Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Reformasi Hukum

jrh
Website

Published by Universitas Islam Jakarta

ISSN : 16939336 EISSN : 26861593 DOI : https://doi.org/10.46257/jrh

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in, such as : Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, and Environmental Law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 140 Documents

5 6 7 8 9

Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Perspektif Filsafat Hukum Murni: Non-Cash Food Assistance Policy In The Pure Theory of Law Philosophy Perspective Akhyar, Wira Iqomudin; Gunawan; Widiasmoro , Haris; Rufaida , Layla Izza
Reformasi Hukum Vol 25 No 1 (2021): June Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Bantuan pangan nontunai bersendikan efisiensi berkeadilan dan ekonomi inklusif. Norma hukum efisiensi berkeadilan mensyaratkan pemerataan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah filosofis efisiensi berkeadilan pada program bantuan pangan nontunai. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis filosofi efisiensi berkeadilan melalui filsafat hukum yang diterangkan oleh Hans Kelsen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil yang ditemukan pada kajian ini ialah gagasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) awalnya bersendikan distribusi pangan berbasis efisiensi (asasnya) dan memberlakukan redistribusi keuangan inklusif. Artinya dalam ranah ide dasar BPNT masih di dalam program yang sewajarnya, namun di salah satu lokasi, implementasi program ini bermasalah dalam mewujudkan keadilan masyarakat. Pendulum efisiensi dominan ke arah ekonomi penguasa kapital, sehubungan dengan fakta hukum adanya monopoli jalur pasokan ke E-Warong. Berkeadilan yang berbasis pada kemakmuran sebesar-besarnya bagi masyarakat (utilitarianisme) masih menjadi distopia (jauh dari ideal). Dapat disimpulkan bahwa perspektif filsafat hukum Hans Kelsen tidak sesuai dengan implementasi program BPNT pada aspek operasional keadilan ditingkat pelaksanaannya. Sudah saatnya merubah pola distribusi pasokan bahan pangan dengan kebijakan bantuan langsung tunai.

Perlindungan Hak Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Protection of Workers Rights for Termination of Employment for The Reasons of The Covid-19 Pandemic Based on Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation Sulistyo , Nirwana Hendri; Surahmad
Reformasi Hukum Vol 25 No 1 (2021): June Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap banyak sektor kehidupan rakyat Indonesia, tanpa terkecuali ketenagakerjaan. Hingga Oktober 2020, pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun dinonaktifkan dalam kurun waktu yang tidak ditentukan mencapai 6,4 juta sebagai imbas dari kerugian yang terus dialami perusahaan. Lebih buruk lagi, banyak di antara mereka yang tidak memperoleh haknya setelah mengalami PHK dengan alasan COVID-19 tersebut. Hal ini menunjukkan peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku tidak mampu dilaksnakan sepenuhnya. Namun, kini, telah terjadi perubahan peraturan mengenai hak pekerja ter-PHK, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mencabut/mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tujuan yang ingin diraih dengan adanya penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil analisis perihal hak-hak pekerja ter-PHK dengan alasan COVID-19 menurut Undang-Undang Cipta Kerja, dan bentuk pelindungannya. Analisis dilakukan melalui metode studi kepustakaan dengan menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai bahan analisis utama, dan ditunjuang dengan bahan hukum lain yang terkait. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terjadi perubahan mengenai hak-hak pekerja ter-PHK, khususnya dengan alasan COVID-19. Di samping itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga turut memberikan pelindungan terhadap hak pekerja ter-PHK.

Optimalisasi Bimbingan Klien Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Balai Pemasyarakatan (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan): Optimization of Correctional Client Guidance During the Covid-19 Pandemic at Correctional Centers (Study at the Class I Correctional Center, South Jakarta) Tahamata , Yuniati Maryana
Reformasi Hukum Vol 25 No 2 (2021): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Pandemi Covid-19 dengan korban yang semakin menigkat, berdampak pada pelaksanaan proses peradilan yang ada di Indonesia. Hal ini juga terjadi pada proses bimbingan klien pemasyarakatan. Penelitian mengambil rumusan masalah bagaimana pelaksanaan optimalisasi dan kendala bimbingan klien pada masa pandemi di Bapas. Selain itu, penelitian bertujuan untuk mengkaji upaya mengoptimalkan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada masa pandemi Covid-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan sehingga hak klien pemasyarakatan bisa terpenuhi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Pengambilan subyek penelitian menggunakan teknik purposive sampling yaitu ditetapkan atas dasar tujuan tertentu yang mempunyai hubungan erat dengan masalah yang diteliti, yaitu Kepala Subseksi Bimbingan Klien Dewasa, Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan. Teknik keabsahan data menggunakan cross check dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan menggunakan analisis induktif dengan tahap reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, serta pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama masa pandemi Covid-19 terdapat beberapa perubahan prosedur pelaksanaan bimbingan klien yang dulunya dilakukan secara tatap muka menjadi melalui daring. Pembimbingan klien difokuskan pada peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, peningkatan kesadaran hukum serta penanaman pola hidup bersih dan sehat guna mencegah penyebaran Covid-19. Kesimpulan penelitan menemukan kendala yang muncul selama proses pembimbingan daring ini meliputi terbatasnya informasi untuk kebutuhan asesmen, keterbatasan pemahaman petugas akan pentingnya laporan perkembangan dan asesmen, serta partisipasi klien rendah. Saran untukmelakukan optimalisasi proses pembimbinngan tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, serta meningkatkan kualitas dan intensitas bimbingan.

Penafsiran Hukum (Legal Interpretations) Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Demi Masyarakat Yang Sejahtera, Adil, dan Makmur (Walfare State) (Standpoint Usul Perubahan Terhadap UU Pelayanan Publik): Legal Interpretations Against Act No. 25 of 2009 on Public Service Demi Prosperous Communities, Fair, And Prosperous (Walfare State) (Standpoint For Proposed Amendments To The Public Service Law) Dirkareshza , Rianda; Ardiantor , Andri; Pradana , Roni
Reformasi Hukum Vol 25 No 2 (2021): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Secara filosofis kehadiran UU Pelayanan Publilk lahir sebagai bentuk kehadiran negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara. Dimana dalam UUD NRI Tahun 1945 telah secara tegas mengatur tentang hak-hak asasi bagi warga negara dalam rangka menghormati (obligation to respect), melindungi (obligation to protect), dan memenuhi (obligation to fulfill). Dari sisi sosiologis, diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa barang, jasa dan administrasi, menuju kehidupan yang sejahtera. Metolodologi yang digunakan adalah metodologi interpretasi teleologis dan interpretasi sistematik. Tulisan ini ingin melihat sejauhmana UU Pelayanan Publik sesuai dengan tujuan bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan Makmur (walfare state), sehingga dibutuhkan sebuah penafsiran hukum. UU 25 Tahun 2009 ini juga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kekinian dilihat dari kebutuhan dan kehidupan warga negara. Berdasarkan hasil Analisis dapat diberikan saran bahwa UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik harus segera dilakukan perubahan atau bahkan penggantian.

Problematika Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak Dalam Rangka Perwujudan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: The Problem of Disputes Settlement at The Tax Court in Realizing a Simple, Fast, and Low Cost Judiciary Context Sasanti , Dyah Nur; Indah , Hetty Tri Kusuma
Reformasi Hukum Vol 26 No 1 (2022): June Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Pengadilan Pajak sebagai bagian dalam sistem kekuasaan kehakiman juga menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prosedur sederhana ditujukan demi mempercepat waktu penyelesaian sengketa yang sehingga dapat meringankan biaya yang harus ditanggung. Namun pada praktiknya, di tahun 2019 setiap majelis pada bulan Januari 2020 tercatat 3.427 sengketa yang menjadi tunggakan. Hal tersebut menggambarkan adanya permasalahan dalam penyelesaian sengketa dan belum terwujudnya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Permasalahan yaitu apa penyebab banyaknya sengketa yang menjadi tunggakan, serta akibat hukum yang ditimbulkannya? dan upaya apa yang dapat ditempuh agar tidak terjadi tunggakan sengketa di Pengadilan Pajak sehingga peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa penyebab banyaknya sengketa yang menjadi tunggakan, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum sosiologi/empiris. Hasil analisis mencatat adanya 4.061 sengketa yang menjadi tunggakan pada bulan Juli 2020. Dapat disimpulkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh jumlah hakim yang tidak sebanding dengan jumlah sengketa, tingkat kesulitan sengketa yang sangat beragam, pembuktian yang rumit, banyaknya berkas bukti yang harus diperiksa, ketidaksiapan para pihak untuk menjalani proses persidangan, pemanggilan para pihak dan/atau saksi-saksi yang memerlukan waktu lama, dan dilakukannya pembatasan bahkan peniadaan persidangan selama pandemi global Covid-19.

Perlindungan Hukum Pembeli Apartemen Terkait Transparansi Informasi Status Hak Atas Tanah Bersama Apartemen: Legal Protection of Apartment Buyers Related to Transparency of Shared Land Rights Status Information Lesmana , Marsella; Anindita , Sri Laksmi
Reformasi Hukum Vol 25 No 2 (2021): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Pemilik satuan rumah susun atau apartemen seharusnya memiliki informasi yang cukup tentang status hak atas tanah bersama dari rumah susun pada saat melakukan pembelian. Karena jika tidak mengetahui status hak atas tanah bersamanya, pemilik apartemen akan terkejut jika harus membayar biaya yang sangat mahal untuk perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan dari tanah bersama apartemennya yang harus ditanggung oleh pemilik. Permasalahan yang akan dikaji yaitu terkait perlindungan hukum terhadap pembeli apartemen terkait transparansi informasi status hak atas tanah bersama apartemen pada saat pemasaran dilakukan oleh pelaku pembangunan dan terkait penerapan asas kebebasan berkontrak dari pihak pembeli apartemen terkait kepastian status hak atas tanah bersama apartemen pada saat perjanjian pengikatan jual beli. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk perlindungan konsumen terkait kewajiban pelaku pembangunan dalam hal pemberian informasi secara akurat dan tersampaikan pada saat pemasaran dan mengkaji materi muatan dalam PPJB berupa informasi kepemilikan hak yang memberikan kepastian akan kebenaran status hak atas tanah bersama apartemen. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan hukum positif yang berlaku pada saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perlindungan hukum kepada masyarakat berupa hak konsumen untuk mendapatkan informasi terkait status hak atas tanah bersama apartemen dan cara penyelesaian sengketa jika tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Selain itu PPJB sebagai kesepakatan jual beli yang dibuat dalam akta notaris sepatutnya mencantumkan isi dari sertipikat hak atas tanah bersama apartemen antara lain nomor sertipikat, pemegang hak, status hak atas tanah, dan informasi penting lainnya di dalam bagian essentiali dari PPJB.

Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif: Policies for Saving State Finances from Corruption Based on a Progressive Legal Perspective Sindarto , Sebastian
Reformasi Hukum Vol 25 No 2 (2021): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Kasus Wisma Atlet Hambalang merupakan contoh kasus korupsi yang membawa dampak kerugian negara sampai ratusan milyar rupiah. Pertimbangan hukum pada Putusan No. 2427 K/Pid.Sus/2014 masih menitihberatkan pada pendekatan positivistik. Pendekatan positivistik dengan peraturan terulis saja tidak bisa memberikan penyelesaian yang elok bagi pemulihan kerugian negara akibat kurangnya pemahaman penegak hukum akan pentingnya pendekatan progresif. Rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi yang didasarkan pada pendekatan hukum progresif dan apakah pertimbangan putusan hakim dalam kasus korupsi Hambalang telah mempertimbangkan pendekatan hukum progresif. Tujuan penelitian yaitu menganalisa peranan hukum progresif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi. Kegunaan penelitian ini dapat memberikan pandangan baru terhadap pengambilan keputusan seorang hakim dengan pendekatan hukum progresif. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan memelajari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTKP) dikaitkan dengan teori hukum progresif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan hasil putusan pengadilan pada kasus korupsi masih bersifat positivistik dan berfokus pada penghukuman (retributif) kepada koruptor, sehingga hal ini membutuhkan langkah-langkah progresif dalam putusan hakim pada kasus korupsi, melalui pemahaman aparat penegak hukum yaitu hakim dalam memahami tindakan progresif yang restoratif terhadap kerugian yang diderita dari sisi keuangan negara. Kesimpulanya ialah pendekatan progresif dapat memberikan wajah baru pada penegakan hukum di Indonesia yang selama ini terpuruk dan melalui putusan hakim yang mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat.

Problematika Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Penegakan Hukum Pidana: Problems with the Application of Article 66 of the Law on Notary Positions on Criminal Law Enforcement Sriwati
Reformasi Hukum Vol 26 No 1 (2022): June Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menimbulkan pertentangan lama yang hadir kembali ditataran praktik antara penegak hukum dengan notaris mengingat pasal tersebut pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Polemik dan perdebatan antara perlindungan hukum jabatan notaris dengan kepentingan penegakan hukum pidana akan berlarut-larut apabila tidak ditemukan jalan keluar. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana upaya menyelaraskan perlindungan hukum jabatan notaris dan penegakan hukum pidana dalam koridor penerapan Pasal 66 UUJN. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan merumuskan pengaturan dan penerapan yang tepat sehingga perlindungan hukum jabatan notaris dan penegakan hukum pidana dapat berjalan selaras, beriringan dan tidak bersinggungan dalam koridor penerapan Pasal 66 UUJN. Metode penelitan yaitu metode penelitian hukum normatif. Penelitian juga membandingkan Pasal 66 UUJN tentang tata cara pemeriksaan akta dan notaris (kerahasiaan jabatan notaris) dengan tata cara pemeriksaan terhadap kerahasiaan informasi jabatan lainnya, serta hambatan pelaksanaan Pasal 66 UUJN. Hasil penelitian bahwa penerapan Pasal 66 UUJN bersifat relatif seperti kerahasiaan data lainnya yaitu rahasia kedokteran dan perbankan. Pemeriksaan notaris yang bersangkutan dapat bersifat wajib pada tingkat penyelidikan, bersama-sama dengan organisasi. Kedua, penyesuaian peraturan pelaksana dan sosialisasi baik kepada organisasi notaris maupun penegak hukum. Terakhir, kerjasama dan komitmen organisasi notaris dengan penegak hukum dengan visi yang sama yaitu saling mendukung dan menjaga harmonisasi dalam upaya penegakan hukum. Kesimpulannya bahwa salah satu upaya penyelerasan perlindungan hukum jabatan notaris dan penegakan hukum pidana adalah dengan perubahan peraturan mengenai pemeriksaan akta dan notaris yang dapat dilakukan pada tingkat penyelidikan dan peningkatan harmonisasi sekaligus kerjasama antara lembaga penegak hukum dengan organisasi notaris.

Pembatalan Perkawinan Anak Perempuan di Bawah Usia Minimal Karena Unsur Paksaan Oleh Orangtua Pada Masa Pandemi Covid-19: Cancellation of Marriage for Girls Under the Minimum Age Due to Elements of Coercion by Parents During the Covid-19 Pandemic Santoso , Evelyn; Setiawan , Yuzak Eliezer
Reformasi Hukum Vol 26 No 1 (2022): June Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur (atau bisa disebut perkawinan dini) yang dipaksakan oleh orang tua kepada anaknya mengalami kenaikan Indonesia karena beberapa faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya perkawinan anak di tengah pandemi antara lain karena masalah ekonomi mengingat para orang tua mereka banyak yang diberhentikan dari pekerjaannya atau usaha mengalami penurunan pendapatan secara drastis. Keadaan ekonomi yang sulit membuat beberapa orangtua beranggapan bahwa dengan mengawinkan anak mereka dapat meringankan beban keluarga. Rumusan masalah yang dibahas yaitu terkait akibat hukum terhadap perkawinan dibawah usia minimal yang dilandasi unsur paksaan oleh orangtua. Tujuan penelitian untuk menganalisa akibat hukum terhadap perkawinan dibawah umur yang dipaksakan oleh orangtua khususnya karena tekanan ekonomi akibat Covid-19. Metode penelitian menggunakan metode yuridis-normatif. Hasil penelitian, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Serta Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Perkawinan dibawah umur dipaksakan dapat dibatalkan mengingat anak akan mengalami beberapa permasalahan mental dan kesehatan seperti masalah kehamilan, penyakit menular, dan kematian pada bayi maupun ibu. Kesimpulan Perkawinan dibawah usia minimal yang dilandasi unsur paksaan oleh orangtua dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang ditentukan berdasarkan Pasal 23 UU Perkawinan atau (bagi yang beragama Islam) berdasarkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Perlindungan Kebocoran Data Penerimaan SMS Dana Cepat: The Urgency Ratification RUU PDP to the Protection Data Leakage Receive SMS Dana Cepat Bukit , Abigail Natalia; Ayunda , Rahmi
Reformasi Hukum Vol 26 No 1 (2022): June Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Era revolusi industri 4.0 sangat berakibat pada perubahan ataupun transformasi yang sangat efisien dan signifikan dalam pasar digital di aspek kehidupan dan berbagai bidang seperti bidang perdagangan, teknologi dan informasi, yang kemudian dapat menimbulkan masalah di segi perlindungan data pribadi. Maka daripada itu perlindungan data pribadi adalah hal yang sangat diutamakan karena menyangkut perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya aturan mengenai perlindungan data probadi diharapkan dapat meminimalisirkan kebocoran data yang terjadi dan ini menjadi suatu urgensi bagi bangsa Indonesia. Rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk ketentuan dan perlindungan hukum terhadap kebocoran data menurut RUU PDP dan apa sajakah bentuk pertanggung jawaban atas kebocoran data pribadi sms dana cepat. Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan bentuk kejahatan cyber dan perlindungan hukum kebocoran data menurut RUU PDP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris sehingga untuk mengumpulkan datanya melalui data sekunder berupa kuesioner. Dengan berkembangnya teknologi, masyarakat menjadi sangat ramah terhadap situsmedia online legal dan illegal. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai perlindungan hukum maka perlu diberikan sanksi selama proses pelaksanaannya. Sanksi didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Untuk orang yang melakukan pelanggaran terhadap penyalah-gunaan data pribadi seseorang maka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan pelaksanaan suatu kegiatan oleh subjek hukum dan akibat hukum daripada pembocoran data pribadi. Sanksi untuk kegiatan aksi kejahatan kebocoran data penerimaan sms dana cepat yang merupakan tindak pidana menurut RUU PDP diatur dalam Pasal 61, 62 dan 64 RUU PDP.

Page 7 of 14 | Total Record : 140

5 6 7 8 9

Filter by Year

2016 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 29 No 2 (2025): August Edition Vol 29 No 1 (2025): April Edition Vol 28 No 3 (2024): December Edition Vol 28 No 2 (2024): August Edition Vol 28 No 1 (2024): April Edition Vol 27 No 3 (2023): December Edition Vol 27 No 2 (2023): August Edition Vol 27 No 1 (2023): April Edition Vol 26 No 2 (2022): December Edition Vol 26 No 1 (2022): June Edition Vol 25 No 2 (2021): December Edition Vol 25 No 1 (2021): June Edition Vol 24 No 2 (2020): December Edition Vol 24 No 1 (2020): June Edition Vol 23 No 2 (2019): December Edition Vol 23 No 1 (2019): June Edition Vol 22 No 2 (2018): December Edition Vol 22 No 1 (2018): June Edition Vol 21 No 2 (2017): December Edition Vol 21 No 1 (2017): June Edition Vol 20 No 2 (2016): More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Mimin Mintarsih

Contact Email
miensh66@gmail.com

Phone
+6281315305603

Journal Mail Official
jrh.fhuid@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, Jl. Balai Rakyat No.37, RT.8/RW.10, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120

Location
Kota adm. jakarta timur,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Mimin Mintarsih

Contact Email miensh66@gmail.com

Phone +6281315305603

Journal Mail Official jrh.fhuid@gmail.com

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, Jl. Balai Rakyat No.37, RT.8/RW.10, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120

Location Kota adm. jakarta timur, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Mimin Mintarsih

Contact Email
miensh66@gmail.com

Phone
+6281315305603

Journal Mail Official
jrh.fhuid@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, Jl. Balai Rakyat No.37, RT.8/RW.10, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120

Location
Kota adm. jakarta timur,

Dki jakarta

INDONESIA