cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 294 Documents
 25   26   27   28   29 
Hubungan Asas Ultimum Remedium dengan Pengembangan Kebijakan Restorative Justice dalam KUHP Baru Rachmasari Anna Khoirunnisaa; Rahadi Wasi Bintoro
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2526

Abstract

Kajian ini membahas keterkaitan antara asas ultimum remedium gagasan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir dengan penguatan kebijakan restorative justice (RJ) dalam kerangka KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan perangkat pedoman peradilan yang menyertainya. Dalam perspektif kebijakan kriminal, ultimum remedium menuntut pembatasan penggunaan pidana ketika pemulihan hubungan sosial, ganti rugi, atau mekanisme non-pemenjaraan dapat mencapai tujuan perlindungan hukum secara lebih efektif dan proporsional; karenanya, pengembangan RJ diposisikan sebagai instrumen yang secara substantif “mewujudkan” semangat ultima ratio melalui pengalihan fokus dari pembalasan menuju pemulihan korban dan pemulihan relasi sosial. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis terhadap doktrin serta kajian akademik mutakhir (2020–2025), dengan sumber primer berupa UU No. 1 Tahun 2023 dan Perma No. 1 Tahun 2024, serta sumber sekunder berupa artikel jurnal dan kajian akademik tentang urgensi RJ dan batas-batas diskresi aparat penegak hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP baru membuka ruang normatif bagi penguatan mekanisme pemulihan (misalnya melalui pengaturan sanksi yang lebih berorientasi pada pemulihan dan penyelesaian yang lebih terukur), sementara Perma 1/2024 berfungsi sebagai pengarah operasional agar penerapan RJ di pengadilan lebih seragam dan berbasis kriteria yang jelas. Namun demikian, implementasi RJ masih menghadapi tantangan berupa heterogenitas praktik, risiko penyalahgunaan diskresi, serta kebutuhan kapasitas dan pengawasan yang lebih terstruktur agar prinsip keadilan substantif tetap terjaga. Temuan ini merekomendasikan penguatan pedoman pelaksanaan lintas lembaga, pembentukan standar penilaian kesesuaian perkara untuk RJ, dan penguatan perlindungan pihak rentan agar integrasi ultimum remedium–restorative justice dalam KUHP baru benar-benar memperkecil “over-penalization” tanpa mengorbankan perlindungan korban dan kepastian hukum
Marketplace Sebagai Ruang Pembentukan ‘Urf Digital: Analisis Kaidah Al-‘Ādah Muḥakkamah Upi Sopiah Ahmad; Nawir Yuslem; M. Jamil; Muhammad Faisal Hamdani
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2537

Abstract

Perkembangan marketplace di Indonesia telah melahirkan kebiasaan transaksi digital baru yang perlu dikaji dari perspektif hukum Islam, terutama karena platform digital tidak lagi hanya berfungsi sebagai media jual beli, tetapi juga membentuk pola perilaku ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi ‘urf dalam praktik Cash on Delivery (COD), sistem rating dan ulasan (review), serta sistem pengembalian dana (refund) berdasarkan kaidah fikih al-‘Ādah Muḥakkamah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan ushul fikih. Data yang digunakan berupa data kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cash on Delivery berfungsi membangun kepercayaan awal, mengurangi risiko transaksi, dan memperluas partisipasi konsumen dalam ekonomi digital. Sistem rating dan ulasan berfungsi sebagai mekanisme reputasi digital yang meningkatkan transparansi pasar, mendorong akuntabilitas penjual, serta membantu konsumen dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, sistem refund berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen yang sejalan dengan konsep khiyār dalam fikih muamalah. Ketiga praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai ‘urf digital dan diterima sebagai ‘urf ṣaḥīḥ selama dipraktikkan secara umum, membawa kemaslahatan, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, serta tidak menimbulkan mudarat. Sebaliknya, penyalahgunaan praktik-praktik tersebut menjadikannya sebagai ‘urf fāsid yang tidak memiliki legitimasi hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa pembentukan ‘urf digital dalam marketplace tidak sepenuhnya terjadi secara organik, tetapi turut dipengaruhi oleh tata kelola platform dan intervensi algoritmik yang membentuk perilaku transaksi pengguna.
De Lege Ferenda: Reformulasi Pasal 82 UU Perlindungan Anak untuk Memulihkan Hak Korban Kekerasan Seksual Srie Novita A. Gobel; Dian Ekawaty Ismail; Suwitno Yutye Imran
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2538

Abstract

Penelitian ini membahas kelemahan normatif Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang masih berorientasi pada penghukuman pelaku (retributif) tanpa mengatur pemulihan hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual secara komprehensif. Kesenjangan normatif diperparah oleh ketidakharmonisan dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta tumpang tindih regulasi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP Nasional, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan viktimisasi struktural terhadap anak korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan de lege ferenda, perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi Pasal 82 harus didasarkan pada pergeseran paradigma restoratif yang menempatkan pemulihan korban (victim recovery oriented) sebagai inti ketentuan pidana. Rumusan ideal mencakup enam elemen pemulihan otomatis dan wajib: rehabilitasi psikologis dan medis, restitusi wajib yang dibebankan kepada pelaku atau negara jika pelaku tidak mampu, perlindungan identitas absolut, pendampingan sosial dan hukum berkelanjutan, jaminan keberlanjutan pendidikan, serta pengawasan pelaku pasca-pidana. Selain itu, diperlukan klausul harmonisasi eksplisit dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk mengakhiri tumpang tindih regulasi. Penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang segera merevisi Pasal 82 secara komprehensif dan menyediakan anggaran khusus untuk dana kompensasi korban guna mewujudkan keadilan restoratif bagi anak korban kekerasan seksual.
Problematika Pasal 609 Undang-Undang Penyesuaian Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika di Indonesia Salman Alfarisi; Abdullah Khaliq; Abi Nubli; Muhammad Hasbas; Nuraini; Ari Ahmadi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2543

Abstract

Politik hukum narkotika di Indonesia menghadapi problematika pasca disahkannya Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Pasal 609 masih mempertahankan delik penguasaan tanpa batasan tafsir yang jelas sehingga menyamaratakan penyalahguna dengan pengedar. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkritisi implikasi Pasal 609 yang tetap mempertahankan norma yang berdampak terhadap penyalahguna dan potensi memicu disparitas pemidanaan pasca penghapusan pidana minimum khusus. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara deduktif-preskriptif menggunakan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa "menguasai" bertentangan dengan keadilan dan kemanfaatan hal ini terlihat dari data 92,3% penyalahguna berakhir di penjara sehingga memicu krisis overcrowding. Selain itu ketiadaan batas minimum pemidanaan memicu disparitas putusan yang mencederai kepastian hukum hingga 63,6%. Sebagai konklusi, kebebasan hakim perlu diarahkan agar sesuai dengan nilai keadilan. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi prosedural melalui screening tiga fase berbasis asesmen terpadu, serta pelembagaan pedoman pemidanaan menggunakan matriks skoring (sentencing grid) untuk menjamin keadilan yang proporsional.
Analisis Korban Penipuan dalam Layanan Penyewaan Smartphone pada Konser K-Pop oleh Akun @rzwonton Ditinjau dari Lifestyle Exposure Theory Dela Sekarwangi; Runi Sikah Seisabila
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2547

Abstract

Meningkatnya penggunaan layanan penyewaan smartphone di kalangan penggemar K-Pop menunjukkan bahwa smartphone telah menjadi bagian penting dari pengalaman konser, khususnya untuk kebutuhan dokumentasi melalui fan cam. Namun, perkembangan layanan ini juga disertai dengan munculnya risiko penipuan dalam transaksi yang dilakukan melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara aktivitas digital dan gaya hidup penggemar K-Pop dengan paparan mereka terhadap risiko penipuan dalam layanan penyewaan smartphone, serta untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kerentanan yang berkontribusi terhadap viktimisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan korban penipuan layanan penyewaan smartphone dan dianalisis menggunakan Teori Paparan Gaya Hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif penggemar dalam aktivitas fandom, penggunaan media sosial sebagai sumber informasi, dan interaksi dengan sesama penggemar meningkatkan paparan terhadap risiko penipuan. Penelitian ini juga menemukan tiga bentuk kerentanan, yaitu kerentanan temporal, kerentanan kepercayaan, dan kerentanan kebutuhan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa viktimisasi tidak terjadi secara acak, melainkan terkait dengan gaya hidup, aktivitas digital, dan paparan terhadap risiko yang terbentuk dalam kehidupan sehari-hari penggemar K-Pop. Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memahami hubungan antara aktivitas fandom dan risiko viktimisasi di ruang digital.
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin: Studi Putusan No. 57/Pid.Sus/2023/PN Koba Askaria Askaria; Muhamad Adystia Sunggara; Enny Agustina
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2549

Abstract

The acquittal in the case of illegal mining offenses is an interesting phenomenon to examine, as it reveals differing interpretations of the element “not originating from a holder of an IUP (Mining Business Permit)” as stipulated in Article 161 of Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining. These differing interpretations create uncertainty in the application of the law, especially when judges approach the meaning of mining business permits in distinct ways. This study aims to analyze the legal considerations made by the judge in Decision No. 57/Pid.Sus/2023/PN Koba and assess its alignment with the principle of legal certainty in the context of law enforcement in the mining sector. Although legally valid, the acquittal raises concerns about the effectiveness of law enforcement in the mining sector, as well as the application of the burden of proof in similar cases. The research method used is a normative juridical approach with a case study (case approach), examining the applicable regulations related to mining and the legal principles applied in court decisions. Primary legal materials consist of relevant legislation and court decisions, while secondary legal materials include legal literature, scholarly articles, and previous relevant research. The analysis is conducted descriptively and qualitatively, focusing on the interpretation of the elements of the crime and the application of legal principles by the judge in delivering the acquittal. The research findings show that the panel of judges interpreted the element “not originating from a holder of an IUP” in a formalistic manner, focusing on proving the ownership of the mining permit without tracing the origin of the mined materials. This narrow interpretation led to the defendant’s acquittal, as the defendant was not proven formally to be involved in illegal mining, making this decision legally justified. While this reasoning aligns with the principle of in dubio pro reo (when in doubt, acquit), substantively it fails to reflect a balance between the protection of individual rights and the state's interests in natural resources. Therefore, there is a need for harmonization between the interpretation of criminal elements, the burden of proof, and the application of criminal sanctions in mining cases, to ensure future court decisions provide fair, consistent, and legally certain rulings in line with the objectives of national law enforcement and to effectively punish those engaging in illegal mining.
Gengsi Mahar Tinggi dan Penundaan Pernikahan: Studi Kasus pada Pemuda Muslim Medan Arifin Marpaung; Topan Iskandar
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2555

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena gengsi mahar tinggi dan penundaan pernikahan pada pemuda Muslim di Kota Medan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kecenderungan pemuda menunda pernikahan yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh konstruksi sosial mengenai makna mahar dalam masyarakat. Mahar yang semula merupakan kewajiban syariat mengalami pergeseran makna menjadi simbol prestise, kehormatan keluarga, dan status sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konstruksi sosial mahar terhadap keputusan penundaan pernikahan pada pemuda Muslim. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pemuda Muslim, orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya ekspektasi mahar berkaitan dengan tingkat pendidikan, pekerjaan, latar belakang keluarga, serta gengsi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Budaya perbandingan sosial dan paparan media sosial turut memperkuat standar pernikahan ideal sehingga menimbulkan tekanan ekonomi dan psikologis bagi pemuda. Akibatnya, banyak pemuda memilih menunda pernikahan hingga merasa mampu memenuhi tuntutan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penundaan pernikahan merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh interaksi faktor ekonomi, budaya, tekanan sosial, dan konstruksi makna mahar dalam masyarakat.
Fragmentation of Civil Law and the Crisis of Legal Certainty in the Era of Globalization Based on an Analysis of the Urgency of Establishing International Civil Law in Indonesia Siti Chadijah; Muhammad Rifqi Rifa'i; Lulu Syakirah Alatas; Sheilly Hawaningsih; Niken Ayu Wulandari
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2559

Abstract

This study examines the fragmentation of civil law and its impact on legal certainty in Indonesia amid the growing complexity of cross-border legal relations in the era of globalization. The research focuses on the urgency of establishing an integrated Private International Law framework to address inconsistencies within the national legal system. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this study analyzes the coexistence of colonial legal heritage, national regulations, and inconsistent judicial practices that contribute to legal fragmentation. The findings show that the absence of a comprehensive codification of Private International Law creates uncertainty in determining applicable law, jurisdiction, and recognition of foreign judgments in civil disputes involving foreign elements. This condition weakens the consistency and predictability of legal enforcement. Therefore, the study concludes that the establishment of a codified and integrated Private International Law system is urgently needed to strengthen legal certainty and support the harmonization of Indonesia’s national legal system in responding to globalization.   Studi ini meneliti fragmentasi hukum perdata dan dampaknya terhadap kepastian hukum di Indonesia di tengah meningkatnya kompleksitas hubungan hukum lintas batas di era globalisasi. Penelitian ini berfokus pada urgensi pembentukan kerangka Hukum Perdata Internasional yang terintegrasi untuk mengatasi inkonsistensi dalam sistem hukum nasional. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum statutori dan konseptual, studi ini menganalisis koeksistensi warisan hukum kolonial, peraturan nasional, dan praktik peradilan yang tidak konsisten yang berkontribusi pada fragmentasi hukum. Temuan menunjukkan bahwa tidak adanya kodifikasi Hukum Perdata Internasional yang komprehensif menciptakan ketidakpastian dalam menentukan hukum yang berlaku, yurisdiksi, dan pengakuan putusan asing dalam sengketa perdata yang melibatkan unsur asing. Kondisi ini melemahkan konsistensi dan prediktabilitas penegakan hukum. Oleh karena itu, studi ini menyimpulkan bahwa pembentukan sistem Hukum Perdata Internasional yang terkodifikasi dan terintegrasi sangat dibutuhkan untuk memperkuat kepastian hukum dan mendukung harmonisasi sistem hukum nasional Indonesia dalam menanggapi globalisasi.
Kegagalan Minusma Dan Krisis Perlindungan Sipil Di Mali Tahun 2013-2023 Dalam Perspektif Human Security Beatrix Celindio Gloria Halauwet; Indra Wisnu Wibisono; Tunjung Wijanarka
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2592

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) dalam menjalankan mandat perlindungan warga sipil (Protection of Civilians/PoC) serta implikasinya terhadap krisis keamanan manusia di Mali selama periode 2013–2023. Topik ini penting dikaji karena MINUSMA merupakan salah satu misi penjaga perdamaian terbesar Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk untuk merespons krisis keamanan dan kemanusiaan di Mali, namun situasi keamanan masyarakat sipil tetap memburuk hingga berakhirnya mandat misi pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta literatur yang relevan mengenai konflik Mali, Peacekeeping, dan Human Security. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MINUSMA belum mampu mewujudkan perlindungan sipil secara efektif akibat keterbatasan operasional, luasnya wilayah konflik, meningkatnya aktivitas kelompok ekstremis, lemahnya kapasitas negara Mali, serta memburuknya hubungan antara pemerintah Mali dan PBB. Dalam perspektif Human Security, kegagalan tersebut tercermin pada masih tingginya ancaman terhadap dimensi Personal Security, Political Security, dan Community Security. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan Peacekeeping yang berfokus pada stabilisasi keamanan tidak cukup untuk mengatasi konflik multidimensional tanpa disertai pembangunan institusi, rekonsiliasi politik, dan perlindungan manusia yang berkelanjutan.
Money Politics and Its Complexity: Evidence form Four Regencies in Indonesia: Evidence form Four Regencies in Indonesia Faris Widiyatmoko; Reja; Afgan Fadilla; Hasyim Nawawi Agustianto
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2613

Abstract

Praktik jual beli suara di Indonesia menunjukkan paradoks yang terus-menerus antara penolakan moral dan keterlibatan pragmatis, yang mencerminkan interaksi yang sangat kompleks antara cita-cita demokrasi dan realitas patronase. Studi ini meneliti pengaruh identifikasi partai, pendidikan, pendapatan, dan kelompok usia terhadap sikap dan pengalaman pemilih terhadap praktik jual beli suara di empat kabupaten, yakni Banjar, Humbang Hasundutan, Kolaka, dan Lamongan. Dengan menggunakan desain penjelasan kuantitatif dan regresi logistik berdasarkan data survei pasca-pemilu 2024, studi ini menganalisis bagaimana faktor-faktor ini membentuk persepsi moral dan partisipasi perilaku dalam transaksi pemilu. Temuan menunjukkan pola ambivalensi moral-praktis yang konsisten: meskipun sebagian besar responden menolak praktik jual beli suara sebagai tindakan yang tidak pantas, tapi masih banyak yang berpartisipasi di dalamnya. Identifikasi partai melemahkan resistensi moral dan memperkuat jaringan transaksional, sedangkan pendidikan dan kelompok generasi memperkuat kesadaran etis, meskipun tidak merata di berbagai wilayah. Pendapatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan, menunjukkan bahwa praktik ini melintasi batas kelas. Secara keseluruhan, praktik pembelian suara di Indonesia beroperasi sebagai mekanisme adaptif dan tertanam secara sosial dalam demokrasi patronase, di mana nilai-nilai, kebutuhan, dan loyalitas terus dinegosiasikan dalam arena pemilihan. Temuan ini menggarisbawahi kompleksitas multidimensional dari pertukaran politik, mengungkapkan bahwa partisipasi demokratis Indonesia dipertahankan melalui keseimbangan yang rumit antara moralitas, pragmatisme, dan timbal balik sosial.

Page 27 of 30 | Total Record : 294

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026 Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026 Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2026 Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue