cover
Contact Name
Siti Rohmah
Contact Email
sitirohmah@ub.ac.id
Phone
+6285979555105
Journal Mail Official
pjls@peradabanpublishing.com
Editorial Address
Vila Bukit Tidar Blok E2 No 163-164 Karang Besuki Sukun, Kota Malang Postal Code 65149
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Peradaban Journal of Law and Society
Published by Pustaka Peradaban
ISSN : 28301757     EISSN : 28301757     DOI : 10.59001
Peradaban Journal of Law and Society (PJLS) is an open access and peer reviewed journal provides space for studies in the field of law and its various aspects in society. PJLS is committed to being an important resource in the study of academics and practitioners as well as researchers in the world regarding the field of law. PJLS encourages discussion of all branches of law, with a view to promoting an understanding of law, both in theory and practice, from a juridical perspective, its history and its relation to other social sciences. This may include but is not limited to areas such as: civil law, criminal law, constitutional and administrative law, Islamic law, customary law, international law, governance of legal pluralism, and other sections related to contemporary issues in legal scholarship. and its relationship to social development.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 44 Documents
Exceptio Dilatoria in the Indonesian Context: Implementation of Justice and Legal Certainty from Radbruch's Perspective Ashari, Zahrah Salsabillah; Jamilah
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v3i1.171

Abstract

Exceptio dilatoria is an exception that states that a lawsuit filed with the Religious Court cannot be granted because it is premature. Until now, exceptio dilatoria is a problem that still often arises in the civil world. As for the consequences of the application of exceptio dilatoria, it is not uncommon for it to be a burdensome decision for one of the aggrieved parties. This study aims to analyze the legal considerations made by the panel of judges in deciding a lawsuit that is considered premature. By attaching several decisions from the lawsuit divorce case that was decided as a premature lawsuit. This study also analyzes the legal consequences of the existence of exceptio dilatoria in the case of contested divorce on the theory of legal justice and the theory of legal certainty. The research method used is normative juridical with case approach method. The results show that exceptio dilatoria is a problem that cannot be avoided as long as there is no legal rule governing it. This can be seen from the inconsistency of judges in applying exceptio dilatoria in cases of contested divorce. So that the considerations made by the panel of judges in applying exceptio dilatoria still cannot meet the standards of justice and legal certainty as formulated by Gustav Radburch. Exceptio dilatoria adalah suatu eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama tidak dapat dikabulkan karena prematur. Hingga saat ini, exceptio dilatoria merupakan masalah yang masih sering muncul dalam dunia perdata. Konsekuensi dari penerapan exceptio dilatoria tidak jarang menjadi keputusan yang memberatkan salah satu pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memutus gugatan yang dianggap prematur. Dengan melampirkan beberapa putusan dari kasus gugatan cerai yang diputus sebagai gugatan prematur. Penelitian ini juga menganalisis akibat hukum dari keberadaan exceptio dilatoria dalam kasus perceraian yang disengketakan berdasarkan teori keadilan hukum dan teori kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa exceptio dilatoria adalah masalah yang tidak dapat dihindari selama belum ada aturan hukum yang mengaturnya. Hal ini dapat dilihat dari inkonsistensi hakim dalam menerapkan exceptio dilatoria dalam kasus perceraian yang disengketakan. Sehingga pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menerapkan exceptio dilatoria masih belum dapat memenuhi standar keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang diformulasikan oleh Gustav Radbruch.
Law Enforcement Against Scampage at Polda Jatim : Perspectives of Positive Law and Islamic Criminal Law Nur Izzah, Naila
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v3i1.172

Abstract

This article focuses on two main questions: (1) How is law enforcement against scampage crimes conducted during investigations by Polda Jatim from the perspective of positive law, and (2) How is law enforcement against scampage crimes from the perspective of Islamic criminal law. The research method used is empirical, with primary data obtained from interviews at Polda Jatim and secondary data from regulations, journals, and related articles. Data collection was conducted through interviews and documentation, then analyzed qualitatively with a deductive approach. The research findings indicate that law enforcement by the Cyber Unit of Ditreskrimsus Polda Jatim follows proper procedures. Preventive measures are carried out through cyber patrols, while repressive measures use Article 35 in conjunction with Article 51 Paragraph (1) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE). From the perspective of Islamic criminal law, the applied sanctions resemble jarimah ta'zir, allowing judges to impose educational and corrective punishments. Artikel ini berfokus pada dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan scampage dilakukan selama penyelidikan oleh Polda Jatim dari perspektif hukum positif, dan (2) Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan scampage dari perspektif hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris, dengan data primer diperoleh dari wawancara di Polda Jatim dan data sekunder dari peraturan, jurnal, dan artikel terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Unit Cyber Ditreskrimsus Polda Jatim mengikuti prosedur yang tepat. Tindakan pencegahan dilakukan melalui patroli cyber, sementara tindakan represif menggunakan Pasal 35 juncto Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dari perspektif hukum pidana Islam, sanksi yang diterapkan menyerupai jarimah ta'zir, memungkinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang bersifat edukatif dan korektif.
Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran : Strategi dan Rekomendasi Kebijakan Nurakhmadi, Dito Arief; Rahmawan, Triya Indra; Suhendro, Saring
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v3i1.173

Abstract

Community participation in budgeting is a crucial element in maintaining transparency and accountability in regional financial management. Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 45 of 2017 concerning Community Participation in Local Governance, regional governments are required to encourage public involvement in the process of formulating general budget policies for regional revenue and expenditure as well as temporary budget priorities and ceilings. This participatory process involves gathering input from the community through various methods such as surveys, community meetings, or online platforms. Despite the existing regulations, there are challenges in implementation, including a lack of public understanding of public budgets and bureaucratic resistance. Legal aspects also play a significant role in either encouraging or hindering community participation. This study aims to analyze the legal framework governing community participation in the budgeting process in Indonesia, identify the legal obstacles faced, and provide policy recommendations to enhance community participation. By implementing recommendations such as the use of e-Participatory Budgeting (e-PB) and participatory design, it is expected that community participation in the budgeting process will increase, resulting in public policies that are more responsive to the needs and aspirations of the community, and strengthening accountability and transparency in governance. Partisipasi masyarakat dalam penganggaran merupakan elemen krusial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diwajibkan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara. Proses partisipasi ini melibatkan pengumpulan masukan dari masyarakat melalui berbagai metode seperti survei, pertemuan komunitas, atau platform online. Meskipun regulasi telah ada, terdapat tantangan dalam implementasi, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang anggaran publik dan resistensi birokrasi. Aspek hukum juga berperan penting dalam mendorong atau menghambat partisipasi masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran di Indonesia, mengidentifikasi kendala hukum yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui penerapan rekomendasi seperti penggunaan e-Participatory Budgeting (e-PB) dan desain perancangan partisipatif, diharapkan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran dapat meningkat, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.
Legal Certainty and Justice in Palestinian Independence from the Perspective of the 1945 Constitution Zikrullah, Zikrullah
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v3i1.174

Abstract

This article aims to analyze the legal certainty regarding the future of Palestinian independence from the perspective of the 1945 Constitution. On the other hand, it also aims to analyze the legal justice concerning the future of Palestinian independence from the same perspective. This article employs qualitative research, conducting a historical study of the Palestine-Israel conflict phenomenon, using a normative approach. It provides legal certainty through the theory of legal norms proposed by Gustav Radbruch, where moral norms can meet the demands of legal reality. Currently, there is no legal certainty for the Palestinian people, resulting in continued occupation and increased casualties. Legal justice for the Palestinian people cannot be felt due to the lack of legal standing, which hinders the realization of justice. The first paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution implies that independence is the right of all nations and rejects all forms of colonialism and oppression. Therefore, based on this principle, Palestine must assert its independence, as it has been colonized and oppressed by Israel. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum mengenai masa depan kemerdekaan Palestina dari perspektif Konstitusi 1945. Di sisi lain, artikel ini juga bertujuan untuk menganalisis keadilan hukum sehubungan dengan masa depan kemerdekaan Palestina dari perspektif yang sama. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dengan melakukan studi historis fenomena konflik Palestina-Israel, dengan pendekatan normatif. Artikel ini menyediakan kepastian hukum melalui teori norma hukum yang diajukan oleh Gustav Radbruch, di mana norma moral dapat memenuhi tuntutan realitas hukum. Saat ini, tidak ada kepastian hukum bagi rakyat Palestina, yang mengakibatkan terus berlanjutnya pendudukan dan peningkatan korban. Keadilan hukum bagi rakyat Palestina tidak dapat dirasakan karena kurangnya status hukum, yang menghambat terwujudnya keadilan. Paragraf pertama Pembukaan UUD 1945 menyiratkan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan menolak segala bentuk kolonialisme dan penindasan. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip ini, Palestina harus menegakkan kemerdekaannya, karena telah dijajah dan ditindas oleh Israel.
Reconstruction of Restorative Justice Regulations Within the Indonesian Penal System Post-Law No. 1 of 2023 Riyadi, Padlah
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v3i2.241

Abstract

This study analyzes the integration of Restorative Justice principles within Indonesia's new Criminal Code (KUHP). The enactment of Indonesia's new Criminal Code (KUHP) represents a significant advancement in accommodating Restorative Justice principles. This approach prioritizes social harmony, offender rehabilitation, and victim rights as alternative resolutions. This normative legal study utilizes primary, secondary, and tertiary legal materials. The study finds that the new KUHP integrates Restorative Justice through provisions such as Article 51, which redefines the purpose of sentencing to emphasize offender education and rehabilitation aligned with ethical values, and Article 52, which reinforces the importance of human dignity. Furthermore, Article 132 supports extra-judicial resolutions by nullifying prosecutorial authority when such resolutions are achieved. Thus, the incorporation of Restorative Justice in the new KUHP lays a crucial foundation for a more equitable, inclusive, and humane criminal justice system.
Analysis of Australia's TPPA on Intellectual Property Rights Protection Under TRIPS and WTO Yustisio, Rifki; Riyandono, Aji Yudo
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v3i2.244

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) in the international trade law system are regulated through several international agreements, including the provisions of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) and the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). The main objectives of international trade law are to maintain stability in global trade, prevent domestic policies that harm other countries, create a conducive and favorable trade climate for economic growth, and improve the standard of living of people globally. This research uses normative legal methods with statutory and conceptual approaches. This study focuses on the Tobacco Plain Packaging Act (TPPA) policy enacted by Australia. This policy is based on the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) issued by the World Health Organization (WHO) to reduce tobacco consumption. However, this policy conflicts with TRIPS principles related to IPR protection, particularly trademarks. The TPPA restricts the use of trademarks on tobacco packaging, by setting standards by prohibiting the inclusion of trademarks or other marks on tobacco product packaging, using standardized fonts, and requiring the use of uniform packaging for all tobacco products sold in Australia, by specifying color, shape, size, and layout. This is considered to be contrary to TRIPS principles, which protect trademark rights as part of non-discriminatory international trade. Nonetheless, under GATT Article 20 on General Exceptions, Australia's TPPA policy is considered legitimate as it aims to protect human life or health in formulating national laws in the public interest.
Fulfilling Disability Rights to Work: H.L.A. Hart & Lawrence Friedman's Perspectives Muhammad, Fachran D.; Humaidi; Mujiburrahem
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v3i2.270

Abstract

The fulfillment of the rights of persons with disabilities in accessing employment is a significant issue in global legal and policy discourse. Despite various international instruments, such as the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD), calling for equal access to employment, the implementation of these rights still faces a gap between ideal legal norms (das sollen) and the reality of implementation (das sein). In Indonesia, although laws like Law No. 8/2016 guarantee the right of persons with disabilities to access employment, various barriers such as discrimination, limited accessibility, and low awareness of inclusion remain prevalent. This article analyzes this issue through the lens of two major thinkers in legal philosophy: H.L.A. Hart, who emphasizes the importance of primary and secondary rules and the role of the rule of recognition, and Lawrence Friedman, who highlights the role of legal structure, legal substance, and legal culture. By integrating these normative-analytical and sociological perspectives, this article provides a comprehensive framework that considers aspects of legal rules, institutional structures, and legal culture to understand the challenges in fulfilling the rights of persons with disabilities in the employment sector, particularly in Indonesia. Through this approach, this article offers policy recommendations focusing on strengthening the rule of recognition, clarifying legal norms, reforming institutional structures, and transforming legal culture to bridge the gap between das sollen and das sein, particularly in the context of developing countries like Indonesia, with the ultimate goal of achieving more effective inclusion in the labor market.
Economic Democracy and Unemployment in the Digital Age : A Sociolegal Study of Finland and Germany Muchlis, Zaini; Saleh, Muhammad Aunurrahim Mas'ad; Permatasari, Niken Ayu; Maulana, M Roki; Harwanto, Aditya Putra
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v3i2.274

Abstract

This article examines how Finland and Germany integrate the principles of economic democracy within their legal frameworks to address unemployment challenges in the digital era. Digitalisation and globalisation have intensified unemployment as a multidimensional issue, linked to justice, inclusiveness, and human rights. The study explores legal mechanisms employed by these nations to uphold economic democracy and mitigate unemployment. Finland’s universal welfare model prioritises inclusiveness through comprehensive social support, while Germany’s social market economy achieves a balance between market flexibility and contribution-based protections. Both countries tackle digital challenges, including automation and unequal access to technology, by strengthening labour rights, promoting workforce education and retraining, and enhancing social protections. This comparative legal analysis highlights how robust legal systems can address the socio-economic impacts of digitalisation and provide a model for inclusive economic policies.
Reaktualisasi Ijtihad Progresif Fazlur Rahman dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Pembagian Waris Berkeadilan Gender Rohmah, Siti
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v3i2.276

Abstract

Perkembangan zaman memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum waris Islam. Pergeseran paradigma sosial yang terjadi menyebabkan ketidaksesuaian antara hukum waris Islam yang tradisional dengan kondisi sosial saat ini, sehingga memerlukan inovasi dalam konsep waris Islam. Artikel ini mengkaji peran ijtihad progresif berbasis gender dalam putusan Mahkamah Agung terkait hukum waris Islam, dengan merujuk pada pemikiran Fazlur Rahman dan M. Hasbi Ash-Shidieqy. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menggambarkan bagaimana ijtihad tersebut tercermin dalam keputusan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan kesamaan dalam analisis konteks antara pemikiran Rahman dan Hasbi, yang menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam perumusan hukum Islam. Metodologi ini menghasilkan pembagian harta waris yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan, dengan mempertimbangkan dinamika sosial saat ini, sehingga lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat.
Keabsahan dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kerjasama Influencer dengan Platform Media Sosial Jinoto, Devin
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v4i1.331

Abstract

This research analyzes the validity of the subject matter of the agreement, intellectual property rights (IPR) protection, as well as ethical issues and legal certainty in the cooperation agreement between influencers and social media platforms. Using a normative legal research method with legislative and conceptual approaches, this study aims to understand the legal aspects governing the relationship between influencers and platforms in the context of digital marketing. The main focus of this research is on the fulfillment of the requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code (KUHPerdata), and the necessity for clarity and transparency regarding the subject matter of the agreement, such as digital content and promotional services. The research also explores the potential violations of intellectual property rights by both the platform and the influencer, including the unauthorized use of content and plagiarism. The issue of imbalance in negotiating positions, where influencers are generally weaker compared to the platforms with greater bargaining power, is a key point of focus in this discussion. The study recommends enhancing transparency in agreements, standardizing intellectual property protection clauses, and harmonizing regulations related to digital contracts and consumer protection. Overall, the research concludes that improvements in the legal framework governing these collaborations are necessary to create a fairer environment and provide legal certainty for all parties involved. Penelitian ini menganalisis keabsahan objek perjanjian, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), serta isu etika dan kepastian hukum dalam perjanjian kerjasama antara influencer dan platform media sosial. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislatif dan konseptual, penelitian ini bertujuan untuk memahami aspek-aspek hukum yang mengatur hubungan antara influencer dan platform dalam konteks pemasaran digital. Fokus utama penelitian ini adalah pada pemenuhan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta perlunya kejelasan dan transparansi terkait objek perjanjian, seperti konten digital dan layanan promosi. Penelitian juga mengeksplorasi potensi pelanggaran HKI baik oleh platform maupun influencer, termasuk penggunaan konten tanpa izin dan plagiarisme. Isu ketidakseimbangan posisi negosiasi, di mana influencer cenderung lebih lemah dibandingkan dengan platform yang memiliki kekuatan tawar lebih besar, menjadi sorotan utama dalam pembahasan ini. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi dalam perjanjian, standarisasi klausul perlindungan HKI, serta harmonisasi regulasi yang berkaitan dengan kontrak digital dan perlindungan konsumen. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa perbaikan dalam kerangka hukum yang mengatur kerjasama ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.