cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siti Rohmah
Contact Email
sitirohmah@ub.ac.id
Phone
+6285979555105
Journal Mail Official
pjls@peradabanpublishing.com
Editorial Address
Vila Bukit Tidar Blok E2 No 163-164 Karang Besuki Sukun, Kota Malang Postal Code 65149
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Peradaban Journal of Law and Society
Published by Pustaka Peradaban
ISSN : 28301757     EISSN : 28301757     DOI : 10.59001
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Peradaban Journal of Law and Society (PJLS) is an open access and peer reviewed journal provides space for studies in the field of law and its various aspects in society. PJLS is committed to being an important resource in the study of academics and practitioners as well as researchers in the world regarding the field of law. PJLS encourages discussion of all branches of law, with a view to promoting an understanding of law, both in theory and practice, from a juridical perspective, its history and its relation to other social sciences. This may include but is not limited to areas such as: civil law, criminal law, constitutional and administrative law, Islamic law, customary law, international law, governance of legal pluralism, and other sections related to contemporary issues in legal scholarship. and its relationship to social development.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 44 Documents
 1   2   3   4   5 
Kajian Pencantuman Persetujuan Anggota Keluarga Sekandung Selain Penerima Hibah dalam Akta Hibah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nova, Ramadhani; Marnia, Rani; Muhammad, Fajar Hidayat
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v2i2.97

Abstract

The study emphasizes the necessity to safeguard the absolute share (legitime portie) of heirs during the donation process, emphasizing the crucial role of immediate family members' (children's) approval. The research delves into cases where the absence of consent from immediate family members leads to potential disputes. It aims to elucidate the significance of including the consent of immediate family members, beyond the recipient, in donation deeds. Employing Normative research, the study focuses on the application of legal principles and positive norms through legal and case study approaches. The findings highlight the pivotal role of immediate family members, classified as Group I heirs in the ab-intestato inheritance system, in providing consent for parental donations to biological children. Involving children in the donation process ensures the protection of their rights as potential heirs, with preventive and repressive legal safeguards provided by legislation and the right to legal recourse. Donation deeds incorporating consent from immediate family members offer enhanced legal certainty compared to those lacking such consent. Penelitian ini menekankan kebutuhan untuk melindungi bagian mutlak (legitime portie) dari ahli waris selama proses pemberian hibah, dengan menyoroti peran krusial persetujuan anggota keluarga sekandung (anak-anak). Dalam masyarakat sering terjadi kasus di mana ketiadaan persetujuan dari anggota keluarga sekandung dapat menyebabkan potensi sengketa. Tujuannya adalah untuk menjelaskan pentingnya mencantumkan persetujuan anggota keluarga sekandung, selain penerima, dalam akta hibah. Dengan menggunakan penelitian normatif, penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum dan norma-norma positif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan studi kasus. Temuan penelitian menyoroti peran penting anggota keluarga sekandung, yang dikategorikan sebagai ahli waris Golongan I dalam sistem pewarisan ab-intestato, dalam memberikan persetujuan terhadap hibah orang tua kepada anak kandungnya. Melibatkan anak-anak dalam proses pemberian hibah memastikan perlindungan hak-hak mereka sebagai calon ahli waris, dengan perlindungan hukum preventif dan represif yang diberikan oleh undang-undang dan hak untuk menuntut. Akta hibah yang mencantumkan persetujuan dari anggota keluarga sekandung memberikan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak mencantumkan persetujuan tersebut.
Studi Komparatif Putusan KPPU dan Pengadilan Jakarta Selatan dalam Kasus Diskriminasi Persaingan Usaha Fitri, Nabiela Azhariani; Bahagiati, Kurniasih
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v2i2.108

Abstract

The study aims to identify the factors influencing the differences in judgment between Decision Number 13/KPPU-I/2019 and Decision Number 468/Pdt.P/2020/PN Jkt Sel. The research employs a case study approach and a legal framework. Comparative analysis serves as the method for examining legal materials descriptively regarding the divergent judgment outcomes within a single case. The findings indicate that the differing judgments arise from variations in the assessment of discriminatory actions. Factors contributing to these differences include the facts presented during the trial, variations in the evaluation of witnesses, differences in witness statements, and a lack of consideration regarding the reasons for taking particular actions, which can be a crucial element in evaluating unfair business competition practices. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan amar putusan dalam Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019 dan Putusan Nomor 468/Pdt.P/2020/PN Jkt Sel. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan menggunakan pendekatan kasus dan undang-undang. Pendekatan komparasi digunakan sebagai metode analisis bahan hukum yang dsajikan secaradeskriptif terkait hasil amar putusan yang berbedadalam satu kasus. Hasil penelitian ini yakni amar putusan yang berbeda disebabkan oleh adanya perbedaan penilaian terhadap suatu tindakan diskriminasi. Beberapa hal yang mempengaruhi perbedaan tersebut yaitu fakta-fakta yang muncul saat persidangan, perbedaan penilaian terhadap saksi, perbedaan keterangan saksi, dan kurangnya pertimbangan terkait alasan untuk mengambil suatu tindakan yang dapat menjadi salah satu hal penting dalam mengevauasi tindakan persaingan usaha tidak sehat.
Dinamika Hukum Kelembagaan Baitul Maal Wat Tamwil dalam Ekosistem Ekonomi Syariah Indonesia Muhammad Najih Vargholy
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v2i2.110

Abstract

The institutionalization of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) is regulated by Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions. This law stipulates that the institutionalization of BMT is accommodated in two legal forms, namely Koperasi and Perseroan terbatas (PT). However, placing BMT in the form of Koperasi still raises ambiguity because conceptually, the two have differences. Therefore, this article conducts a historical review to explore the background of establishing the legal entity of BMT in the form of cooperatives or limited liability companies. This article is a normative legal research examined through legal regulation, conceptual, and historical approaches. The study finds that the ratio legis or legal reasons for regulating the institutionalization of BMT in the form of Koperasi and Perseroan terbatas (PT) are to provide a legal framework for BMT. Considering that BMT is an intermediary institution involved in activities such as collecting and channeling funds to and from the public, it undoubtedly involves high risks in all its activities.   Kelembagaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Undang-undang tersebut menentukan bahwa kelembagaan BMT diwadahi dalam dua bentuk hukum yaitu koperasi atau perseroan terbatas. Namun demikian, menempatkan BMT ke dalam bentuk koperasi masih menimbulkan kerancuan karena secara konseptual keduanya memiliki perbedaan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam tulisan ini dilakukan pengkajian secara historis terhadap apa sebenarnya latar belakang penetapan badan hukum BMT dalam bentuk koperasi atau perseroan terbatas tersebut. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang dikaji melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Kajian ini menemukan bahwa ratio legis atau alasan hukum dari pengaturan kelembagaan BMT dalam bentuk koperasi dan perseroan terbatas adalah untuk mewadahi BMT dalam suatu badan hukum. Mengingat bahwa BMT merupakan lembaga intermediasi yang melakukan kegiatan berupa penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat yang tentu memiliki resiko tinggi dalam segala kegiatannya
Universality and Contextuality of Islamic Law: a Perspective from Wael B. Hallaq and Thaha Jabir Alwani Luth, Thohir; Ahmad, Md Yazid
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v2i2.112

Abstract

The article delves into the concepts of universality and contextuality within Islamic law from the perspectives of two eminent scholars, Wael Bahjat Hallaq and Thaha Jabir Alwani. The research aims to comprehend these scholars' views on the universality and contextuality of Islamic law in the contemporary context. The research methodology involves a meticulous analysis of Hallaq and Alwani's written works and a comprehensive review of pertinent literature. The findings suggest that, while both scholars concur that Islamic law embodies universal values applicable across time, they also underscore the significance of comprehending the social and cultural context when applying Islamic law. Hallaq emphasizes the necessity of a profound understanding of the principles of Islamic law to address contemporary challenges, whereas Alwani highlights the flexibility of Islamic law in adapting to changing times. These findings offer valuable insights into the effective implementation of Islamic law in diverse global and local contexts.
Integration of Customary Law in Agrarian Law Development in the Industrial Revolution 4.0 Era: Significance and Urgency Erdika, Lucy; Brahmana, Sindy Sri Widyawati Sembiring; Herlindah; Permadi, Iwan
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v3i1.131

Abstract

The Industrial Revolution 4.0 era recently offers automation systems across various aspects of life. This situation challenges Indonesia's land law rooted in customary law. This article aims to explore the role and relevance of customary law as the foundation of national agrarian law in the face of rapid Industry 4.0 growth. The findings indicate that customary law, as the cornerstone of the Basic Agrarian Law, is crucial not only as a source of norms and supplementary norms in national land law. Recognition of customary law remains pivotal to ensure the sustainability of indigenous communities, protect traditional land rights, and promote inclusive agrarian justice. The integration of customary law within Indonesia's national legal framework reflects a commitment to advancing agrarian justice and supporting the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Thus, customary law continues to be relevant as a foundation and principle for legislative formation, including agrarian law. A legal pluralism system recognizing customary law as an integral part of agrarian law holds significant potential in supporting comprehensive and inclusive agrarian justice in Indonesia, aligning with agrarian law policies aimed at safeguarding pluralistic rights of indigenous communities. Revolusi Industri 4.0 baru-baru ini menawarkan sistem otomatisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Situasi ini menantang hukum tanah Indonesia yang berasal dari hukum adat. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran dan relevansi hukum adat sebagai dasar dari hukum agraria nasional dalam menghadapi pertumbuhan pesat Revolusi Industri 4.0. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum adat sebagai fondasi dari Undang-Undang Pokok Agraria tidak hanya penting sebagai sumber norma dan norma pelengkap dalam hukum tanah nasional. Pengakuan terhadap hukum adat tetap krusial untuk memastikan keberlanjutan komunitas adat, perlindungan hak-hak tanah tradisional, serta promosi keadilan agraria yang inklusif. Integrasi hukum adat dalam kerangka hukum nasional Indonesia mencerminkan komitmen untuk memajukan keadilan agraria dan mendukung prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian hukum adat masih dan akan terus relevan sebagai dasar dan prinsip untuk pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk hukum agraria. Sistem pluralisme hukum yang mengakui hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum agraria menjadi potensi besar dalam mendukung keadilan agraria yang menyeluruh dan inklusif di Indonesia, sejalan dengan arah kebijakan hukum agraria yang bertujuan melindungi hak-hak pluralis masyarakat adat.
Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC Mudatsir, Ahmad; Samsuri
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v2i2.132

Abstract

Securing law enforcement in a legal state involves the crucial role of judges in adhering to procedural regulations. However, at times, their decisions spark controversy within the nation due to a lack of adherence to the proper legal reasoning. This is especially evident in issues related to elections, which should ideally serve as a means of upholding the people's sovereignty based on legal principles. This article, employing the IRAC method, dissects the legal reasoning complexities in the Constitutional Court's Decision Number 90/PUU-XXI/2023, laden with political nuances. Through legal research methodology grounded in legislative approaches and supported by legal research literature, several noteworthy points emerge. These include concerns regarding the legal standing of the petitioner, inconsistencies in the court's decision clause concerning the calculation of judges issuing dissenting opinions, and the oversight of norms in Article 17 Paragraph (5) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. Penegakan hukum yang tegas dalam negara hukum melibatkan peran krusial hakim dalam mengikuti peraturan peradilan. Namun, adakalanya putusan-putusannya mengundang polemik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena tidak didasarkan pada alur berpikir hukum yang tepat. Terutama dalam isu yang berkaitan dengan pemilu yang seharusnya menjadi sarana penegakan kedaulatan rakyat yang berlandaskan hukum. Artikel ini dengan menggunakan metode IRAC membedah kerancuan-kerancuan berpikir yuridis dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sarat nuansa politik. Berdasarkan metode penelitian dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung literatur penelitian hukum, beberapa hal menjadi catatan, yaitu terkait legal standing pemohon, ketidaksesuaian amar putusan mahkamah dalam menghitung hakim yang melakukan dissenting opinion, dan tidak diperhatikannya norma dalam Pasal 17 Ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Masalah dalam Implementasi Ketentuan Waktu Pelayanan Sertifikat Tanah: Pengalaman Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Pallo, Rafles; Banoet, Charles G.R.
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v2i2.135

Abstract

Land registration holds significant and multifaceted importance in community life. Registering land parcels is essential to establish legal certainty for both landowners and other stakeholders with interests in the land. The outcome of land registration is the issuance of a land certificate, serving as an ownership document with evidentiary strength. Administrative services in land management, particularly land registration, often experience delays beyond the stipulated time frames. The National Land Agency (BPN) office in Kupang Regency is no exception to this issue. Therefore, this research aims to identify and analyze the factors contributing to the delayed provision of land certificate services. Based on the research findings, the delayed processing and issuance of land certificates for applicants by the National Land Agency office in Kupang Regency are attributed to three fundamental reasons: (1) Insufficient Personnel, (2) Work Area Coverage, and (3) Limited Facilities and Infrastructure. Pendaftaran tanah mempunyai arti penting dan mempunyai manfaat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pendaftaran atas bidang tanah dilakukan agar mendapatkan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah maupun pihak lain yang berkepentingan dengan tanah. Hasil dari pendaftaran tanah adalah terbitnya sertifikat tanah sebagai dokumen kepemilikan yang mempunya kekuatan pembuktian. Pelayanan administrasi pertanahan khususnya pendaftaran tanah seringkali terlambat dari ketentuan waktu yang sudah ditetapkan. Kantor pertanahan (BPN) Kabupaten Kupang juga mengalama masalah ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keterlembatan pelayanan sertifikat tanah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, molornya waktu pelayanan pengurusan dan penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat sebagai pemohon oleh kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten kupang karena disebabkan oleh 3 alasan  mendasar yaitu : (1) Kekurangan Petugas (2) Jangkauan Wilayah Kerja, dan (3) Keterbatasan Sarana dan Prasarana.
Penguatan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Perguruan Tinggi sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual Sinal, Mohamad; Widaningsih; Muqit, Abd.; Himmah, Dinda Rizqiyatul; Sukadi, Imam
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v2i2.136

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) play a crucial role in international trade and the economic development of a country. This is evidenced by the inclusion of IPR protection in the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), known as the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement). This research aims to ascertain (1) the perception of lecturers and students regarding the legal protection of IPR, (2) the perception of lecturers and students regarding the IPR Center as an effort to protect IPR legally, and (3) the efforts that Polinema must undertake to enhance the perception of lecturers and students regarding the legal protection of IPR and the IPR Center. This study adopts an empirical legal research approach, with the population being students and lecturers at Politeknik Negeri Malang. Sampling is done randomly without considering strata (Simple Random Sampling). The research findings are as follows: (1) lecturer respondents have a high perception of IPR protection, while student respondents have a low perception of IPR protection; (2) lecturer and student respondents have a high perception of the IPR Center; and (3) suggested efforts include IPR socialization and education, integrating IPR courses into the curriculum, and fostering collaboration among stakeholders. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hal yang sangat penting di bidang perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan dimasukannya perlindungan HKI ke dalam kesepakatan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang dikenal dengan Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) persepsi dosen dan mahasiswa terhadapat perlindungan hukum terhadap HKI, (2) persepsi dosen dan mahasiswa terhadap Sentra HKI sebagai upaya perlindungan hukum terhadap HKI, dan (3) upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Polinema untuk meningkatkan persepsi dosen dan mahasiswa terhadap perlindungan hukum HKI dan Sentra HKI. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa dan dosen di lingkungan Politeknik Negeri Malang. Sampel diambil secara acak tanpa memperhatikan strata (Simple Random Sampling). Temuan penelitian ini sebagai berikut; (1) responden dosen memiliki persepsi yang tinggi terhadap perlindungan HKI, sedangkan responden mahasiswa memiliki persepsi yang rendah terhadap perlindungan HKI; (2) responden dosen dan mahsiswa memiliki persepsi yang tinggi terhadap sentra HKI; dan (3) upaya yang dapat dilakukan meliputi sosialisasi dan edukasi HKI, matakuliah HKI diajarkan kepada mahasiswa, dan sinergi antarstakeholder.
Legal Vacuum in Notary Office Management: The Urgency of Effective Administration and Technological Integration Suwardiyati, Rumi; Rustam, Riky
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v3i1.169

Abstract

This article delineates the urgency of regulatory reform in notary office management in Indonesia. Clear and structured regulations on the conduct of notary office management are crucial to providing solutions and legal foundations for various cases stemming from poor notary office management. It also accommodates technological advancements, ensures legal certainty, and enhances the efficiency and integrity of notarial services. The research method employed is normative legal research with a legislative and conceptual approach. This study reveals that notary office management in Indonesia still faces significant legal vacuum, particularly in regulating the process and control of deed-making. This condition can lead to practical issues such as losing deed minutes and discrepancies in the repertory, potentially harming notaries and the public. Moreover, adaptations to technologies such as electronic storage and signatures are inadequately regulated, threatening legal certainty and the integrity of notarial services. This article emphasizes the urgent need for legislative steps to fill these legal vacuum, maintain the relevance of notarial practices in the current digital era, and safeguard the interests of the public and the professionalism of notaries in Indonesia. Artikel ini menguraikan urgensi pembaruan regulasi dalam manajemen kantor notaris di Indonesia. Pengaturan yang lebih jelas dan terstruktur mengenai tata laksana manajemen kantor notaris menjadi sangat penting untuk memberi solusi dan dasar hukum atas berbagai kasus akibat buruknya manajemen kantor notaris, serta mengakomodasi perkembangan teknologi, memastikan kepastian hukum, serta meningkatkan efisiensi dan integritas layanan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kajian ini mengungkapkan bahwa manajemen kantor notaris di Indonesia masih mengalami kekosongan hukum yang signifikan, terutama dalam pengaturan proses dan pengendalian pembuatan akta. Keadaan ini dapat menimbulkan berbagai masalah praktis seperti hilangnya minuta akta dan ketidaksesuaian repertorium, yang berpotensi merugikan notaris dan masyarakat. Selain itu, adaptasi terhadap teknologi seperti penyimpanan dan tanda tangan elektronik juga belum diatur secara memadai, mengancam kepastian hukum dan integritas layanan notaris. Artikel ini menegaskan perlunya langkah legislatif mendesak untuk mengisi kekosongan hukum ini, menjaga relevansi praktik notaris dalam era digital saat ini, dan melindungi kepentingan publik serta profesionalisme notaris di Indonesia.
Hukum dan Korupsi: Tantangan dan Solusi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Aiman, Rahmat
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v3i1.170

Abstract

Based on the Corruption Perception Index released by Transparency International, the level of corruption in Indonesia remains high. This has caused significant negative impacts on various aspects of society. The government has made various efforts to mitigate corruption through legal actions, but several obstacles are still encountered in the field, such as the lack of legal certainty, weak law enforcement, and low integrity of law enforcement institutions. Major cases such as the BLBI (Bank Indonesia Liquidity Assistance) and the e-KTP (electronic ID card) scandal indicate deep structural problems within Indonesia's legal system. Lawrence Friedman identifies three main elements that can be used to analyze the challenges in combating corruption, namely the legal structure, legal substance, and legal culture. Furthermore, Friedman's analysis can also be used to find appropriate solutions to mitigate corruption. This paper recommends the enactment of the Asset Confiscation Bill, improvement of government institutions, legal reform, enhancement of the integrity of state officials, and community participation. With the implementation of these recommendations, it is expected that Indonesia can build a more just and integrated legal system and effectively address corrupt practices. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis oleh Transparency International, tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi. Hal ini menyebabkan dampak negatif yang signifikan pada berbagai aspek masyarakat. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi korupsi melalui tindakan hukum, tetapi beberapa hambatan masih ditemui di lapangan, seperti kurangnya kepastian hukum, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya integritas lembaga penegak hukum. Kasus besar seperti BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dan skandal e-KTP menunjukkan masalah struktural yang mendalam dalam sistem hukum Indonesia. Lawrence Friedman mengidentifikasi tiga elemen utama yang dapat digunakan untuk menganalisis tantangan dalam memerangi korupsi, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Selanjutnya, analisis Friedman juga dapat digunakan untuk menemukan solusi yang tepat untuk mengurangi korupsi. Artikel ini merekomendasikan pengesahan RUU Penyitaan Aset, perbaikan lembaga pemerintah, reformasi hukum, peningkatan integritas pejabat negara, dan partisipasi masyarakat. Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih adil dan terintegrasi serta secara efektif menangani praktik korupsi.

Page 3 of 5 | Total Record : 44

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025) Vol. 3 No. 2 (2024) Vol. 3 No. 1 (2024) Vol. 2 No. 2 (2023) Vol. 2 No. 1 (2023) Vol. 1 No. 2 (2022) Vol. 1 No. 1 (2022)