Semarang Law Review
Semarang Law Review (SLR) merupakan Jurnal Nasional yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang. fokus dan ruang lingkup jurnal ini adalah Hukum Korporasi, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Perbandingan Hukum, Filsafat Hukum, Hukum Acara dan Hukum Agraria.
Articles
152 Documents
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS GUGATAN UNI EROPA KEPADA WTO TERKAIT KEBIJAKAN HILIRISASI NIKEL INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Alsyanda, Feyza Adha]]>;
<![CDATA[Izziyana, Wafda Vivid]]>;
<![CDATA[Surayda, Helen Intania]]>
<![CDATA[ Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/slr.v5i1.9437
<![CDATA[Indonesia is one of the world's largest suppliers of nickel materials. Indonesia's nickel production can reach 190 thousand tons per year. Along with the development of domestic mining activities, problems arise that occur in mining activities, especially nickel. So the government issued a policy, namely limiting the export of raw nickel ore abroad to increase domestic downstream. However, nickel export activities which are part of international trade activities have led to a lawsuit filed by the European Union to the Government of Indonesia because it is considered to violate Article XI of GATT. The method used in this study is the normative juridical method. The existence of a ban on nickel exports on the grounds of domestic downstream is considered to violate the rules and the European Union in its lawsuit is considered by the World Trade Organization (WTO) Panel to be declared victorious and Indonesia must comply with the ruling by removing the ban on nickel ore exports and making changes to existing regulations and laws. The Indonesian government in its policy to deal with a lawsuit by the European Union to the WTO will depend on the specific situation that led to the lawsuit by taking steps in accordance with applicable rules. The nickel downstream policy imposed by the Government of Indonesia is inseparable from the positive and negative impacts of the policy, it is solely for the welfare of its people.AbstrakNegara Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar bahan nikel dunia. Produksi Nikel Indonesia dapat mencapai 190 ribu ton per tahun. Seiring berkembangnya aktivitas pertambangan dalam negeri, timbul adanya permasalahan yang terjadi pada aktivitas pertambangan terutama nikel. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembatasan ekspor bijih nikel mentah ke luar negeri guna meningkatkan hilirisasi dalam negeri. Namun, kegiatan ekspor nikel yang merupakan bagian dari kegiatan perdagangan internasional ini menimbulkan adanya gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa kepada Pemerintah Indonesia karena dianggap melanggar Pasal XI GATT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Adanya larangan ekspor nikel dengan alasan hilirisasi dalam negeri dianggap melanggar aturan dan Uni Eropa pada gugatannya dianggap oleh Panel World Trade Organization (WTO) dinyatakan menang dan Indonesia harus patuh pada putusan tersebut dengan langkah menghapus larangan ekspor bijih nikel dan dilakukan perubahan pada peraturan dan undang-undang yang telah ada. Pemerintah Indonesia dalam kebijakannya yang dilakukan untuk menghadapi adanya gugatan oleh Uni Eropa kepada WTO akan bergantung pada situasi spesifik yang menyebabkan adanya gugatan tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebijakan hilirisasi nikel yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak terlepas dari dampak positif dan negatif dari adanya kebijakan tersebut hal itu semata-mata untuk kesejahteraan masyarakatnya.]]>
<![CDATA[GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA DENGAN ALASAN OBSCUUR LIBEL PADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 67/PDT.G/2021/PN JMR) ]]>
<![CDATA[Ali, Moh.]]>;
<![CDATA[Krisdianti, Kinasih Amara]]>;
<![CDATA[Puspaningrum, Galuh]]>
<![CDATA[ Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/slr.v5i2.10732
<![CDATA[The claim formulation made by the plaintiff is used as a reference for a case or dispute in a court. A lawsuit that does not comply with the requirements of the procedural law will be declared that the lawsuit cannot be accepted or in other terms niet ontvankelijke verklaard (NO) in the final decision by the judge. There are various reasons for the dropping of the niet ontvankelijke verklaard, one of which is because the lawsuit that was made was not perfect, in the sense that the lawsuit was vague (obscuur libel). Obscuur libel means a claim whose contents are unclear so that it is said to be neither clear nor dark in the formulation of the claim. This research uses a normative juridical method using a statutory approach and a conceptual approach. This research contains an analysis of a decision which states that the lawsuit contains elements of obcur libel so it is declared unacceptable. Judges need to dig deeper into jurisprudence to analyze a lawsuit so that it produces the right decision.AbstrakFormulasi gugatan yang dibuat oleh penggugat digunakan sebagai acuan dari suatu perkara atau sengketa disebuah pengadilan. Gugatan yang tidak sesuai syarat dalam hukum acara akan dinyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima atau istilah lainnya niet ontvankelijke verklaard (NO) pada putusan akhir oleh hakim. Alasan dari penjatuhan niet ontvankelijke verklaard sendiri terdapat berbagai penyebab salah satunya dikarenakan gugatan yang dibuat tidak sempurna, dalam artian gugatan tersebut kabur (obscuur libel). Obscuur libel memiliki arti gugatan yang isinya tidak jelas sehingga dikatakan tidak terang atau gelap dalam formulasi gugatannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan penekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini berisi analisis suatu putusan yang menyatakan bahwa gugatan mengandung unsur obcuur libel sehingga dinyatakan tidak dapat diterima. Hakim perlu menggali lebih dalam mengenai suatu yurisprudensi untuk menggali dapat menganalisis suatu gugatan sehingga menghasilkan putusan yang tepat.]]>
<![CDATA[PERLUASAN KOMPETENSI PTUN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Pamungkas, Regy]]>;
<![CDATA[Mulyani, Tri]]>;
<![CDATA[Sihotang, Amri Panahatan]]>
<![CDATA[ Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/slr.v5i2.10089
<![CDATA[This artikel discusses the absolute competence of the State Administrative Court in positive fictitious cases after the enactment of the Job Creation Law, and its impacts. The approach method used in this research is normative jurisdiction, analytical descriptive specifications. The data collection method used was literature study, the data was then analyzed using qualitative analysis methods. The results of the author's research conclude that the absolute competence of the State Administrative Court in fictitious cases is positive after the enactment of the Job Creation Law, PTUN no longer has the authority to grant legal approval and will be further regulated in a presidential regulation, but to date a presidential regulation has not been issued. The event had an impact on legal uncertainty, because people did not submit positive fictitious requests which were legally granted. And legal certainty is one of the conditions for law enforcement. If the authority for positive fictitious applications is no longer under the authority of the PTUN, then there will be legal decline because it will eliminate the power of the judiciary, and will strengthen the executive's power to adjudicate a case and result in the executive power acting arbitrarily in adjudicating positive fictitious applications.AbstrakArtikel ilmiah ini membahas tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, beserta dampaknya. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridsi normatif, spesifikasi deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, data tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian penulis menyimpulkan bahwa Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, PTUN tidak lagi memiliki kewenangan mengabulkan secara hukum dan akan diatur lebih lanjut pada peraturan presiden, namun hingga saat ini peraturan presiden tidak dikeluarkan. Adanya peristiwa berdampak pada ketidakpastian hukum, karena masyarakat tidak mengajukan permohonan fiktif positif yang dikabulkan secara hukum. Dan kepastian hukum ini merupakan salah satu syarat untuk penegakan hukum. Kewenangan permohonan fiktif positif jika tidak lagi menjadi kewenangan PTUN, maka akan terjadinya kemunduran hukum karena telah menghilangkan kekuasaan yudikatif, dan akan memperkuat kekuasaan eksekutif untuk mengadili sebuah perkara dan mengakibatkan kekuasaan eksekutif bertindak sewenang-wenangnya dalam mengadili permohonan fiktif positif.]]>
<![CDATA[KENDALA DAN HAMBATAN ADVOKAT DALAM MEMPEROLEH KEWENANGAN YANG SAMA DENGAN JPU PADA PROSES PEMBUKTIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Arini, Dita Rosalia]]>
<![CDATA[ Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/slr.v5i2.10825
<![CDATA[Evidence is an important stage in a criminal justice process. Advocates have the same position as prosecutors in the criminal justice system where advocates are legal advisors to defendants while prosecutors are state representatives who represent the community. However, even though you have the same position, it does not mean you have equal authority, especially in terms of the evidentiary process. Therefore, there are obstacles and constraints for advocates in obtaining the same authority as the prosecutor in the evidentiary process in the Indonesian criminal justice system. This research uses qualitative methods with descriptive normative analysis. The results of the research show that there are at least 5 (five) obstacles and obstacles for advocates in obtaining the same authority as the prosecutor, namely: the process of collecting evidence, access to samples of evidence collected by the police, limited information, limited legal opportunities given to advocates and partiality of judicial institutions. it is a little more difficult for the prosecutor because they are in the same unit under a government agency.AbstrakPembuktian merupakan tahapan penting dalam suatu proses peradilan pidana. Advokat memiliki kedudukan yang setara dengan JPU pada sistem peradilan pidana yang mana advokat merupakan penasehat hukum terdakwa sementara JPU merupakan perwakilan negara yang mewakili masyarakat. Namun, meskipun memiliki kedudukan yang sama tidak berarti memiliki kewenangan yang sejajar terutama dalam hal proses pembuktian. Oleh karena itu terdapat hambatan dan kendala bagi advokat dalam memperoleh kewenangan yang sama dengan JPU pada proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis normatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terdapa setidaknya 5 (lima) kendala dan hambatan advokat dalam memperoleh kewenangan yang sama dengan JPU yakni: proses mengumpulkan alat bukti, akses memperoleh sampel bukti yang dikumpulkan kepolisian, informasi yang terbatas, Keterbatasan peluang hukum yang diberikan kepada advokat dan Keberpihakkan lembaga peradilan yang sedikit lebih berat kepada JPU karena berada dalam satu kesatuan yang sama dibawah lembaga pemerintahan.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN REKLAMASI PASCA-PERTAMBANGAN TIMAH YANG BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BELITUNG PROVINSI BANGKA BELITUNG ]]>
<![CDATA[Dewi, Iga Gangga Santi]]>;
<![CDATA[Adi, Yuli Prasetyo]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Agung Basuki]]>
<![CDATA[ Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/slr.v5i2.10622
<![CDATA[Penguasaan negara atas bumi, air dan ruang angkasa mengandung arti memberi wewenang negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. Banyaknya permintaan pertambangan di Kabupaten Belitung di pesisir dan laut secara ilegal mendorong negara dengan kebijakannya mereklamasi hasil pertambangan dengan menjaga kondisi lingkungan yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi di kawasan reklamasi dengan wawancara mendalam dengan responden pengelola lahan, dinas terkait, informan maupun pihak/tokoh kunci (key-persons) yang berkompeten. Data sekunder diperoleh melalui mengkaji kebijakan, kebiasaan masyarakat setempat sebagai kearifan lokal menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan di Kabupaten Belitung banyak areal pesisir dan laut yang digunakan untuk pertambangan yang merusak lingkungan, maka diadakan kebijakan pemerintah. Target kegiatan orientasi yaitu seluruh elemen masyarakat dan para pihak terkait diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Metode rehabilitasi dengan pola penanaman menggunakan bibit jenis Rhizophora dengan alasan bibit ini mudah didapatkan dan kuat menahan laju dari pasang surut air laut.]]>
<![CDATA[LOCAL DEMOCRACY AND MEANINGFUL PARTICIPATION IN THE ROAD TO 2024 SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTIONS ]]>
<![CDATA[Azizah, Naili]]>;
<![CDATA[Rosita, Dian]]>;
<![CDATA[Lestari, Inesa Rahma]]>;
<![CDATA[Izziyana, Wafda Vivid]]>
<![CDATA[ Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/slr.v5i2.10734
<![CDATA[The 2024 Simultaneous Regional Elections (Pilkada) must basically be able to guarantee and maintain public participation in various considerations for decision-making, campaigns, and public hearings, including in all processes leading up to the implementation of the Simultaneous Regional Elections. Public participation is not just the public giving their right to vote in the General Election/Pilkada, but more than that, Public Participation should ideally be meaningful participation in the planning, process and implementation of the Pilkada. The Research Method Using This research approach uses an analytical approach, namely analyzing cases that occurred in the preparation process for the 2024 Pilkada. The results of the study found that policy makers have not fully seen public participation as a necessity. This is illustrated by the sudden and seemingly rushed policy-making on the Revision of the Pilkada Law. In addition, many candidates offered from the elite are not from local communities who do have a role in development in the local area. This is homework to realize a local democracy that is advanced and considered.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI : STUDI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Al-Aydrus, Sukaenah]]>;
<![CDATA[Juita, Subaidah Ratna]]>;
<![CDATA[Triwati, Ani]]>;
<![CDATA[Aryaputra, Muhammad Iftar]]>
<![CDATA[ Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/slr.v5i2.10232
<![CDATA[Home, which should be the safest and most comfortable place, is actually a place where most women and children face suffering. The position of women and children as victims is very vulnerable because of gender differences that cause injustice, such as one of the murder cases handled by DP3A related to children who were victims of domestic violence, making it interesting to study in terms of victimology. The formulation of the problem in this study is the Implementation of legal protection for children who are victims of domestic violence at the Semarang City Women's Empowerment and Child Protection Service and Analysis of victimology for children who are victims of domestic violence at the Semarang City Women's Empowerment and Child Protection Service. The type of research used is sociological juridical, with analytical descriptive research specifications. The sampling method uses non-random sampling at the Semarang City Women's Empowerment and Child Protection Service with a qualitative analysis method. The results of this study are that the implementation of protection for child victims of domestic violence is not optimal, because there is no supervision related to the implementation of protection from the Semarang City Women's Empowerment and Child Protection Service, and based on the analysis of victimology for child victims of domestic violence, the rights needed by child victims can be identified so that they can help fulfill the rights of child victims of domestic violence.AbstrakRumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman, justru bagi sebagian besar perempuan dan anak rumah menjadi tempat mereka menghadapi penderitaan. Posisi perempuan dan anak sebagai korban sangatlah rentan karena perbedaan gender yang menimbulkan ketidakadilan seperti adanya salah satu kasus pembunuhan yang ditangani DP3A berkaitan dengan anak korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga menarik untuk dikaji dalam aspek Viktimologi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dan Analisis viktimologi terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Jenis penelitian yang digunakan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penentuan sampel menggunakan nonrandom sampling di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah implementasi perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga belum optimal, dikarenakan tidak ada pengawasan terkait pelaksanaan perlindungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, serta berdasarkan analisis Viktimologi terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi hak-hak yang dibutuhkan oleh anak korban sehingga dapat membantu pemenuhan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI YURIDIS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP HASIL PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[Thohari, Ahmad Ahsin]]>;
<![CDATA[Zaifa, Gilang Abi]]>
<![CDATA[ Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/slr.v5i2.10827
<![CDATA[The right of inquiry of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI) is the authority to investigate specific issues deemed significant and requiring clarification. This authority is regulated by Article 20A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states that the DPR has the right to investigate matters considered important and in need of clarification. The right of inquiry is actually related to the parliamentary system of government as a mechanism for overseeing the government. The purpose of this writing is to understand the use of the DPR's right of inquiry against the General Election Commission (KPU) and the implications of the DPR's right of inquiry on the election results. The research method used is normative research, employing legal and conceptual approaches. The results of this research indicate that the DPR's right of inquiry can be applied to the KPU as part of the government, despite its status as an independent institution. This is because the KPU is a state auxiliary organ, an institution of the state that carries out specific government functions and tasks, namely organizing elections. Furthermore, the right of inquiry cannot entirely annul election results. The right of inquiry cannot directly invalidate the results of general elections, but it can have legal implications when the inquiry's findings serve as evidence of irregularities in the electoral process. The DPR's decision on the inquiry can be submitted to the Constitutional Court as evidence that strengthens claims of irregularities, ultimately resulting in the annulment of election results.AbstrakHak angket DPR RI merupakan wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap isu tertentu yang dianggap signifikan dan membutuhkan klarifikasi. Kewenangan ini diatur oleh Pasal 20A UUD NRI 1945, yang menyebutkan bahwa DPR memiliki hak untuk menyelidiki masalah yang dianggap penting dan memerlukan klarifikasi. Hak angket sebenarnya berkaitan dengan sistem pemerintahan parlementer sebagai mekanisme pengawasan terhadap pemerintah. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui penggunaan hak angket DPR terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bagaimana implikasi hak angket DPR terhadap Hasil Pemilihan Umum. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa hak angket DPR dapat dilakukan terhadap KPU sebagai pihak dari pemerintah meskipun statusnya sebagai lembaga independen. Hal ini karena KPU merupakan state auxiliary organ yang merupakan lembaga negara yang menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan tertentu yaitu menyelenggarakan pemilihan umum. Kemudian hak angket tidak sepenuhnya dapat membatalkan hasil pemilu. Hak angket tidak dapat secara langsung membatalkan hasil pemilihan umum, tetapi dapat memiliki dampak hukum ketika hasil angket ditemukan sebagai bukti kecurangan dalam pemilihan umum. Keputusan DPR atas angket dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai bukti yang memperkuat klaim kecurangan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pembatalan hasil pemilihan.]]>
<![CDATA[SOCIAL CONFLICT RESOLUTION RELATED TO BULLYING CASES THROUGH THE DELIBERATION SYSTEM BASED ON PANCASILA PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Handayani, Trini]]>;
<![CDATA[Mulyana, Aji]]>;
<![CDATA[Solihah, Cucu]]>;
<![CDATA[Ramadani, Azzahra Salsabila]]>;
<![CDATA[Putri, Kayla Andini]]>;
<![CDATA[Setyowati, Endang]]>
<![CDATA[ Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/slr.v5i2.10431
<![CDATA[This article discusses the review of Social Conflict Resolution Related to Bullying Cases Through the Deliberation System Based on the Perspective of Pancasila. Bullying can be physical, verbal, and mental. Bullying cases in Indonesia are increasing and need serious handling. Deliberation based on Pancasila values can be a solution to resolve bullying conflicts peacefully and constructively. A culture of deliberation needs to be promoted in schools and communities to create a safe environment and respect for human rights. This article discusses the importance of resolving bullying-related social conflicts through a deliberation system based on the perspective of Pancasila. Bullying conflicts create tension and hostility in society, and if not properly addressed can affect the school and workplace environment. This research uses a normative juridical research method by referring to literature and internet materials. Bullying is a form of physical and psychological violence that can be experienced by anyone, and has long existed in society. Bullying is increasingly widespread in educational institutions, influenced by family, environmental, peer group, and media factors. Victims of bullying experience psychological, physical, social and academic impacts. Perpetrators of bullying also experience psychological, social, academic and long-term impacts. The resolution of bullying conflicts can be done through deliberation based on the values of Pancasila, but if not, the conflict can be resolved through deliberation.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PPAT TERHADAP PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANPA PERSETUJUAN DARI PEMILIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PDT.G/2023/PN.BAN) ]]>
<![CDATA[Rafliansyah, Rafliansyah]]>;
<![CDATA[Djaja, Benny]]>;
<![CDATA[Sudirman, Maman]]>
<![CDATA[ Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/slr.v5i2.10548
<![CDATA[This research aims to investigate the roles that Land Deed Making Officials (PPAT) play in the purchase and sale of land, particularly in cases where the legal owner is not present. Normative Legal Research is the research method employed to analyse the case of Decision Number 3/Pdt.G/2023/PN. Tyres are used as case studies to show the legal implications of actions that violate the landowner's consent in a sale and purchase transaction. The results showed that Decision Number 3/Pdt.G/2023/PN. Ban, PPAT has a big responsibility in ensuring legal land sale and purchase transactions. The sale and purchase deed was executed without the landowner's consent, so because PPAT neglected to carefully fulfil its obligations, it is void. PPAT responsibilities include civil, criminal, and administrative aspects. PPAT can be punished if you make a false deed, and can be subject to administrative sanctions. This ruling confirms the importance of PPAT compliance with legal procedures to maintain legal certainty in property transactions. The legal consequences of this ruling emphasize the importance of valid consent in property transactions to prevent unlawful acts.AbstrakStudi ini bertujuan untuk mempelajari tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses transaksi jual beli tanah, terutama dalam kasus di mana transaksi terjadi tanpa persetujuan pemilik yang sah. Fokus penelitian ini adalah kasus putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Ban. Metode penelitian hukum normatif digunakan. Ban yang digunakan sebagai studi kasus untuk menunjukkan implikasi hukum dari tindakan yang melanggar persetujuan pemilik tanah dalam transaksi jual beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Ban, PPAT memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan transaksi jual beli tanah legal. Tanggung jawab PPAT mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif; namun, jika PPAT tidak melakukan tugasnya dengan benar, akta jual beli tersebut menjadi batal secara hukum karena tidak adanya persetujuan dari pemilik tanah. Jika PPAT membuat akta palsu, mereka juga dapat dikenai sanksi pidana dan administratif. Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan PPAT terhadap prosedur hukum untuk menjaga kepastian hukum dalam transaksi properti. Akibat hukum dari putusan ini menekankan pentingnya persetujuan sah dalam transaksi properti untuk mencegah perbuatan melawan hukum.]]>
