Articles
211 Documents
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERKAIT PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Tisna, I Gede Oka]]>;
<![CDATA[Lestari, Anak Agung Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat Pemerintah Daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pengaturan penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja terkait ketertiban umum di Kota Denpasar?; dan (2) Bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelanggaran ketertiban umum di Kota Denpasar?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif empiris yakni penelitian dengan melihat serta menggambarkan kenyataan di lapangan. Data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi dan catatan lapangan. Selanjutnya teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan kewenangan penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah jika Satuan Polisi Pamong Praja berwenang dalam menjaga ketertiban umum, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta menegakan peraturan daerah. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur; dan (2) Efektivitas penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelanggaran ketertiban umum di Kota Denpasar masih belum efektif. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Denpasar tersebut tidak disertai dengan tindakan tegas dan nyata dalam penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Perda No. 1 Tahun 2015. Kondisi ini akan membuat pengaturan sanksi tersebut menjadi sia-sia dan tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI GADGET BEKAS (Studi Pada Toko Joy Phone Gianyar Bali) ]]>
<![CDATA[Maha Nugraha, Ida Bagus Gede Praditya]]>;
<![CDATA[Wiryawan, I Wayan Gde]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti keberlakuan hukum di dalam masyakat merupakan penelitian penafsiran sebagai peristiwa empiris atau nyata dengan melakukan pengamatan dalam keadaan yang sesungguhnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara (interview) dan teknik studi perpustakaam (library research). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli gadget bekas (second) di Toko Joy Phone belum sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya penyampaian informasi produk dan prosedur penggunaan garansi kepada konsumen sehingga menyebabkan tidak semua konsumen memahami tentang produk dan garansi produk. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap jaminan garansi dalam melakukan transaksi jual beli gadget bekas (second) di Toko Joy Phone telah dilakukan tetapi belum sesuai dalam pemberian garansi bagi setiap produk gadget yang dijual. Toko Joy Phone memberikan jaminan garansi belum sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan melanggar Pasal 2 ayat (1) Permendag Nomor 19/M-Dag/Per/5/2009 yang mewajibkan produk telematika dan elektronika dilengkapi dengan kartu jaminan/garansi purna jual.]]>
<![CDATA[PERANAN PT. BALI TRIP HARMONY TERHADAP VALIDITAS IZIN TINGGAL TERBATAS WARGA NEGARA ASING DI BALI ]]>
<![CDATA[Dwi Putra, I Kadek Angga]]>;
<![CDATA[Apriliani, kadek]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan PT. Bali Trip Harmony terhadap validitas izin tinggal terbatas warga negara asing di Bali serta kendala yang dihadapi PT. Bali Trip Harmony sebagai penjamin warga negara asing di Bali. Metode penelitian yang digunakan hukum empiris yang berfokus pada perilaku dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum, dan pendekatan antropologi hukum. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah Peranan PT. Bali Trip Harmony terhadap validitas izin tinggal terbatas bagi warga negara asing di Bali adalah sebagai penjamin warga negara asing yang secara aktif untuk mengawasi, serta menjaga validitas dari izin tinggal terbatas yang dijamin oleh perusahaan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku terkait penerbitan izin tinggal terbatas baik untuk investor maupun sebagai tenaga kerja asing oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Faktor-faktor kendala yang dihadapi PT. Bali Trip Harmony sebagai penjamin warga negara asing terdiri dari kendala internal yaitu warga negara asing yang izin tinggal terbatasnya dijamin perusahaan berpotensi melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan izin tinggal.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PELAKU KEKERASAN RUMAH TANGGA DARI PERSPEKTIF PSIKIS KORBAN ]]>
<![CDATA[Adi Kusuma, I Made Wahyu]]>;
<![CDATA[Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Selama ini KDRT identik dengan kekerasan fisik. Namun, KDRT tidak hanya tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga tetapi juga kekerasan batin yang dapat membuat sakit secara fisik maupun psikis. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana formulasi pengaturan restoratif justice oleh pelaku dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari perspektif pemulihan psikis korban dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari perspektif psikis korban. Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari perspektif psikis korban yaitu dengan pola pelaku dan korban kejahatan saling berhadap-hadapan sedangkan negara hanya fasilitator dapat menghasilkan konsekuensi pola penghukuman yang lebih progresif dan berangkat dari nilai yang sesuai dengan kebutuhan dan kewajiban yang harus diperlukan baik oleh korban dan pelaku.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANIMATOR DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL YANG KARYA FILMNYA DIUNGGAH PADA SITUS STREAMING ILEGAL DI DENPASAR ]]>
<![CDATA[Sekar mas , I Made Angrurah]]>;
<![CDATA[Julianti, lis]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Film merupakan suatu karya cipta yang dihasilkan oleh buah fikir seseoraang. Sehingga perlu dilindungi agar suatu kaya cipta tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai hak-hak pencipta siapapun itu dan juga karya karyanya. Seiring pekembangan zaman dan kemajuan teknologi berbagai macam hal menjadi mudah dilakukan termasuk juga tindakan yang melanggar hukum salah satunya pembajakan. Pembajakan merupakan suatu perbuatan yang telah ada dari dulu tetapi kini semakin marak akibat dari kemajuan teknologi tersebut. contoh Kasus pembajakan yang terjadi seperti pembajakan terhadap karya animator berupa film yang disebarluaskan kedalam situs streaming ilegal atau situs nonton film yang tidak resmi, sehingga perlu upaya untuk melindungi suatu karya cipta film tersebut sekaligus juga sebagai pencegahan terhadap tindakan pembajakan karya film yang disebarluaskan kedalam situs streaming ilegal tesebut. Maka dari itu dalam penulisan ini digunakan penelitian empiris, untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum dan pencegahan terhadap perbuatan tersebut serta faktor apa saja yang mempengaruhinya.]]>
<![CDATA[TINDAKAN ABORSI TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN (TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA) ]]>
<![CDATA[Radhiyani Putri, Putu Ayu]]>;
<![CDATA[Sutrisni, Ni Komang]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Aborsi merupakan tindak pidana namun bagi korban perkosaan diharapkan dapat pelindungan hukum dengan harapan mengurangi penderitaan yang dialami. Pada pasal 346 KUHP melarang adanya perbuatan aborsi, untuk memberikan sebuah jaminan serta perlindungan hukum kepada hak reproduksi korban tersebut merupakan bentuk dari hak asasi manusia. Pembenaran aborsi bagi korban pemerkosaan didasarkan pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang isinya menyatakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. adanya konflik norma ini memiliki dampak buruk seperti bisa memunculkan penafsiran hukum yang berbeda dan salah, tidak adanya kepastian hukum sehingga dianggap hukum tidak tegas dalam penanganan kasus Tindakan aborsi Aborsi pada korban pemerkosaan perlu dilegalitas secara tegas dalam undang-undang umum maupun khusus yang mengatur aborsi secara bersyarat.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Chandra Subagia, Ni Made Devilia]]>;
<![CDATA[Arthani, Ni Luh Gede Yogi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelanggaran Lalu Lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan yang dibuat dengan pelaksanaan yang diharapkan. Aturan yang dimaksud disini ialah aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh masyarakat terkhusus dalam hal ini UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pelaku pelanggaran yang banyak adalah anak-anak dibawah umur yang dimana seharusnya anak-anak tersebut belum diperbolehkan mengendarai kendaraan karena anak dibawah umur dianggap memiliki psikologi yang lebih labil atau kerap berubah-ubah. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam mekanisme pertanggung jawaban pidana seperti minimnya penegak hukum yang mengetahui proses diversi, minimnya sarana dan fasilitas,salah satu pihak tidak bersedia berdamai, dan para pihak tidak hadir dalam proses diversi.]]>
<![CDATA[TUGAS DAN WEWENANG DPRD PROVINSI BALI DALAM FUNGSI PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Wirawa, I Komang]]>;
<![CDATA[Sudiana, Anak Agung Kt]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penulisan ini untuk mengetahui tugas dan wewenang DPRD Provinsi Bali dalam fungsi pengawasan implementasi produk hukum daerah pada pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dan upaya mengatasi efektivitas tugas dan wewenang DPRD Provinsi Bali dalam fungsi pengawasan implementasi produk hukum daerah pada Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang dirumuskan yaitu efektivitas tugas dan wewenang DPRD Provinsi Bali dalam fungsi pengawasan implementasi produk hukum daerah pada pandemi Covid-19 telah berjalan dengan baik namun belum efektif karena adanya pandemi Covid-19. Faktor yang mempengaruhi yaitu minimnya pemahaman anggota DPRD Provinsi Bali terhadap fungsi pengawasan, banyaknya produk peraturan Daerah yang dikeluarkan setiap tahun yang tidak segera diikuti dengan peraturan Gubernursebagai peraturan pelaksanaan, kurangnya komunikasi antara DPRD dengan masyarakat yang menyebabkan aspirasi yang berasal dari masyarakat kurang tertampung.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI DESA DAUH PEKEN TABANAN ]]>
<![CDATA[Adi Putra, I Gusti Gede Mahendra]]>;
<![CDATA[P. Perbawa, Ketut Sukawati Lanang]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sampah telah menjadi masalah serius di Indonesia, ada ancaman besar yang ditimbulkan dari sampah bila sampah tidak mendapat pengelolaan yang baik dan komprehensip. Permasalahan dari penelitian ini mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan dan hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampa h rumah tangga di Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai ketentuan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Mengenai pengelolaan diatur dalam Pasal 5 PERDA Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013, yang terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan sampah yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah, Kurangnya jumlah sumber daya manusia dan semakin sulitnya mendapatkan lahan yang dijadikan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.]]>
<![CDATA[PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERKAIT PENERTIBAN PENDUDUK NON PERMANEN DI KELURAHAN PEMECUTAN KECAMATAN DENPASAR BARAT, KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Kusna Saputra, Gede Piero]]>;
<![CDATA[Susrama, I Nengah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar yang tidak terkendali, persebaran penduduk yang tidak merata, banyak masalah yang merupakan akibat dari persebaran penduduk kerap kali muncul dan mendesak berdampak terhadap padatnya jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan luas wilayah Kota Denpasar, serta tidak tertibnya administrasi kependudukan. Pemerintah tidak bisa membatasi penduduk non permanen untuk mencari pekerjaan di Kota Denpasar Berdasarkan uraian di atas dimana terjadinya kesenjangan peraturan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan kenyataan di Kota Denpasar, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan mengajukan judul mengenai “Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Terkait Penertiban Penduduk Non Permanen Di Kelurahan Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar”.Masalah yang dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimanakah Pengaturan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Terkait Penertiban Penduduk Non Permanen di Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar? Apa Saja Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Penertiban Penduduk Non Permanen Di Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar?]]>
