cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mimin Mintarsih
Contact Email
miensh66@gmail.com
Phone
+6281315305603
Journal Mail Official
jrh.fhuid@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, Jl. Balai Rakyat No.37, RT.8/RW.10, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Reformasi Hukum
Published by Universitas Islam Jakarta
ISSN : 16939336     EISSN : 26861593     DOI : https://doi.org/10.46257/jrh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in, such as : Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, and Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 140 Documents
 8   9   10   11   12 
Kedudukan Hak Waris Anak Yang Berkewarganegaraan Asing Atas Hak Kepemilikan Tanah di Indonesia : The Position of Inheritance Rights of Foreign Citizen Children on Land Ownership Rights in Indonesia Amelia, Sonia; Sulistyo, Al Qodar Purwo
Reformasi Hukum Vol 27 No 2 (2023): August Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i2.617

Abstract

Sebagai makhluk social yang hidup berdampingan dengan manusia lain, status kewarganegaraan seseorang dapat menjadi jaminan perolehan hak dari suatu negara. Sebuah status hukum yang sah sangat penting misalnya terkait isu kepemilikan seperti kepemilikan atas tanah, warisan dan sebagainya. Tanah merupakan bagian tanggung jawab secara nasional guna mewujudkan kekuasaan tanah. Namun seiring berjalannya waktu terdapat kesempatan bagi WNA untuk memiliki hak terkait tanah yang ada di Indonesia. Fenomena ini merupakan latar belakang untuk melakukan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah menemukan dan menunjukkan konsistensi terhadap norma dan kepastian hukum dari ahli waris dengan status WNA terkait hak kepemilikan untuk tanah di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dan menggunakan sifat pendekatan Undang-Undang (UU). Selain itu, sudut pandang teoritis dari berbagai buku serta jurnal ilmiah untuk memberikan sebuah solusi terkait permasalahan tentang hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini, menjelaskan bahwa WNA tetap bisa mendapatkan warisan namun mereka tidak bisa memiliki hak kepemilikan tanah yang ada di Indonesia, akan tetapi WNA bisa memiliki hak untuk tanah dengan status hak pakai. Terjadi peristiwa tersebut harus diperhatikan betul oleh Pemerintah dengan cara penguatan hukum terkait pertanahan sehingga WNA tidak bisa melakukan penyelundupan terkait hukum untuk memperoleh hak tanah.
Disrupsi Teknologi Hukum Terhadap Jasa Advokat Dalam Pandangan Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja: The Disruption of Legal Technology to the Advocates Services in the Perspective of Mochtar Kusumaatmadja's Legal Development Anjar Setiarma
Reformasi Hukum Vol 27 No 2 (2023): August Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i2.622

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai disrupsi teknologi hukum terhadap jasa advokat dalam sudut pandang hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, dalam era digitalisasi saat ini perkembangan teknologi pada sektor industri telah membawa perubahan yang signifikan terhadap masyarakat, termasuk industri bidang hukum seperti jasa advokat. Dalam industri jasa advokat telah terjadi digitalisasi layanan jasa hukum dengan bantuan teknologi yang disebut sebagai teknologi hukum (legal technology atau legal tech), secara definisi dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi untuk mengotomatisasi, membantu atau meningkatkan kualitas pekerjaan pengacara, klien dan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan metode pendekatan analisis (analytical approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang disajikan menggunakan penelitian induktif. Hasil terhadap penelitian ini yaitu kehadiran teknologi hukum telah mendisrupsi layanan jasa hukum tradisional dan apabila ditinjau dengan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja yang mengajarkan bahwa perubahan terhadap hukum dapat terjadi dengan cara pembentukan hukum positif yang disesuaikan dengan nilai dan fakta yang terjadi di lapangan, maka merujuk pada teori tersebut saat ini masih terdapat kekosongan hukum positif yang mengatur teknologi hukum.
Perlindungan Hukum dan Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual Konten di Platform Media Sosial Indonesia : Law Protection and Intellectual Property Rights Ownership on Contents on Social Media in Indonesia Natanael, Lie
Reformasi Hukum Vol 27 No 2 (2023): August Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i2.638

Abstract

Penggunaan media sosial di Indonesia kini semakin meluas, yang mengangkat isu-isu hak kekayaan intelektual, seperti pelanggaran hak cipta, plagiasi, dan penggunaan informasi rahasia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia menjadi dasar hukum relevan. Namun, terdapat permasalahan dalam perlindungan hak properti intelektual di platform media sosial, dan tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan content creator, platform, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual konten di media sosial Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, serta mengidentifikasi isu hukum dan tren perlindungan properti intelektual. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan menganalisis hukum perdata, kebijakan pemerintah, dan kerangka kebijakan. Hasil studi ini mengidentifikasi isu perlindungan hak kekayaan intelektual di media sosial serta tren terkait. Kesimpulannya, perlindungan hukum hak kekayaan intelektual di media sosial Indonesia memerlukan pendekatan kontekstual dan keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan content creator, platform, dan masyarakat. Penguatan efektivitas hukum dan kerangka kebijakan diperlukan untuk memajukan isu hak kekayaan intelektual di media sosial.
Urgensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Malapraktik Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan : The Urgency of Law Enforcement of Medical Malpractice Crimes According to Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers Hermawan, Salsabila Meidita; Juhana, Ujuh; Kusumah, Haidan Angga
Reformasi Hukum Vol 27 No 2 (2023): August Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i2.659

Abstract

Tenaga kesehatan dalam prakteknya seringkali menimbulkan polemik, seperti halnya lalai atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas ketika menangani pasien, dalam pertanggungjawabannya seorang tenaga kesehatan seringkali menghindar dari tanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya, maka dari itu seperti apa bentuk pertanggungjawaban yang harus ditanggung oleh tenaga kesehatan yang melakukan tindakan Malapraktik dan seperti apa pula penegakan hukum di Indonesia terhadap tindakan Malapraktik medis ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan metode ini penulis dapat menganalisa dan memberikan penjelasan dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan menunjukan kesimpulan bahwa dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Malapraktik masih kurang dalam penanganannya, karena peraturan yang mengatur tentang tindakan Malapraktik ini belum diatur secara spesifik dan belum adanya liminatif yang memberikan suatu batasan dalam tindakan Malapraktik. Pertanggungjawaban pidana diawali dengan adanya suatu kesalahan, baik disengaja maupun karena kelalaian, dalam hal ini menjadi acuan bahwa ada tidaknya pertanggungjawaban yang telah diperbuat oleh tenaga kesehatan, pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Maka dari itu perlu adanya perhatian lebih dari pemerintahan terhadap kasus malapraktik medis dengan melakukan sosialisasi, dan dibuatnya regulasi baru khusus malapraktik medis.
Against Money Laundering! Law Enforcement Against Illegal Transactions in the Capital Market Sukamto, Bambang; Mintarsih, Mimin; Nurlilah, Widya
Reformasi Hukum Vol 28 No 1 (2024): April Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v28i1.482

Abstract

The capital market is a means to accommodate and channel funds to the public and support business development which will support the growth of the economy as a whole. Money laundering often involves illegal transactions that use the capital market as a means to disguise the origin of funds derived from illegal activities. This research aims to analyse law enforcement efforts against money laundering in the capital market. The research method used is normative law and descriptive analysis. The results showed that the mode of money laundering in the capital market is still rampant because it does not recognise cross-border so it is freer so that the need for participation from various parties to fight and eradicate it. Law enforcement in combating money laundering in the capital market has not been effective because the legal apparatus still uses conventional methods in handling it. It can be concluded that there are still some challenges in combating money laundering in the capital market, such as legal loopholes and limited human resources and technology. As a recommendation, it is necessary to increase inter-agency cooperation, increase the capacity of law enforcement officials, and strengthen regulations and supervision to strengthen efforts to fight money laundering in the capital market.
Upaya Hukum Kreditur Peserta Kredit Sindikasi Terhadap Debitur yang Wanpretasi Tanpa Melalui Agen Fasilitas: Legal Actions for Syndicated Credit Participating Creditors Against Defaulting Debtors Without Going Through A Facility Agent Sriwati; Setiawan, Yusak
Reformasi Hukum Vol 27 No 3 (2023): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i3.598

Abstract

Kredit sindikasi bertujuan memberikan pinjaman pada proyek yang memerlukan dana besar. Salah satu karakteristik kredit sindikasi adalah keterlibatan Agen Fasilitas dalam Perjanjian Kredit Sindikasi, antara lain berdasarkan perjanjian menjadi satu-satunya pihak yang dapat menagih pembayaran dan mendistribusikan pembayaran kreditur. Probematika muncul manakala Agen Fasilitas tidak menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya dengan baik. Tujuan yaitu menganalisis upaya hukum kreditur peserta kredit sindikasi terhadap wanprestasi debitur tanpa melalui Agen Fasilitas dan pentingnya pengaturan Perjanjian Kredit Sindikasi. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Kredit Sindikasi memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan perjanjian kredit pada umumnya yaitu keterlibatan Agen Fasilitas yang mewakili para kreditur dalam melakukan hubungan hukum dengan debitur. Selanjutnya upaya hukum kreditor terhadap debitur yang wanpretasi tanpa melalui Agen Fasilitas yaitu pertama dari segi pembentukan perjanjian kredit sindikasi memuat removal clause dan kedua melalui upaya gugatan dengan membatalkan Perjanjian Kredit Sindikasi sepanjang penunjukan Agen Fasilitas sehingga kreditur dapat menagih piutangnya tanpa melalui Agen Fasilitas. Pentingnya pengaturan Perjanjian Kredit Sindikasi akan berdampak positif pada meningkatkan kepastian hukum dan peningkatan kepercayaan investor dalam investasi bagi proyek-proyek strategis nasional.
Persepsi Peserta Didik Madrasah Aliyah Negeri Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta : Perceptions of State Madrasah Aliyah Students on Human Rights Violations in the Special Region of Yogyakarta Miskiah, Siti; Siregar, Ahmad Munawir; Isyam
Reformasi Hukum Vol 27 No 3 (2023): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i3.668

Abstract

Persepsi peserta didik terhadap Hak Asasi Manusia di sekolah Madrasah Aliyah merupakan hal yang fundamental dalam proses belajar mengajar, mendidik peserta didik MAN. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pelanggaran HAM terhadap peserta didik, ketentuan  HAM dan mengaplikasikan ketentuan hak asasi manusia tersebut dalam pergaulan di MAN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu mendeskripsikan suatu pemahaman terhadap pelanggaran HAM di lingkungan Pendidikan dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilaksanakan di sekolah MAN di wilayah daerah Istimewa Yogyakarta, dengan teknik pengumpulan data melalui peninjauan lapangan dan wawancara. Dengan observasi ini, peneliti mendapatkan persepsi peserta didik terhadap pelanggaran HAM dalam dunia pendidikan Sekolah MAN adalah dengan paktek non-diskriminasi terhadap semua peserta didik. Tenaga kependidikan telah melakukan proses nilai-nilai hak dasar individu pada peserta didik melalui pembelajaran dengan baik, tenaga kependidikan sudah memberikan kepada peserta didik dengan pendidikan yang baik, perhatian kepada peserta didik, memfasilitasi pembelajaran, dan peduli. Peran tenaga pendidik terhadap pencegahan pelanggaran HAM di lingkungan peserta didik adalah melalui materi-materi pembelajaran yang mencakup nilai-nilai hak asasi manusia terutama dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diharapkan peserta didik dapat menerapkan nilai pancasila dalam kehidupan.
Restrukturalisasi Mahkamah Kehormatan Dewan berbasis Proporsional dan Independen di Indonesia: Studi Banding Komisi Etik Indonesia-Amerika : Reform for Formation of a Proportional and Independent Legislative Ethics Committee in Indonesia: A Comparative Study of Indonesian-American Ethics Commissions Al Musyaawi, Muchammad Ibnu Shiina; Maulina, Irma Wahyu; Rifqi, Muhammad Jazil
Reformasi Hukum Vol 27 No 3 (2023): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i3.677

Abstract

Berbagai problematika mengenai etika legislatif yang muncul di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) menunjukkan ketidakefektifan Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (MKD-RI) sebagai komisi etika legislatif lembaga tersebut. Artikel ini bertujuan membentuk rumusan reformasi untuk kelembagaan komisi etika legislatif di Indonesia yang independen dan proporsional. Studi ini menggunakan metode normatif melalui pendekatan komparatif antara Mahkamah Kehormatan DPR-RI dengan House of Representative Commision On Ethic Amerika Serikat dan Office of Congressional Ethics. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa perubahan struktural yang perlu untuk mereformasi Mahkamah Kehormatan DPR-RI ialah adanya anggota MKD-RI yang proporsional diantara semua partai yang mendapatkan kursi DPR-RI. Selanjutnya, membentuk lembaga baru sebagai badan komisi etika secara eksternal yang diisi oleh orang profesional hukum atau akademisi hukum. Kemudian, penindakan dalam MKD-RI seharusnya bekerjasama dengan lembaga baru tersebut dalam memberikan pertimbangan pelanggaran etika legislatif seperti mekanisme penindakan yang ada dalam House of Representative Commision On Ethic (HCE) dan Office of Congressional Ethics (OCE) di Amerika Serikat
Tinjauan Tata Kelola dan Praktik Monopoli Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha : Review of Monopoly Practices of State-Owned Enterprises in the Perspective of Business Competition Law Yanto, Andri; Hikmah, Faidatul; Nugroho, Sigit; Firmansyah, Didi
Reformasi Hukum Vol 27 No 3 (2023): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i3.686

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengelaborasi pengaturan terkait dengan kewenangan monopoli oleh BUMN sebagai bagian integral dari proyeksi pembangunan kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini berfokus pada latar belakang, dasar hukum, implementasi, dan kelemahan dari praktik monopoli oleh BUMN, terutama dalam skema persaingan usaha. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukan bahwa BUMN merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola sumberdaya dan sektor- ekonomi strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pemberian kewenangan monopoli diorientasikan guna memperkuat kapabilitas BUMN untuk berkompetisi dan mendominasi sektor ekonomi yang penting, meningkatkan penerimaan negara, serta memberi surplus bagi pembangunan nasional. Kendati demikian, pelaksanaan monopoli oleh BUMN masih menemui sejumlah tantangan, diantaranya adalah kurang efektifnya manajemen BUMN yang menyebabkan kerugian dan keuntungan tidak maksimal, serta hambatan bagi perusahaan swasta untuk berkembang dan berkompetisi di Indoneisa. Monopoli yang dijalankan secara tidak efektif menyebabkan stagnasi atau degradasi penerimaan negara, serta membatasi jumlah investasi akibat tidak terdapat ruang kompetisi yang proporsional. Dengan demikian, formulasi perbaikan tata kelola BUMN dan pengaturan monopoli menjadi aspek fundamental guna perbaikan pengelolaan sumber-sumber ekonomi strategis di Indonesia.
Restorative Justice Dalam Proses Penuntutan Terhadap Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang : Restorative Justice in the Prosecution of Theft Cases at the Pangkalpinang District Attorney's Office Dwi Saputra, Tegar; Faisal, Faisal; Haryadi, Dwi
Reformasi Hukum Vol 27 No 3 (2023): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i3.710

Abstract

Menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam menghentikan penuntutan membawa perubahan pada cara pandang terhadap kejahatan, menggeser pandangan bahwa kejahatan merupakan gejala yang mencerminkan bagian dari aktivitas sosial, bukan hanya sebagai pelanggaran hukum pidana atau perbuatan kriminal yang merusak struktur sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana pelaksanaan proses penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif dalam kasus pencurian di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang terkait dengan Perkara No: 01/L.9.10.3.EOH.2/01/2022, serta menganalisis pertimbangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan untuk menghentikan penuntutan dalam perkara tersebut. Metode dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan studi kasus. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Pelaksanaan Proses Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Kasus Pencurian di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang yang terkait dengan Perkara No: 01/L.9.10.3.EOH.2/01/2022, telah berlangsung sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil penelitian juga mengungkapkan beberapa alasan yang menjadi dasar keputusan penuntut untuk menghentikan penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif. Beberapa faktor ini melibatkan fakta bahwa tersangka baru-baru ini melakukan tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka memiliki ancaman pidana penjara yang maksimalnya 5 tahun.

Page 10 of 14 | Total Record : 140

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 29 No 2 (2025): August Edition Vol 29 No 1 (2025): April Edition Vol 28 No 3 (2024): December Edition Vol 28 No 2 (2024): August Edition Vol 28 No 1 (2024): April Edition Vol 27 No 3 (2023): December Edition Vol 27 No 2 (2023): August Edition Vol 27 No 1 (2023): April Edition Vol 26 No 2 (2022): December Edition Vol 26 No 1 (2022): June Edition Vol 25 No 2 (2021): December Edition Vol 25 No 1 (2021): June Edition Vol 24 No 2 (2020): December Edition Vol 24 No 1 (2020): June Edition Vol 23 No 2 (2019): December Edition Vol 23 No 1 (2019): June Edition Vol 22 No 2 (2018): December Edition Vol 22 No 1 (2018): June Edition Vol 21 No 2 (2017): December Edition Vol 21 No 1 (2017): June Edition Vol 20 No 2 (2016): More Issue