cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Filza Zahra Irawan Putri
Contact Email
filzazahra@student.ub.ac.id
Phone
+6281299013575
Journal Mail Official
studialegalia@ub.ac.id
Editorial Address
Jl. MT. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Studia Legalia
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : 29644747     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Studia Legalia adalah jurnal hukum akses terbuka dan pre-review, diterbitkan dua kali setahun Mei dan November. Studia Legalia didirikan oleh Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Brawijaya University). Jurnal ini mencakup perkembangan hukum di domestik dan internasional yang disesuaikan dengan topik. Platform ini menyediakan tempat bagi para cendekiawan terkemuka dan akademisi baru di seluruh dunia untuk berbagi karya akademis mereka. Studia Legalia didedikasikan untuk mendorong perhatian ilmiah dan memajukan pengetahuan mendalam wacana hukum baru-baru ini. Ini mengakomodasi manuskrip berkualitas tinggi yang relevan dengan upaya para sarjana dan profesional hukum dengan analisis fundamental dan jangka panjang dalam terang pendekatan empiris, teoretis, multidisiplin, dan komparatif. Publikasi jurnal ini mencerminkan perkembangan problematika hukum dengan sebuah solusi yang dikemas dalam sebuah artikel ilmiah jurnal. Studia Legalia adalah jurnal yang bertujuan untuk mempublikasikan naskah-naskah penelitian berkualitas tinggi serta analisis konseptual yang mempelajari bidang hukum apa pun. Artikel-artikel yang masuk ke jurnal ini membahas wacana hukum kontemporer dalam kerangka kajian teoretis, doktrinal, multidisiplin, empiris, dan komparatif. Ruang lingkup pengajuan makalah meliputi berbagai bidang ilmu hukum yaitu hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, hukum islam, hukum Adat, hukum internasional.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 142 Documents
 7   8   9   10   11 
TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH TERHADAP KEGAGALAN PROGRAM FOOD ESTATE DI KABUPATEN GUNUNG MAS KALIMANTAN TENGAH Pangastuti, Inagatha Setyarahma; Kusuma, Indra Fredika; Lisa, Rima April
Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 01 (2024): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61084/jsl.v5i01.88

Abstract

Program lumbung pangan atau lebih dikenal dengan food estate sebagai salah satu upaya yang diagungkan pemerintah untuk menangani problematika ketahanan pangan di Indonesia, telah ada sejak tahun 1995 pada era pemerintahan Presiden Suharto. Program food estate kembali diagungkan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo sesuai dengan ditetapkannya PP Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Dalam program tersebut, pemerintah mengupayakan lahan food estate seluas 770.601 Hektar di Kalimantah Tengah, 235.351 Hektar di Sumatera Selatan, 30.000 Hektar di Sumatera Utara, dan 2.052.551 Hektar di Papua. Namun, mayoritas lahan yang hendak digunakan tersebut adalah lahan gambut. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis terkait pelaksanaan program food estate dalam konsep good governance dan tanggung gugat pemerintah apabila terjadi kegagalan program food estate. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normative, dengan Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statue approach). Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 2 (dua) temuan sebagai berikut: Pertama, bahwa pelaksanaan program food estate ini tidak memenuhi sepenuhnya konsep good governance, sehingga berakibat terhadap tidak tercapainya hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Kedua, bahwa apabila terjadi kegagalan dalam program food estate, seharusnya ada mekanisme yang lebih komprehensif untuk memastikan adanya pertanggungjawaban yang jelas dari pemerintah sebagai penanggung jawab dalam program tersebut.
TINJAUAN HUKUM PROGRESIF DALAM KASUS DWI KEWARGANEGARAAN CALON BUPATI SABU RAIJUA PADA PILKADA TAHUN 2020 Sili Teka, Silvester
Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 01 (2024): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61084/jsl.v5i01.89

Abstract

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, identitas calon Bupati Sabu Raijua sebagai warga negara asing diketahui setelah tahapan penetapan calon bupati terpilih sehingga menimbulkan kekosongan hukum (rechtsvacuum) dalam proses penanganannya. Penelitian ini berupaya menganalisis dan mengevaluasi kinerja KPU Sabu Raijua dan Bawaslu Sabu Raijua dalam kasus dwi kewarganegaraan dari calon bupati terpilih untuk Kabupaten Sabu Raijua dengan menggunakan perspektif hukum progresif. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Sabu Raijua lebih cenderung menerapkan hukum progresif daripada KPU Sabu Raijua dalam mengungkap kebenaran informasi status kewarganegaraan calon bupati tersebut. Peran KPU Sabu Raijua cenderung prosedural dan menunjukkan cara berhukum yang positivistik.Kata Kunci: Pilkada, hukum, progresif, penyelenggara pemilu, kewarganegaraan
PENERAPAN KONSEP GREEN CONSTITUTION TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA PENAMBANGAN NIKEL DI INDONESIA Salsabilla, Mutia; Shabira, Najmah; Auriel, Natania Eliza; Dibrata, Quesqi Kendrareva Putri
Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 01 (2024): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61084/jsl.v5i01.90

Abstract

Tulisan ini dibuat untuk mengkaji kondisi pertambangan di Indonesia dan signifikansi sumber daya nikel bagi perekonomian Indonesia, serta menilik implikasi dari penambangan nikel tersebut terhadap kualitas lingkungan di sekitar kawasan pertambangan. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk menemukan korelasi antara penerapan konsep Green Constitution dengan efektivitas terhadap perlindungan lingkungan hidup di Indonesia dari segi yuridis sehingga pemeliharaan lingkungan hidup tidak hanya dapat dilakukan secara represif, namun juga restoratif dan rehabilitatif. Untuk menemukan jawaban terhadap hal-hal tersebut, tulisan ini akan mengulas mengenai: bagaimana status quo mengenai kegiatan usaha nikel di Indonesia? Kemudian, bagaimana konsep restorasi terhadap dampak lingkungan oleh pertambangan nikel di Indonesia? Dan terakhir, bagaimana urgensi penerapan konsep Green Constitution dan penguatan supremasi hukum terhadap pengelolaan lingkungan pasca tambang nikel di Indonesia? Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ditemukan kesimpulan bahwa aktivitas penambangan nikel tidak luput dari potensi kerusakan lingkungan pasca tambang sehingga diperlukan adanya upaya pemulihan terhadap kerusakan lingkungan tersebut. Lebih lanjut, penerapan konsep restorasi lingkungan dapat didorong melalui terobosan hukum dan penguatan supremasi hukum untuk memastikan tetap berjalannya pengelolaan lingkungan pasca tambang. Hal tersebut dapat ditunjang melalui penegakan hukum administratif dan pidana sebagai upaya represif dalam menanggulangi kerusakan lingkungan pasca tambang. Kata Kunci: pertambangan nikel, green constitution, supremasi hukum, restorasi lingkungan.
PERBANDINGAN KONSEP CITIZEN LAWSUIT ATAU GUGATAN WARGA NEGARA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BERBAGAI NEGARA (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA, AMERIKA SERIKAT DAN BELANDA) Panggabean, Dwi; Ahmad Rayhan Thoha Ridlo; Vania Winky Asmaradana
Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 01 (2024): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61084/jsl.v5i01.99

Abstract

Citizen Lawsuit atau yang sering juga dikenal sebagai Actio Popularis merupakan suatu mekanisme bagi warga negara untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap penyelenggara negara atas kelalaiannya dalam memenuhi hak warga negara. Indonesia merupakan negara yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Secara harfiah, tentunya sila-sila yang ada di dalam Pancasila mengandung makna yang kuat terhadap hak- hak warga negara, terkhususnya di dalam pancasila sila kedua yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap seluruh hak- hak warga negara dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Citizen Lawsuit di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam pancasila. Namun, sayangnya penerapan Citizen Lawsuit di Indonesia belumlah diatur secara eksplisit. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas bagaimana pengaturan konsep Citizen Lawsuit di Indonesia serta bagaimana perbandingan penerapan konsep Citizen Lawsuit di beberapa negara yang diharapkan akan memberikan rekomendasi untuk terciptanya peraturan tentang Citizen Lawsuit di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian hukum doktrinal. Hasil dan pembahasan dari tulisan ini adalah adanya kekosongan hukum perihal Citizen Lawsuit di Indonesia yang belum diatur secara jelas di dalam Peraturan Perundang-Undangan, akan tetapi Indonesia saat ini memiliki mekanisme yang hampir serupa dengan Citizen Lawsuit yang dikenal dengan sebutan Class Action, namun keduanya sangatlah berbeda. Selain itu, adanya perbedaan dalam penerapan Citizen Lawsuit di beberapa negara, terkhususnya yaitu Amerika Serikat dan Belanda yang diharapkan dari adanya perbandingan tersebut akan memberikan rekomendasi untuk terciptanya peraturan tentang Citizen Lawsuit di Indonesia. Kata Kunci: citizen lawsuit, pancasila, class action.
KONSTRUKSI HUKUM DESA KONSTITUSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Yustika, Anindya; Nabil, Mukhammad Zidan; Sya'bani, Raditya Nur
Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 01 (2024): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61084/jsl.v5i01.100

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi atau peraturan dasar yang menjadi landasan dari segala peraturan perundang-undangan atau produk hukum di Indonesia telah mengatur berbagai aspek utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya adalah pengakuan hak masyarakat adat. Pengakuan hak masyarakat adat di dalam konstitusi tersebut merupakan suatu bentuk upaya negara untuk respect, protect, dan fulfill hak-hak dari masyarakat adat. Salah satu bentuk konkrit tersebut adalah dengan memberikan hak otonomi terhadap masyarakat adat sebagai bentuk penghargaan terhadap masyarakat adat agar dapat mengembangkan serta memenuhi kebutuhannya secara mandiri berdasarkan nilai-nilai adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat di dalam konstitusi. Beberapa tahun ke belakang Mahkamah Konstitusi mengukuhkan beberapa desa adat menjadi desa konstitusi sebagai bentuk pemberian hak otonomi serta role model bagi desa-desa lain di Indonesia untuk tetap senantiasa menegakkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana terdapat di konstitusi kita UUD NRI 1945. Sayangnya penetapan beberapa desa adat menjadi desa konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi tersebut bukan merupakan bagian dari kewenangan maupun kewajiban Mahkamah Konstitusi yang tercantum di dalam konstitusi maupun Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Adanya kekosongan hukum tersebut menimbulkan suatu kebutuhan akan adanya suatu regulasi mengenai penetapan desa adat menjadi desa konstitusi tersebut yang dapat memberikan kepastian hukum. Kata Kunci: Desa Konstitusi, Pemerintah Desa, Mahkamah Konstitusi.
OPTIMIZATION LOCAL GOVERNMENT REVENUE: REFORMULASI REGULASI UNTUK MENGATASI TUMPANG TINDIH KEWENANGAN DISHUB DAN BAPENDA DALAM PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA MALANG Agustina, Shalsa Bila; Kemas, Keisha Aurellia Nasywa; Mustaqim, Muhammad Azhar Shiroth
Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 01 (2024): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61084/jsl.v5i01.101

Abstract

Regulasi pengelolaan tempat parkir di Kota Malang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat dua klasifikasi tempat parkir kendaraan, yakni tempat parkir sebagai retribusi dan tempat parkir sebagai pajak. Tempat parkir sebagai retribusi menjadi kewenangan dari Dinas Perhubungan. Sementara tempat parkir sebagai pajak menjadi kewenangan dari Badan Pendapatan Daerah. Status A Quo saat ini justru terdapat timpang tindih antara Dinas Perhubungan Kota Malang dan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang yang berhubungan dengan pengelolaan tempat parkir. Dalam mengkaji tumpang tindih ini, digunakan metode yuridis normatif dengan fokus bahan analisis berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah regulasi terkait dengan pengelolaan tempat parkir di Kota Malang. Lalu bahan hukum sekunder yang dipakai berasal dari buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, dan doktriner ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang terdapat tumpang tindih wewenang dalam pengelolaan parkir antara Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dan Dinas Perhubungan Kota Malang. Sehingga diperlukan adanya penegasan kembali terkait dengan kepastian kewenangan dalam pengelolaan parkir antara Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dan Dinas Perhubungan Kota Malang.Kata Kunci: Bapenda; Dishub; Kewenangan; Parkir
Perwujudan PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP TINDAKAN PUNGUTAN LIAR DALAM PELAYANAN PUBLIK Aditiya, Muhammad Rizky; Simarmata, Mely Permata; Amy Cynthia Ramdhani Zainuddin; Gusril Wardana; Khairan Atallah Daffa; Nino Alfitra Salam
Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 02 (2024): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik lahir di masyarakat sebagai respons atas kebutuhan, pelayanan publik bagaikan jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan kebutuhan dasar mereka. Fenomena pungli dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada dasarnya masih jauh dari harapan pemenuhan good governance yang ditandai dengan rendahnya tingkat responsivitas pemerintah kota yang menghasilkan banyak keluhan masyarakat, ketidakpastian prosedur, biaya, dan waktu pelayanan sehingga praktik-praktik ketidakprofesionalan ini menyebabkan praktik pungli yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk masalah dan pendapat masyarakat dalam pelayanan publik yang dapat mewujudkan good governance. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan, yakni penelitian hukum yang menganalisis regulasi yang berlaku serta apa yang terimplementasi dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat berpendapat bahwa untuk mewujudkan good governance pemerintah harus lebih transparan, akuntabel, serta responsif dalam menangani permintaan masyarakat. Hal ini berpotensi memberikan peningkatan pada kepercayaan dan interaksi masyarakat kepada pemerintah untuk menjalankan fungsinya sebagai aparatur negara yang melayani masyarakat. Transparansi dalam hal ini yaitu pemerintah mengambil keputusan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan.
PENGUATAN MONITORING CENTER FOR PREVENTION MELALUI DIGITALISASI ANGGARAN DAERAH BERBASIS PROOF OF STAKE BLOCKCHAIN GUNA MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KORUPSI WALIKOTA SEMARANG) Eka, Krisna
Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 01 (2024): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi sebagai tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) memerlukan upaya ekstra untuk dapat ditangani. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang bertugas menangani tindak pidana korupsi meluncurkan program Monitoring Center for Prevention (MCP) guna mencegah tindak pidana korupsi di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Penelitian sebelumnya menunjukan bahwa MCP hanya akan efektif jika terdapat kesadaran dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk dapat secara sungguh-sungguh melaksanakan MCP. Hal ini dibuktikan dengan studi kasus korupsi Walikota Semarang dimana menunjukan bahwa MCP masih memerlukan penguatan, terutama langkah preventif dalam aspek perencanaan anggaran daerah. Penelitian ini adalah penilian kualitatif dengan jenis deskriptif melalui beberapa pendekatan yakni case approach, statute approach, dan conceptual approach. Hasil dari penelitian ini adalah perlunya reformasi melalui digitalisasi anggaran daerah berbasis proof of stake blockchain. Didalam mekanisme tersebut, pemerintah daerah akan diberikan tokenisasi yang nantinya di validasi melalui mekanisme proof of stake oleh berbagai pihak seperti KPK, Inspektorat Daerah, bahkan masyarakat, dan segala usulan transaksi dalam sebuah sektor akan dicatat melalui blockchain, memberikan akuntabilitas, transparansi, dan efektifitas anggaran daerah. Kata Kunci: Korupsi, MCP, PoS Blockchain
REFORMASI HUKUM: TINJAUAN KRITIS TENTANG PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA Wenggar, Benedictus; Dorothea Saputra, Alfena; Romaya Dewi, Frascatia; Indria Yusuf, Ovelia Gianina
Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 02 (2024): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia memiliki implikasi hukum, struktural, dankelembagaan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).Indonesia, yang berkomitmen pada demokrasi konstitusional, menggarisbawahi kedaulatan rakyatmelalui Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 25 huruf b International Covenant on Civil andPolitical Rights (ICCPR). Sebagai negara hukum, Indonesia mengutamakan supremasi konstitusi,sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Demokrasi yang diadopsi Indonesia ditujukanuntuk mencapai tujuan nasional, yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945.Praktiknya mencakup pemilu sebagai mekanisme peralihan kekuasaan yang esensial. Namun,penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks. Mahkamah Konstitusi(MK) dan Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan yang berbeda-beda dalam menanganisengketa ini, mengakibatkan ketidakpastian hukum. Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 dan MKNo. 97/PUU-XI/2013 menunjukkan perbedaan pandangan mengenai kewenangan penyelesaiansengketa pilkada. Oleh karena itu, pembentukan badan peradilan khusus untuk penyelesaiansengketa pilkada menjadi urgent. Tulisan ini meninjau kebutuhan dan implikasi pembentukan badanperadilan khusus tersebut, serta mengeksplorasi upaya strategis untuk mengakselerasi prosespembentukannya demi kepastian hukum dan optimalisasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
AKSENTUASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN MAFIA TAMBANG MELALUI PENERAPAN SISTEM INTEROPERABILITAS DALAM MENDORONG KEWENANGAN OTONOMI DAERAH YANG BERKEADILAN Prabowo Putri, Maheswari Kinanthi; Ashari, Dimas Aditya; Pratama, Rizky Dian
Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 02 (2024): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan yang mengamanatkan tanggung jawabnegara untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu aspek yang paling signifikan dari perannegara adalah dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Pengelolaan SDA yangbaik dan berkelanjutan menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umumyang diamanatkan oleh konstitusi. Salah satu bentuk dari pengelolaan SDA ialah hadirnyapertambangan. Akan tetapi, pengelolaan pertambangan memiliki risiko terjadinya perusakan danpencemaran lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memainkan peranaktif dalam menciptakan tata kelola yang efektif. Meskipun demikian, saat ini terdapat kelemahanyang mencolok dalam implementasi tata kelola pertambangan. Salah satu masalah utama adalahkurangnya transparansi dalam proses pemberian izin serta identitas penerima izin. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis dan memberikan solusi terkait kejahatan mafia tambang untukmenjamin lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan,yaitu penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Penulismenemukan berbagai permasalahan yang akan berpengaruh terhadap pelaksanaan lingkungan hidupdi Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan adanya penegakan hukum terhadap kejahatan mafiatambang melalui penerapan sistem interoperabilitas dalam mendorong kewenangan otonomi daerahyang sejalan dengan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman guna mengoptimalkaninstrumen hukum yang berlaku. Hadirnya mekanisme ini dapat menyelesaikan permasalahan mafiatambang di Indonesia.

Page 9 of 15 | Total Record : 142

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg Vol. 5 No. 02 (2024): Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 01 (2024): Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 02 (2023): Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 01 (2023): Journal of Studia Legalia Vol. 3 No. 02 (2022): Journal Of Studia Legalia Vol. 3 No. 01 (2022): Journal Of Studia Legalia Vol. 2 No. 01 (2021): Mimbar Jurnal Hukum (Migrasi Data) Vol. 2 No. 01 (2021): Mimbar Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Mimbar Jurnal Hukum (Migrasi Data) Vol. 1 No. 1 (2020): Mimbar Jurnal Hukum More Issue