Journal of Governance and Social Policy
The journal aims to provide an in-depth analysis of organizational, administrative, and policy science developments that apply to government and governance. Each issue brings you critical perspectives and convincing analysis, functioning as a way out for the best theoretical and research work in this field.
Articles
128 Documents
Optimalisasi Partai Aceh Sebagai Infrastruktur Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh
Nofriadi Nofriadi;
Nada Nafira Almanzani;
Hawary Annisa
Journal of Governance and Social Policy Vol 2, No 1 (2021): JUNE 2021
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.799 KB)
|
DOI: 10.24815/gaspol.v2i1.20054
Masyarakat diberi ruang dan kesempatan untuk memberikan pendapat yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan terkait. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menggunakan infrastruktur politik untuk mempengaruhi masyarakat. Dalam negara demokrasi, partai politik merupakan salah satu bentuk demokrasi dalam mewujudkan partisipasi politik. Di Aceh sendiri, salah satu partai politik yang paling berpengaruh adalah Partai Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana fungsi parpol dalam memaksimalkan diri sebagai infrastruktur politik, khususnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Aceh. Makalah ini menggunakan metode penelitian studi pustaka dengan bahan referensi yang digunakan penulis sebagian besar dari bahan bacaan atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pada pemilu 2019 relatif tinggi di Kota Banda Aceh yaitu mencapai 78,67%, melebihi target nasional sebesar 77,5%. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingginya partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat Aceh terhadap kader di lingkungan Partai Aceh. Oleh karena itu, parpol harus dapat mengoptimalkan fungsinya dalam meningkatkan partisipasi pemilih sesuai dengan tujuan awal pembentukan parpol dalam mendukung pelaksanaan sistem politik.The public is given the space and opportunity to give opinions, guaranteed in the relevant laws and regulations. As a democracy, Indonesia uses political infrastructure to influence society. In a democratic country, political parties are one form of democracy in realizing political participation. In Aceh itself, one of the most influential political parties is Partai Aceh. This study aims to determine the extent to which political parties function in maximizing themselves as political infrastructure, especially to increase the participation of the Acehnese people. This paper uses a literature study research method with the reference material used by the author mostly from reading material or secondary data. The results showed that voter participation in the 2019 election was relatively high in the city of Banda Aceh, reaching 78.67%, exceeding the national target of 77.5%. One factor that greatly influenced the high voter turnout in the 2019 Election was the increasing trust of the Acehnese people in cadres within the Aceh Party. Therefore, political parties must be able to optimize their function in increasing voter participation following the original purpose of forming political parties in supporting the implementation of the political system.
Back Matter June 2020
Journal Gaspol
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 1 (2020): JUNE 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.807 KB)
|
DOI: 10.24815/gaspol.v1i1.17896
The Implementation of Regional Policies Related to Sharia Financial Institutions in Lhokseumawe
Nurul Kamaly;
Nazaruddin Nazaruddin;
Nurul Fajri
Journal of Governance and Social Policy Vol 3, No 1 (2022): JUNE 2022
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.946 KB)
|
DOI: 10.24815/gaspol.v3i1.26387
One of the advantages of the Province of Nanggroe Aceh Darussalam is the Shari'a legal framework included in Law No. 11 of 2006 governing Aceh's administration. This study examines the role of the Indonesian Islamic Bank Lhokseumawe Area in the implementation of Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions. Bank Syariah Indonesia (BSI) Lhokseumawe Area contributed to applying the Qanun for Islamic Financial Institutions starting from account migration, socialization of sharia products, sharia services and also signing of cooperation agreements with partners to use products from sharia banking. One of the focuses of BSI Lhokseumawe Area in the process of integrating service operational systems in the Aceh region is the customer migration process from the original bank to Bank Syariah Indonesia. This migration process can be done online through BSI Mobile or face-to-face. ATM cards, mobile and internet banking. In this process, the convenience and security of customer data are prioritized. The implementation of the qanun does not necessarily go well, there are obstacles faced in the process of implementing the qanun. Implementing Islamic financial services requires the attention and hard work of all parties and not only the bank. Stakeholders and citizens can continue to be patient and continue to encourage, and provide support to these financial institutions in correcting the weaknesses that occur so that with the presence of the Indonesian Sharia Bank, they can improve sharia economic growth and also for the benefit of the people.
Analisis Kebijakan Pemberlakuan Jam Malam Dalam Penanganan COVID-19 di Kota Banda Aceh
Aminah Aminah;
Muliawati Muliawati
Journal of Governance and Social Policy Vol 2, No 1 (2021): JUNE 2021
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (264.839 KB)
|
DOI: 10.24815/gaspol.v2i1.21194
Dunia dihebohkan dengan adanya COVID-19, berbagai negara telah menetapkan berbagai peraturan untuk menekan dan mengurangi penyebaran virus tersebut. Tidak terkecuali Indonesia, bahkan Aceh, dalam hal ini Walikota Banda Aceh telah menetapkan aturan untuk membatasi gerak masyarakat dengan pemberlakuan jam malam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan pemberlakuan jam malam dalam penanganan COVID-19 di Kota Banda Aceh. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu berasal dari informan penelitian, situs web resmi, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kebijakan penerapan jam malam dalam penanggulangan wabah COVID-19 di Kota Banda Aceh sudah berjalan efektif. Keterlibatan pihak Aparatur Gampong sangat membantu program pemerintah dalam menanggulangi COVID-19, dikarenakan pihak Aparatur Gampong lebih memahami situasi dan kondisi masyarakat di lingkungannya. Selain itu, keterlibatan TNI/ Polri dan Satpol PP dan juga WH sangat membantu demi terciptanya ketertiban serta keamanan selama penerapan kebijakan pemberlakuan jam malam berlangsung. Pembatasan jam malam ini bertujuan untuk menekan angka positif COVID-19 di Kota Banda Aceh. The world is shocked by the presence of COVID-19, various countries have set various regulations to suppress and reduce the spread of the virus. Indonesia is no exception, even Aceh, in this case, the Mayor of Banda Aceh has set rules to limit the movement of people by imposing a curfew. This study aims to determine the implementation of a curfew policy in handling COVID-19 in Banda Aceh City. The research method used is descriptive qualitative. The data sources used are research informants, official websites, and scientific journals. The results of the study explain that the policy of implementing a curfew in dealing with the COVID-19 outbreak in Banda Aceh City has been effective. The involvement of the Gampong Apparatus is very helpful for government programs in tackling COVID-19 because the Gampong Apparatus understands the situation and conditions of the people in their environment better. In addition, the involvement of the TNI/Polri and the Satpol PP as well as the WH are very helpful for the creation of order and security during the implementation of the curfew policy. The curfew restrictions are aimed at suppressing the positive number of COVID-19 in Banda Aceh City.
Social Movement Ala Seniman Kota Yogyakarta Dalam Meramaikan Kontestasi Demokrasi Lokal
Ammar Rahmat;
Amalinda Savirani
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 2 (2020): DECEMBER 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (282.613 KB)
|
DOI: 10.24815/gaspol.v1i2.18595
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji gerakan-gerakan sosial baru yang digagas para seniman di kota Yogyakarta, khususnya dalam kaitannya dengan demokrasi lokal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Objek dalam penelitian ini adalah Jogja Independent (JOINT) dan Komik Media Sosial (@stripjogja). JONT dan Komik Media Sosial dipilih karena kedua gerakan tersebut mewakili dua kutub yang berbeda. Wawancara mendalam digunakan untuk mengungkap fakta-fakta yang ditemukan, informan dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling. JOINT dan Komik Media Sosial merupakan gerakan sosial baru yang tidak lagi fokus pada persoalan perebutan sumber daya ekonomi, hal ini dikarenakan JOINT dan Komik Media Sosial sama-sama merupakan wadah seniman untuk menyalurkan aspirasi politik. JOINT dan Komik Media Sosial sama-sama telah melalui 3 fase gerakan sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh John E. Farley. Tantangan yang dihadapi JOINT adalah masalah pengumpulan KTP, sedangkan Komik Media Sosial dihadapkan pada kondisi jangkauan media sosial yang luas namun tidak bisa fokus pada dapil yang diinginkan.This study examines the new social movements initiated by artists in Yogyakarta, especially concerning local democracy. This research is a qualitative study with a case study approach. The objects in this study are Jogja Independent (JOINT) and Komik Media Sosial (@stripjogja). JOINT and Komik Media Sosial were chosen because the two movements represented two different poles. In-depth interviews are used to reveal the facts found, informants were selected purposively, and snowball sampling in nature. JOINT and Komik Media Sosial is a new social movement that is no longer focused on struggling for economic resources because JOINT and Social Media Comics are both a forum for artists to channel political aspirations. JOINT and Komik Media Sosial have both gone through 3 phases of social movements as stated by John E. Farley. The challenge faced by JOINT was gathering ID cards, while Komik Media Sosial was faced with the conditions of the broad reach of social media but cannot focus on the desired electoral districts.
Mengkaji Peluang dan Tantangan Praktik Paradiplomasi Pemerintah Daerah di Indonesia di Kawasan Indo-Pasifik
Risky Novialdi;
Saddam Rassanjani
Journal of Governance and Social Policy Vol 3, No 2 (2022): DECEMBER 2022
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.026 KB)
|
DOI: 10.24815/gaspol.v3i2.29450
Kesadaran dalam melakukan kerjasama internasional harus ditumbuhkan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Dinamisnya perkembangan dunia mengharuskan pemerintah pusat menjadi lebih terbuka dalam setiap peluang yang ada demi pembangunan yang lebih merata. Makalah ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengembangkan teori dan konsep dalam proses analisis berdasarkan data yang dikumpulkan dari buku, jurnal, dan sumber terbuka lainnya. Adapun tujuan utama dalam tulisan ini adalah untuk mengungkap peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah di Indonesia dalam praktik paradiplomasi, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Berdasarkan hasil kajian, peluang pemerintah daerah dalam ekspansi internasional di kawasan Indo-Pasifik cukup potensial karena negara wilayah di kawasan Indo-Pasifik memiliki banyak kesamaan yang menjadi salah satu indikator krusial dalam praktik paradiplomasi. Kesempatan ini sayangnya belum berjalan secara maksimal karena banyak praktik paradiplomasi yang sejauh ini tengah berjalan hanya sampai pada tahap perjanjian bersama atau MoU saja; kemudian adanya pandemi yang membuat sejumlah hubungan bilateral terpaksa vakum; dan masalah teknis lainnya. Walupun begitu, pemerintah pusat harus terus berperan aktif dalam mendorong pemerintah daerah untuk lebih bertaji dalam kerjasama luar negeri dalam lingkup kawasan.Awareness in conducting international cooperation must be raised by the central government to local governments. The dynamic development of the world requires the central government to be more open in every opportunity that exists for a more equitable development. This paper uses qualitative research methods by developing theories and concepts in the analysis process based on data collected from books, journals, and other open sources. The main objective of this paper is to uncover the opportunities and challenges faced by local governments in Indonesia in the practice of paradiplomacy, especially in the Indo-Pacific region. Based on the results of the study, the opportunities for local governments in international expansion in the Indo-Pacific region are quite potential because regional countries in the Indo-Pacific region have many similarities which are one of the crucial indicators in the practice of paradiplomacy. Unfortunately, this opportunity has not run optimally because many para-diplomacy practices that have been running so far have only reached the stage of a collective agreement or MoU; then there was a pandemic that forced a number of bilateral relations to be vacuumed; and other technical problems. Even so, the central government must continue to play an active role in encouraging local governments to be more ambitious in foreign cooperation within the region.
Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik
Herizal Herizal;
Mukhrijal Mukhrijal;
Marno Wance
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 1 (2020): JUNE 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.682 KB)
|
DOI: 10.24815/gaspol.v1i1.17327
Paradigma baru administrasi publik muncul dengan merumuskan serangkaian idealisme dan praktik terkait penggunaan nilai dan norma tertentu dalam pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik di bidang administrasi publik. Akuntabilitas dibutuhkan organisasi publik dengan tujuan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada semua pihak (stakeholders), baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan evaluasi ataupun penilaian terhadap tindakan dan kinerja yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut. Metode yang digunakan untuk menyusun tulisan ini adalah pendekatan studi literatur dengan penelurusan dokumen akademis di bidang administrasi publik yang revelan dengan akuntabilitas pelayanan publik. Hasil yang diperoleh adalah Akuntabilitas perspektif The New Publik Service mempunyai banyak segi dan menuntut pengakuan akan peran kompleks yang dimainkan oleh pemerintah (birokrat) dalam tata pemerintahan kontemporer. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk bertindak secara bertanggung jawab, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kepentingan publik.
Eksekusi Hukuman Cambuk Saat Pandemi: Standar Ganda Pemerintah Aceh Terhadap Kebijakan Larangan Kerumunan
Faradilla Fadlia;
Ismar Ramadani;
Siti Nur Zalikha;
Maghfira Faraidiany
Journal of Governance and Social Policy Vol 4, No 1 (2023): JUNE 2023
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/gaspol.v4i1.30992
This paper will discuss how the implementation of whipping execution continues in Aceh even during the COVID-19 pandemic. This shows how the Aceh government continues to implement Islamic law through the law of caning rather than maintaining health and safety by avoiding crowds, considering that this law has requirements to be carried out in public and displayed. In other words, the caning is still carried out in open spaces even though it is stated that they have complied with health protocols. The hypothesis of this paper is that the Government has a double standard against the crowd prohibition policy. The government issued a ban on the community to congregate, but in the implementation of this whip execution, the government actually attracted the people to assemble in public places through the implementation of the caning law in public spaces. The method used is qualitative with literature studies and interviews. This research will be conducted in Banda Aceh, Aceh.
Sistem Presensi Face Recognition Dalam Meningkatkan Kinerja ASN di Kantor BKPSDM Kota Banda Aceh
Iga Mawarni;
Mukhrijal Mukhrijal
Journal of Governance and Social Policy Vol 4, No 1 (2023): JUNE 2023
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/gaspol.v4i1.31828
Penggunaan sistem Presensi pengenalan wajah “face recognition” sebagai wujud dari pengaplikasian sistem Presensi berbasis elektronik. BKPSDM Kota Banda Aceh merupakan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) kedua yang menggunakan Presensi wajah face recognition di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Presensi wajah sebagai sebuah aplikasi berbasis web dengan menggunakan fitur face recognition dan jaringan interkoneksi kota dan terintegrasi dengan sistem E-kinerja Kota Banda Aceh. Pada Penelitian ini memperjelaskan sistem presensi wajah dalam meningkatkan kinerja ASN di BKPSDM Kota Banda Aceh dan kendala dalam pemanfaatan Presensi face recognition dari segi pengguna maupun pemerintah di BKPSDM Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem presensi wajah face recognition sudah diterapkan dengan baik dan dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di BKPSDM Kota Banda Aceh dalam melakukan aktivitas pelayanan untuk meningkatkan kinerja ASN. Namun terdapat kendala yang sering terjadi menyangkut dengan permasalahan jaringan dalam melakukan akses web, hal teknis lainnya seperti batas waktu Presensi hingga pemadaman listrik dan kesulitan mendeteksi wajah. The use of a face recognition presence system as a form of application of an electronic-based presence system. BKPSDM Banda Aceh City is the second OPD (Regional Apparatus Organization) that uses face recognition in the Banda Aceh City Government environment. Face presence as a web-based application using the face recognition feature and city interconnection network and integrated with the Banda Aceh City E-performance system. This research clarifies the facial presence system in improving ASN performance at BKPSDM Banda Aceh City and the obstacles in using face recognition presence from the user and government perspective at BKPSDM Banda Aceh City. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Collecting data using interview techniques, observation and documentation. The results of the study show that the face recognition system has been well implemented and can support the implementation of tasks and functions at BKPSDM Banda Aceh City in carrying out service activities to improve ASN performance. However, there are obstacles that often occur related to network problems in accessing the web, other technical matters such as Presence time limits to power outages and difficulty detecting faces.
Analisis Fenomena Penunjukkan Penjabat Kepala Daerah Provinsi Aceh oleh Pemerintah Pusat
Iqbal Ahmady;
Annisah Putri;
Nong Ayu Triyanti Utami Hakim
Journal of Governance and Social Policy Vol 4, No 1 (2023): JUNE 2023
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/gaspol.v4i1.31895
The phenomenon of the appointment of acting regional heads by the central government to fill the vacancies caused by the postponement of regional elections to the upcoming 2024 simultaneous regional elections has had a serious political impact. This paper will try to look at: First, discuss the problems of appointing acting regional heads related to the mechanism of the appointment process in general from the Indonesian scale and a special analysis of phenomena in Aceh Province. Second, discussing the pros and cons of the phenomenon when serving as a leader who then sees its relevance to the concept of democracy. Then, it will provide an evaluative description of the impacts that may arise so that conclusions and recommendations can be drawn for the running of an effective and efficient government in the future. This research is normative research using qualitative methods with a case study approach. Based on the results of the analysis of the findings with the theory used, the phenomenon of the appointment of acting regional heads by the central government is proven to be contrary to the concepts and principles of democracy, where procedurally the position is obtained through determination not election by the people. The recommendations put forward are that it is necessary to formulate a regulation that specifically regulates this matter and there is a need for the involvement of stakeholders in the regions to create an effective and efficient regional government. Fenomena penunjukan penjabat kepala daerah oleh pemerintah pusat untuk mengisi kekosongan jabatan yang disebabkan oleh penundaan pilkada menuju pilkada serentak 2024 mendatang melahirkan dampak politik yang serius. Tulisan ini akan berusaha melihat: Pertama, membahas problematika pengangkatan penjabat kepala daerah terkait mekanisme proses penunjukannya secara umum dari skala Indonesia dan analisis khusus fenomena di Provinsi Aceh. Kedua, membahas mengenai fenomena pro dan kontra saat menjabat sebagai pemimpin yang kemudian melihat relevansinya dengan konsep demokrasi. Kemudian, memberikan gambaran yang bersifat evaluatif dari dampak yang mungkin muncul, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan serta rekomendasi untuk jalannya pemerintahan yang efektif dan efisien di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Berdasarkan hasil analisis temuan dengan teori yang digunakan, maka fenomena penunjukkan penjabat kepala daerah oleh pemerintah pusat terbukti bertentangan dengan konsep dan prinsip demokrasi, dimana secara prosedur jabatan tersebut diperoleh melalui penetapan bukan pemilihan oleh rakyat. Rekomendasi yang diajukan adalah perlu disusun sebuah regulasi yang secara spesifik mengatur hal tersebut dan perlu adanya keterlibatan stakeholder di daerah agar tercipta pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.