cover
Contact Name
Rahmawati Sururama
Contact Email
rahmawatisururama@ymail.com
Phone
+6281321130752
Journal Mail Official
jmb@ipdn.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Media Birokrasi
ISSN : 27221695     EISSN : 27147339     DOI : https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2
Core Subject : Social,
Jurnal Media Birokrasi merupakan upaya Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam meningkatkan publikasi karya ilmiah dalam bidang Administrasi Pemerintahan Daerah. Jurnal Media Birokrasi terbit dua kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal Media Birokrasi telah terdaftar dengan nomor ISSN 2722-1695 (media cetak) dan nomor e-ISSN 2714-7339. Jurnal Media Birokrasi memuat artikel dan karya ilmiah baik berupa hasil penelitian maupun non penelitian. Jurnal Media Birokrasi bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau gagasan konseptual dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang administrasi pemerintahan daerah. Jurnal Media Birokrasi secara khusus menitikberatkan pada permasalahan pokok dalam pengembangan ilmu Administrasi Pemerintahan Darah. Jurnal ini berfokus pada kajian teoritis dan praktis diantaranya: Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Pembangunan Daerah Administrasi Pertanahan Administrasi Publik Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintahan Daerah Desentralisasi dan Otonomi Daerah Pelayanan Publik
Articles 133 Documents
EFEKTIVITAS PENGGABUNGAN KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN NUNANG DAYA BANGUN KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT Citra Firmadhani
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggabungan kelurahan di Kota Payakumbuh bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di kelurahan termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Namun dalam pelaksanaan penggabungan kelurahan masih ditemukan permasalahan pada aspek penggabungan kelurahannya, sehingga pelayanan administrasi kependudukan belum menunjukkan improvisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas penggabungan. kelurahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Untuk menganalisis efektivitas penggabungan kelurahan digunakan teori William N. Dunn yang mana memperhatikan dua faktor yaitu harapan masyarakat dan realisasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, kemudian menyusun strategi untuk mengatasi faktor penghambat efektivitas penggabungan kelurahan dengan menggunakan analisis SWOT dan selanjutnya diukur dengan tes litmus. Hasil penelitian ditemukan bahwa penggabungan kelurahan belum efektif. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor penghambat, yaitu kelurahan tidak memiliki SOP, kurangnya jumlah aparatur kelurahan, berkurangnya dana operasional kelurahan dan ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang penggabungan kelurahan. Saran yang diberikan yaitu Pemerintah Kota Payakumbuh khususnya Kelurahan Nunang Daya Bangun sebaiknya membuat standar operasional pelayanan serta senantiasa melakukan sosialisasi mengenai penggabungan kelurahan kepada masyarakat. Kata kunci: efektivitas, penggabungan kelurahan, pelayanan
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK ȍGOOD GOVERNANCEȎ DI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS Nunung Muwaroh
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai administrator Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam pelaksanaan urusan ini, tata kelola yang baik harus dilakukan kepada pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Daerah dalam melakukan optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan Indikasi Geogra¤Éis dan keberadaan perlindungan hukum Indikasi Geogra¤Éis dalam mensejahterakan masyarakat, khususnya petani. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan spesi¤Éikasi penelitian deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif, metode pendekatan yuridis analitis normatif. Salah satu peran Pemerintah Daerah adalah pengembangan dan pengawasan Indikasi Geogra¤Éis, yang sesuai dengan amanat Pasal 70 dan 71 Undang-Undang. Merek dan Indikasi Geogra¤Éis Nomor 20 tahun 2016. Hal ini penting dalam perlindungan hukum terhadap produk yang memiliki karakteristik khusus. Alasan mengapa menjadi produk istimewa karena sesuai wilayah geogra¤Éisnya, produk tersebut hanya ada di daerah itu dan bukan menjadi milik daerah lain. Ini dapat menjadi aset regional yang dapat bermanfaat bagi masyarakat petani. Kata kunci: pemerintah daerah, tata kelola pemerintahan, kekuasaan, pengembangan dan pengawasan, indikasi geogra¤Éis.
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Tumija Tumija; Anwari F. Ramadhan; Dedi Kusmana
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas mengenai pemungutan retribusi pelayanan persampahan yang merupakan salah satu pendapaatan asli daerah. Lokus penelitian ini di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendapat gambaran dan mengetahui optimalisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, kemudian faktor penghambat serta upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengatasi hambatan yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. (Suryabrata, 2010:75). Sedangkan sumber data berupa berupa person, place,dan paper (3p). Sedangkan dalam analisis data yang penulis lakukan yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/veri¤öication. Hasil penelitian berdasarkan teori Rahardjo Adisasmita menunjukkan bahwa indikator memperluas basis penerimaan hingga meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik sudah sesuai, sementara indikator peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih belum sesuai sehingga pelaksanaan pemungutan di lapangan memang tidak sesuai dengan yang di harapkan. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu sarana dan prasarana untuk menunjang proses pemungutan retribusi masih kurang, tingkat kesadaran mayarakat untuk membayar wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan rendah, tidak ada sanksi yang tegas bagi wajib retribusi, dan masih minimnya pengawasan. Kata kunci: optimalisasi, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan pendapatan asli daerah.
INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN “SI DUKUN 3 IN 1” DI PROVINSI DKI JAKARTA Dhany Sukma; Muhamad Shendy Adam Firdaus
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 2 No. 1, April 2020
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The ideal bureaucracy according to Max Weber, one of which is to create service certainty, but the opposite is true. Residents often have a weak bargaining position when accessing public services. They cannot get a guarantee of certainty, especially in terms of service completion time. In fact, it is not uncommon that procedure and cost uncertainty also occurs. Meanwhile, population administration is the most basic public service. Every event in human life is inseparable from population services. This study aims to elaborate the dynamics of population administration services in DKI Jakarta Province, especially in the case of obtaining birth certi¤öicate documents. The theory of innovation in public services is used to analyze cases. Research carried out with a qualitative approach. The ¤öindings of this research show that public services in the form of the “Si Shaman 3 in 1” program launched by the Jakarta Population and Civil Registry Of¤öice has been successful enough to be an innovation that bene¤öits citizens. Without complicated procedures, residents can immediately get population services integratedwith BPJS Health membership. Keywords: public services, innovation, population and civil registration, bureaucracy
PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM MENDUKUNG KINERJA PEMERINTAH DI PROVINSI ACEH Maria Ekowati
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 2 No. 1, April 2020
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ten years has passed since a memorandum of understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the free Aceh Movement (GAM) in Helsinki, Finland dated August 15, 2005. The memorandum of understanding is that behind the disagreement of Law No. 11 year 2006 about the government of Aceh. This research explores the implementation of special autonomy funds in the Aceh government. By using the data of the government ????inancial report of Aceh Year 2017 (Audited). The results of Research analysis showed that the utilization of special autonomy funds can improve Acehgovernment performance. Theuse of special autonomy funds as mandated in the legislation used to ????inance the 7 (seven) developments in the province of Aceh, namely infrastructure, economics, poverty, education, social and health, including the implementation of Aceh privileges. With the proper ????inancing of development for the entire sector is expected to be a strong thrust for the province of Aceh in spur development. Keywords: dana special autonomy; performance; economic growth; and the Aceh government
PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PEREKAMAN KTP????E L DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN POSOPROVINSI SULAWESI TENGAH Dedi Kusmana; Andika Nugra Deo Bermuli
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 2 No. 1, April 2020
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study takes title ”Implementation Of Citizen Administration Information System In Recording Electronic Identity In Poso, Central Sulawesi”. This researchwas description about how the realization of KTP-el input based on Administration Information System worked in Poso. The purpose of this study was to determine the Population Administration Information System Implementation in recording the ID card-el in Poso and to determine the limiting factor Population Administration Information System Implementation in recording KTP-el in Poso. Research method the writer used was exploratory method by analyzing data through inductive approachment. As for how to collect data is by observation, interview and documentation. Based on an analysis conducted by the authors, it turns Population Administration Information System Implementation in recording KTP-el in Poso has not gone well because they wear long-Standard Operating Procedure and also still hampered by several obstacles that are still people who do not do the recording, the Internet is still often dif????icultconditions KTP-el recorders are sometimes broken. At that moment lasted, socialization Administration Information System Implementation to the public hopefully maximized followed by improving the competence of the relevant institutions about damage to goods KTP-el input based arga Administration Information System Implementation in the town of Poso could be better and the maximum. Keywords: implementation, population administration information system
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGELOLAAN DANA DESA: PERSPEKTIF KONSEPTUAL Mochamad Muslih
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 2 No. 1, April 2020
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The administration of village funds has been established by the government since 2014. In addition to having reaped a lot of bene????its, village grants have alsocaused a lot of abuse in the use of village funds. One solution that might hamper the misuse of village funds is the application of integrated risk management. The purpose of this study is to study the application of the concept of risk management in village fund management. The method used is qualitative method with survey approach. 79 (seventy nine) respondents consisting of academics and practitioners were respondents in this study. The results showed that the majority of respondents thought that it was necessary to implement integrated risk management in village fund management. Village fund managers are advised to implement risk management in village fund management. Village fund management organizations to have a chief risk of????icer. Future researchers should examine the bene????its of applying risk management quantitatively. Keywords: village funds, risk management, chief risk of????icer, survey.
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA ????PADES???? DESA BATETANGNGA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT Rahmawati Sururama; Andy Ariskha Masdar
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 2 No. 1, April 2020
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Village-Owned Enterprises, hereinafter referred to as BUMDes or BUM Desa, are business entities whose entire or most of their capital is owned by the Village through direct participation from village assets that are separated for the management of assets, services, and other businesses for the welfare of the village community. BUMDes Batetangnga is a BUMDes that was established right in the Village of Batetangnga, one of the villages located in the District of Binuang, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi Province.This research aims to analyze the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Towards Increased Village Original Income (PADes) Batetangnga Village, Binuang District, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi Province. This research uses descriptive method with inductive approach. Data collection techniques are done through observation, interviews and documentation. The data analysis technique usedis ????ishbone analysis. Based on the results of research conducted, BUMDes Batetangnga is a BUMDes which is considered quite good, but there are still some shortcomings. The most prominent problem is the decline in BUMDes revenue in 2018 due to several factors. Then the other problem is related to the problem of human resources management of BUMDes Batetangnga which is considered not to have maximum knowledge and still needs to be developed and improved
IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMERINTAHAN OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA PROVINSI ACEH Rauzatul Ulfah; Ismail Nurdin; Nur Handayani
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 2 No. 2, Oktober 2020
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The focus of this research is to see the implementation of government supervision carried out by the Inspectorate of Nagan Raya Regency. The research method used is descriptive qualitative method with an inductive approach. Data were collected using the method of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques by reading data, data reduction, data presentation, and data collection. The results showed that the implementation of supervision by the Inspectorate was good enough, seen from 1) the level of reporting by the Inspectorate, 2) measurement of work results; 3) corrections, and corrections to the condition of Human Resources (HR). So it is deemed necessary to develop human resources both in terms of quantity (especially auditors) as well as in terms of quality through education and training or similar activities as well as politics which will be led by the leadership of the Inspectorate of Nagan Raya Regency. In carrying out its duties and functions, only level 2 should be at level 3. Keywords: Inspectorate and Government Supervision
FORMULASI KEBIJAKAN PENGGABUNGAN KELURAHAN DI KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT: PELAJARAN MASA LALU DAN ARAH MASA DEPAN Citra Firmadhani
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 2 No. 2, Oktober 2020
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

To date, the target of merging 34 sub-districts of the Payakumbuh Municipal Government has not been achieved, where the Payakumbuh City Government has only succeeded in merging from 76 into 62 villages. Why is the target of merging urban villages in Payakumbuh not being achieved? The author argues that at the level of policy formulation the merger of kelurahan in Payakumbuh City is a crucial factor in not achieving the plan for merging kelurahan. This article seeks to analyze in depth how the policy formulation in the past is then used as a lesson to determine future directions to achieve an effective policy formulation for merging kelurahan in Payakumbuh. To do so, this article seeks to answer three main problems, namely how the effectiveness of the policy formulation for merging urban villages in Payakumbuh City in facilitating the implementation of regional regulations on merging urban villages, what factors hinder the implementation of the policy formulation activities for merging urban villages in Payakumbuh City, and what will be done to overcome obstacles in implementing the policy formulation for merging urban villages in Payakumbuh City. Using qualitative methods, this article ¤öinds that the policy formulation has not been effective. Inhibiting factors in this context are the lack of common perceptions between the government and the community, the absence of an agreement on the naming of the new kelurahan, and socialization activities that have not touched the community as a whole. Efforts made to overcome these inhibiting factors were involving community leaders in socialization activities, the government did not intervene at all and left it entirely to the community regarding the naming of new kelurahan, and the government made promises to carry out physical development, such as building roads and bridges. Keywords: Local Government Administration, Merging Kelurahan, Local Autonomy