Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Reformasi Hukum

jrh
Website

Published by Universitas Islam Jakarta

ISSN : 16939336 EISSN : 26861593 DOI : https://doi.org/10.46257/jrh

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in, such as : Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, and Environmental Law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 140 Documents

4 5 6 7 8

Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Aparatur Sipil Negara Terpidana Korupsi di Kementerian Keuangan: Administrative Law Enforcement against Civil Servants who was Convicted of Corruption at the Ministry of Finance Sutrisno
Reformasi Hukum Vol 25 No 1 (2021): June Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, pada tahun 2017 sebanyak 43 kasus dari total 123 kasus korupsi di Indonesia atau sekitar 35% dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan. merupakan profesi dengan jumlah tindak pidana korupsi terbanyak pada tahun 2017. Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 4 September 2018 mengatakan bahwa terdapat 2.674 Pegawai Negeri Sipil dengan putusan pidana korupsi inkracht, namun 2.357 orang tidak diberhentikan. Rumusan masalah pokok yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara Terpidana Korupsi di Indonesia, dan bagaimana pelaksanaan sanksi administrasi terhadap Aparatur Sipil Negara Terpidana Korupsi di Kementerian Keuangan. Tujuan penelitian dilakukan untuk mengkaji penegakan hukum dan praktik pelaksanaan sanksi administrasi terhadap Aparatur Sipil Negara terpidana korupsi. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian, bahwa Aparatur Sipil Negara terpidana korupsi harus dijatuhi sanksi administrasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 telah mengamanatkan dibentuknya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang disiplin Aparatur Sipil Negara. Namun saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum ditetapkan dan masih berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang sudah tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Aparatur Sipil Negara terpidana korupsi di Kementerian Keuangan dijatuhi sanksi sesuai Pasal 87 ayat (4) yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Selain itu, Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan Penyalahgunaan Jabatan/Wewenang dijatuhi sanksi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri meskipun penyalahgunaan wewenang tersebut tidak sampai pada proses pidana. Kesimpulan penegakan sanksi administrasi yaitu berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

Penegakan Hukum dan Kedaulatan pada Wilayah Perbatasan Negara oleh Tentara Nasional Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara: Law Enforcement and Sovereignty in State Border Areas by the Indonesian National Army in North Sulawesi Province Nasution , Hilmi Ardani
Reformasi Hukum Vol 24 No 2 (2020): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Sulawesi Utara sebagai salah satu wilayah Republik Indonesia memiliki kawasan laut yang luas dan berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Potensi alam besar yang bersumber dari laut Sulawesi Utara berpotensi memberikan pemasukan negara yang sangat besar, selain itu juga berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak kalah besarnya bagi negara jika penegakan hukum dan kedaulatan tidak dikedepankan. Salah satu peran penegakan hukum dan kedaulatan di wilayah perbatasan laut dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), dibebankan tugas yang berat untuk menjaga kewibawaan negara dengan cara penerapan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku nasional maupun internasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah bagaimana penegakan hukum dan kedaulatan di kawasan perbatasan negara di Provinsi Sulawesi Utara oleh TNI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjabarkan tentang peran penegakan hukum dan kedaulatan oleh TNI dan memberikan gambaran kondisi nyata di kawasan perbatasan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan kawasan perbatasan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan bentuk penelitian hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian bahwa Tentara Nasional Indonesia melaksanakan penegakan hukum dan kedaulatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait penegakan hukum. Permasalahan yang dihadapi di kawasan perbatasan Sulawesi Utara adalah antara lain pencurian ikan dan penyelundupan, terdapat juga permasalahan hukum terkait dengan kewarganegaraan di wilayah pulau Sulawesi Utara yang menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum oleh Tentara Nasional Indonesia. Kesimpulan bahwa TNI dalam hal ini Angkatan Laut (AL) memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukum di laut sebagai bentuk dari penegakan kedaulatan Republik Indonesia di laut, namun penegakan hukum oleh TNI AL tidak termasuk dalam hal melaksanakan fungsi peradilan.

Perlindungan Hukum Situs Bawah Air Leato / Japanese Cargo Wreck: The Legal Protection of The Leato Underwater Site / Japanese Cargo Wreck Puluhulawa , Jufryanto; Towadi , Mellisa; Swarianata , Vifi
Reformasi Hukum Vol 24 No 2 (2020): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Kota Gorontalo memiliki situs bawah air Leato, yang dikenal juga dengan sebutan situs kapal tenggelam Japanese Cargo Wreck. Namun realitasnya, belum ada produk hukum yang menata prosedur penyelaman di lokasi situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck. Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana model regulasi wisata minat khusus scuba diving kaitannya dengan optimalisasi perlindungan hukum situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck? Metode penelitian yang digunakan metode penelitian normatif. Tujuan penelitian yaitu mengkaji urgensi optimalisasi perlindungan hukum situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck melalui pembuatan regulasi hukum dan mendeskripsikan model regulasi wisata minat khusus scuba diving kaitannya dengan optimalisasi perlindungan hukum situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck. Kegunaan penelitian memberikan kepastian hukum. Hasil kajian, realitasnya melalui langkah hukum yang progresif yakni menghadirkan regulasi hukum prosedur penyelaman rekreasi di lokasi situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck dalam rangka menyikapi pesatnya pertumbuhan industri selam beserta potensinya. Model regulasi hukum prosedur penyelaman rekreasi di lokasi situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck sebagai sebuah proses pembangunan hukum yang ditujukan untuk menata aktivitas hukum ke arah yang lebih baik dan kontributif khususnya terkait kesinambungan pemanfaatan situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck dibidang wisata bahari minat khusus Scuba Diving tanpa mengenyampingkan pelestariannya dan juga status hukumnya sebagai kawasan konservasi maritim. Terdapat kebijakan-kebijakan hukum baik internasional maupun nasional yang dapat dijadikan landasan formulasi regulasi dan salah satunya yakni regulasi jalur penyelaman di U.S.A.T. Liberty di Tulamben, Provinsi Bali. Kesimpulan, memiliki Regulasi hukum guna optimalisasi perlindungan hukum situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck sekaligus memaksimalkan potensinya pariwisatanya. Model regulasi dapat menjadikan menjadikan U.S.A.T Liberty di Tulamben, Bali sebagai percontohan penerapan regulasi prosedur menyelam pada situs bawah air. Sekaligus pengelolaannya dibidang pariwisata.

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Lelang dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan oleh Pihak Bank: Analysis of Legal Protection Against Auction Participants in the Execution of Underwriting Rights by the Bank Laily, Nur; Seroja, Triana Dewi; Fitri, Winda; Fimos, Zaiqui Arviveronica
Reformasi Hukum Vol 24 No 2 (2020): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Bank sebagai lembaga penyaluran dana kepada masyarakat juga memerlukan jaminan atas dana yang disalurkan tersebut, salah satu jaminan yang dapat diagunkan adalah Sertifikat Hak Atas Tanah, yang kemudian dibebankan Hak Tanggungan agar memiliki Hak Eksekutorial sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang mana salah satu cara eksekusi Hak Tanggungan adalah dengan cara proses lelang yang diatur secara khusus dalam PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Penelitian ini dilakukan dikarenakan pemberlakuan peraturan hak tanggungan masih belum maksimal atau masih menimbulkan permasalahan baik bagi pihak kreditur dan peserta lelang. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, serta permasalahan yang dihadapi oleh pihak Bank setelah proses pelaksanaan lelang dilakukan, serta untuk menganalisis perlindungan hukum bagi peserta lelang yang telah beritikad baik dalam proses lelang ditinjau dari UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dengan pendekatan penelitian normative empiris dan spesifikasi deskriptif analisis didapatkan bahwa banyak debitur yang mengajukan perlawanan ketika pihak Bank hendak melakukan eksekusi Hak Tanggungan, sehingga mengakibatkan pihak Bank tidak dapat menggunakan hak eksekutorial, melainkan harus mengajukan Penetapan Pengadilan. Peraturan yang berlaku masih tidak mengatur secara rinci dan khusus terkait perlindungan hukum terhadap kreditur serta peserta lelang yang telah beritikad baik.

Perlindungan Hukum Terhadap Perubahan Data Fakir Miskin Peserta PBI Yang Dinonaktifkan Menjadi Peserta Non PBI (Studi Dinas Sosial Kota Medan): Legal Protection Againt Changes in Poor Data of Disabled Contribution Assistance Recipients Become Non-Recipients of Contribution Assistance (Study of Social Service Medan City) Amalia , Apri; Sahbudi; Husada , Ivan Duna
Reformasi Hukum Vol 25 No 1 (2021): June Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Kementerian sosial mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial Nomor 79 Tahun 2019 tahap keenam, per 1 Agustus 2019. Kementerian Sosial telah menonaktifkan sebanyak 5.227.852 juta peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Alasannya adalah defisit anggaran APBN maupun ABPD. Maka penonaktifan kartu peserta BPJS dari Pusat tentu berpengaruh bagi setiap daerah terutama pemegang Kartu BPJS PBI di kota Medan, karena Pemerintah kota Medan sejak tahun 2015 lalu memberlakukan kartu Medan sehat menjadi kartu peserta BPJS untuk memberikan manfaat perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin kota Medan. Perubahan data tersebut tidak dilakukan sosialisasi sehingga peserta PBI tidak mengetahui adanya dan alasan perubahan data. Oleh karena itu, rumusan masalah yaitu sebab perubahan data fakir miskin peserta PBI dan bagaimana perlindungan hukum terhadap jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Medan. Tujuan penelitian untuk memberikan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah daerah kota Medan kepada Peserta PBI yang dinonaktfikan. Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif-empiris. Hasil penelitian dimana sebab perubahan data Peserta PBI menjadi non PBI sebagai penyesuaian anggaran belanja baik APBN atau APBD Propinsi dan kabupaten/kota dan perlindungan hukum fakir miskin pasien PBI merupakan kewajiban pemerintah dengan melakukan pendataan ulang kriteria fakir miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan. Dinsos akan memberikan surat keterangan miskin (SKM) kepada Peserta PBI yang dinonaktifakn guna untuk mengaktfkan kembali menjadi peserta PBI di kantor BPJS Kesehatan. Kesimpulan yaitu perubahan data terjadi karena mengefisiensi dana dari APBN maupun APBD, perubahan tersebut juga didasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 146 / HUK / 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, upaya perlindungan hukum merupakan perlindungan secara preventif tujuan mencegah terjadinya pelanggaran terlebih dahulu dengan melakukan sosialisasi atau pendataan ulang setiap tahunnya untuk memastikan kelayakan peserta PBI.

Bentuk-Bentuk Perubahan Hukum Ketenagakerjaan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: The Changes in Labor Law in the Act number 11 of 2020 concerning Job Creation Agustianto
Reformasi Hukum Vol 25 No 2 (2021): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Perkembangan perekonomian Indonesia yang terdampak penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) sejak awal tahun 2020 merupakan salah satu alasan mendesak bagi pemerintah dalam membentuk satu aturan yang dapat mendorong perkembangan iklim investasi. Hal tersebut kemudian direalisasikan dalam aturan yang baru disahkan yaitu Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. Yang kemudian memberikan perubahan hukum terkait dengan hukum ketenagakerjaan yang telah ada. Permasalahan yang akan dibahas yakni terkait bentuk-bentuk perubahan hukum ketenagakerjaan dan substansi perubahan yang terkandung dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji bentuk-bentuk perubahan dan substansi perubahan hukum ketenagakerjaan pasca revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dengan menggunakan jenis penelitian normatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan perbandingan hukum ketenagakerjaan terdahulu (sebelum revisi) dengan pasca revisi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat cukup banyak bentuk perubahan terkait hukum ketenagakerjaan, dan garis besar perubahan tersebut diuraikan dalam bentuk tabel. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan terdapat sekurang-kurangnya 72 poin perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Perlawanan Masyarakat Pada Pengesahan UU Cipta Kerja Dalam Sudut Pandang Sosiologi Hukum: Community Resistance to the Ratification of the Job Creation Law In a Perspective Sociological of Law Hepridayanti; Fauzi , Agus Machfud
Reformasi Hukum Vol 25 No 1 (2021): June Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Pembentukan Rancangan Undang-Undang melalui metode Omnibus Law memunculkan resistensi atau perlawanan di masyarakat dan sejumlah materi muatannya menimbulkan kontroversi. Permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai bagaimana resistensi atau perlawanan masyarakat khususnya di Ibukota Jakarta dalam perjalanan pengesahan UU Cipta Kerja dan bagaimana peran dari perusahaan di Ibukota Jakarta dalam menanggapi proses penolakan oleh masyarakat. Tujuan penelitian adalah menganalisis konsep Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam perspektif sosiologi (sosiologi hukum) dengan berfokus pada perlawanan masyarakat terhadap pengesahan UU Cipta Kerja dan peran dari perusahaan dalam menanggapi proses penolakan oleh masyarakat. Metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan mencari sumber data yang ditemukan dari berbagai studi literatur seperti jurnal, artikel, berita, media massa dan lain sebagainya. Hasil penelitian bahwa terdapat beberapa penyebab terjadinya perlawanan masyarakat terhadap pengesahan UU Cipta Kerja dan peran perusahaan yang lebih dominan mendukung pengesahan UU Cipta Kerja. Kesimpulan bahwa dengan sejak adanya rancangan undang-undang hingga menjadi undang-undang cipta kerja masih menuai perlawanan di kalangan masyarakat.

Pencurian e-money pada e-commerce dalam Tindak Pidana Cybercrime sebagai Tindak Pidana Ekonomi: E-money Theft on e-commerce in Cybercrime as an Economic Crime Ramadhan, Muhammad; Ariyanti , Dwi Oktafia; Ariyani , Nita
Reformasi Hukum Vol 24 No 2 (2020): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Kemajuan teknologi merupakan suatu perkembengan jaman yang membawa peradaban manusia menjadi semakin modern. Perkembangan yang membuat kinerja manusia semakin lebih baik dan mudah dengan adanya teknologi digital, baik pada aspek pendidikan, pekerjaan, pemerintahan dan khususnya pada bidang ekonomi. Dengan adanya teknologi digital pertumbuhan perekonomian suatu bangsa dapat melaju dengan pesat oleh karena itu teknologi memeiliki peranan penting dalam membangun suatu bangsa, akan tetapi dengan majunya teknologi juga turut diisi dengan kejahatan jenis baru dibidang digital, khususnya cybercrime sebagai kejahatan ekonomi. Oleh karena itu dalam penulisan ini diambil rumusan masalah bagaimana pandangan hukum pidana dalam tindak pidana pembobolan rekening dan uang elektronik pada e commerce sebagai kejahatan ekonomi, adapun tujuan mengetahui konsep hukum pidana dalam memandang kejahatan cybercrime sebagai kejahatan ekonomi, kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana dengan adanya kejahatan jenis baru sebagai dampak dari perkembangan jaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, hasil penelitian bahwa cybercrime yang dapat dikatakan sebagai kajahatan ekonomi adalah kejahatan yang dilakukan dengan motif utamanya adalah mengenai harta benda, sehingga bila kejahatan tersebut dibiarkan akan memberikan dampak pada perekonomian bangsa dengan ditandainya berkurangnya minat masyarakat untuk melakukan transaksi secara online dan menabung uang direkening bank, yang nantinya akan berpengaruh terhadap menurunnya perekonomian negara, kesimpulannya ialah kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dalam tindak pidana ekonomi salah satunya yang diangkat oleh penulis adalah mengenai pembobolan bank dalam hal ini rekening bank baik yang terjadi didalam e-commerce,dimana e-commerce itu sendiri merupakan transaksi yang dilakukan melalui teknologi tinggi antara indvidu yang satu dengan individu yang lain yang tidak ada batasnya atau jaraknya berjauhan.

Telaah Regulasi Ojek Online di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Fenomenologi Hukum: Review of Online Ojek Regulation in Indonesia from the Perspective of Phenomenological Philosophy of Law Zuama, Ayuta Puspa Citra; Dinda, Cut Mutia; Pamungkas, Djalu
Reformasi Hukum Vol 25 No 1 (2021): June Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Moda transportasi umum mengalami perkembangan teknologi yang cukup memudahkan akses bagi para calon penumpangnya, seperti yang semula konvensional menjadi transportasi online. Namun, operasional perusahaan penyedia jasa transportasi online dinyatakan menjalankan bisnis ilegal karena sejak awal tidak memenuhi ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan tidak mengantongi izin usaha sebagai penyedia jasa transportasi umum. Lalu pada Tahun 2019 Menteri Perhubungan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Peraturan Menteri ini keluar menghiraukan kesemrawutan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai terobosan baru yang diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan pengaturan ojek online. Berdasarkan problematika hukum terkait dengan regulasi ojek online penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kebutuhan hukum untuk melakukan regulasi terhadap ojek online di Indonesia berdasarkan perspektif filsafat fenomenologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data penelitian berupa data sekunder dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Penelitian ini menghasilkan referensi hukum berupa penelaahan regulasi bagi ojek online di Indonesia dalam perspektif filsafat fenomenologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki pengaturan yang secara khusus untuk mengatur payung hukum transportasi ojek online sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari filsafat fenomenologi, Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor telah mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang ojek online. Namun peraturan tersebut perlu diperbaiki dan disempurnakan agar peraturan yang baru nanti dapat berfungsi sebagai peraturan efektif yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Dan Penerapan Asas Proporsionalitas Perjanjian Antara PT. Go-jek Indonesia Dengan Pelaku Usaha F&B: Juridical Review of Legal Relations and The Implementation of The Proporsionality of Agreements Between PT. Go-jek Indonesia with F&B Enterprises Pirmansyah , Adinda; Affandi , Imanudin
Reformasi Hukum Vol 25 No 2 (2021): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Kemajuan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan perubahan gaya hidup manusia, perkembangan teknologi ini dimanfaatkan sejumlah orang untuk mengembangkan inofasi khususnya pada bidang bisnis, yang lebih dikenal sebagai E-commerce, dan munculah perusahaan teknologi yang kita kenal saat ini bernama Go-jek, merupakan perusahaan teknologi yang pada awalnya melayani pemesanan ojek daring hingga melayani segala jenis transaksi dan jasa pengantaran terutama pengantaran makanan, hal ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha makanan dan minuman (F&B), pelaku usaha tersebut menjalin kerjasama dengan Go-jek untuk mengembangkan usahanya secara digital melalui perjanjian yang telah dibuat sebelumnnya oleh Go-jek. Maka dari itu penulis ingin membahas hubungan hukum apa yang timbul antara Go-jek dengan pelaku usaha dan bagaimana pembagian hak dan kewajiban para pihak dikaitkan dengan asas proporsionalitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan hukum yang terjalin antara Go-jek dengan pelaku usaha F&B, mengetahui pembagian hak dan kewajiban antara Go-jek dengan pelaku usaha F&B. kegunaan penelitian ini ditujukan untuk menjadi reverensi baru dalam pemahaman mengenai klusula baku dalam perjanjian kemitraan. Untuk menjawab rumusan masalah berikut, penulis menggunakan metode penelitian berupa metode penelitian yuridis normatif serta telaah aturan perundang undangan. Didapati bahwa Go-jek telah menentukan isi perjanjian, bawah perjanjian dilakukan secara digital, dan dapat disetujui secara digital pula, bahwa setelah pelaku usaha menyetujui perjanjian maka pelaku usaha secara otomatis menjadi mitra, bahwa Go-jek berhak menggunakan Hak kekayaan intelektual milik mitra usaha mengenai tampilan, selain itu Go-jek berhak untuk menentukan SOP yang dapat ditambah atau dikurangi dari waktu ke waktu,dan pelaku usaha berhak mengakses layanan dan sebagai gantinya membayar sejumlah keuntungan sebesar 20% pada stiap transaksi yang terjadi. Hubungan hukum yang timbul adalah perjanjian kemitraan, dan bahwa perjanjan antara Go-jek dengan pelaku usaha tidak sepenuhnya memenuhi asas proporsionalitas.

Page 6 of 14 | Total Record : 140

4 5 6 7 8

Filter by Year

2016 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 29 No 2 (2025): August Edition Vol 29 No 1 (2025): April Edition Vol 28 No 3 (2024): December Edition Vol 28 No 2 (2024): August Edition Vol 28 No 1 (2024): April Edition Vol 27 No 3 (2023): December Edition Vol 27 No 2 (2023): August Edition Vol 27 No 1 (2023): April Edition Vol 26 No 2 (2022): December Edition Vol 26 No 1 (2022): June Edition Vol 25 No 2 (2021): December Edition Vol 25 No 1 (2021): June Edition Vol 24 No 2 (2020): December Edition Vol 24 No 1 (2020): June Edition Vol 23 No 2 (2019): December Edition Vol 23 No 1 (2019): June Edition Vol 22 No 2 (2018): December Edition Vol 22 No 1 (2018): June Edition Vol 21 No 2 (2017): December Edition Vol 21 No 1 (2017): June Edition Vol 20 No 2 (2016): More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Mimin Mintarsih

Contact Email
miensh66@gmail.com

Phone
+6281315305603

Journal Mail Official
jrh.fhuid@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, Jl. Balai Rakyat No.37, RT.8/RW.10, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120

Location
Kota adm. jakarta timur,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Mimin Mintarsih

Contact Email miensh66@gmail.com

Phone +6281315305603

Journal Mail Official jrh.fhuid@gmail.com

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, Jl. Balai Rakyat No.37, RT.8/RW.10, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120

Location Kota adm. jakarta timur, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Mimin Mintarsih

Contact Email
miensh66@gmail.com

Phone
+6281315305603

Journal Mail Official
jrh.fhuid@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, Jl. Balai Rakyat No.37, RT.8/RW.10, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120

Location
Kota adm. jakarta timur,

Dki jakarta

INDONESIA