cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 294 Documents
 24   25   26   27   28 
Faktor yang Berhubungan dengan Tindakan Tidak Aman pada Pekerja Produksi Shermina Oruh; Aynun Abdi Putri Bausad; Masdarwati; Yuyun T.A
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2463

Abstract

Kecelakaan kerja pada industri manufaktur umumnya disebabkan oleh tindakan tidak aman (unsafe action) yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pengetahuan, sikap, pengawasan, dan sosialisasi dengan tindakan tidak aman pada pekerja produksi PT. Wijaya Karya Beton Tbk Unit Sulawesi Selatan. Penelitian menggunakan desain cross-sectional dengan jumlah sampel 57 pekerja yang dipilih melalui simple random sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan uji Chi-Square dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja berada pada kategori tindakan aman (75,4%). Variabel yang berhubungan signifikan dengan tindakan tidak aman adalah sikap (p = 0,027) dan pengawasan (p = 0,002). Sementara itu, pengetahuan (p = 0,336) dan sosialisasi (p = 1,000) tidak menunjukkan hubungan signifikan. Pengawasan muncul sebagai faktor paling dominan dalam mencegah tindakan tidak aman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan perilaku aman pekerja lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama efektivitas pengawasan, daripada faktor internal seperti pengetahuan. Evaluasi terhadap metode sosialisasi dan peningkatan kualitas pengawasan diperlukan untuk memperkuat budaya keselamatan kerja.
Kesesuaian Tahapan Musrenbang Rkpd Kecamatan Tinangkung Selatan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Akhyar Maulana; Rahmat Bakri; Bambang Hermawan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2473

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kecamatan Tinangkung Selatan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Permasalahan ini penting karena Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) kecamatan merupakan forum strategis untuk membahas usulan desa sebelum diteruskan ke tingkat kabupaten. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen, meliputi dokumen kecamatan, desa, dan dokumen perencanaan kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kecamatan Tinangkung Selatan telah sesuai secara formal-administratif, terutama dari aspek waktu pelaksanaan, penyelenggaraan forum, kelengkapan dokumen, dan penyusunan berita acara. Namun, secara substantif pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal sebagaimana tujuan Pasal 98 ayat (6), khususnya dalam memberikan ruang penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap seluruh usulan prioritas desa. Hambatan utama meliputi ketergantungan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, keterbatasan kategori usulan, kendala jaringan, dan lemahnya administrasi desa. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan fungsi substantif Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) kecamatan.
Implikasi Hukum Akreditasi Rumah Sakit Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Pasien di Rumah Sakit Jiwa Amino Gondohutomo Semarang Yuswanti; Imam Ropii; Carolina Kuntardjo; Marsudi Dedi Putra
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2477

Abstract

Akreditasi rumah sakit merupakan instrumen hukum yang diwajibkan negara untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan, namun implementasinya di rumah sakit jiwa belum banyak dikaji secara yuridis-empiris. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan akreditasi, implikasi hukumnya terhadap akuntabilitas pelayanan kesehatan pasien, serta hambatan yang dihadapi di RSJ Amino Gondohutomo Semarang. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan jenis penelitian hukum non-doktrinal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen terhadap 4 informan yang dipilih secara purposive, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akreditasi paripurna yang diraih RSJ telah mentransformasi pelayanan kesehatan menjadi tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui kepatuhan SOP, informed consent, rekam medis, dan audit insiden. Hambatan utama meliputi beban ganda SDM antara pelayanan klinis dan pengelolaan dokumen akreditasi, serta risiko hukum dalam penanganan pasien jiwa yang berpotensi agresif. Penelitian ini menegaskan bahwa akreditasi rumah sakit jiwa memiliki implikasi hukum yang lebih kompleks dibandingkan rumah sakit umum, sehingga diperlukan regulasi akreditasi khusus yang mengakomodasi karakteristik pelayanan psikiatri demi terwujudnya perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan.
Strategi Qatar Dalam Memperbaiki Citra Negara Di Perhelatan Piala Dunia 2022 M. Ifan Ihklas; Moh. Fathoni Hakim
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2502

Abstract

Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar tidak hanya menjadi ajang olahraga global, tetapi juga menjadi sarana strategis bagi Qatar dalam memperbaiki citra internasional di tengah berbagai kritik global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Qatar dalam membentuk citra internasional melalui diplomasi publik, soft power, nation branding, dan konstruksi identitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui penelusuran berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan resmi, dan publikasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qatar menerapkan strategi multidimensional melalui pembangunan infrastruktur modern, penggunaan narasi global, keterlibatan figur publik, serta representasi budaya Arab dan nilai-nilai Islam. Strategi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai promosi citra, tetapi juga sebagai upaya Qatar dalam menampilkan identitas sebagai negara modern, terbuka, religius, dan memiliki kapasitas global. Dalam perspektif konstruktivisme, Piala Dunia FIFA 2022 menjadi ruang bagi Qatar untuk membentuk makna, menegosiasikan identitas, dan memperkuat posisinya di tengah masyarakat internasional. Namun, upaya tersebut tidak sepenuhnya menghapus persepsi negatif karena kritik terkait hak asasi manusia, pekerja migran, kebebasan sipil, dan tuduhan sportswashing tetap muncul. Dengan demikian, pembentukan citra Qatar melalui Piala Dunia 2022 dapat dipahami sebagai proses yang dinamis dan terus dinegosiasikan.
Strategic Mapping of Maritime Potential to Strengthen Investment Development in Bintan Regency Yeni Yustina Yeni; Rumzi Samin; Armauliza Septiawan3
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2507

Abstract

Kabupaten Bintan memiliki potensi maritim yang signifikan yang didukung oleh perikanan tangkap, budidaya perairan, wisata bahari, jasa pelabuhan, dan wilayah pesisir yang terhubung dengan jalur perdagangan internasional. Potensi-potensi ini mewakili aset ekonomi daerah yang dapat dikembangkan menjadi peluang investasi. Namun, pemetaan potensi maritim di Kabupaten Bintan belum dilakukan secara komprehensif, sehingga informasi spesifik mengenai peluang investasi maritim masih terbatas. Kurangnya data spasial, informasi yang tidak memadai tentang sektor-sektor unggulan, dan tidak adanya pemetaan regional yang terintegrasi telah menyebabkan peluang ekonomi maritim tetap kurang dimanfaatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemetaan potensi maritim dalam mendukung pengembangan investasi di Kabupaten Bintan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur yang melibatkan instansi pemerintah daerah terkait. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan tahun 2025 menunjukkan bahwa sektor perikanan, bersama dengan pertanian dan kehutanan, hanya menyumbang sekitar 7 persen terhadap Produk Domestik Bruto Daerah Kabupaten Bintan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan potensi maritim telah dilakukan oleh pemerintah daerah; namun, pemetaan tersebut masih bersifat umum, kurang terintegrasi lintas sektor, dan belum menghasilkan informasi investasi terperinci yang siap ditawarkan kepada calon investor.
Analisis Kewenangan Kjri UU Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak Dari Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Sarah Lisfiza; Maulidya Mora Matondang
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2513

Abstract

Anak merupakan kelompok minoritas yang harus dilindungi negara dalam pembangunan generasi bangsa. Status kewarganegaraan melalui pencatatan kelahiran menjadi fondasi yuridis kepastian hukum menjamin hak hak anak dan memberikan perlindungan hukum bagi anak dari Pekerja Migran Indonesia (PMI). Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) berkewajiban memfasilitasi pencatatan kelahiran bagi anak-anak Indonesia di wilayah kerja, Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewenangan KJRI sebagai lembaga perwakilan negara, serta mengkaji permasalahan hukum yang muncul terkait anak-anak dari PMI non prosedural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Lebih lanjut penelitian ini membedah Akta Imigresen 1959/63 Malaysia (Act 155). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Kewenangan KJRI dalam memberikan pencatatan kelahiran, termasuk identitas diri dan status kewarganegaraan, dilaksanakan oleh koordinasi Staf Teknis Imigrasi dan Fungsi Konsuler yang bertugas melayani legalisasi dokumen dan pendaftaran kependudukan luar negeri. Adapun relevansi tinjauan Siyasah Dauliyah meneliti tanggung jawab negara melalui diplomasi memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas yakni anak - anak dari PMI non prosedural.
Overcriminalization terhadap Kebebasan Berekspresi di Media Sosial dan Urgensinya terhadap Reformasi Hukum Pidana Husni Nurramdani; Rahadi Wasi Bintoro
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2514

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah melahirkan berbagai persoalan hukum baru, khususnya berkaitan dengan kriminalisasi ekspresi masyarakat di ruang digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap ekspresi di media sosial yang berpotensi menimbulkan overcriminalization terhadap kebebasan berekspresi, serta mengkaji urgensi reformasi hukum pidana dalam merekonstruksi batas kriminalisasi agar selaras dengan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), masih mengandung rumusan yang luas dan multitafsir sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap kritik, opini, dan ekspresi di media sosial. Kondisi tersebut memunculkan chilling effect yang berdampak pada penyempitan ruang kebebasan sipil dalam masyarakat demokratis. Reformasi hukum pidana melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan arah pembaruan yang lebih proporsional melalui perumusan norma yang lebih jelas, pembatasan kriminalisasi berbasis actual harm, serta penguatan prinsip ultimum remedium. Dengan demikian, reformasi hukum pidana diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang adaptif, demokratis, dan selaras dengan prinsip perlindungan kebebasan berekspresi di era digital.
Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Indonesia di Era Kepemimpinan Joko Widodo Periode 2019-2024 Muhammad Umar Assyuja; Arif Zainudin; Akhmad Habibullah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesejahteraan masyarkat merupakan salah satu kunci dari keberhasilan sebuah pemerintahan, kesejahteraan mencerminkan kemampunan pemerintah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kajian ilmiah serta tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode 2019–2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis bibliometrik. Data penelitian berasal dari artikel ilmiah Scopus yang terbit pada rentang tahun 2020–2025 dan dianalisis menggunakan software Biblioshiny. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan publikasi ilmiah pascapandemi COVID-19 dengan fokus utama pada kesejahteraan masyarakat, kebijakan publik, dan kepemimpinan nasional. Analisis menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia bersifat multidimensional, mencakup aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemiskinan dan pengangguran, serta perlindungan sosial. Secara substantif, kesejahteraan masyarakat relatif stabil sebelum pandemi, mengalami tekanan saat pandemi, dan menunjukkan pemulihan bertahap pada periode pascapandemi. Penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan kesejahteraan yang adaptif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Analisis Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga: Studi Kasus di Desa Karambura Amirullah; Husnatul Mahmudah; Hikmah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2522

Abstract

Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga semakin banyak ditemukan di tengah perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi ini sering menimbulkan perdebatan terkait kedudukan dan peran istri dalam keluarga menurut hukum Islam, mengingat kewajiban nafkah secara normatif dibebankan kepada suami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga menurut perspektif hukum Islam melalui studi kasus di Desa Karambura. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama, suami, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai informan penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan kemampuan suami dalam bekerja, serta kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Masyarakat Desa Karambura pada umumnya memandang bahwa istri diperbolehkan bekerja dan mencari nafkah selama pekerjaan tersebut dilakukan secara halal serta tetap menjaga kehormatan dan martabat sesuai dengan ajaran Islam. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah tetap berada pada suami, namun istri dapat mengambil peran ekonomi yang lebih dominan dalam kondisi tertentu demi mewujudkan kemaslahatan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perubahan sosial dengan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ketahanan keluarga.
Membaca Produksi Banalitas Kejahatan Dalam Modernitas: Sebuah Kajian Hermeneutika Filosofis atas Eichmann in Jerusalem Czar Daffa Al Farisi; Aim Abdulkarim; Prayoga Bestari
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2524

Abstract

Banalitas kejahatan kerap dipahami secara psikologis, bahwa Eichmann dan para penjahat perang dunia kedua di pihak Nazi-Jerman bersalah karena tidak berpikir dalam melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan pada kebijakan solusi akhir di akhir perang dunia kedua. Perlu pembacaan kembali dan peninjauan ulang atas banalitas kejahatan ini, karena ternyata struktur zaman dari modernitas seringkali luput dari para pembaca Arendt. Dengan menggunakan hermeneutika filosofis yang dikembangkan oleh Hans-Georg Gadamer, penulis berhasil melihat jika ada cara membaca Arendt yang sama sekali lain yakni menggeser penekanan tafsirnya pada masalah yang muncul dalam dua karya besarnya yakni Asal-Usul Totalitarisme dan Eichmann in Jerusalem yaitu modernitas itu sendiri. Modernitas sebagai zaman dimana rasionalitas terbit dalam bentuk instrumentalnya, seperti pada birokrasi dan sistem administrasi di negara-negara modern. Menjadikan kejahatan harus dihayati secara berbeda, ia menjadi asing dan banal, melampaui segala teori dan rumusan etika yang dikembangkan umat manusia sebelumnya. Sekaligus ini merupakan masalah serius yang terus tampil dan perlu dimasukan dalam diskursus kontemporer mengenai modernitas dan problema kemanusiaan modern.

Page 26 of 30 | Total Record : 294

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026 Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026 Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2026 Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue