cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 294 Documents
 26   27   28   29   30 
Upaya Hukum Kepada Pemerintah Terhadap Keracunan Program Makan Bergizi Gratis Riska Ari Amalia; Putri Raodah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2728

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik, serta menekan angka stunting di Indonesia. Meskipun demikian, pelaksanaan program ini di sejumlah daerah menimbulkan permasalahan berupa kasus keracunan makanan yang mengakibatkan gangguan kesehatan bagi penerima manfaat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum pemerintah serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban untuk memperoleh perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atas penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan prinsip akuntabilitas publik dan tanggung jawab negara (state liability). Tanggung jawab tersebut meliputi kewajiban melakukan pemulihan terhadap korban, evaluasi penyebab keracunan, serta perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian mutu makanan. Korban keracunan dapat menempuh berbagai upaya hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah, baik melalui jalur represif maupun konstitusional. Upaya represif dapat dilakukan melalui mekanisme class action dan citizen lawsuit, sedangkan upaya konstitusional dapat ditempuh melalui pengujian peraturan pelaksana Program Makan Bergizi Gratis kepada Mahkamah Agung dan pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Mahkamah Konstitusi. Keberadaan instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum dan mengawasi penyelenggaraan program publik.
Legal Protection for Patients Utilising Cross-Border Telemedicine Adib Gemilang Badrani; Mirah Midadan Fahmid; Zalzal
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2740

Abstract

Teknologi informasi telah mengubah layanan kesehatan, terutama melalui telemedisin, yang memungkinkan akses lintas batas. Namun, pertumbuhan ini belum diiringi dengan harmonisasi kerangka hukum yang komprehensif, sehingga menimbulkan celah dalam perlindungan pasien. Penelitian ini membahas dua pertanyaan utama: bagaimana kerangka hukum nasional Indonesia dapat diselaraskan dengan standar internasional untuk melindungi pasien dalam telemedisin lintas batas, dan mekanisme penegakan hukum serta akses ke keadilan apa saja yang tersedia secara efektif ketika terjadi pelanggaran? Dengan menggunakan pendekatan analitis normatif dan studi komparatif, penelitian ini mengungkap adanya celah regulasi yang signifikan di Indonesia terkait perizinan praktisi asing, standar pertanggungjawaban medis, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Rekomendasi yang diajukan meliputi pembentukan perjanjian pengakuan timbal balik bilateral, penyatuan standar etika, serta pengembangan platform penyelesaian sengketa daring untuk meningkatkan akses pasien terhadap keadilan.
Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik/Etle Mobile di Satlantas Parepare Lis Setiawati; Sunardi Purwanda; Elvi Susanti Syam; Bakhtiar Tijjang; Kairuddin
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2741

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile dalam penegakan hukum lalu lintas di Kota Parepare serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara dengan pihak Satuan Lalu Lintas Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ETLE Mobile di Kota Parepare telah memberikan dampak positif terhadap modernisasi penegakan hukum lalu lintas, khususnya dalam meningkatkan transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas penindakan pelanggaran lalu lintas. Namun demikian, efektivitas penerapan ETLE belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana teknologi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketidaksesuaian data kepemilikan kendaraan, serta masih ditemukannya kendaraan tanpa plat nomor. Berdasarkan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, hambatan tersebut menunjukkan bahwa faktor sarana dan fasilitas serta budaya hukum masyarakat masih menjadi faktor dominan yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum berbasis elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kualitas pengawasan, serta sosialisasi hukum yang berkelanjutan guna mendukung optimalisasi penerapan ETLE Mobile di Kota Parepare.
Penerapan Kriteria Persamaan pada Pokoknya dan Itikad Tidak Baik dalam Sengketa Merek: Studi Putusan Hugo Boss vs. Anthony Tan Muhammad Rizki; Kaharuddin
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2779

Abstract

Penelitian ini menganalisis penyelesaian sengketa merek dagang antara Hugo Boss dan Anthony Tan dengan fokus pada kriteria "persamaan pada pokoknya" dan "itikad tidak baik" dalam Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya disparitas penafsiran hukum antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik merek terkenal. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menerapkan standar yang lebih substantif dengan membatalkan putusan Pengadilan Niaga. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan unsur dominan "HUGO" oleh tergugat dikategorikan sebagai persamaan pada pokoknya yang disertai itikad tidak baik berupa tindakan membonceng reputasi (free riding). Penelitian ini menyimpulkan perlunya parameter yang lebih eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 untuk meminimalisir subjektivitas hakim dalam memutus sengketa serupa. Hal ini krusial guna menjamin perlindungan hukum yang preventif maupun represif bagi pemegang hak merek di Indonesia serta demi menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.
Enhancing Public Service Quality Through Digital Licensing Innovation: A Servqual Analysis Of The Sijarimu Application In The Riau Islands Province Liza Novianty; Edy Akhyari; Dedi Afrizal
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2783

Abstract

Transformasi digital dalam pelayanan publik mendorong pemerintah untuk menghadirkan layanan perizinan yang lebih efektif dan mudah diakses masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas pelayanan perizinan melalui aplikasi Sijarimu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori Service Quality (SERVQUAL) yang meliputi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Sijarimu telah membantu meningkatkan kemudahan akses, efisiensi proses pelayanan, serta transparansi perizinan. Kualitas pelayanan pada dimensi tangibles, responsiveness, assurance, dan empathy dinilai cukup baik, sementara pada dimensi reliability masih ditemukan kendala teknis dan integrasi sistem yang belum optimal. Selain itu, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat dan keterbatasan jaringan internet masih menjadi hambatan dalam pemanfaatan layanan. Penelitian menyimpulkan bahwa aplikasi Sijarimu berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan, namun memerlukan penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan optimalisasi integrasi sistem untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efektif.
Hakekat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Seksual Arni; Khaerul Mannan; Aksah Kasim; Sunardi Purwanda; Bakhtiar Tijjang
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2833

Abstract

Tingginya angka kekerasan fisik dan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia belum sepenuhnya mampu menjamin keamanan dan pemulihan korban. Kondisi ini menjadi penting untuk diteliti mengingat anak merupakan kelompok rentan yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, rasa aman, serta jaminan atas tumbuh kembangnya sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab masih tingginya kasus kekerasan fisik dan seksual serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka kekerasan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketimpangan gender dan budaya patriarki, rendahnya tingkat pendidikan, pengalaman kekerasan pada masa kanak-kanak, perilaku agresif dan penyalahgunaan zat adiktif, tekanan ekonomi, serta lemahnya akses terhadap perlindungan hukum dan layanan pendampingan. Perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam berbagai regulasi, namun implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek pemulihan psikologis dan pencegahan victimisasi ulang. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan yang bersifat preventif, represif, dan rehabilitatif secara terpadu guna menjamin terpenuhinya hak-hak korban serta menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.
Tanggung Jawab Hukum Penggunaan Automated Decision Making oleh Platform HALO AI Terhadap Privasi Pengguna Berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi La Ode Tsabat Yazid; Rianda Dirkareshza
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2852

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah mengubah paradigma interaksi manusia dengan platform digital, seperti lahirnya platform layanan pelanggan berbasis AI yakni HALO AI dengan mekanisme Automated Decision Making (ADM) untuk menjawab pesan pelanggan secara otomatis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk-bentuk implementasi kesesuaian mekanisme ADM pada platform HALO AI terhadap prinsip pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP juga merumuskan bentuk pertanggungjawaban hukum dan upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh subjek data apabila terjadi pelanggaran privasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menganalisis bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta sistematika hukum yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi dan kecerdasan buatan. Dalam upaya melakukan perlindungan data konsumen, HALO AI perlu menerapkan prinsip privacy by design yaitu penegasan privasi sejak awal perancangan sistem. Selain itu platform juga harus menyediakan layanan konsumen untuk berhak mendapatkan penjelasan dari manusia apabila terjadi kerancuan dalam jawaban dari sistem AI (right of explanation). Jika platform HALO AI selaku Prosesor Data gagal memenuhi standar keamanan, atau jika Pengendali Data (perusahaan / UMKM) lalai dalam mengawasi pemrosesan otomatis ini, UU PDP mengancam dengan sanksi yang sangat tegas berupa denda administratif hingga sanksi pidana.
Partisipasi Politik Perempuan Studi Fenomenologi Di Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Reh Ngenana; Aprilinda M. Harahap
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2886

Abstract

Partisipasi politik perempuan di tingkat desa masih dipengaruhi oleh hambatan struktural, kultural, dan personal yang membatasi keterlibatan mereka dalam proses politik lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman politik perempuan di Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, serta memahami cara mereka memaknai partisipasi politik dalam konteks sosial dan budaya masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap perempuan yang terlibat dalam kegiatan sosial dan politik desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan dipengaruhi oleh pendidikan, dukungan keluarga, lingkungan sosial, persepsi gender, serta akses terhadap organisasi desa seperti PKK, posyandu, dan forum masyarakat. Keterlibatan perempuan masih menghadapi hambatan berupa budaya patriarki, beban domestik, minimnya representasi, dan rendahnya pengetahuan politik. Namun, sebagian perempuan mulai menunjukkan kesadaran dan keberanian dalam menyampaikan aspirasi publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendidikan politik yang inklusif dan penguatan kapasitas perempuan dalam demokrasi lokal.
Sikap Politik Generasi Z Terhadap Isu Lingkungan Pada Pemilu 2024: Studi Kasus Di Kecamatan Pantai Labu Fitria Sari Harahap; Faisal Riza
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2893

Abstract

Meningkatnya partisipasi politik Generasi Z pada Pemilu 2024 sering diasumsikan berbanding lurus dengan dukungan terhadap isu lingkungan. Namun, penelitian ini menunjukkan adanya paradoks kesadaran ekologis di wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan menganalisis sikap politik Generasi Z terhadap isu lingkungan dengan melihat ketegangan antara idealisme ekologis dan pragmatisme ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus instrumental. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 15 informan berusia 18–25 tahun di Kecamatan Pantai Labu dan dianalisis menggunakan analisis tematik enam tahap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki kesadaran ekologis yang tinggi terhadap isu lokal, terutama abrasi pantai, karena pengalaman langsung. Media sosial juga berperan dominan dalam sosialisasi politik, tetapi turut membentuk ruang gema atau echo chamber. Meskipun mayoritas informan menganggap isu lingkungan penting, tidak semuanya menjadikannya prioritas elektoral. Temuan ini menunjukkan bahwa sikap politik Generasi Z bersifat kompleks, ambivalen, dan dipengaruhi oleh kesadaran ekologis, paparan digital, serta kebutuhan ekonomi yang mendesak.
Analisis Hukum terhadap Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan pada Tahap Penyidikan Asfendi Wijaya Abubakar; Sunardi Purwanda; Muhammad Sabir Rahman; Muhammad Natsir; Khaerul Mannan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2911

Abstract

Keadilan restoratif berkembang sebagai bentuk pembaruan hukum pidana Indonesia yang mengutamakan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan penyelesaian konflik secara damai. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana ringan pada tahap penyidikan serta mengkaji kelebihan dan kekurangannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan melalui analisis bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif pada perkara pencurian ringan dilakukan melalui mediasi dan kesepakatan damai antara korban dan pelaku dengan mengutamakan pemulihan kerugian dan perdamaian sosial. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu mewujudkan penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga masyarakat. Kendati demikian, penerapannya masih menghadapi kendala berupa potensi mencakup diskresi dan ketidaksamaan penerapan hukum di berbagai daerah.

Page 29 of 30 | Total Record : 294

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026 Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026 Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2026 Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue