cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 294 Documents
 23   24   25   26   27 
Tindak Pidana Perzinahan Dan Kohabitasi Dalam KUHP Baru: Kajian Yuridis Pasal 411 Dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Siti Khodijah; Deny Guntara; Muhammad Abas
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2347

Abstract

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan mendasar dalam pengaturan delik kesusilaan, khususnya perzinahan dan kohabitasi. Pasal 411 memperluas delik perzinahan kepada setiap orang yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah, sedangkan Pasal 412 mengatur kohabitasi sebagai delik baru. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum Pasal 411 dan Pasal 412 serta menganalisis problematika yuridis penerapannya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pasal tersebut menimbulkan sejumlah persoalan, antara lain ketidakjelasan frasa “di luar perkawinan yang sah”, potensi overcriminalization, penyalahgunaan mekanisme delik aduan, dan risiko pelanggaran hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penafsiran otentik dan pedoman penerapan yang jelas guna menjamin kepastian hukum dan penerapan asas ultimum remedium secara proporsional.
Analisis Yuridis Perjanjian Pinjam Nama Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dalam Kepemilikan Tanah Oleh Wna (Studi Kasus Putusan Pn Denpasar Nomor 872/Pdt.G/2020) Nadinne Jessica Febrianty Sakul; Sulastri
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2373

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai status hukum perjanjian pinjam nama sebagai instrumen penyelundupan hukum dalam sengketa tanah yang diputus oleh PN Denpasar dalam Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020 dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN Denpasar Nomor 872/Pdt.G/2020. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan berupa peraturan perundang-undangan dan studi kasus, penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pinjam nama antara WNA dan WNI merupakan penyelundupan hukum karena seringkali dibuat dengan tujuan untuk menghindari ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam putusan PN Denpasar Nomor 872/Pdt.G/2020 diputuskan bahwa perjanjian pinjam nama antara WNA dan WNI adalah batal demi hukum dan jual beli antara Tergugat dan Tergugat intervensi adalah sah, sehingga Tergugat Intervensi merupakan pemilik sah dari obyek sengketa. Tetapi, jika merujuk pada pasal 26 ayat 2 UUPA yang menyatakan secara tegas bahwa tiap pengalihan hak milik atas tanah baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada WNA berakibat batal demi hukum dan tanah jatuh kepada negara, maka obyek sengketa seharusnya kembali kepada negara.
Rekonstruksi Mekanisme Seleksi Penyelenggara Pemilu Di Indonesia Menuju Sistem Yang Independen Ahmad Fauzan; Gunawan Arifin; Mohamad Safrin
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2379

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang mekanisme seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum di Indonesia yang masih dipengaruhi oleh intervensi politik melalui keterlibatan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta melakukan perbandingan dengan model Tribunal Superior Eleitoral di Brazil yang memiliki tingkat independensi lebih kuat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme seleksi Komisi Pemilihan Umum yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu menjamin integritas, profesionalitas, dan netralitas penyelenggara pemilu akibat dominasi aktor politik, tidak optimalnya standar berbasis merit, serta terbatasnya transparansi substantif dan efektivitas partisipasi publik. Sebaliknya, model Tribunal Superior Eleitoral Brazil yang berbasis peradilan elektoral menunjukkan sistem seleksi yang lebih terlindungi dari kepentingan politik sehingga lebih mampu menjamin akuntabilitas kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan mekanisme seleksi melalui penguatan tim seleksi independen, pembatasan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat, penerapan sistem merit yang terukur, peningkatan transparansi, serta pengembangan model electoral court dan konsep reverse mechanism selection. Reformasi tersebut menjadi penting untuk memperkuat kredibilitas serta legitimasi demokrasi elektoral di Indonesia
Pembuktian Saksi Mahkota dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Asas Unus Testis Nullus Testis Joshua Markus Adrian; Indra Yudha Koswara; Martha Parulina Berliana
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2380

Abstract

Penelitian ini mengkaji pembuktian dengan alat bukti saksi mahkota (kroongetuige) dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana, dikaitkan dengan asas unus testis nullus testis berdasarkan nilai keadilan. Penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia menimbulkan paradoks yuridis yang fundamental: di satu sisi merupakan instrumen penting untuk mengungkap kebenaran materiil, namun di sisi lain berpotensi melanggar asas non-self incrimination dan prinsip fair trial yang dijamin oleh hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Fokus analisis adalah Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Subang dalam perkara pembunuhan berencana Yosep Hidayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan saksi mahkota dalam KUHAP Baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) telah mengalami transformasi signifikan dari sekadar diskresi pragmatis menjadi instrumen pembuktian yang memiliki landasan formil. Penggunaan saksi mahkota dalam putusan a quo telah memenuhi standar pembuktian minimum dengan didukung alat bukti corroborative berupa bukti DNA dan keterangan saksi lainnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dalam perspektif nilai keadilan.
Konsep Pemidanaan Terhadap Pelaku Aborsi Yang Diatur Dalam Undang-Undang Kesehatan Berdasarkan Perspektif Primum Remedium Qoonitah Amri; Indra Yudha Koswara; Tri Setiady; Wiwin Triyunarti
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2381

Abstract

Aborsi ilegal merupakan salah satu persoalan hukum yang paling serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Berdasarkan data BKKBN tahun 2023, terdapat sekitar 2,6 juta kasus aborsi per tahun, dan sekitar 79% dilakukan secara ilegal dan tidak aman.[1] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur mekanisme pemidanaan terhadap pelaku aborsi. Namun, fakta lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan serius antara norma hukum dan penegakannya, sebagaimana tergambar dalam Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg dan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi berdasarkan Undang-Undang Kesehatan serta merumuskan konsep pemidanaan ke depan berdasarkan perspektif primum remedium, di mana hukum pidana diposisikan sebagai instrumen utama dalam penanggulangan tindak pidana aborsi ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas primum remedium dalam pemidanaan pelaku aborsi dapat memberikan efek jera yang optimal serta mencegah terulangnya praktik aborsi ilegal. Penguatan norma pemidanaan yang proporsional, konsisten, dan berkeadilan merupakan kebutuhan mendesak dalam pembaruan hukum kesehatan Indonesia.    
pemilu Dari Buzzer ke Algoritma: Praktik Mikro-Targeting Politik dan Fragmentasi Ruang Publik Digital dalam Pemilu Indonesia: kajian literatur tentang Dari Buzzer ke Algoritma: Praktik Mikro-Targeting Politik dan Fragmentasi Ruang Publik Digital dalam Pemilu Indonesia muhammad abdul hanif hanif; Dedy Pribadi Uang; Muhammad_Syahdan Aprilianza
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2387

Abstract

Abstrak: Kampanye politik di Indonesia bergeser dari jaringan buzzer manusia yang terkoordinasi menuju sistem mikro-targeting berbasis algoritma. Penelitian ini menelusuri trajektori pergeseran tersebut dan konsekuensinya bagi fragmentasi ruang publik digital serta kualitas demokrasi elektoral. Melalui pendekatan sintesis literatur integratif (Torraco, 2016; Whittemore & Knafl, 2005) dengan analisis tematik interpretatif (Braun & Clarke, 2006), kajian ini menelusuri tiga momen kritis: Pilkada DKI Jakarta 2017, Pemilu Presiden 2019, dan Pemilu 2024. Korpus literatur diambil dari basis data Scopus, Sinta, dan Google Scholar, dilengkapi laporan lembaga pengawas pemilu serta arsip publik Meta Ad Library. Penelusuran sistematis pada periode Januari–April 2026 tidak menjumpai studi yang mengintegrasikan konsep algorithmic enclaves dengan kerangka propaganda komputasional untuk membaca evolusi longitudinal ekosistem kampanye digital Indonesia lintas ketiga momen tersebut. Tiga temuan utama muncul. Pertama, ekosistem buzzer Indonesia berkembang dari jaringan manusia informal menjadi sistem semi-organik yang memadukan agen manusia dengan algoritma platform. Kedua, algoritma media sosial aktif membentuk algorithmic enclaves yang memperdalam fragmentasi pemilih berdasarkan garis identitas dan isu. Ketiga, praktik mikro-targeting yang terus meluas mengancam prinsip deliberasi publik yang menopang demokrasi substantif. Kontribusi utama penelitian ini adalah k Kampanye politik di Indonesia bergeser dari jaringan buzzer manusia yang terkoordinasi menuju sistem mikro-targeting berbasis algoritma. Penelitian ini menelusuri trajektori pergeseran tersebut dan konsekuensinya bagi fragmentasi ruang publik digital serta kualitas demokrasi elektoral. Melalui pendekatan sintesis literatur integratif (Torraco, 2016; Whittemore & Knafl, 2005) dengan analisis tematik interpretatif (Braun & Clarke, 2006), kajian ini menelusuri tiga momen kritis: Pilkada DKI Jakarta 2017, Pemilu Presiden 2019, dan Pemilu 2024. Korpus literatur diambil dari basis data Scopus, Sinta, dan Google Scholar, dilengkapi laporan lembaga pengawas pemilu serta arsip publik Meta Ad Library. Penelusuran sistematis pada periode Januari–April 2026 tidak menjumpai studi yang mengintegrasikan konsep algorithmic enclaves dengan kerangka propaganda komputasional untuk membaca evolusi longitudinal ekosistem kampanye digital Indonesia lintas ketiga momen tersebut. Tiga temuan utama muncul. Pertama, ekosistem buzzer Indonesia berkembang dari jaringan manusia informal menjadi sistem semi-organik yang memadukan agen manusia dengan algoritma platform. Kedua, algoritma media sosial aktif membentuk algorithmic enclaves yang memperdalam fragmentasi pemilih berdasarkan garis identitas dan isu. Ketiga, praktik mikro-targeting yang terus meluas mengancam prinsip deliberasi publik yang menopang demokrasi substantif. Kontribusi utama penelitian ini adalah konsep ekosistem propaganda komputasional berlapis sebagai kerangka analitik baru untuk konteks non-Barat. onsep ekosistem propaganda komputasional berlapis sebagai kerangka analitik baru untuk konteks non-Barat.
Akibat Hukum Pengutamaan Penegakan Hukum Pidana Korupsi Terhadap Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Di Nusa Tenggara Timur Yanto M.P. Ekon; Yohanis Imanuel Benafa; Yohana Lince Aleng
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2413

Abstract

Penelitian ini mengkaji akibat hukum dari pengutamaan penegakan hukum pidana korupsi dibandingkan pemulihan kerugian keuangan negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi yang lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku daripada pemulihan kerugian negara menimbulkan beberapa akibat hukum, yaitu biaya operasional penegakan hukum lebih besar daripada kerugian negara, penegakan hukum yang justru menambah kerugian keuangan negara, bangunan hasil pengadaan tetap rusak meskipun pelaku dipidana, serta terjadinya penegakan hukum yang bertentangan dengan tujuan hukum modern berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum pidana korupsi seharusnya diterapkan sebagai ultimum remedium dengan mengutamakan pencegahan dan pemulihan kerugian negara sesuai prinsip United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan penegakan hukum korupsi yang lebih berorientasi pada pemulihan aset dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Excessive Discretion Dalam Tindakan Administratif Keimigrasian: Analisis Normatif Dan Rekonstruksi Pengaturan Terhadap Orang Asing Aurelia Sherina Suryadi Putri; Zamroni Abdussamad; Erman I. Rahim
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2433

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena excessive discretion dalam pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia yang bersumber dari kelemahan konstruksi norma Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Rumusan norma yang bersifat umum dan multitafsir, khususnya penggunaan standar "patut diduga", telah membuka ruang diskresi yang berlebihan bagi pejabat imigrasi sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum dan pergeseran fungsi tindakan administratif menjadi instrumen penyelesaian utama penegakan hukum keimigrasian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Analisis dilakukan terhadap 30 kasus pelanggaran keimigrasian tahun 2023–2026 serta sistem keimigrasian Australia, Jerman, dan Malaysia sebagai pembanding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh penyelesaian kasus dilakukan melalui jalur administratif tanpa mekanisme pro justitia, meskipun sebagian pelanggaran memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 122 huruf (a) undang-undang yang sama. Kondisi ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas dalam hukum administrasi negara. Penelitian ini merumuskan model rekonstruksi norma melalui empat dimensi, yakni penetapan standar pembuktian objektif, hierarki proporsionalitas tindakan, mekanisme koordinasi administratif-pidana, serta penguatan akuntabilitas keputusan. Rekonstruksi ini diharapkan mampu mewujudkan sistem penegakan hukum keimigrasian yang konsisten, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip negara hukum.
Kedudukan hukum anak dari perkawinan tidak tercatat prespektif hukum perdata dan hukum Islam Moh Sahrul sahrul_054; Susi Susilawati; Maulana Amin Tahir
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2445

Abstract

Perkawinan tidak tercatat masih menjadi fenomena yang meluas di Indonesia akibat faktor budaya, keterbatasan ekonomi, dan rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terhadap kedudukan dan perlindungan hak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum anak dari perkawinan tidak tercatat dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam, serta mengkaji pemenuhan hak-hak dasar anak dalam kondisi tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif berbasis kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum perdata, anak hanya diakui memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga hak nasab, waris, dan nafkah dari pihak ayah tidak dapat diperoleh secara langsung. Dalam hukum Islam, anak tetap memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya sepanjang perkawinan sah menurut syariat. Ketiadaan akta nikah berdampak pada sulitnya anak memperoleh akta kelahiran yang memuat nama ayah, sehingga mengancam pemenuhan hak identitas, nafkah, waris, serta hak sosial dan pendidikan anak. Mekanisme isbat nikah dan pembuktian hubungan biologis menjadi solusi hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak-hak anak tersebut.
Aset Publik Negara Sebagai Objek Eksekusi Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (Studi Kasus Kementerian Pertahanan vs Navayo International Ag) Vaganti Safa Sukma Rubianti; Wendy Budianti Rakhmi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2451

Abstract

Putusan arbitrase internasional bersifat final dan mengikat sehingga memberikan kepastian hukum bagi pihak yang memperoleh putusan untuk melakukan eksekusi. Namun, permasalahan muncul ketika negara kalah dalam proses arbitrase dan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang berpotensi menimbulkan tindakan eksekusi aset negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan eksekusi aset publik negara dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional  dalam kasus Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melawan Navayo Internasional Ag penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. penelitian ini mengkaji kasus sengketa antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melawan Navayo Internasional Ag yang menimbulkan permasalahan karena upaya penyitaan terhadap aset diplomatik Indonesia di Paris, hasil penelitian menunjukan meskipun negara telah kehilangan kekebalan dari yurisdiksi atau immunity from jurisdiction ketika terlibat dalam transaksi komersial,   negara tetap memiliki perlindungan terhadap  aset publik melalui doktrin immunity from execution, berdasarkan pasal 19 dan 21 United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 2004, aset yang digunakan untuk fungsi pemerintahan dan pelayanan publik seperti aset diplomatik, bank sentral, dan aset militer tidak dapat dijadikan objek eksekusi . Kasus Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melawan Navayo International Ag, aset diplomatik Indonesia di Paris tidak memenuhi syarat sebagai objek eksekusi karena digunakan untuk tujuan non komersial dan mendapatkan perlindungan berdasarkan pasal 22 Vienna Convention 1961. Oleh karena itu,  pemerintah indonesia harus memiliki langkah alternatif dengan melakukan negosiasi dan mengalokasikan aset yang bersifat komersial untuk memenuhi kewajiban putusan arbitrase seperti aset Badan Usaha Milik Negara.   hal ini penting untuk dilakukan untuk menciptakan keharmonisan antara kewajiban negara dalam memenuhi kewajiban ganti rugi dan perlindungan aset negara.

Page 25 of 30 | Total Record : 294

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026 Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026 Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2026 Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue