cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rini Purwaningsih
Contact Email
rini.purwaningsih@trisakti.ac.id
Phone
+6221-5663232
Journal Mail Official
hkpidana@trisakti.ac.id
Editorial Address
Gedung H, Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta 11440
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Published by Universitas Trisakti
ISSN : 26547333     EISSN : 26547341     DOI : https://doi.org/10.25105/hpph
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal hukum ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum lainnya. Jurnal ini terbit setiap enam bulan sekali
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 116 Documents
 8   9   10   11   12 
EFEKTIVITAS KLAUSUL DEFINISI INVESTASI & INVESTOR PADA BILATERAL INVESTMENT TREATY DALAM MENJAGA KESEIMBANGAN KEPENTINGAN ANTARA INVESTOR DAN HOST STATE SERTA PENERAPANNYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE MELALUI ICSID (STUDI KASUS SENGKETA INVESTASI Joseph Maheswara
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/hpph.v6i1.16665

Abstract

Kegiatan investasi asing terjadi saat investor menanamkan modalnya (berinvestasi) di wilayah yuridiksi negara lain. Para aktor dalam kegiatan investasi asing adalah negara tuan rumah (host state) atau negara penerima invetasi, investor atau pelaku usaha yang berinvestasi di wilayah yurisdiksi host state, dan negara asal investor (home state). Pada investasi asing terdapat berbagai macam risiko yang akan dihadapi oleh investor, yaitu commmercial risk dan non-commercial risk, khususnya political risk. Political risk merupakan risiko yang terjadi karena adanya tindakan (kebijakan) pemerintah host state yang berdampak negatif terhadap investasi, sehingga dapat merugikan investor. Investor dan host state masing-masing memiliki kepentingan. Investor berkepentingan untuk memastikan dana yang diinvestasikan aman agar dan terhindar dari risiko politik. Pada lain sisi, Host state berkentingan untuk mendapat maanfaat ekonomi yang sebesar-besarnya tanpa menggangu kepentingan nasionalnya. Karena alasan-alasan tersebut, berbagai negara membuat dan menuangkan kesepakatan mengenai perlindungan investasi bilateral ke dalam instrumen yang lazim dikenal dengan Perjanjian Investasi Bilateral BIT. Pasal mengenai definisi investor dan investasi merupakan elemen penting yang terdapat pada BIT, karena agar dapat menikmati perlindungan di bawah BIT, pelaku usaha harus memenuhi syarat sebagai investor dan investasi yang dilakukannya tercakup pada BIT tersebut.
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SESUSUAN TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DAN HAK WARIS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Masri Rumita br. Sibuea
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/hpph.v6i1.16666

Abstract

Bayi baru lahir sangat mudah terkena infeksi yang disebabkan oleh paparan bakteri dan virus. Pencegahan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara salah satunya pemberian air susu ibu dalam waktu 30 (tiga puluh) menit pertama setelah lahir. Adapun seorang ibu kandung tidak dapat memberikan air susu ibu bagi bayinya dikarenakan indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi, pemberian air susu ibu dapat dilakukan oleh pendonor air susu ibu. Pemerintah belum mengakomodasi pencatatan penerima dan pendonor air susu ibu. Hal inilah yang menjadi masalah, ada kemungkinan terjadinya perkawinan antara penerima (bayi) air susu ibu kawin dengan anak dari pendonor air susu ibu. Perkawinan ini disebut perkawinan sesusuan. Penelitian ini mengkaji perkawinan sesusuan dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kajian difokuskan pada (1) Apa kedudukan anak dari perkawinan sesusuan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan? (2) Bagaimana hak waris anak dari perkawinan sesusuan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penulis menyimpulkan kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan sesusuan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah anak-anak yang secara keperdataan dan akibat hukumnya dianggap sama kedudukannya sebagai anak yang sah. Hak waris anak dari perkawinan sesusuan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah tetap mempunyai kedudukan hukum secara resmi sebagai anak sah yang memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya, sehingga anak tersebut berhak pula menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya.
SUATU ANALISIS TENTANG PERBANDINGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Septiyani Septiyani
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/hpph.v6i1.16667

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mendapat penolakan dan menimbulkan permasalahan bahwa undang-undang tersebut memuat peraturan-peraturan yang dinilai merugikan pekerja, khususnya pada bagian Bab IV yang mengatur mengenai ketenagakerjaan terkait adanya beberapa perubahan pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), khususnya terkait jangka waktu untuk dapat dilakukannya perjanjian kerja waktu tertentu UU tersebut. Bagaimanakah perbandingan mengenai syarat pekerja kontrak dalam UU Ketenagakerjaan. Metode penelitian adalah melalui metode yuridis normatif, yang menitik beratkan pada data sekunder atau data kepustakaan dengan spesifikasi deskriptif analitis. Bahwa Konsep Omnibus Law ini dalam undang-undang bertujuan untuk menyasar isu besar yang memungkinkan dilakukannya pencabutan atau perubahan beberapa undang-undang sekaligus (lintas sektor) untuk kemudian dilakukan penyederhanaan dalam pengaturannya, sehingga diharapkan tidak terjadi konkurensi/persengketaan dan atau perlawanan antara norma yang satu dengan yang lainnya. Apabila dilihat dari kedudukannya, Omnibus Law sebagai sebuah undang-undang berkedudukan di bawah undang-undang dasar, namun lebih tinggi dari jenis peraturan perundang-undangan lainnya.
PENETAPAN WALI UNTUK MEMENUHI SYARAT KECAKAPAN BERTINDAK DALAM PERJANJIAN Natasya Yunita Sugiastuti
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/hpph.v6i1.16734

Abstract

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, untuk menjadi subjek dalam perjanjian diperlukan kecakapan seseorang dalam bertindak. Kecakapan bertindak akan mengemuka misalnya dalam keadaan ketika orang tua ingin mengalihkan hak kepemilikan harta warisan yang dimiliki bersama dengan anak yang di bawah usia. Permasalahannya, hukum positif Indonesia mengatur bahwa bila ayah/ibu meninggal, bagi anak di bawah umur, orang tua yang masih hidup bertindak sebagai wali. Tetapi dalam prakteknya ayah/ibu yang masih hidup harus mendapat penetapan dari pengadilan yang menyatakan bahwa orang tua kandung berhak dan layak untuk atas nama anaknya melakukan hukum. Penelitian ini mengkaji dua penetapan pengadilan sebagai hukum yang senyatanya mengenai perlunya penetapan pengadilan bagi orang tua untuk dapat bertindak atas nama anak yang masih di bawah usia. Penelitian hukum ini berbasis normatif, mengkaji norma tentang kecakapan para pihak dalam perjanjian, sifat penelitian deskriptif, data sekunder, analisis kualitatif, disimpulkan secara deduktif. Sebagai hasil penelitian: 1) untuk bertindak atas nama anak yang belum cukup umur, ayah/ibu harus mendapat penetapan dari pengadilan, 2) kriteria cukup umur dalam hukum positif di Indonesia tidak seragam, 3) perjanjian yang cacat dalam syarat kecakapan dapat dibatalkan.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PINJAM NAMA ANTARA DEBITUR DENGAN BANK TERKAIT KREDIT PERUMAHAN RAKYAT SUBSIDI Karina Putri Marina
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/hpph.v5i1.18660

Abstract

Subsidized home ownership credit in Indonesia cannot be borrowed from other parties. This is because Borrowing a Name on Subsidized Home Ownership Credit waives the requirements so that anyone can get Subsidized Home Ownership Credit. Homeownership credit can generally be divided into two categories: home ownership credit and subsidized home ownership credit. The basic difference is the classification of people who are intended to receive the credit program. As is known, subsidized home ownership credit is a credit facility provided to lower-middle-class people. In practice, many middle- and lower-class people have a bad track record regarding credit and are therefore refused to apply for subsidized home ownership credit; therefore, these parties use the names of people they know to be able to get the house. Borrowing names related to subsidized home ownership credit is not only misused by the lower middle class but also abused by the upper middle class for their interests, namely for investment or for their ownership. To obtain subsidized home ownership credit, a person must go through Bank Indonesia Checking, a credit history check in the Bank Indonesia Debtor Information System.
PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOL I BERDASARKAN UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO. 30/PID.SUS/2021 PN JKT BRT) Gerung Mendala; Vience Ratna Multiwijaya
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/hpph.v6i1.18662

Abstract

Pemidanaan sanksi pidana pada penyalahguna berdasarkan Pasal 127 ayat 1 dijatuhkan pidana penjara tidak benar, karena menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa penyalahguna harusnya dijatuhkan sanksi pidana rehabilitasi sesuai Pasal 127 ayat (1), (2), Jo Pasal 54, Jo Pasal 103, hal ini yang terjadi pada kasus yang diteliti pada putusan nomor 30/PID.SUS/2021 PN JKT BRT dimana pelaku seharusnya diberikan sanksi pidana rehabilitasi bukan sanksi pidana penjara. Adapun permasalahan yang diangkat penulis adalah 1) Apakah sanksi pidana penjara yang dijatuhkan hakim bagi penyalah guna sudah tepat berdasarkan Pasal 127 Ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ? 2) Apakah sanksi pidana penjara yang dijatuhkan hakim sesuai dengan tujuan pemidanaan ? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang bersifat deskriptif analisis. Menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang diolah secara kualitatif dengan menggunakan penarikan. Kesimpulan penelitian yaitu (1) Sanksi pidana terhadap pelaku kurang tepat Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebab seharusnya dikenakan Pasal 127 ayat (1), (2), Jo Pasal 54, Jo Pasal 103. yang menyatakan bahwa seharusnya penyalahguna tersebut seharusnya wajib menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (2) Sanksi pidana yang dijatuhkan dari hakim Tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan sebab dalam hal ini yang dijatuhkan adalah pidana penjara bukan rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan keadilan restoratif dimana penyalahguna narkotika haruslah dijatuhkan sanksi rehabilitasi medis dan sosial.

Page 12 of 12 | Total Record : 116

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2018 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum