Reformasi Hukum
We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in, such as : Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, and Environmental Law.
Articles
140 Documents
<![CDATA[Tipologi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Menggantikan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Masa Jabatan : Typology of Authority of the House of Representatives to Replace Constitutional Court Judges During their Term of Office ]]>
<![CDATA[Moh Hazmi, Raju]]>;
<![CDATA[Arman, Zuhdi]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Vol 27 No 3 (2023): December Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46257/jrh.v27i3.711
<![CDATA[Penggantian Aswanto sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam masa jabatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan determinasi politik terhadap MK dan bersifat intervensionis. Meskipun diberikan atribusi untuk melakukannya, namun kewenangan tersebut tidak dapat dilaksanakan begitu saja. Artikel ini bertujuan menganalisis tipologi kewenangan yang melekat kepada DPR untuk mengganti hakim MK dalam masa jabatan dan desain konstitusionalisme dalam proses penggantian tersebut. Metode penelitian yaitu metode normatif dengan pendekatan perundangan, konseptual, serta kasus. Hasil penelitian ditemukan bahwa tipologi kewenangan DPR menggantikan hakim MK dalam masa jabatan merupakan atribusi yang bersifat kausalitas terbatas karena dependen terhadap atribusi ketua MK sebagai entitas prima facy untuk menjustifikasi alasan penggantian sekaligus presiden sebagai entitas yang mengeluarkan penetapan pemberhentian. Dalam konteks ini, ketua MK yang justru mempunyai kewenangan mendeteksi alasan seperti apa yang menjustifikasi seorang hakim MK dapat diberhentikan pada masa jabatannya. Desain konstitusionalisme dalam proses itu terlihat ketika ada relasi kewenangan institusional yang bersifat terbatas antara MK, Presiden, dan DPR. Artinya, DPR sebelum megusulkan penggantian hakim harus dimulai dari proses justifikasi pemberhentian oleh ketua MK dan diafirmasi oleh presiden sebagai dasar mengeluarkan penetapan pemberhentian. Pada proses tersebut terlihat posisi antar lembaga tidak berjalan secara dikotomis, melainkan saling mengawasi sesuai nalar konstitusionalisme.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah: Analisis Kedudukan Hukum Pemantau Pemilihan Sebagai Pemohon : Disputes Regional Head Election Results: An Analysis of Legal Standing of Election Observer as Petitioners ]]>
<![CDATA[Pratama, Muhammad Rezky]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Vol 27 No 3 (2023): December Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46257/jrh.v27i3.718
<![CDATA[Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimungkinkan terselenggara dengan calon tunggal. Kewenangan memutus permohonan perselisihan hasil Pilkada diemban oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang mana salah satu syarat formil permohonan adalah mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Penelitian ini bertujuan untuk memotret keterkaitan antara penyelenggaraan Pilkada calon tunggal dengan kualitas demokrasi di Indonesia sekaligus menganalisis kekuatan legal standing Pemantau Pemilihan sebagai Pemohon perselisihan hasil Pilkada. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk meneliti bahan-bahan hukum dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meningkatnya jumlah penyelenggaraan Pilkada calon tunggal menandakan turunnya kualitas demokrasi. Kemudian berdasarkan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020, Pemantau Pemilihan memiliki legal standing untuk menjadi Pemohon dalam permohonan perselisihan hasil Pilkada calon tunggal, sedangkan dalam Undang-Undang MK tidak mengatur demikian. Hal ini menyebabkan lemahnya kekuatan legal standing Pemantau Pemilihan sebagai Pemohon perselisihan hasil Pilkada calon tunggal sebab secara hierarkis kedudukan UU lebih tinggi dari Peraturan MK. Oleh karenanya perlu dilakukan revisi terhadap UU MK guna memasukkan Pemantau Pemilihan sebagai pemohon perkara perselisihan hasil Pilkada.]]>
<![CDATA[Penyimpangan Kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Antara Pemberi Kerja dan Pekerja : Deviation of Agreement in The Employment Agreement Between Employer and Worker ]]>
<![CDATA[Alberich Martin Setiawan]]>;
<![CDATA[Nany Suryawati]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Vol 27 No 3 (2023): December Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46257/jrh.v27i3.740
<![CDATA[Mencuatnya kasus yang mengharuskan tenaga kerja melakukan staycation dengan atasan sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja membuat heboh dunia kerja. Masalah perjanjian kerja tidak akan pernah selesai karena banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efek dari penerapan klausul baku yang bersifat subjektif sehingga menguntungkan perusahaan dan menimbulkan penyimpangan serta mengetahui upaya perlindungan yang bisa di ambil untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah hukum yang datanya diperoleh melalui perkara, peraturan, jurnal, dan artikel. Perjanjian kerja disalahgunakan oleh perusahaan yang tidak bermoral untuk mencari keuntungan dan memanfaatkannya. Kondisi ini membuat pekerja merasa dirugikan, ditambah dengan adanya klausula subjektif. Pembuatan klausul yang disengaja untuk menguntungkan perusahaan membuat tenaga kerja dirugikan dan dilemahkan, sehingga menciptakan banyak eksploitasi dan kejahatan bagi pekerja. Pemerintah diharapkan bertindak cepat dengan mengeluarkan kebijakan standardisasi perjanjian kerja sehingga memberikan perlindungan hukum kepada pekerja dan kepastian hukum.]]>
<![CDATA[Ideal Policy Dynamics of Collection of Fees on Acquisition of Land and Building Rights on Acquisition of Land Redistribution Certificates ]]>
<![CDATA[Priyambodo, Dimas]]>;
<![CDATA[Dinda, Garin]]>;
<![CDATA[Fikri, Muhammad Adymas Hikal]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Vol 28 No 1 (2024): April Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46257/jrh.v28i1.766
<![CDATA[The government tries to realize social justice and community empowerment through land redistribution initiatives. However, its implementation has several obstacles, especially in collecting the Tax on Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB). This paper will discuss the complexity of BPHTB in relation to land redistribution initiatives. This study uses a normative juridical research methodology and a conceptual framework derived from a review of legislation. The research findings show that the main obstacle for land recipients in the redistribution scheme is BPHTB. Recipients of redistributed land, who are generally people with low-income levels, often find it financially difficult to pay the BPHTB. Regulatory changes that support land recipients in obtaining land certificates without the financial burden of BPHTB can increase the success of the land redistribution program and support the government's social justice agenda. Recommendation, there needs to be a collaboration between the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning and related parties to revise the BPHTB regulation. Certain measures that consider the economic conditions of land recipients should be implemented to ensure that the land redistribution program runs smoothly and benefits the community.]]>
<![CDATA[Harmonization of State Receivables Management Arrangements : Perspective of Authority Theory and Hierarchy Theory of Legislative Regulations ]]>
<![CDATA[Aritonang, Syofina Dwi Putri]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Vol 28 No 1 (2024): April Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46257/jrh.v28i1.898
<![CDATA[PP No. 28 of 2022 in its implementation creates overlapping norms with the legal provisions above, namely, with several articles in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Human Rights Law and the Civil Code which ultimately creates legal uncertainty. Based on the urgency of the problem, this research aims to find a solution to the conflict of norms that occurs through harmonization of statutory regulations. This research uses normative research methods with a statutory and conceptual approach. Meanwhile, the legal materials used are primary and secondary legal materials through literature study which will be analyzed using argumentative techniques. The results of this research indicate that there has been an overlap in norms from the implementation of PP No. 28 of 2022, therefore it is necessary to immediately carry out improvements to the PP by the competent authorities. However, in addition to amending the PP, the public can also play an active role by submitting a judicial review of PP No. 28 of 2022 to the Supreme Court.]]>
<![CDATA[The Effectiveness of Constitutional Supervision Judges by the Constitutional Court Honorary Council : (Study of the Constitutional Court Honorary Council Decision Number 2/MKMK/L/11/2023) ]]>
<![CDATA[Fernanda, Diah Ayu]]>;
<![CDATA[Jabbar, Achmad Arbi' Nur Badrotin]]>;
<![CDATA[Rachmaddany, Saifullah Yudha Noorman]]>;
<![CDATA[Maghfiroh, Ajeng Ayu]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Vol 28 No 1 (2024): April Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46257/jrh.v28i1.899
<![CDATA[After the Judicial Commission is no longer an institution that carries out the function of supervising the behavior of constitutional judges, and the existence of the Constitutional Court Ethics Council in 2020 was abolished. The supervisory institution of the Constitutional Court is currently only held by the MKMK, which is only on an ad hoc or temporary basis. This research will examine the effectiveness of the MKMK's role in supervising constitutional judges. The method used in this research is normative juridical. The results of this research provide an illustration that constitutional judges need to have a supervisory institution, this of course starts from the freedom that judges have so that it is not misused. This research succeeded in showing that the MKMK decision Number 2/MKMK/L/11/2023, which states that the Chief Justice of the Constitutional Court is proven to have committed a serious violation of the provisions of ethics and behaviour of constitutional judges, then given the sanction of removal as chairman of the Constitutional Court, without being accompanied by dismissal as a constitutional judge, raises issues regarding the absence of legal certainty and clarity of the supervisory institution of the behaviour of constitutional judges as well as the effectiveness of MKMK in carrying out its supervisory duties.]]>
<![CDATA[Implications of ‘Polluter Pays Principle' in Criminal Liability of Business Actors for Environmental Pollution through Wastewater ]]>
<![CDATA[Nugroho, Mikael Adrian Tri]]>;
<![CDATA[Salsabilla, Tengku Marisha Alda]]>;
<![CDATA[Saufika, Tutu Sara]]>;
<![CDATA[Manihuruk, Tri Novita Sari]]>;
<![CDATA[Yusuf DM, Mohammad]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Vol 28 No 1 (2024): April Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46257/jrh.v28i1.932
<![CDATA[The Polluter Pays Principle (PPP) underlies the liability of business actors related to environmental pollution through wastewater. The problem is how this principle is applied in enforcing the law against perpetrators who pollute the environment through industrial activities. This paper aims to analyze the implications and urgency of PPP implementation in the legal liability of business actors for environmental pollution through wastewater. The research method used is normative legal research. The results show that implementing PPP related to environmental pollution through wastewater in law enforcement has significant implications in criminal law. This principle encourages the responsibility of businesses for the waste generated from their activities, forcing them to consider the cost of restoring the environment and cleaning up the impacts caused by the waste. Although Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management provides a strong legal foundation, there are obstacles to implementing PPP, such as the legal process's length and the high proof level. To address this, legal reforms are needed that speed up the legal process, increase the capacity of law enforcement agencies, and establish clear guidelines for determining proportional sanctions]]>
<![CDATA[The Existence of Legal Protection for Female Workers Against Sexual Exploitation Mode 'Staycation' ]]>
<![CDATA[Selvi Kurniawati]]>;
<![CDATA[Zahra Putri Maharani Pertiwi]]>;
<![CDATA[Agus Nurhadi]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Vol 28 No 1 (2024): April Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46257/jrh.v28i1.967
<![CDATA[The term staycation as a connotation of sexual activity in a certain place has become increasingly popular in society, especially after the phenomenon of a viral case in the public. Bosses invited female workers in the company to engage in sexual activities in exchange for certain promises. Female workers are often vulnerable to sexual exploitation in the workplace. This requires legal protection to reduce risks and protect the rights of female workers. This article uses a normative juridical research method with a statutory approach based on various provisions in the TPKS Law and several relevant literatures to analyze aspects of legal protection for female workers. This study finds that the TPKS Law provides an important legal basis to protect women workers from sexual exploitation, including the provision of victims' rights to restitution, handling, recovery, and protection through the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). This protection is important to prevent backlash from perpetrators and provide a sense of security to victims. Towards effective implementation of legal protection, socialization and education are needed in an effort to increase legal awareness in the community and reduce the incidence of sexual exploitation in the work environment.]]>
<![CDATA[Illegal Medicines Circulation Through E-commerce: Consumer Legal Protection Challenges by the Food and Drug Supervisory Centre ]]>
<![CDATA[Alfin, Fiorenzya]]>;
<![CDATA[Muhammad, Danang Wahyu]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Vol 28 No 1 (2024): April Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46257/jrh.v28i1.969
<![CDATA[Although there are regulations regarding the provisions of drug trading, the facts show that there are still many cases of illegal drug trading, especially on e-commerce platforms. The purpose of this study is to analyse the challenges of legal protection for consumers on the circulation of illegal drugs traded through e-commerce platforms and analyse the efforts of the Food and Drug Supervisory Centre (BBPOM) in supervising the circulation of illegal drugs traded through e-commerce platforms. The research method used is normative legal research with a statutory approach. The results showed that regulations related to online drug sales are regulated in Article 12 of BPOM Regulation Number 32 of 2020 concerning Amendments to BPOM Regulation Number 8 of 2020 concerning Supervision of Drugs and Food Circulated Online and Article 4 of BPOM Head Regulation Number 24 of 2017 concerning Criteria and Procedures for Drug Registration. Legal protection of consumers in good faith is carried out through preventive efforts by conducting deterrence and monitoring through cyber patrols. While repressive efforts are carried out by providing compensation, compensation and/or replacement if in filing a civil lawsuit the business actor and marketplace are proven guilty. The supervision carried out by BBPOM is to conduct supervision before circulation as a preventive measure and supervision during circulation.]]>
<![CDATA[Systematic Construction of Criminal Policy in the Defense Industry Law Partially Amended by the Job Creation Law ]]>
<![CDATA[Akhyar, Wira Iqomudin]]>;
<![CDATA[Deksino, G. Royke]]>;
<![CDATA[Jupriyanto, Jupriyanto]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Vol 28 No 2 (2024): August Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46257/jrh.v28i2.1030
<![CDATA[Criminal law issues strengthen the commonly used administrative law policies. However, the systematic construction of criminal provisions in a law has the potential to "disturb" the implementation process. This article analyzes the systematic construction of criminal provisions in Law No. 16 of 2012 concerning the Defense Industry, partially amended by Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation. Qualitative research methods describe legal issues regarding criminal provisions using a normative juridical approach. The results found were that the systematic construction of the criminal provisions in a quo law was separate between the prohibition chapter and the formulation of the criminal offense. The addition of certain legal subjects has the juridical consequence of adding criminal articles to the Job Creation Law. The suggestion proposed is consistency in the formulation of the main article with the prohibition chapter.]]>
