Articles
211 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DI KOPERASI KERTHA SEDANA DI KECAMATAN KESIMAN KERTALANGU ]]>
<![CDATA[Gading Pratama, Wayan Indra]]>;
<![CDATA[Ayu Darma Pratiwi, Agustina Ni Made]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Koperasi menyediakan layanan pemberian kredit kepada para anggotanya sebagai bantuan modal bagi si pemakai yang bertujuan untuk membantu dalam menjalankan usahanya. Salah satu koperasi kredit yang memberikan layanan kredit adalah koperasi kredit Kertha Sedana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang diperoleh pihak kreditur pemegang jaminan fidusia ketika debitur wanprestasi dan upaya penyelesaian hukum yang dilakukan kreditur setelah debitur wanprestasi di koperasi kertha sedana. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Hasil dari penelitian ini Kreditur atau dalam hal ini adalah Koperasi Kertha Sedana telah melakukan sesuai prosedur yang ada berupa teguran, namun jika debitur tetap tidak memenuhinya maka kreditur dapat melakukan tindakan selanjutnya yaitu melalui penyitaan barang jaminan. Penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Koperasi Kertha Sedana adalah tindakan pertama yang dilakukan yaitu melakukan penyelesaian hukum dengan cara non litigasi dengan cara mediasi. Jika telah dilakukannya upaya non litigasi tetapi tidak menemukan jalan keluar maka hal dalam upaya litigasi dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa.]]>
<![CDATA[PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN KEADILAN RESTROATIF DI WILAYAH HUKUM POLSEK NUSA PENIDA ]]>
<![CDATA[Premana, I Putu Wahyu]]>;
<![CDATA[Ratih Kumala Dewi, Ni Komang]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Transportasi merupakan sarana yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring bertambahnya minat masyarakat untuk memiliki alat transportasi pribadi, tentu akan menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal ini terjadi karena keterbatasan perbaikan dan pertambahan sarana dan prasarana jalan yang cukup dengan jumlah kendaraan yang makin padat, serta para pengguna kendaraan dijalan banyak yang menghiraukan peraturan bagaimana cara erkendara yang baiksehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas. Adapun rumusan masalah dalampenelitian ini yaitu Bagaimana Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Polsek Nusa Penida dan Apakah yang Menjadi Kendala Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Polsek Nusa Peinda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris. Hasil dari penelitian yaitu penanganan kecelakaan lalu lintas di Polsek Nusa Penida berdasarkan keadilan restoratif dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan tokoh masyarakat yang bertujuan untuk mencapai perdamaian, memperbaiki hubungan, dan memulihkan kerugian yang terjadi. Adapun kendala dalam penerapan keadilan keadilan restoratif yaitu tuntutan ganti rugi yang tidak memadai, stigma negatif terhadap aparatur penegak hukum, penolakan perdaiaman oleh pihak korban.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN OTORITAS JASA KUANGAN DALAM MELINDUNGI KERUGIAN KONSUMEN INVESTASI ONLINE ]]>
<![CDATA[Pratama, Putu Surya]]>;
<![CDATA[Permadhi, Putu Lantika Oka]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Trend investasi secara online saat ini sedang gencar beredar di masyarakat, namun terdapat kekosongan norma terkait investasi online yang akan menjadi celah hukum dan berpotensi untuk disalahgunakan karena tidak dapat menjerat tindakan yang merugikan konsumen. Sehingga rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan perlindungan konsumen terhadap kerugian investasi secara online serta perlidungan hukum yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan terhadap investasi secara online. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Adapun hasil yang diperoleh berdasarkan teori kepastian hukum dijelaskan bahwa kedudukan Otoritas Jasa Keuangan melalui Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menjadi instansi penegak hukum yang diberikan tugas dan wewenang untuk menjamin “kepastian hukum” serta memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak yang bersengketa terkait kerugian investasi online. Berdasarkan teori Perlindungan hukum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan investor sebagai konsumen produk investasi didasarkan pada pelaksanaan prinsip keterbukaan, pengawasan otoritas, kualitas produk investasi, pelarangan dan penegakan pengaturan. Selanjutnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berfungsi sebagai representatif pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA DI DESA SOBANGAN, KECAMATAN MENGWI, BADUNG ]]>
<![CDATA[Hanasari, Ni Kadek Mirah]]>;
<![CDATA[Saraswati, Putu Sekarwangi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[BPD memiliki kewenangan BPD mengawasi kinerja kepala desa. Apabila dalam pelaksanaanya terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan pemerintah desa, maka BPD wajib hukumya memberikan teguran kepada kepala desa. Desa Sobangan merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Badung, yang sudah terbentuk BPD guna mengawasi kinerja kepala desa. Dalam penelitian ini penulis mengambil topik pemberian laporan tentang kegiatan desa kepada BPD yang wajib dilakukan oleh kepala desa. Laporan yang diberikan ini adalah tolak ukur untuk BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa Sobangan, sebagaimana yang telah disiratkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kewenangan BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa BPD belum melakukan pengawasan kinerja kepala desa secara maksimal disebabkan oleh kurangnya kewajiban kepala desa dalam memberikan laporan kegiatan desa. Keterhambatan dari kepala desa yang tidak memberikan laporan secara rutin kepada BPD adalah adanya faktor tertentu seperti masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan desa serta faktor budaya Bali yang mengambat kegiatan desa itu sendiri.]]>
<![CDATA[PERAN PAIKETAN KRAMA ISTRI ( PAKIS ) DALAM POLA KEPEMIMPINAN DESA ADAT BERBASIS GENDER DI DESA ADAT KESIMAN ]]>
<![CDATA[Eka Widiani, Gusti Ayu]]>;
<![CDATA[Anom, I Gusti Ngurah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kepemimpinan perempuan adalah bagian dari prinsip-prinsip kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan kesempatan bagi pria dan wanita untuk memiliki status yang setara terkait pemenuhan hak asasi dan potensi dalam segala bidang. Kesetaraan gender seringkali menjadi suatu pembicaraan di masyarakat dimana kaum laki-laki lebih unggul untuk menjadi seorang pemimpin. Di Bali adat istiadatnya masih menganut sistem patriarki atau garis keturunan laki-laki dimana sistem ini masih sangat kental di masyarakat. Pola kepemimpinan di desa adat di Bali memiliki sistem purusa dalam kepemimpinan di Bali masih eksis/populer digunakan terus-menerus hingga sekarang. Salah satu intansi di Bali yaitu Paiketan Krama Istri (Pakis) memberikan sebuah wadah/tempat bagi kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang ada. Dilihat dari perkembangan era, saat ini kepemimpinan belum sama rata dimana kaum laki-laki lebih banyak mengambil posisis sebagai pemimpin dibandingkan kaum perempuan, kebanyakan perempuan berparartisipasi mendapingi kaum laki-laki. Penelitian ini menggunkan metode penelitian Hukum Empiris dimana data yang diperoleh melalui wawancara dan menggunakan teori hukum.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JASA PENGIRIMAN BARANG PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKA KURIR (JNE) DI KOTA TABANAN ]]>
<![CDATA[Prabayanti, Desak Putu Prima]]>;
<![CDATA[Citra, Made Emy Andayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. JNE merupakan perusahaan pengiriman barang milik swasta yang bergerak dibidang jasa. Banyaknya penduduk yang saling mengirim barang dari tempat yang jauh membuat jasa pengiriman barang ini menjadi sangat penting. Selama proses pengiriman barang kadang tidak selalu berjalan dengan lancar, misalnya kemungkinan terjadinya bencana, baik yang berasal dari alam, perbuatan manusia maupun dari sifat barang itu sendiri. Keberadaan perusahaan pengiriman barang mempermudah pekerjaan manusia. Namun jasa pengiriman barang ini memiliki beberapa kendala, salah satunya apabila barang yang diperjanjikan sampai dalam waktu tertentu mengalami keterlambatan dan kerusakan. Kewajiban perusahaan adalah menyiapkan barang yang akan dikirim dengan rapi, mengantarkan barang/dokumen sampai ketempat yang dituju, dan melindungi barang/dokumen agar tidak rusak dan hilang.]]>
<![CDATA[PENERTIBAN JUDI TAJEN BERKEDOK TABUH RAH DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KARANGASEM ]]>
<![CDATA[Krisna Wiguna, Pasek Agung]]>;
<![CDATA[Hengki, I Gusti Bagus]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai upaya-upaya pemerintah sebagai pembuat kebijakan, serta kepolisian dan masyarakat sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan terkait dengan penanggulangan judi tajen sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 di Kabupaten Karangasem. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan factual. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian langsung di lapangan (data primer) dan penelitian perpustakaan (sekunder). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban judi tajen berkedok Tabuh Rah di wilayah hukum Polres Karangasem dibagi menjadi 3 (tiga) jenis pendekatan, yakni pendekatan preemtif, dimana pihak kepolisian mengkaji berbagai pendekatan terkait penyebab terjadinya perjudian terutama judi tajen yang berkedok tradisi Tabuh Rah serta mencari alternatif penanganan. Selanjutnya pendekatan preventif dengan mengedepankan unsur bimas dalam upaya mengatasi permasalahan ini dan yang terakhir pendekatan represif yakni penangkapan terhadap para pelaku perjudian untuk dapat memberikan efek jera bagi para pelaku. Adapun hambatan yang di hadapi dalam menertibkan judi tajen berkedok Tabuh Rah di wilayah hukum Polres Karangasem sesuai dengan teori sistem hukum yaitu hambatan secara substansi (yuridis), hambatan sistem struktur hukum dan hambatan dari segi budaya hukum (culture) masyarakat setempat.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA KREDIT BERMASALAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DANU JAYA DI KECAMATAN PENEBEL KABUPATEN TABANAN ]]>
<![CDATA[Mansyur, Hilwa Kamila]]>;
<![CDATA[Sudirga, I Made]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah ntuk mengetahui pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Dimana hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu penerapan standar prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya dilakukan sejak proses pengajuan, pemeriksaan administratif, pengambilan keputusan, pencairan realisasi kredit. Selain itu terdapat proses pemantauan atau pengawasan kredit dengan dilakukannya survey lapangan secara langsung oleh petugas lapangan yang dilakukan pada saat petama kali permohonan kredit diajukan. Upaya pencegahan terjadinya kredit bermasalah yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya dilakukan dengan menerapkan analisis kelayakan kredit dengan prinsip analisis kredit 5C yaitu : Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition.]]>
<![CDATA[PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I DENPASAR ]]>
<![CDATA[Sukmawati, Kadek Diah]]>;
<![CDATA[Suharyanti, Ni Putu Noni]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa sehingga diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengingat bahaya maupun dampak dari narkotika, pemerintah membuat aturan mengenai narkotika dengan tujuan bahwa kejahatan ini dapat diberantas dengan pemberlakuan sanksi pidana yang cukup berat kepada para pelaku maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Namun dalam praktiknya seringkali putusan pidana yang diberikan hakim kepada terdakwa lebih ringan dari ketentuan pidana minimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa modus operan di cukup canggih dan terus mengalami perubahan untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum. Dewasa ini modus terbaru yang dilakukan adalah dengan melibatkan anak di bawah umur sebagai kurir atau pengantar narkoba ke tangan pengguna. Permasalahan yang menjadi titik perhatian adalah ketika anak tertangkap oleh petugas mereka langsung ditetapkan menjadi tersangka dan di masukan ke dalam tahanan. Padahal anak mestinya ditempatkan sebagai korban dari perkembangan modus bandar besar dalam mendistribusikan narkoba. Fakta yang terjadi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba belum mendapatkan hak-haknya secara maksimal dalam sistem peradilan pidana anak]]>
<![CDATA[¬¬EKSISTENSI AWIG-AWIG TERHADAP PELAKSANAAN CATUR BERATA PENYEPIAN DI DESA ADAT GELGEL KABUPATEN KLUNGKUNG ]]>
<![CDATA[Suastama, I Wayan Arya]]>;
<![CDATA[Artajaya, I Wayan Eka]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Nyepi merupakan salah satu ritual yang diselenggarakan menjelang pergantian tahun Caka dan juga bermakna untuk mengadakan pengendalian diri melalui pelaksanaan ritual catur berata penyepian. Catur Berata Penyepian terdiri dari Amati Geni, Amati Karya, Amati Lelungan, dan Amati Lelanguan. Desa Adat Gelgel merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali, yang memiliki aturan tentang pelaksanaan Catur Berata Penyepian dan telah diatur dalam awig – awig Desa Adat Gelgel. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana eksistensi awig – awig terhadap pelaksanaan catur berata penyepian di Desa Adat Gelgel Kabupaten Klungkung. Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan metode hukum empiris. Metode hukum empiris menggunakan fakta-fakta sebagai bahan utama yang ada dan berkembang di masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum.]]>
