cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zainal Arifin
Contact Email
jurnalklausula@gmail.com
Phone
+628123273214
Journal Mail Official
zainalarifin@uniska-kediri.ac.id
Editorial Address
Jl. Sersan Suharmadji No. 38 Kediri
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Klausula: Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana dan Perdata
Published by Universitas Islam Kadiri
ISSN : 28296494     EISSN : 2829002X     DOI : https://doi.org/10.32503/klausula
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus and Scope Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
PENGATURAN SUAP DI SEKTOR SWASTA SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Wijayanti, Rizki; Yuliati, Yuliati; Djatmika, Prija
KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara Adminitrasi Dan Pidana) Vol 3 No 1 (2024): KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)
Publisher : Universitas Islam kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/klausula.v3i1.4083

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bahwa tindak pidana suap sektor swasta dikualifikasikan sebagai tindak pidana di Indonesia karena tidak ada peraturan hukum positif yang mampu untuk memidana pelaku suap sektor swasta di Indonesia sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan perwujudan masyarakat yang adil dan makmur, dan biaya mengkriminalisasi perbuatan (suap sektor swasta) harus seimbang dengan hasil yang akan dicapai. Meskipun Undang-Undang Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) tertinggal dan tidak sesuai dengan UNCAC, namun Indonesia harus menyesuaikan hukum pidana nasionalnya dengan UNCAC khususnya pasal 21 UNCAC. Dengan menerapkan konsep baru dengan merumuskan unsur pasal tentang suap sektor swasta ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) diharapkan mampu menyelesaikan kasus suap sektor swasta di Indonesia mendatang. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Suap Sektor Swasta, UNCAC.
PENERAPAN TAKE OVER DI BANK SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN AKAD IJARAH Setyawan, David Novan
KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara Adminitrasi Dan Pidana) Vol 3 No 1 (2024): KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)
Publisher : Universitas Islam kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/klausula.v3i1.4362

Abstract

Pada konsepnya pembiayaan diperbankan, bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah berupa pembiayaan konsumtif, modal kerja maupun kerjasama pembiayaan yang diimplementasikan dalam kerjasama modal kerja. Ada juga pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah dimana nasabah tersebut sebelumnya masih memiliki tanggungan di bank lain, terutama yang berasal dari bank konvensional dan pembiayaan tersebut yang dimaksud dengan pembiayaan take over, istilah take over dalam ekonomi mempunyai arti pengambilalihan. Transaksi take over yaitu pengalihan pembiayaan dari bank konvensional ke bank syariah yang telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Take Over di Bank Syariah dengan menggunakan Akad Ijarah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini untuk mengetahui penerapan take over di bank syariah dengan menggunakan akad ijarah. Implementasi multi akad dalam pembiayaan take over pada bank syariah belum sesuai dengan prinsip syariah yang telah dituangkan dalam Fatwa DSN MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002, karena pelaksanaan akad-akad tersebut Bank Syariah dalam hal penandatanganan akad masih belum terpisah dan dalam penentuan biaya ujrah masih berdasarkan jumlah pinjaman bukan berdasarkan nilai taksiran. Sedangkan di dalam Fatwa DSN MUI tentang Pengalihan Hutang dijelaskan bahwa akad ijarah harus terpisah dari pemberian talangan (al-Qardh) dan penentuan biaya ujrah tidak boleh di dasarkan pada jumlah talangan.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN YANG MASIH PRODUKTIF ( Studi kasus di BPN Kota Kediri ) Putri, Rahmadani; Suharto, Suharto
KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara Adminitrasi Dan Pidana) Vol 2 No 2 (2023): KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)
Publisher : Universitas Islam kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/klausula.v2i2.4473

Abstract

Merujuk pada peraturan perundang-undangan, tujuan pemerintah adalah membuat regulasi agar lahan pertanian tidak lagi menangguhkan menjadi lahan non pertanian, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan No 41 Tahun 2009, ayat 15, bunyi Maatalousmaa operacia transisi Pangan berkelanjutan mengubah fungsi lahan tanam pangan berkelanjutan menjadi lahan tanam pangan tidak berkelanjutan baik secara permanen maupun sementara . Selain itu, Pasal 144 UU Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2011 menyatakan bahwa “Badan hukum yang membangun dan kawasan pemukiman tidak dapat memindahkan prasarana dan sarana utilitas di luar kegiatan usahanya.”.Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Kota Kediri, akan dilakukan pengaturan dengan memperhatikan hirarki fungsi yang terkait dengan peruntukan pembangunan dan peruntukan lahan. Sejalan dengan hal tersebut, Kota Kediri juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Konservasi Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) dan Monitoring dan Evaluasi Konversi Lahan Sawah Menjadi Permukiman. Untuk mendukung keberhasilan program dimaksud, kita perlu memastikan bahwa sawah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan yang berkelanjutan.Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau sosio-hukum yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum. berarti tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tentang alih fungsi lahan pertanian dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian khususnya di dekat Badan Pertanahan Kota/ BPN Kediri Pada tahun Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian lestari di Kota Kediri hanya mencapai proses pengadaan lahan, sehingga luas lahan pertanian lestari sekitar hektar yang terdiri dari sawah dan lahan kering terhampar.kabupaten atau lebih. Kegiatan membantu yang dilakukan meliputi membantu potensi lahan dan permasalahan umum yang diperoleh dari data sawah berkelanjutan Kementerian Pertanian dan sebaran sawah Badan Pertanahan Nasional RTRW Kota Kediri . Mekanisme penetapan alih lahan pertanian menjadi lahan non pertanian harus mendapat persetujuan dari pihak yang sepenuhnya. sehingga luas lahan pertanian lestari sekitar hektar yang terdiri dari sawah dan lahan kering terhampar.kabupaten atau lebih. Kegiatan membantu yang dilakukan meliputi membantu potensi lahan dan permasalahan umum yang diperoleh dari data sawah berkelanjutan Kementerian Pertanian dan sebaran sawah Badan Pertanahan Nasional RTRW Kota Kediri. Mekanisme penetapan alih lahan pertanian menjadi lahan non pertanian harus mendapat persetujuan dari pihak yang sepenuhnya. sehingga luas lahan pertanian lestari sekitar hektar yang terdiri dari sawah dan lahan kering terhampar.kabupaten atau lebih. Kegiatan membantu yang dilakukan meliputi membantu potensi lahan dan permasalahan umum yang diperole
PEMBERIAN GANTI RUGI BERUPA KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA (Kajian Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Kdr, j.o, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 620/PID/2023/PT.SBY) Wibowo, Bagus
KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara Adminitrasi Dan Pidana) Vol 3 No 1 (2024): KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)
Publisher : Universitas Islam kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/klausula.v3i1.5174

Abstract

Penipuan berkedok investasi berupa arisan online, robot trading dan saham dewasa ini marak terjadi di wilayah sekitar lingkungan tempat tinggal kita, korbannya adalah orang-orang yang meginginkan keuntungan investasi yang tinggi dari pelaku tindak pidana, namun bukan keuntungan yang didapatkan tetapi malah kerugian akibat penipuan. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Dalam penelitian ini penulis membahas kajian yuridis tentang pertimbangan hukum (ratio decidendi) Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Kdr, j.o, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 620/PID/2023/PT.SBY, dalam memberikan ganti rugi kepada korban tindak pidana berupa kompensasi dengan mengembalikan/menyerahkan barang bukti tindak pidana kepada korban tindak pidana. Dalam pertimbangan hukum putusannya majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kediri menolak salah satu tuntutan jaksa penuntut umum mengenai pemberian ganti rugi berupa kompensasi yaitu mengembalikan/menyerahkan barang bukti kepada korban, namun berbeda dengan putusan hakim pada Pengadilan Tinggai Surabaya, dalam pertimbangan hukum putusannya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan mengenai pengurangan kerugian yang lebih besar dari uang yang diberikan pada terdakwa, selain itu majelis hakim juga memberikan peluang jika korban hendak mengajukan Upaya hukum lain untuk menuntut ganti rugi yang lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Legal Research/Normatif dengan tujuan terhadap korban-korban tindak pidana berupa penipuan dan yang sejenisnya dapat mengetahui bagaimana upaya hukum untuk mendapatkan ganti rugi, dan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terhadap korban tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan ganti rugi secara keperdataan, pemberian restitusi, dan pemberian kompensasi yang dapat dilakukan oleh hakim.
KEWENANGAN PARTAI POLITIK TERHADAP PAW ANGGOTA DPR RI HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU Iswan, Muhammad
KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara Adminitrasi Dan Pidana) Vol 2 No 2 (2023): KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)
Publisher : Universitas Islam kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/klausula.v2i2.3838

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji wewenang partai politik dalam mekanisme pelaksanaan pemberhentian antar waktu terhadap anggota DPR hubungannya dengan hasil pemilu dalam sistem proporsional terbuka. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa, wewenang partai politik dalam melakukan penggantian antar waktu terhadap anggota DPR dapat ditemukan dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU NoUU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana sudah diubah menjadi UU No. 13 tahun 2019, UU No. 7 tahun 2017 dan Peraturan KPU No. 6 tahun 2017. Relasi kewenangan partai politik terhadap penggantian antar waktu dengan hasil pemilu melalui sistem proporsional terbuka merupakan sebuah ancaman penting bagi hasil pemilu karena kemampuan partai politik dalam melakukan politisasi dan mendominasi kepentingan dengan melakukan penggantian kepada anggota DPR RI yang dianggap tidak merepresentasikan kepentingan partai politik. Bahkan kehendak rakyat dapat dimanipulasi dengan kewenangan tersebut.
LAW ENFORCEMENT ON FISHERY: PROHIBITION OF TRAWL NETS AS AN EFFORT TO PROTECT SMALL FISHERMAN FAIRLY Ardhiansyah, Hendra Yudha; Suhartono, Slamet; Mangesti, Yovita Arie
KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara Adminitrasi Dan Pidana) Vol 3 No 2 (2024): KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)
Publisher : Universitas Islam kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/klausula.v3i2.6215

Abstract

The sea and its resources, especially fishery resources, are a gift from God Almighty for the welfare of all Indonesian people. Based on the state's right to control the earth and the natural resources contained therein, which originates from Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the government must regulate fishery resources for the greatest prosperity of all people. The use of fishery resources is carried out with various legal products ranging from laws, government regulations, and presidential decrees to ministerial rules. Regulations on using fishery resources include prohibiting using trawl nets to catch fish in certain waters. This prohibition aims to prevent damage to the marine environment, ensure the sustainability of fishery resources, and protect small fishermen. However, in its implementation, it is still hampered by the problem of law enforcement, which is hindered by disharmony of regulations, the availability of professional law enforcement officers, and the lack of support for facilities and infrastructure considering the vast area of law enforcement. One thing that is no less important in enforcing the law on the prohibition of the use of trawl nets is the low legal awareness of fishing communities, especially industrial fishermen who only care about themselves without paying attention to the preservation of marine ecosystems, the sustainability of fishery resources, and the protection of small fishermen or traditional fishermen.
THE LEGAL STATUS OF CERTIFICATES OF CULTIVATION RIGHTS IN THE CONTEXT OF CONSTITUTIONAL LAW: AN ANALYSIS OF CASE DECISION NUMBER 4655 K/Pdt/2023 Kristina Salmah, Maria; Siregar, Muhammad Sahdan; Yanuarto, Aldo; Wahyudi, Dody
KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara Adminitrasi Dan Pidana) Vol 3 No 2 (2024): KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)
Publisher : Universitas Islam kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/klausula.v3i2.5991

Abstract

This research discusses the legal strength of Cultivation Rights Certificates in the context of Constitutional Law, with a focus on the case study of decision Number 4655 K/Pdt/2023. Cultivation rights are contained in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles in Article 28 Paragraph 1. This right gives authority to manage land controlled by the state within a certain period for business purposes in the agricultural sector, fisheries, and animal husbandry. In this case, PT Sarana Subur Agrindotama and the Head of the Provincial State Land Agency as well as the Head of the Regency State Land Agency in the case area sued Muhammad Noor (deceased) for allegedly committing an unlawful act. This research uses a normative analysis approach to explore legal aspects related to the legal strength of Cultivation Rights certificates, as well as their impact on legal certainty in the control and management of land rights. The findings show that procedural Cultivation Rights Certificates as authentic evidence play an important role in protecting the rights of holders of Cultivation Rights Certificates. This ruling also has significant implications for legal practice and land policy in Indonesia and emphasizes the importance of ownership of original documents in land disputes. Thus, this article contributes to the understanding of the relationship between constitutional law and ownership of land rights.
CONTROLLING ENVIRONMENTAL DAMAGE DUE TO DEVELOPMENT IN THE PERSPECTIVE OF CONSTITUTIONALISM IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM Junita, Putri; Hilal, Cut Anastasia Nurul; Wibowo, Fiana Suryaningtyas; Azzahra, Hajar Auliya
KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara Adminitrasi Dan Pidana) Vol 3 No 2 (2024): KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)
Publisher : Universitas Islam kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/klausula.v3i2.6216

Abstract

Controlling environmental damage due to development is an important issue in the context of the constitutionalism of the Indonesian legal system. With the rapid development, the principles of environmental sustainability are often ignored, resulting in ecosystem degradation and a decrease in the quality of life. From a constitutional point of view, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia places environmental protection as part of human rights and state responsibility. This article examines various legal and policy instruments used in the Indonesian legal system to control environmental damage, including the role of the Constitutional Court in enforcing environmental protection. Furthermore, this analysis highlights the challenges in implementing environmental policies and provides recommendations for strengthening legal enforcement mechanisms to achieve sustainable development. The research method we will use is a normative legal method which we take from literature data and then summarize. In this discussion we has contained information about what kind of development in Indonesia is based on constitutional provisions.
AN ANALYSIS OF THE CHILD PENALTY SYSTEM FROM THE PERSPECTIVE OF JEREMY BENTHAM'S THEORY Darma Santi, Rosita Nur Alif
KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara Adminitrasi Dan Pidana) Vol 3 No 2 (2024): KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)
Publisher : Universitas Islam kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/klausula.v3i2.3768

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan sehingga sudah selayaknya mendapat hak untuk senantiasa belajar dan bersosialisasi serta mengembangkan gagasannya. Namun pada kenyataannya keadaaan berbalik, anak diharapkan menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas justru sekarang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan mengubah sistem pemidanaan di Indonesia. Sistem pemidaan yang awalnya setiap tindak pidana yang dilakukan anak maka harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang dilakukan atau biasa disebut dengan teori pembalasan, kini berganti dengan pendekatan restorative. Apabila anak melakukan tindak pidana maka harus diutamakan pertanggungjawaban yang diberikan bertujuan untuk menjamin kepentingan anak, pada pendekatan restorative memberikan alternatif penyelesaian dengan bentuk pemulihan dan musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat. Sehingga dengan adanya pendekatan restorative terwujudlah tujuan pidana yaitu untuk mewujudkan apa yang bermanfaat atau yang sesuai dengan daya guna (efektif) yang dihasilkan dari pengenaan pidana.
A COMPARATIVE ANALYSIS OF DEMOCRATIC SYSTEMS: INDONESIA AND ENGLAND. Ramadhani, Salmaa Al Zahra; Taufiqi, Muhammad Muammar
KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara Adminitrasi Dan Pidana) Vol 3 No 2 (2024): KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)
Publisher : Universitas Islam kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/klausula.v3i2.5794

Abstract

The democratic system basically realises balance and justice for the entire community or people without any discrimination. One of its implementations is the process in general elections conducted every five years to elect executives and legislatures. There is something wrong with the implementation of this democratic system from the process and even the rules used, this research wants to discuss the constitutional system in the democratic process that is wrong or just the way the process is taken. This research is expected to be an evaluation of the Indonesian State towards the electoral system used. Normative juridical research by analysing a regulation that is directly related to legal issues. The result of this research is that Indonesia can adopt the party system and election system from the United Kingdom because it uses a two-party party system that only has two parties, namely the winner and the opposition and a district election system that only nominates one candidate from one party for one region.

Page 3 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025): KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata) Vol 4 No 1 (2025): KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata) Vol 3 No 2 (2024): KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata) Vol 3 No 1 (2024): KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata) Vol 2 No 2 (2023): KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata) Vol 2 No 1 (2023): KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata) Vol 1 No 2 (2022): KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata) Vol 1 No 1 (2022): KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)