cover
Contact Name
Adi Nur Rohman
Contact Email
adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
abdibhara@ubharajaya.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Grha Summarecon Lt. 4, Kampus 2 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jl. Raya Perjuangan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17121, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
ISSN : -     EISSN : 29637406     DOI : https://doi.org/10.31599/abhara
Core Subject : Social,
Jurnal Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan jurnal pengabdian kepada mayarakat yang diterbitkan dan dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dibawah binaan Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jurnal Abdi Bhara menerbitkan versi elektronik yang terdaftar dengan E-ISSN: 2963-7406. Jurnal Abdi Bhara mempublikasikan naskah-naskah artikel ilmiah sebagai hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) dari berbagai disiplin ilmu khususnya bidang ilmu hukum. Jurnal Abdi Bhara menerima manuskrip atau artikel dalam bidang riset terapan dan pengabdian masyarakat dari berbagai kalangan akademisi dan peneliti baik nasional maupun internasional. Setiap naskah yang diterbitkan terlebih dahulu dilakukan proses peer-review dengan sifat double-blind review dan ditulis dalam bahasa Indonesia. Setiap artikel Jurnal Abdi Bhara bersifat open access dan memiliki nomor unik Digital Object Identifier (DOI) dengan frekuensi penerbitan dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun yakni bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2024): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat" : 6 Documents clear
MEMBANGUN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL amin, rahman; Wijanarko, Dwi Seno; Haryani Putri , Anggreany; Kawita Chandra, Januanto; Novega, Lidya; Narima Ambarrini, Diah
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/kdycnc27

Abstract

Era globalisasi yang diikuti perkembangan teknologi salah satunya media sosial selain memberikan manfaat bagi masyarakat, juga dapat membawa dampak negatif apabila penggunaannya tidak sesuai ketentuan hukum, di mana dewasa ini sering terjadi penggunaan media sosial yang tidak sesuai etika dan ketentuan hukum sehingga menjadi penting untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang membangun kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat yang tinggal di Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini secara garis besar terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan hasil luaran kegiatan. Hasil kegiatan ini, Pertama, secara umum kegiatan ini berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana tanpa ada kendala yang berarti. Kedua, kegiatan ini telah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat di Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi tentang etika dan ketentuan hukum dalam menggunakan media sosial sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial dan terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
Penyuluhan Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Perspektif Diskriminasi Gender Restu Wulandari, Septiayu; Nurani, Sifa Mulya; Manalu, Husein; Saputra, Rahmat; restu, Septiayu
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/wh1zzd28

Abstract

Perkawinan merupakan hak setiap manusia yang dibatasi oleh aturan perundang undangan yang berlaku. Hak melaksanakan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahu 2019 yang mengatur perihal batas usia kawin, yakni minimal 19 (sembilan belas) tahun. Namun pada kenyataan, banyak terjadi fenomena perkawinan dibawah 19 (sembilan belas) tahun khususnya di Bongas, Indramayu Jawa Barat. Daerah pesisir pantai ini memiliki kebiasaan masyarakat yang menjadi budaya lokal yang sangat unik namun miris, yakni masih berlaku nya diskriminasi gender. Perempuan dianggap sudah dapat melakukan perkawinan jika sudah ada laki laki yang dianggap cocok, walaupun perempuan tersebut masih bersekolah dan pada akhirnya putus sekolah. Apabila musim panen, maka perkawinan banyak dilaksanakan. Ketika musim paceklik, terjadi perceraian. Orangtua di daerah tersebut lebih bangga memiliki anak perempuan janda ketimbang memiliki anak perempuan yang belum menikah
PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DOKUMENTASI ELEKTRONIK HUKUM PADA PERGURUAN TINGGI DI WILAYAH DKI JAKARTA Nainggolan, Indra L; Zainab, Nina; Syahruddin, Erwin; Romasindah Aidy, Widya; Sugeng
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/ag1xck31

Abstract

This article discusses a community service program focused on the management of legal libraries and documentation in higher education institutions within the DKI Jakarta area. The program aims to enhance the quality of legal library services by optimizing information and legal documentation management systems based on technology. This initiative is driven by the importance of legal libraries as resource centers that support education, research, and the development of legal studies.  The methods employed include training in modern library management, digitization of legal collections, and the implementation of legal reference management software. The program also involves improving the skills of librarians and administrative staff in systematically managing and organizing legal collections. Furthermore, the activities introduce the integration of digital legal information systems to facilitate access and data retrieval for students, lecturers, and researchers.  The results of this program show significant improvements in the effectiveness and efficiency of legal library management. Partner institutions in the program experienced benefits such as easier access to legal literature, more structured documentation systems, and enhanced librarian skills in managing legal data.    
Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ofis Rikardo
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/trvdyq08

Abstract

Pelambatan perekonomian berdampak pada golongan ekonomi kelas menengah ke bawah dan di saat yang bersamaan menjamurnya penyedia layanan jasa Pinjaman Online (Pinjol). Dalam penagihan utang yang telah jatuh tempo, penyedia layanan jasa Pinjol ilegal kerapkali melakukan ancaman dan intimidasi secara verbal dan non-verbal sehingga membuat Pengguna Pinjol depresi yang tak jarang mengambil jalan pintas bunuh diri. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai salah satu instrumen hukum dalam melindungi Pengguna Pinjol harus dapat ditegakkan secara optimas. Dengan adanya UU ini maka perlindungan hukum terhadap Pengguna Pinjol dapat maksimal dari intimidasi maupun dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik data pribadi yang kerapkali digunakan penyedia layanan jasa Pinjol dalam melakukan penagihan. Peran Otorotas Jasa Keuangan (OJK) dalam membuat regulasi baik untuk Pinjol berizin maupun ilegal harus serius dilakukan. Sementara Peran aparat penegak hukum (kepolisian) harus lebih ditingkatkan dalam merespon laporan masyarakat atas adanya intimidasi dan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
Edukasi Terkait Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Bagi Masyarakat Desa Lubang Buaya Pratama, Gede Aditya; Putri, Elfirda Ade
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/ya8v0r61

Abstract

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang perlu memiliki dasar hukum untuk memberikan keamanan terhadap data pribadi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan data pribadi adalah untuk memastikan hak warga negara terhadap perlindungan diri pribadi serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap pelindungan data pribadi. Analisis ini meliputi tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, studi kasus, serta teori perlindungan hukum dan data pribadi.  
Membangun Karakter Remaja Upaya Pencegahan Kenakalan Di Sekolah Komunitas dan Bermasyarakat Handayani, Otih; Hirwansyah; Masri, Esther
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/c8az6012

Abstract

Masa remaja adalah masa seorang individu mengalami perubahan tubuh, emosi, minat dan perilaku. Masa remaja sangat rentan mengalami masalah psikososial yang timbul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial seperti terjadinya kenakalan remaja. Kenakalan remaja berupa perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, perjudian, genk motor dan sebagainya. Kenakalan remaja merupakan suatu penyimpangan sosial karena kegagalan individu atau kelompok untuk mengidentifikasikan diri. Penyimpangan sosial merupakan bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar dan bertentangan dengan aturan-aturan hukum. Perilaku menyimpang dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, komunitas dan lingkungan masyarakat. Faktor penyebab terjadi kenakalan remaja adalah sikap mental yang tidak sehat, keluarga yang tidak harmonis, pelampiasan rasa kecewa, kemiskinan dan pergaulan yang buruk. Upaya pencegahan terjadinya kenakalan remaja dapat dilakukan dengan tindakan  pencegahan (preventif), penindakan (represif), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). Tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Yayasan Rosyidaturrohmah Boarding School Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi yang secara langsung berinteraksi dengan para siswa pesantren tersebut. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai upaya pencegahan kenakalan remaja di sekolah, komunitas dan masyarakat serta aspek hukum mengenai kenakalan remaja sehingga para siswa menyadari perbuatan kenakalan remaja dapat dikenakan sanksi agar lebih berhati-hati dalam pergaulan. Hasil kegiatan dibuat dan didokumentasikan dalam bentuk laporan pelaksanaan serta dimuat dalam jurnal ilmiah agar dapat memberikan manfaat di bidang akademis dan dalam tataran praktis.

Page 1 of 1 | Total Record : 6