cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
Contact Email
habibi.marwa@law.uad.ac.id
Phone
+6285729007440
Journal Mail Official
adlp@uad.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law, Universitas Ahmad Dahlan 4th Campus Building, 7th Floor, South Ringroad St., Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55191, Indonesia
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Ahmad Dahlan Legal Perspective
Published by Universitas Ahmad Dahlan
ISSN : -     EISSN : 27923123     DOI : https://doi.org/10.12928/adlp.v1i1.3554
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This journal aims to provide Indonesian academicians and researchers a venue for publishing their original research articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Adat Law, Environmental Law, and another section related to contemporary issues in law or interconnection study with Legal Studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2023)" : 5 Documents clear
Implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 dalam Proses Pengisian Pamong Kelurahan di Kabupaten Kulon Progo Siti Zuliyah; Tri Wahyuningsih; Nur Kholik
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v3i2.8933

Abstract

Guna mengantisipasi kekosongan jabatan pamong kelurahan, pemerintah daerah, di wilayah Kabupaten Kulon Progo melalui Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang pamong kelurahan. Berdasarkan observasi awal, dalam pelaksanaannya masih ada beberapa masalah maupun kendala yang dihadapi. Seperti sedikitnya peserta yang terjaring akibat kurangnya sosialisasi dari panitia akan adanya penyelenggaraan tes pamong kelurahan. Selain itu kurang terbukanya dalam penjaringan dan penyaringan para calon pamong kelurahan dan lain. Secara garis besar tujuan penelitian ini, pertama ingin mendeskripsikan proses pengisian pamong kelurahan di Kabupaten Kulon Progo, dan kedua untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 dalam pengisian pamong kelurahan di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Metode pendekatan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam masyarakat. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi, selanjutnya data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pengisian pamong kelurahan di kabupaten Kulon Progo antara lain: lurah membentuk tim yang bertugas dalam pelaksanaan pengisian pamong kelurahan. Selanjutnya tim melakukan penjaringan dan penyaringan melalui seleksi persyaratan administrasi dan penyelenggaraan ujian sesuai Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2021 dalam pasal 10. Disebutkan bahwa pelaksanaan ujian wajib kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi yang mempunya kompetensi terkait materi ujian, koreksi ujian dan penilaian. Kemudian hasil seleksi calon pamong desa paling sedikit 2 (dua) calon berdasarkan peringkat nilai tertinggi yang kemudian dikonsultasikan kepada panewu untuk mendapatkan rekomendasi untuk diangkat menjadi pamong kelurahan, sedangkan implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 pada dasarnya dapat diterapkan sesuai aturan seperti  pembentukan panitia, seleksi administrasi, materi ujian tim penguji dan sebagainya. Namun demikian, masih ada kelemahannya antara lain antara syarat calon yang dinilai memberatkan, kurangnya sosialisasi, adanya beberapa desa yang kurang terbuka dalam proses pengisian pamong kelurahan dan sebagainya.
Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Kota Sorong Papua Barat Daya Wahab Aznul Hidaya; Putri, Riza Maulani; Ali, Muhammad
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v3i2.9310

Abstract

Keadilan Restoratif tidak berhasil diterapkan karena pihak korban merasa sangat tidak puas dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Korban ingin agar pelaku benar-benar merasakan konsekuensi dari perbuatannya dan menuntut agar perkara tetap dilanjutkan. Untuk mengurangi jumlah tahanan di penjara, menghilangkan stigma, membantu pelaku tindak pidana kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih produktif, membantu pelaku menyadari kesalahan mereka dan mencegah pengulangan tindak pidana, serta mengurangi beban kerja penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga rehabilitasi sosial. Keadilan restoratif, terdapat perhatian yang signifikan terhadap pemulihan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana. Korban memerlukan pemulihan karena mereka adalah pihak yang secara nyata mengalami penderitaan akibat tindak pidana. Penelitian yang penulis gunakan yakni penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode hukum empiris, Penyidik yang terlibat dalam proses Restorative Justice harus memiliki kemauan dan kesiapan secara individu. Mereka perlu memahami dan mendukung pendekatan ini, serta bersedia untuk berperan aktif dalam proses restoratif. Restorative Justice mendorong individu untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, berupaya memperbaiki kerugian yang telah terjadi, dan bekerja menuju pemulihan dan rekonsiliasi. Dalam konteks penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan, pendekatan restorative justice telah terbukti sebagai mekanisme yang efektif dan bermanfaat.
Cryptocurency dalam Perspektif Hukum Islam Isnal Khoeri Al Ummah; Ahdiana Yuni Lestari
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v3i2.9403

Abstract

Cryptocurrency sebagai mata uang digital memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya. Cryptocurrency dapat dipandang sebagai teknologi inovatif di bidang ekonomi yang sangat baik. Namun dalam penggunaannya sebagai alat investasi masih menjadi perdebatan karena minimnya aturan terhadap crytocurrency, bisa dijadikan alat pencuian uang serta penipuan dan riba. hanya beberapa Negara yang melegalkan transaksi menggunakan cryptocurrency. Pembahasan ini sangat penting karena berhubungan dengan halal dan haramnya terkait transaksi keuangan. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengimbau kepada pembaca agar berhati hati jika ingin menggunakan cryptocurrency sebagai alat transaki karena cryptocurrency sendiri bentuknya hanya berupa digital serta nilainya dapat berubah sewaktu-waktu. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah cryptocurency dapat dijadikan alat transaksi keuangan di Indonesia menurut hukum Islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti bahan pustaka berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan pendekatan konseptual dan menggunakan teknik analisis preskriptif. Kesimpulannya adalah cryptocurrency tidak dapat dijadikan transaksi keuangan di Indonesia karena tidak memenuhi prinsip-prinsip keuangan syariah dan dilarang dalam Islam karena mengandung unsur gharar, riba, masyir dan tadlis.
Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak Febriana Dewi Utami; Dakum; Puji Sulistyaningsih
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Mungkid menunjukkan jumlah permohonan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Magelang sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 rata-rata mengalami kenaikan, bahkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan mencapai jumlah empat kali lipat. Padahal pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2017 mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang di dalamnya mengamanatkan pencegahan Perkawinan Usia Anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Perda Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam hal pencegahan Perkawinan Usia Anak. Metode penelitian ini yuridis empiris, sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer dengan cara wawancara secara langsung dengan responden, sedangkan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak terhadap pencegahan Perkawinan Usia Anak dapat dinilai belum efektif. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki antara lain dari faktor sumber daya manusia yang masih terbatas, tradisi budaya perkawinan usia anak di Kabupaten Magelang yang sangat kuat, optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana untuk sosialisasi, dan tingkat pendidikan yang masih rendah terutama pada wilayah Kabupaten Magelang bagian pinggir (pegunungan).
Kajian Hukum Pengembangan Usaha Sektor Agribisnis dengan Sistem Syariah pada Era Globalisasi Anggita Fahrani; Rizka Syafriana
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam terkait dengan bagaimana hukum pengembangan usaha di sektor agribisnis melalui sistem syariah. Agribisnis adalah kegiatan yang menghasilkan produk yang berguna bagi masyarakat, terutama untuk memerangi kemiskinan dan ketidaksamaan, karena banyaknya tantangan dan masalah lingkungan hidup yang dihadapi dunia saat ini, pertanian akan menjadi bisnis yang lebih baik karena proses produksinya relatif rendah polusi. Setiap aspek kehidupan manusia telah diatur oleh Islam, seperti halnya agribisnis yang merupakan bagian dari kehidupan manusia. Permasalahannya terletak pada rendahnya daya saing produk yang dihasilkannya, baik untuk kebutuhan domestik maupun untuk ekspor, untuk memenuhi kebutuhan domestik dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis internasional Metode dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif, artinya menggunakan sumber data sekunder (bahan kepustakaan), dengan pendekatan perundang-undangan lalu menggunakan analisis kualitatif.  Hasil penelitian bahwa transformasi ekonomi yang sedang berlangsung masih menjadikan Indonesia sebagai negara bercorak agribisnis dan Indonesia harus memiliki komoditas andalan dengan daya saing tinggi, seperti agribisnis, untuk menghadapi persaingan ekonomi global, sehingga dapat disimpulkan bahwa Agribisnis yang dikelola secara syariah sangat potensial karena luasnya lahan pertanian dan partisipasi pelaku usaha yang mayoritas beragama Islam.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021)