cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mimin Mintarsih
Contact Email
miensh66@gmail.com
Phone
+6281315305603
Journal Mail Official
jrh.fhuid@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, Jl. Balai Rakyat No.37, RT.8/RW.10, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Reformasi Hukum
Published by Universitas Islam Jakarta
ISSN : 16939336     EISSN : 26861593     DOI : https://doi.org/10.46257/jrh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in, such as : Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, and Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 140 Documents
 7   8   9   10   11 
Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terhadap Aktivitas Alih Fungsi Lahan: Implementation of Government Policies in Watershed Management as a Result of Land Use Change Alsa, Berliana; Priyambodo, Dimas; Dinda, Garin
Reformasi Hukum Vol 27 No 1 (2023): April Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i1.497

Abstract

Pertumbuhan penduduk yang terus tumbuh secara signifikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kebutuhan terhadap lahan yang digunakan sebagai pemukiman, sarana dan prasarana, maupun lahan-lahan difungsikan sebagai tempat produksi. Dengan tingginya tingkat pembukaan lahan mengakibatkan kerusakan pada ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS). Sementara itu, perkembangan praktik pengelolaan dan pengendalian DAS yang dilakukan pemerintah belum menguntungkan. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau kebijakan pemerintah terkait pengelolaan DAS terhadap alih fungsi lahan. Metode yang digunakan adalah normatif. Berdasarkan penemuan fakta pada penelitian sebelumnya, DAS yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah dengan mengalami kerusakan sebagai akibat dari aktivitas manusia dalam mengubah fungsi lahan. Salah satunya adalah DAS Kaligarang yang telah beralih fungsi lahan dari semula, sehingga berakibat pada lingkungan di sekitar DAS. Sebagai bentuk penanganan terhadap degradasi lingkungan di sekitar DAS, terdapat kebijakan pemerintah sebagaimana termuat di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 15 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Provinsi Jawa Tengah yang dapat terselenggara dengan sebaik mungkin terhadap pengelolaan dan pemeliharaan DAS di wilayah Provinsi Jawa Tengah, sehingga kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dan landasan hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan serta pemeliharaan DAS Provinsi Jawa Tengah.
Kedudukan Ibu Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Pada Perkawinan Campuran : Mother’s Position in Implementation of Child Care Financing Post-Divorce in Mixed Marriage Adjani, Aulivia; Salam, Abdul
Reformasi Hukum Vol 27 No 1 (2023): April Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i1.506

Abstract

Perceraian memiliki akibat hukum yang menimbulkan kewajiban orang tua, hak asuh sampai kepada nafkah anak. Permasalahan yang dibahas yakni mengenai pengaturan pelaksanaan pembiayaan anak pasca perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peran serta kedudukan ibu dalam pelaksanaan perlindungan hukum dalam pembiayaan anak pasca perceraian dalam Putusan Nomor: 406/Pdt.G/2020/PA.Dps. Tujuan penelitian untuk menganalisis perbandingan penerapan pengaturan terkait anak dan pembiayaan anak pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan anak pasca perceraian pada perkawinan campuran diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang tentang Perkawinan, Pasal 105 KHI, dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mana pada dasarnya orang tua baik ibu maupun bapak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa. Pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 406/Pdt.G/2020/PA.Dps, telah sejalan dengan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan dengan adanya kesepakatan dengan adanya perjanjian kesepakatan bersama antara bapak dan ibu untuk tetap mengasuh bersama sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri. Mengenai pembiayaan anak pasca perceraian, pembiayaan akan dilakukan secara bersama melalui adanya perjanjian kesepakatan bersama antara pihak ibu dan bapak untuk hak asuh yang ditetapkan asuhan bersama.
Tinjauan Hukum Terhadap Sah Tidaknya Sebuah Penangkapan, Penahanan, dan Penetapan Tersangka Berdasarkan Putusan Praperadilan: Legal Review of the Legitimacy of an Arrest, Detention, and Determination of a Suspect Based on a Pretrial Decision Hutabalian, Maslon
Reformasi Hukum Vol 27 No 1 (2023): April Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i1.563

Abstract

Sebagai bukti pemberian wewenang atas praperadilan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan KUHAP ditetapkan dalam Pasal 1 butir 10 yang diinterpretasikan terkait keabsahan proses penangkapan, ganti rugi, dan penyidikan. Prosedur praperadilan lebih dijelaskan pada Pasal 79-83 KUHAP, yang tentunya wajib menjunjung tinggi HAM, dengan tetap melihat situasi dan kondisi terutama. Pengadilan Negeri sebagai pemegang wewenang nantinya bisa memberi penilaian dan putusan terkait proses praperadilan. Sebagai permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai tolak ukur tentang sah tidaknya Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka dan terkait objektivitas majelis hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus permohonan praperadilan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tolak ukur tentang sah tidaknya Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka dan objektivitas majelis hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus permohonan praperadilan. Metode penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan Deskriptif Analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat materil dan syarat formil dalam penangkapan terpenuhi, artinya apabila sebuah penangkapan dinyatakan cacat yuridis, maka dengan sendirinya tindakan penahanan cacat yuridis, penegakan hukum dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum, maka tindakan tersebut merupakan tindakan ilegal dan tercela, Dalam Putusan No. 1/Pid.Pra/2022/PN.Blg tidak terlihat sedikitpun objektivitas majelis hakim dalam melihat kasus dengan pemahaman hukum yang seimbang.
Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menghadapi Pengguna Jasa Nakal di Era Teknologi Modern : Legal Protection for Notaries in Facing the Actions of Rogue Clients in the Modern Technology Stella, Stella
Reformasi Hukum Vol 27 No 1 (2023): April Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i1.593

Abstract

Artikel ini membahas tentang notaris sebagai profesi yang memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta. Namun, terkadang notaris ikut terseret ke dalam konflik Pengguna Jasanya, bahkan menjadi korban dari aksi Pengguna Jasa yang tidak bertanggung jawab. Dalam era teknologi modern, perlindungan hukum bagi notaris menjadi semakin penting untuk menghindari tindakan penipuan dan kejahatan oleh Pengguna Jasa nakal. Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang perwujudan perlindungan hukum yang tepat bagi notaris di tengah era teknologi modern. Dengan pendekatan yuridis normative diketahui bahwa tindakan pencegahan dapat dilakukan, termasuk menolak permintaan Pengguna Jasa atau melaporkan dugaan dokumen palsu. Meskipun tidak ada sanksi pidana dalam UU Jabatan Notaris, notaris masih dapat dikenai sanksi pidana jika melanggar KUHP dengan sengaja atau mengetahui dampak buruk yang mungkin terjadi. Dalam membuat akta notaris, notaris harus mempertimbangkan kebenaran formal dan hanya menggunakan dokumen yang benar. Seorang notaris harus terus mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya, termasuk dalam memahami teknologi informasi untuk tetap eksis dan bonafid di era digitalisasi saat ini.
Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Unlawful Killing Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Protection of Human Rights Law against Victims of Unlawful Killing in the Criminal Justice System in Indonesia Ali, Muhammad; Farhana
Reformasi Hukum Vol 27 No 1 (2023): April Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i1.601

Abstract

Dalam proses peradilan pidana, dari penyidikan hingga pengadilan ditemukan kejanggalan. Seperti kasus kematian enam laskar FPI di KM 50, perbuatan yang dilakukan oleh tiga anggota Polda Metro Jaya dinilai melakukan perbuatan Unlawful Killing. Permasalahan bagaimana perlindungan hukum HAM terhadap korban Unlawful Killing dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana sanksi terhadap pelaku Unlawful Killing. Tujuan penelitian menganalisis perlindungan HAM terhadap korban dan sanksinya. Metode penelitian yuridis normatif, pendekatan peraturan perundang-undangan, Pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan analisa permasalahan. penelitian menghasilkan jawaban bahwa terdapat banyak peraturan perlindungan hukum HAM baik terhadap korban Unlawful Killing maupun dalam sistem peradilan pidana. Sanksi bagi pelaku perbuatan Unlawful Killing belum terdapat ketentuan pidana secara khusus bagi pelaku, seperti kasus kematian enam laskar FPI di KM 50 pelaku didakwa Pasal 338 KUHP, dituntut pidana penjara enam tahun dan berakhir Putusan Bebas. Menurut hemat penulis penerapan KUHP dalam memidana perbuatan Unlawful Killing tidak tepat karena Unlawful Killing masuk kategori Pelanggaran HAM yang pelakunya merupakan aparat negara. Perlu dibuat aturan khusus bermaksud untuk menghukum aparat negara yang melanggar HAM.
Penegakan Hukum Dalam Kebijakan Zero Overdimension dan Overloading Terhadap Pengangkutan Barang : Law Enforcement in Zero Over Dimension and Over Loading Policy for Transportation of Goods Febriani, Sintia Putri; Mintarsih, Mimin
Reformasi Hukum Vol 27 No 1 (2023): April Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i1.603

Abstract

Kendaraan jasa angkutan barang sudah menjadi hal yang lumrah terlihat di berbagai titik daerah di Indonesia karena merupakan perantara antara konsumen dengan pengusaha jasa angkutan untuk melakukan perpindahan barang dagangan yang memiliki muatan yang cukup besar, namun seringkali kendaraan jenis angkutan barang tidak memenuhi standar tipe pembuatan pabrik atau sudah dimodifikasi kembali dengan harapan memperoleh keuntungan dalam memasok barang angkutan sehingga terjadilah pelanggaran berlebihnya dimensi dan muatan Overdimension dan Overloading (ODOL). Penelitian ini tertujuan untuk menganalisa penegakan hukum dalam kebijakan Zero ODOL terhadap Pengangkutan Barang dan untuk mengetahui bentuk sanksi pelanggaran dalam kebijakan Zero ODOL. Metode penelitian digunakan yaitu normatif dan pendekatan analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kebijakan Zero ODOL terhadap pengangkutan barang mengalami kemunduran selama lima tahun kebelakang hal ini disebabkan oleh pengemudi angkutan umum tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkutan, dimensi kendaraan. Sehingga sanksi yang diberikan bisa berbentuk sanksi administrasi dan sanksi pidana kurungan. Pelanggaran ODOL termasuk pada sanksi golongan berat. Kesimpulan bahwa penegakan hukum dalam kebijakan Zero ODOL belum berjalan secara efektif.
Perlindungan Hukum Pada Penumpang Perempuan Kereta Api Perkotaan Terhadap Pelecehan Seksual: Legal Protection for Female Urban Train Passengers Against Sexual Harassment Oktaria, Dhina Setyo
Reformasi Hukum Vol 27 No 2 (2023): August Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i2.546

Abstract

Pelecehan seksual di dalam kereta api perkotaan terjadi di kereta campur antara perempuan dan laki-laki. Pelecehan tersebut dilakukan pada saat jam sibuk dalam kondisi kereta api penuh dan berdesakkan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi penumpang perempuan kereta api perkotaan terkait pelecehan seksual yang terjadi di dalam perjalanan kereta api. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, karena didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan Undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, secara spesifik mengatur tentang pelecehan seksual bersama dengan peraturan-peraturan lain yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009, Peraturan Menteri Perhubungan No 63 Tahun 2019, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP dan UU No 8 Tahun 1999). Peraturan-peraturan tersebut dapat memberikan kepastian perlindungan hukum bagi korban, dan menekan perbuatan abmoral dari pelaku pelecehan seksual, di dalam perjalanan kereta api perkotaan. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan terkait Standar Pelayanan Minimum Perkeretaapian dapat ditambahkan pasal mengenai perlindungan pada penumpang perempuan terkait pelecehan seksual di kereta api perkotaan.
Dampak Sosiologis Anak Dari Hasil Perkawinan Beda Agama : The Sociological Impact of Children from the Results of Interfaith Marriage Muchtar, Azmy Ali
Reformasi Hukum Vol 27 No 2 (2023): August Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i2.562

Abstract

Perjalanan panjang Undang-Undang perkawinan turut diiringi beberapa permasalahan, terutama dalam hal konflik antara hukum Islam dan hukum negara pada saat itu seperti diperbolehkannya pernikahan beda agama, umat islam diwajibkan untuk monogami, dan sebagainya. Pelaksanaan perkawinan beda agama memiliki dampak besar dan berimbas terhadap anak yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sinkronisasi antara hukum Islam dengan hukum negara dalam UU perkawinan dan dampak sosiologis anak dari hasil perkawinan beda agama. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah terdapat sinkronisasi antara hukum islam dan hukum positif karena UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merepresentasikan hukum islam dan hukum positif menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang, hal tersebut juga diperkuat dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Inpres No. 9 Tahun 1991 yang melarang perkawinan beda agama. Adapun dampak sosiologis anak dari hasil perkawinan beda agama yaitu anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak tidak legal. Berdasarkan Ketentuan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) bahwa orang Islam tidak sah serta haram hukumnya menikah dengan orang selain Islam atau beda agama. Sehingga jika terjadi perkawinan tersebut maka perkawinannya dapat dikatakan tidak legal atau batal, dampak lainnya ialah anak tersebut akan mengalami permasalahan dengan warisan dari kedua orangtuanya.
Degradasi Moral Pejabat Negara Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Negara Indonesia : Moral Degradation of State Officials to The Legal Compliance of Indonesian Citizens Kurnia, Eyda; Rahmawati, Nurlaili; Rahmah, Siti Asifa’ur; Ammarazka, Reyhan
Reformasi Hukum Vol 27 No 2 (2023): August Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i2.589

Abstract

Ketaatan etika dan moral mempunyai hubungan fungsional dengan ketaatan pada hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis latar belakang terjadinya degradasi moral pejabat negara dan pengaruhnya terhadap sikap warga negara serta tindakan apa yang harus dilakukan terkait fenomena ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa keserakahan dan ketamakan merupakan akar permasalahan terjadinya degradasi moral pejabat negara. Berdasarkan sejumlah data dan penelitian bahwa karakter pejabat dalam menyikapi tugasnya semakin terkikis sehingga tercipta degradasi moral yang mengakibatkan penurunan sikap aktif dan kontributif dari warga Negara. Ketidakpatuhan menjadi sikap yang diwajarkan oleh masyarakat karena mereka mengacu pada para oknum pejabat negara tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya penegakan hukum yang bersih dan tidak memihak mengenai beretika. Tindakan-tindakan menyimpang dan menyeleweng dari oknum pejabat negara harus ditindak secara tegas serta diberikan sanksi yang setimpal karena berdampak kepada masyarakat, yakni warga negara Indonesia. Sistem hukum di Indonesia akan berfungsi dengan baik jika nilai etika dan moral ditegakkan di setiap sektor kenegaraan.
Jaminan Kepastian Hukum Dengan Maraknya Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan di Era Pandemi Covid-19 : Guarantee of Legal Certainty with the Widespread Termination of Company Employees in the Covid-19 Pandemic Era Kristina, Della
Reformasi Hukum Vol 27 No 2 (2023): August Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i2.592

Abstract

Jaminan hak atas pekerjaan tercantum pada Pasal 28D (2) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan upah serta perlakuan yang adil di tempat kerja. Hak atas pekerjaan merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat diabaikan. Maraknya pemutusan hubungan kerja di era pandemik Covid-19 menjadi suatu kendala dalam menjamin hak atas pekerjaan dan kepastian hukum para pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab Pemutusan hubungan kerja karyawan selama pandemi Covid-19 serta menganalisis perlindungan hukum terhadap karyawan perusahaan untuk menjamin kepastian aturan hukum selama pandemi Covid-19 dengan melakukan studi kasus pada PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Metode penelitian adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama pemutusan hubungan kerja di PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk Cabang Cibinong adalah keterpaksaan adanya pandemi Covid-19. Walaupun disebabkan keterpaksaan, pengusaha tetap diminta membayar uang pesangon kepada pekerja sesuai haknya. Dengan harapan situasi yang dapat membaik, dengan kebijakan penerapan new normal perusahaan dapat segera mempekerjakan karyawan lama yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Page 9 of 14 | Total Record : 140

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 29 No 2 (2025): August Edition Vol 29 No 1 (2025): April Edition Vol 28 No 3 (2024): December Edition Vol 28 No 2 (2024): August Edition Vol 28 No 1 (2024): April Edition Vol 27 No 3 (2023): December Edition Vol 27 No 2 (2023): August Edition Vol 27 No 1 (2023): April Edition Vol 26 No 2 (2022): December Edition Vol 26 No 1 (2022): June Edition Vol 25 No 2 (2021): December Edition Vol 25 No 1 (2021): June Edition Vol 24 No 2 (2020): December Edition Vol 24 No 1 (2020): June Edition Vol 23 No 2 (2019): December Edition Vol 23 No 1 (2019): June Edition Vol 22 No 2 (2018): December Edition Vol 22 No 1 (2018): June Edition Vol 21 No 2 (2017): December Edition Vol 21 No 1 (2017): June Edition Vol 20 No 2 (2016): More Issue