cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Firmansyah Putra
Contact Email
ljc.hukum@unja.ac.id
Phone
+6285267376700
Journal Mail Official
firmansyahputra@unja.ac.id
Editorial Address
https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/editor
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Limbago: Journal of Constitutional Law
Published by Universitas Jambi
ISSN : -     EISSN : 27979040     DOI : https://doi.org/10.22437/limbago
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Limbago: Journal of Constitusional Law (ISSN Online 2797-9040) merupakan terbitan ilmiah berkala bidang hukum konstitusi dan tata negara. Jurnal ini diterbitkan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai media publikasi ilmiah dan diseminasi hasil penelitian bidang hukum tata negara dan konstitusi. Nama "LIMBAGO" berarti Lembaga dalam Bahasa Melayu, nama ini dipilih untuk merespons dinamika dan perubahan sosial. Terbit tiga kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari, Juni dan Oktober, Limbago: Journal of Constitusional Law menggunakan model open access journal dengan sistem double blind peer review. Limbago: Journal of Constitusional Law berkomitmen menjadi forum diskusi dan pengkajian isu-isu kontemporer berkaitan dengan hukum tata negara dan konstitusi di Indonesia dan perspektif global.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 140 Documents
 5   6   7   8   9 
Tinjauan komperatif pembentukan pemekaran kecamatan antara peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 Rafid Husnawijaya Husnawijaya; a zarkasi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i1.19013

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1.) untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan dan persamaan pembentukan pemekaran kecamatan antara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 2.) untuk mengetahui dan menganalisis kelebihan dan kekurangan perbandingan pembentukan pemekaran kecamatan antara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.) Perbedaan (a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 memuat pembentukan Kecamatan harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif. (b) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 memuat jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai persyaratan teknis sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 memuat jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai persyaratan dasar. Persamaan a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 memuat persyaratan teknis dan administratif, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 juga memuat persyaratan teknis dan administratif. 2.) (a) Kelebihan memperkuat fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah pusat dan lembaga legislatif daerah, meningkatkan mutu pendidikan, (b) Kekurangan Kebijakan pemekaran dalam implementasinya sering prosedurnya tidak benar sehingga banyak yang justru menimbulkan konflik yang pada gilirannya juga menimbulkan masalah horisontal dan vertikal dalam masyarakat. Saran yang dikemukakan Hendaknya mekanisme pengetatan yang dimaksud adalah di mana Daerah persiapan tersebut ditentukan dengan peraturan pemerintah. Kata Kunci: Tinjauan, Komperatif, Pembentukan, Pemekaran, Kecamatan
FUNGSI DEWAN PERS DALAM MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS Rachmad Yanto; Ridham Priskap
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i1.19122

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Dewan Pers dalam perannya untuk melindungi kemerdekaan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan kelemahan Dewan Pers. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana fungsi Dewan Pers dalam melindungi kemerdekaan pers dan Bagaimana cara memperkuat fungsi Dean Pers dalam melindungi kemerdekaan pers. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunnjukkan bahwa Dewan Pers yang berstatus sebagai lembaga negara independen masih belum mampu dalam menggunakan perannya sebagai pelindung kemerdekaan pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 hanya memiliki fungsi yang sederhana, seperti mediator sengketa pers saja. Karena didalam undang-undang tersebut Dewan Pers tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanki atas pelanggaran yang terjadi di lingkup jurnalistik. Dan juga kini tantangan yang datang bukan lagi berasal dari eksternal melainkan dari internal pers itu sendiri, yang mana saat ini perusahaan pers yang kerap melakukan tindakan yang tidak netral, yang dikarenakan pemilik perusahaan pers itu sendiri menggunakan media nya sebagai sarana berpolitik.
PERANAN LURAH DALAM MENDISTRIBUSIKAN BANTUAN SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 (STUDI KASUS DI KELURAHAN PAYO LEBAR KECAMATAN JELUTUNG KOTA JAMBI) Pinki Anzasmara; Meri Yarni
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i1.20006

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan lurah dalam mendistribusikan bantuan social terhadap masyarakat terdampak covid-19 di kelurahan payo lebar kecamatan jelutung kota jambi. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Lurah Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 dan Kendala Apa Saja Yang di Hadapi Pemerintah Kelurahan Dalam Penyaluran Bantuan Sosial pada masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunnjukkan bahwa Peran Lurah dalam mendistribusikan bantuan sosial paket sembako sudah bagus dalam hal ini Lurah berusaha adil semaksimal mungkin dan memprioritaskan masyarakat yang kurang mampu, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Lurah yaitu “masyarakat yang kurang mampu karena melihat dari sisi kehidupannya bergantung mungkin hanya berjualan pecal, jual gorengan, supir angkot, kuli bangunan sebatas itu saja yang kita anggap kurang mampu padahal banyak juga masyarakat yang dirumahkan dari perusahaan, pemutusan hubungan kerja ini juga termasuk masyarakat yang terdampak covid-19 tetapi prioritas utama itu masyarakat yang kurang mampu dan berusaha adil semaksimal mungkin.
Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Hirma Hirma; syamsir syamsir
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i1.20114

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui alasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional bersyarat, 2) untuk mengetahui Implikasi hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU Cipta Kerja dinyatakan cacat secara formil, dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena tidak memenuhi prosedur pembentukan UU sebagaimana diatur dalam UU P3 khususnya berkaitan dengan kewenangan lembaga negara, teknik pembentukan, teknis penulisan, asas pembentukan peraturan dan partisipasi masyarakat, 2) implikasi hukum terhadap putusan tersebut bahwa pemerintah dan DPR harus melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun pasca putusan dibacakan, jika perbaikan tersebut tidak selesai, demi kepastian hukum. Seluruh ayat, pasal, maupun undang-undang yang dicabut dengan keberlakuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali, serta dalam waktu perbaikan, UU Cipta Kerja masih berlakua dan tidak diperbolehkan membentuk peraturan pelaksana ataupun mengambil kebijakan strategis berdasarkan UU Cipta Kerja sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan.
ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA puput Sari Puspita; arfa'i arfa'i
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i1.20115

Abstract

Skripsi ini membahas analisis yuridis tentang kedudukan badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) dalam sistem ketatanegaraan indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimana akan mengupas kedudukan Bawalu itu sendiri. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) yang mengawasi penyelenggara pemilu diseluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia yang dimaksud diharapkan nantinya dalam penyelenggara pemilu Bawaslu hadir untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan yang terlembaga dalam pengawasan pemilu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Bawaslu dalam sistem ketatanegaraan indonesia dan juga untuk mengetahui dan menganalisis tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu di indonesia. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Temuan dalam skripsi ini bahwa dalam struktur kelembagaan negara, bawaslu berkedudukan sebagai lembaga yang turut serta dalam proses pemilu bersama dengan komisi pemilihan umum (KPU) juga dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP). Dalam keterkaitannya dengan dua lembaga tersebut. Selain itu jika dilihat dari fungsi kelembagaan kedudukan bawaslu berfungsi sebagai lembaga negara penunjang dan sebagai lembaga quasi yudisial.
ANALISIS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH Tania Ananda pratiwi; Ansorullah Ansorullah; Bustanuddin Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i1.20398

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) kewenangan presiden dalam pemberhentian Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 2) kesesuaian kewenangan presiden dalam pemberhentian kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kedaulatan rakyat, serta 3) pengaturan pemberhentian Kepala Daerah ke depan. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) kewenangan presiden dalam pemberhentian Kepala Daerah secara langsung sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana kewenangan ini bersifat mutlak karena presiden memiliki wewenang penuh sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, 2) kewenangan presiden untuk memberhentikan kepala daerah (Gubernur) secara langsung tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. 3) Pengaturan pemberhentian Kepala Daerah ke depan sebaiknya memberikan batasan substansi hukum, baik hukum tata negara maupun hukum pidana, dan tidak lagi didasarkan pada pertimbangan substansi politik.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KESELAMATAN PENUMPANG jefri marivick; Firmansyah Putra
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i1.20468

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Implementasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Dalam Pertanggungjawaban Keselamatan Penumpang dengan adanya kejadia kecelakaan ketek hias yang terjadi di kawasan wisata danau sipin pada tanggal 22 februari 2022. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang disusun secara deskripstif untuk menghasilkan solusi berdasarkan permasalahan yang dikaji. Pasal 49 huruf c dan d Pasal 53 huruf d bahkan secara jelas mengatur bahwa setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha wisata harus memberikan kenyamanan, keramanan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan. Akan tetapi setelah dilakukan penelitian para pengemudi ketek hias masih ada yang tidak mengikuti aturan tersebut dan masih ada oknum pengemudi ketek hias yang memuatkan penumpang ketek hias melebihi kapasitas maksimal ketek hias.Kata Kunci: Kepariwisataan, Ketek Hias, dan Keselamatan Penumpang
ANALISIS TERHADAP PENGATURAN ASAS CONTRARIUS ACTUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN Ivory Sandora Martin; Kosariza Kosariza
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i1.21758

Abstract

Tujuan utama penelitian ini 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan mengenai pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia pasca diterapkannya asas contrarius actus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan yang ideal diterapkan oleh Indonesia dalam perspektif negara hukum (ius constituendum). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan kewenangan pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia pasca diterapkannya asas contrarius actus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan prinsip-prinsip dari negara hukum. Asas contrarius actus membuka celah bagi pemerintah untuk mencabut status badan hukum Ormas tanpa melewati mekanisme peradilan terlebih dahulu. Hal ini tentu akan mengakibatkan pemerintah bertindak sewenang-wenang (abuse of power). Mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan yang ideal diterapkan oleh Indonesia dalam perspektif negara hukum (ius constituendum) adalah dengan penerapan asas presumption of innocence atau melalui mekanisme peradilan sesuai dengan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Mekanisme ini merupakan jalan tengah “pertikaian” antara pemerintah dan hak-hak kebebasan berserikat dan berkumpul didalam Ormas yang ditengahi oleh kekuasaan kehakiman yang berdiri pada garis tengah.
KEDUDUKAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (DI DESA LADANG PANJANG KECAMATAN SAROLANGUN KABUPATEN SAROLANGUN) deni reza kurniawan; Irwandi Irwandi; Muhammad Amin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i1.22040

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Studi Kasus Di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Kedudukan Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? 2). Apa Saja Faktor Yang Menghambat Efektivitas Kinerja Badan Pemusyawaratan Desa Di Desa Ladang Panjang?. Metode penelitian adalah penelitan hukum empiris sebagai dukungan data yang digunakan yaitu dari data sekunder dan data primer dikumpulkan melalui studi keperpustakaan dan penelitian di lapangan. Dari Penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Peraturan Pelaksannya. Kemudian mengenai Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ladang Panjang mempuyai legitimasi yang kuat dan sudah melaksanakan fungsi-fungsinya. Namun dari hasil penelitian masih kurang optimalnya Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Ladang Panjang ini dalam melaksanakan fungsi yang harus dilaksanakan karena faktor internal dan faktor eksternal.
IMPLIKASI PENGATURAN SISTEM PROPOSIONAL PEMILU TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DPR DAN DPRD DI INDONESIA Muhammad Eriton
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i1.23981

Abstract

Pemilihan Umum di Indonesia sebelum Pemilu tahun 2024 ini telah dilaksanakan sebanyak duabelas kali Pemilu. Pimpinan DPR RI menyoroti usulan perubahan sistem pemilu yang akan digunakan pada Pemilu 2024. Salah satu bentuk sengketa Pemilu adalah sengketa penghitungan suara yang diperoleh peserta Pemilu,oleh karena itu tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implikasi pengaturan sistem Proposional yang digunakan pada Pemilu di Indonesia terhadap PHPU. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Demokrasi dan legal standing. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya adalah (1) terdapat dua jenis sistem di dalam sistem proporsional yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup.Pemberian legal standing bagi calon anggota DPR dan DPRD dalam perkara PHPU sejak dikeluarkannya PMK Nomor 2 Tahun 2018. (1) di indonesia pernah menggunakan kedua sistem Proposional. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sistem proporsional tertutup diganti dengan sistem proporsional terbuka dan terus dipakai. dengan adanya peraturan MK nomor 2 tahun 2018 akan menambah kekuatan peran partai politik dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD. Saran nya adalah Sistem Proposional tertutup akan mengurangi bahkan meniadakan sengketa PHPU yang diajukan oleh perseorangan. Dan Pemberian Pemberian legal standing haruslah dikembalikan ke Partai Politik saja

Page 7 of 14 | Total Record : 140

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law Vol. 4 No. 3 (2024) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 3 (2023) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 3 (2022) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 3 (2021) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021) More Issue