menjadi saksi, keengganan menjadi saksi dan kesaksian yang subyekstif.

PELAKSANAAN UJI KELAIKAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN BULELENG Ni Made Suastari; Wayan Rideng
Kertha Widya Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mempergunakan kendaraan bermotor, harus mampu menjamin adanya daya jangkau dan pelayanan dengan serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini meneliti tentang akibat hukum apabila kendaraan wajib uji tidak diuji kelaikan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dan kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng untuk memenuhi standar pelayanan minimal, khususnya dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Dapat dilakukan penyitaan atas tanda bukti lulus uji disertai perintah tertulis kepada pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan untuk melakukan pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan yang tidak dipenuhi. Dalam hal kendaraan bermotor belum memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan, petugas pemeriksa dapat melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor. Wajib retribusi yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor retribusi diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).Tidak ada kendala-kendala yang sangat berarti yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng untuk memenuhi standar pelayanan minimal dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng.

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG) Putu Mawarni Eka Casmitha; Ni Nyoman Mariadi; I Nyoman Surata
Kertha Widya Vol 9, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Sampah adalah material yang dibuang dari sisa hasil produksi industri maupun rumah tangga. Satpol PP melakukan operasi tangkap tangan, pelanggar dikenakan sanksi tindak pidana ringan membayar denda yang sudah diputuskan Hakim saat sidang. Sanksi yang diberikan menimbulkan efek jera agar tertib terhadap peraturan dan menciptakan lingkungan yang indah. Penelitian ini membahas mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dan lokasi penelitian dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yaitu teknik studi dokumentasi dan teknik wawancara, dengan pengolahan data kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penerapan sanksi yang diberikan tipiring. Kendala yang dihadapi kendala internal dan eksternal. Upaya yang dilakukan yaitu lebih meningkatkan koordinasi pembentukan sumber daya manusia.

PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM BENTUK AKTA HIBAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG) Ketut Suriawan; Ni Ny. Mariadi
Kertha Widya Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Tanah merupakan salah satu modal pokok bagi bangsa Indonesia dan suatu unsur yang utama dalam pembangunan menuju terbentuknya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, UUD RI Tahun 1945 dan Pasal 4 Ayat (2) UUPA. PP RI nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sampai saat ini menjadi dasar kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Pada waktu pembuatan akta hibah telah selesai dilakukan dihadapan Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan 2 (dua) orang saksi,maka akta otentik tersebut harus segera didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat sehingga akan muncul ke atas nama penerima hibah agar tanah tersebut memperoleh kepastian hukum. Karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Proses Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Bentuk Akta Hibah untuk dapat menemukan kendala-kendala proses peralihan hak atas tanah dalam bentuk hibah serta Kekuatan hukum akta hibah bagi penerima hibah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang sifatnya deskriptif yaitu menggambarkan suatu gejala tertentu. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data ini menggunakan studi kepustakaan, wawancara, observasi/pengamatan, dan teknik penyebaran quisioner.

PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-IX/2013 DALAM PENCATATAN KELAHIRAN MELAMPAUI SATU TAHUN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG Ni Luh Putu Budhi Suwardani; I Nyoman Surata
Kertha Widya Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa “Setiap Kelahiran Wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahirannya,kelahiran yang lewat 60 (enam puluh ) hari atau lebih harus melalui proses penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Setempat. Dalam Putusan MK.RI Nomor 18/PUU-XI/2013 dinyatakan tidak perlu ada putusan pengadilan,namun dalam penerapannya masih banyak menemukan kendala yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, sehingga menggunakan data sekunder maupun primer, yang dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka maupun penelitian lapangan. Data dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen, wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-IX/2013 dalam pencatatan kelahiran melampaui satu tahun dapat dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, terlebih setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-IX/2013 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng antara lain: Dalam Pasal 27 (ayat1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Pelaporan Kelahiran oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, sehingga penduduk pendatang pemegang Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM), dukungan teknologi maupun sumber daya manusia untuk melakukan Pencatatan Sipil secara online sehingga dapat memasukan data ke dalam database kependudukan dari tempat yang bersangkutan berada perlu ditingkatkan sehingga pelayan terhadap masyarakat dapat lebih mudah, efektif dan efisien.

PERANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BULELENG DALAM MENANGGULANGI BERITA HOAKS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 DI KABUPATEN BULELENG Gede Falliyawan Eka Putra; I Nyoman Surata
Kertha Widya Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Tanggung jawab atas berita hoaks tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah, tetapi pemerintah memiliki beberapa hal, termasuk sumber daya untuk melakukan pencegahan maupun tindakan penanggulangan atas berita bohong yang terjadi termasuk dampak yang ditimbulkannya. Penelitian ini meneliti peranan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng dalam menanggulangi berita hoaks dan kendala-kendala yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng dalam menanggulangi berita hoaks. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng dalam menanggulangi berita hoaks adalah sebagai: penanggung jawab dan pelaksana operasi patroli siber, pelaksana layanan aduan kejahatan siber kepada masyarakat sebagai korban kejahatan siber, pelaksana pembinaan pengamanan informasi siber, pelaksana pengawasan dan evaluasi pengamanan informasi siber, pelaksana publikasi dan dokumentasi kegiatan Satuan Tugas CIRT dalam upaya klarifikasi dan memerangi berita hoaks. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kominfosanti dalam menanggulangi berita hoaks antara lain: terbatasnya jumlah sumber daya yang memiliki kemampuan khusus dalam ITK, faktor sarana-prasarana karena yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh Satuan Tugas CIRT, hanya sebatas sarana untuk melakukan penyisiran terhadap berita hoaks, faktor masyarakat, yang bersikap subyektif terhadap berita yang diterima.

Page 11 of 20 | Total Record : 191

9 10 11 12 13

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 13, No 1 (2025) Vol 12, No 1 (2024): Agustus 2024 Vol 12, No 2 (2024) Vol 11, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 11, No 1 (2023): Agustus 2023 Vol 10, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 10, No 1 (2022): Agustus 2022 Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1 (2021) Vol 8, No 2 (2020) Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 1 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
I Nyoman Surata

Contact Email
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Phone
+6287863150060

Journal Mail Official
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Jl. Bisma No. 22, Banjar Tegal, Singaraja, Bali, Indonesia - 81125

Location
Kab. buleleng,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name I Nyoman Surata

Contact Email kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Phone +6287863150060

Journal Mail Official kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Jl. Bisma No. 22, Banjar Tegal, Singaraja, Bali, Indonesia - 81125

Location Kab. buleleng, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
I Nyoman Surata

Contact Email
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Phone
+6287863150060

Journal Mail Official
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Jl. Bisma No. 22, Banjar Tegal, Singaraja, Bali, Indonesia - 81125

Location
Kab. buleleng,

Bali

INDONESIA