cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
lis Julianti
Contact Email
fakultashukum@unmas.ac.id
Phone
+6281999418102
Journal Mail Official
fakultashukum@unmas.ac.id
Editorial Address
Jalan Kamboja No 11A Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JUMAHA
Published by Universitas Mahasaraswati
ISSN : -     EISSN : 28086864     DOI : https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v1i2,
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
We encourage readers to sign up for the publishing notification service for this journal. Use the Register link at the top of the home page for the journal This registration will result in the reader receiving the Table of Contents by email for each new issue of the journal This list also allows the journal to claim a certain level of support or readership See the journals Privacy Statement which assures readers that their name and email address will not be used for other purposes
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 211 Documents
 12   13   14   15   16 
PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG DALAM PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BADUNG Putra, I Putu Suardana; Udytama, ), I Wayan Wahyu Wira
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus dalam Pemilu adalah penyandang disabilitas. Di Kabupaten Badung penggunaan hak pilih disabilitas hanya rata – rata 40,89% (202 dari 494 orang) pada Pemilu 2019 dan 52,83% (652 dari 1.234 orang) pada Pilkada Badung 2020. Mereka merasa tidak nyaman dengan tata ruang TPS yang tidak ramah akses disabilitas, disamping ingin tetap berada pada ekosistem yang mereka rasa tidak berbeda. Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Permasalahan tersebut dikaji dengan menggunakan teori perlindungan HAM, teori Demokrasi, teori peranan, dan teori sistem hukum. Pengumpulan data dan penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi. Pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas merupakan implementasi dari hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilu berdasarkan perpektif HAM yaitu perlindungan hak sipil dan politik setiap warga negara
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI GIANYAR Pratama, I Dewa Gede Bayu; Kariyasa, I Made
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Di Gianyar. Adapun yang melatarbelakangi penulisan ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Kabupaten Gianyar serta untuk mengetahui kendala dan upaya Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Metode penelitian yang digunakan; metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang dirumuskan bahwa kurangnya alat bukti/saksi yang didapatkan dalam laka lalu lintas menyebabkan kesulitan melakukan penyelidik/penyidik untuk menentukan kesalahan orang atas laka lalu lintas sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana.Kendalanya dialami:tidak adanya saksi di tempat kejadian, dan Kurangnya Pengetahuan Hukum. Upaya yang diberikan; Perlindungan hukum preventif dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.Perlindungan hukum represif dan memberi sanksi kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap korban.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISTRIBUTOR TERKAIT RESELLER YANG WANPRESTASI (STUDY PADA DISTRIBUTOR PULSA PT LIAN MEDIA PERSADA DI KABUPATEN BADUNG) Adityana, Gede Angga; Pratama Sukma, Putu Angga
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap distributor terkait Wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan fakta yang disajikan secara deskripti. Berdasarkan latar belakang yang dibahas, adapun permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini 1)Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap distributor terkait reseller yang wanprestasi dan 2)Upaya yang dapat dilakukan distributor saat menghadapi kerugian yang disebabkan reseller yang wanprestasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1)Perlindungan hukum terhadap distributor di Indonesia tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang “Perikatan Untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen, 2)Upaya yang dapat dilakukan distributor dalam menghadapi Reseller yang wanprestasi dengan menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian kepada Reseller yang melakukan wanprestasi. Selain itu, langkah hukum sesuai undang-undang yang bisa diambil yang di atur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.
PERANAN KERTA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI DESA ADAT GULINGAN KAB BADUNG Yulianti, Ni Putu Nita; Udytama, I Wayan Wahyu Wira
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research explores the role of Kerta Desa (Village Council) in resolving divorce cases in Gulingan Customary Village, Bali. It provides insights into the role of Kerta Desa in resolving divorce cases in Bali, highlighting the implementation of customary law and social dynamics in the context of family law. The issues addressed in this research are the roles of Kerta Desa in resolving divorce disputes in Gulingan Customary Village, Badung Regency, as well as the challenges faced by Kerta Desa in resolving divorce disputes in Gulingan Customary Village, Badung Regency. The methodology employed in this research is empirical legal research. The conclusion drawn from this research is that Gulingan Customary Village applies customary law based on the concept of Tri Hita Karana, where divorce resolution also involves the Klian Adat (Customary Leaders) in each Banjar Adat (Customary Neighborhood), who engage in mediation, negotiation, and conciliation. Divorce rulings are based on the principle of joint ownership (druwenang sareng-sareng) for property, child custody, and post-divorce obligations. In resolving divorce disputes, Kerta Desa Adat Gulingan faces internal challenges related to the mechanisms and procedures for handling customary cases. The village does not yet have specific regulations for divorce, prioritizing peace based on the principle of druwenang sareng-sareng.
EFEKTIFITAS TILANG ELEKTRONIK (E-TILANG) BAGI PELANGGAR BERKENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI Juliana, I Made Krisna; Hengki, I Gusti Bagus
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The application of E-Tilang is an effective option in implementing tickets for traffic violators so that it can be a solution when enforcement takes place. This research aims to determine the effectiveness of the implementation of e-ticketing as well as the supporting factors and obstacles in implementing e-ticketing in the jurisdiction of the Bali Regional Police. The type of research used is empirical legal research and uses data analysis methods, namely qualitative analysis. Based on the research results, the effectiveness of e-ticket implementation in society can be studied through the theory of law enforcement effectiveness. The supporting factors in implementing E-Tilang include the connectivity of the E-Tilang system which is able to connect with other systems or internet providers so that many traffic violations are detected. Meanwhile, the obstacle factors are the lack of facilities and equipment as well as law enforcement factors.
PENCAIRAN DANA DEPOSITO OLEH AHLI WARIS WARGA NEGARA ASING TANPA SURAT WASIAT, STUDI KASUS PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 1103/PDT.G/ PN DPS MENGENAI PENENTUAN AHLI WARIS Lapriasih, Iluh Dwi; Lestari, Anak Agung Adi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Deposits are a type of savings that can only be withdrawn at a specified time based on an agreement between the customer and the bank. In one of the BPR banks, for foreign national customers (WNA), there are requirements for the withdrawal of time deposits that must be met in accordance with the bank's regulations. One of them is the submission of a certificate of heirs certified by a notary from the customer's home country, which is then translated by a certified translation agency. Alternatively, WNA customers can use a will made with the customer's lawyer and certified by a notary in their home country. It is noted that the law in the customer's home country, such as in England, does not recognize documents such as a certificate of heirs or a will. The research method used by the author is normative legal research. The types of approaches used are statutory and conceptual approaches with data collection techniques using library studies, where after the legal materials are collected, analysis will be carried out using qualitative methods.
MAKNA JAMINAN TANAH DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN PADA LPD DESA ADAT KEPAON Dewi, Putu Widhia Laksmi; Anom, I Gusti Ngurah
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

LPD is a financial institution owned by indigenous villages that runs a savings and loan business. Credit, of course, needs a guarantee. One of the collaterals used in granting credit is land. The use of land as collateral must be tied to APHT. In LPD Kepaon, not all loans guaranteed by land certificates are tied to APHT. The purpose of this study is to determine the function of guarantees in providing credit by LPD Desa Adat Kepaon and to determine the position of land guarantees in credit agreements without APHT at LPD Desa Adat Kepaon. The research method used by the author is empirical legal research. The results of this study show that the function The guarantee in providing credit by LPD Desa Adat Kepaon is to guarantee the repayment of debtors if the debtor defaults, with the guarantee will reduce the risk of loss for LPD, related to the position of land as collateral in a credit agreement without APHT by LPD Desa Adat Kepaon is that the object of guarantee for the land cannot be registered as an object of guarantee of dependent rights, by not being registered, the right of liability for the land never existed so that the land used as collateral in the provision of credit by the LPD of Kepaon Traditional Village was only positioned as ordinary material security which if in the future a default occurred would result in the LPD of Kepaon Traditional Village not having the right to carry out direct execution of the guarantee.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI KONTRAK DAN BISNIS ELEKTRONIK Armaswari, Luh Gede Putri Kanaya; Citra, Made Emy Andayani
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Trade through high technology such as E-commerce has fundamentally changed traditional trading systems and conventional business paradigms in shaping interactions between producers and consumers in the digital world. The purpose of this research is to understand efforts to protect customers from potential losses in these transactions. This research method uses a normative approach by analyzing literature and secondary data to discuss consumer legal protection in the context of E-commerce. Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) is seen as one solution to provide protection to consumers.
PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGASEM DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT KEGIATAN PETERNAKAN AYAM DI DESA PESEDAHAN, KECAMATAN MANGGIS, KABUPATEN KARANGASEM, BALI Suryaningsih, Sayu Putri; Apriliani, Kadek
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research uses a type of empirical legal research, with a factual and sociological legal approach. Data was collected using interview and observation techniques. The results of the research can be stated that: 1) the role of the Karangasem Regency Environmental Service includes prevention through guidance, supervision, providing education and training to the community, as well as mitigation and recovery actions in collaboration with all levels of society. 2) Supporting factors for the role of the Environmental Service from the external side, namely increasing public demands and awareness regarding environmental health, internal factors, namely support from regional and central governments in improving environmental health. While the inhibiting factor from the external side is the lack of awareness of livestock owners and the public regarding environmental health, from the internal side is the lack of Environmental Service employees to go to the field to take action and monitor environmental pollution that occurs.
PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 3 TAHUN 1992 TERKAIT DENGAN LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN PAAD DAERAH JALUR HIJAU DI DESA CANGGU Dwaranika, Ni Kade Bunga; Arthani, Ni Luh Gede Yogi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The unauthorized construction in the green belt of Canggu Village, particularly along Padang Lenjong Subak Liplip Street, violates Article 3 of the 1992 regulation prohibiting the establishment of illegal structures in green belt areas. This study aims to evaluate the enforcement of Regulation No. 3 of 1992 regarding this prohibition in Canggu Village and identify challenges in its implementation. Despite rapid tourism sector growth in the region, there are negative impacts, such as the reduction of Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau or RTH) in Badung Regency. Regulations pertaining to green belts in Badung Regency are governed by Regional Regulation No. 3 of 1992. This article employs an empirical method with a legislative and factual approach to analyze the implementation of these regulations. It is hoped that the Badung Regency government will take decisive actions to enforce green belt rules and maintain a balance between tourism development and environmental preservation.

Page 14 of 22 | Total Record : 211

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025 Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA