Garuda - Garba Rujukan Digital

Pertanggungjawaban Maskapai Terhadap Penumpang Atas Kerugian Hilangnya Bagasi Jasa Pengangkutan Udara Suyatno Suyatno; Yuli Yulianti
JOS Vol 1, No 2 Desember (2022): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (20.785 KB)

ABSTRAK Tujuan utama kegiatan penerbangan komersil adalah keselamatan penerbangan. Aspek ini berkaitan erat dengan perlindungan penumpang atau konsumen terhadap pengguna jasa transportasi udara yang membawa barang bagasi, Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen adalah hubungan timbal balik yang saling membutuhkan. Kasus hilangnya bagasi penumpang pengguna jasa angkutan udara juga terjadi melibatkan perusahaan plat merah ternama tanah air yakni PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia , Tbk haruslah tunduk dan melaksanakan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen. Selanjutnya ganti rugi atas hilangnya bagasi tercatat milik konsumen pada putusan Nomor 1317 K/Pdt.Sus BPSK/2017 terkait besaran ganti rugi terhadap konsumen tidaklah tepat karena besaran ganti rugi di potong 40% akibat penyusutan. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Pasal 12 terkait ganti rugi. Kata Kunci : Tanggung jawab maskapai, Ganti kerugian, Bagasi E. ABSTRACT The main objective of commercial aviation activities is flight safety. This aspect is closely related to the protection of passengers or consumers for users of air transportation services carrying luggage. The relationship between business actors and consumers is a reciprocal relationship that requires each other. The case of missing luggage of passengers using air transportation services also involved a well-known national state-owned company, namely PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia , Tbk must comply with and implement the provisions of the consumer protection law. Furthermore, compensation for loss of checked baggage belonging to consumers in decision Number 1317 K/Pdt.Sus BPSK/2017 regarding the amount of compensation to consumers is not correct because the amount of compensation is cut by 40% due to depreciation. Based on Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in conjunction with Decree of the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia Number 350/MPP/KEP/12/2001 Article 12 related to compensation. Keywords : Airline liability, Compensation, E. Baggage.

EKSISTENSI CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DAN SARANA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Darmawansayah, Adi
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 1, No 1 Juni (2022): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Cryptocurrency, Pencucian uang, uang digital

PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU Chrisbiantoro Chrisbiantoro
JOS Vol 1, No 2 Desember (2022): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.356 KB)

Abstrak Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Masa Lalu adalah sebuah fenomena yang terus membayangi perjalanan transisi keadilan di Indonesia. Beragam dugaan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada era Orde Baru hingga saat ini, belum dapat diselesaikan secara akuntabel dan berkeadilan sesuai standar hukum HAM internasional. Impunitas masih menjadi kendala serius bagi Indonesia dan meskipun reformasi telah melewati 24 tahun sejak tahun 1998 hingga tahun 2022, pemenuhan, pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia harus terus diupayakan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah sebuah kemajuan dalam reformasi hukum dan HAM namun kedua regulasi tersebut tidak akan dapat berjalan optimal tanpa adanya dukungan dari mekanisme non yudisial seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Tahun 2004 Indonesia pernah mengesahkan undang-undang yang mengatur tentang mekanisme ini, namun sayang telah dibatalkan melalui proses uji materi di Mahkamah Konstitusi. Berikutnya patut kita tunggu bagaimana pelanggaran HAM berat masa lalu bisa diselesaikan dengan kerangka hukum yang ada. Abstract Past human rights abuses is a phenomenon that continues to cast a shadow over the course of the transitional justice in Indonesia. Various allegation of cases of gross violation of human rgiths that occurred during the New Order era have not been resolved in an accountable and fair manner in accordance with the international human rights law standards. Impunity is still a serious obstacle for Indonesia and even though political reform has passed 24 years since 1998 to 2022, efforts must be made to ensure fulfillment, promotion and protection of human rights. The existence of Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights are progress in legal and human rights reform, but these two regulations will not be able to run optimally without the support of non-judicial mechanisms such as the Truth and Reconciliation Commission. (TRC). In 2004 Indonesia passed a law on National TRC, but unfortunately it was canceled through a judicial review process at the Constitutional Court. Subsequently, we should wait to see how past human rights abuses can be resolved within the existing legal framework.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENGHINAAN TERHADAP PEJABAT NEGARA MELALUI MEDIA SOSIAL Rd. Yudi Anton; Asori Moho
JOS Vol 1, No 2 Desember (2022): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.56 KB)

ABSTRAK Perkembangan teknologi saat ini merupakan kebutuhan masyarakat akan informasi yang dapat di akses melalui internet. Implikasi dari internet akan berpotensi seseorang melakukan tindak pidana yang berbasiskan teknologi informasi (cyber crime) seperti tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media sosial misalnya pada platform facebook dan youtube. Pencemaran nama baik (defamation) artinya perbuatan yang merusak nama baik orang lain dengan membuat pernyataan yang salah sehingga orang yang tersinggung atas pernyataan tersebut bisa saja merasa terhina atau di rendahkan martabatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Analisis, Pengaturan pencemaran nama baik dan penghinaan dalam kasus ini berdasarkan dakwaan alternatif pertama yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa yaitu Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Penjatuhan pidana kepada Terdakwa berdasarkan dakwaan alternatif pertama yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dimana unsur pidananya telah terpenuhi. Majelis Hakim menggunakan dakwaan alternatif pertama karena dakwaan lainnya sudah terakomodir dalam dakwaan alternatif pertama. Pertimbangan Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat terkhusus kepada korban dikarenakan putusan majelis hakim tidak fair dan keliru karena tidak memperhatikan semua dakwaan secara holistik yang notabene telah terbukti dan memenuhi unsur pasalnya. Saran penulis, sebaiknya masyarakat mengunakan bahasa yang baik dan santun dalam bermedia sosial dan sebaiknya penegak hukum tidak serta merta membenarkan pengaduan korban pecemaran nama baik karena subjektif tetapi juga harus objektif demi tercipta keadilan bagi masyarakat. ABSTRACT The development of technology today is the public's need for information that can be accessed via the internet. The implications of the internet will potentially have someone committing criminal acts based on information technology (cyber crime) such as criminal defamation and humiliation through social media, for example on facebook and youtube platforms. Defamation means an act that damages the good name of another person by making a false statement so that the person who is offended by the statement may feel insulted or degraded. The research method used is normative juridical. Analysis, Arrangement of defamation and contempt in this case based on the first alternative charge imposed by the Panel of Judges on the defendant, namely Article 45 paragraph (3) jo Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 on the amendment of Law Number 11 of 2008 concerning ITE jo Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code, Criminal conviction of the Defendant based on the first alternative charge, namely imprisonment for 1 (one) year 6 (six) months and a fine of Rp. 100,000,000, - (one hundred million rupiah) provided that if not paid, it is replaced by a sentence of confinement for 1 (one) month, where the criminal element has been fulfilled. The Panel of Judges used the first alternative indictment because the other charges were already contained in the first alternative indictment. The consideration of the Panel of Judges does not meet the sense of justice for the community, especially to the victim because the judge's decision is not fair and erroneous because it does not pay attention to all charges holistically which in fact have been proven and meet the elements of the article. The author's advice is that the public should use good and polite language in social media and that law enforcement should not necessarily justify complaints of victims of defamation because it is subjective but must also be objective in order to create justice for the community.

PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA qomah, Isti; Chairunissa, Nanda
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 1, No 1 Juni (2022): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia adalah perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut dilakukan secara terang-terangan dan sebagian di lakukan sembunyi-sembunyi. Islam juga melarang perkawinan beda agama berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 221. Perkawinan beda agama juga dilarang oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2. Pokok masalah yang diteliti yaitu Bagaimana Pandangan Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia mengenai Perkawinan beda agama dan Bagaimana akibat hukum dari PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIApernikahan beda agama berdasarkan Putusan Nomor 367/Pdt.P/2019/PN.SKT. Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya. Kesimpulan yaitu Pernikahan beda agama dalam pandangan Hukum Islam diharamkan, serta beberapa ulama sepakat melarang adanya pernikahan beda agama karena menyangkut perbedaan keimanan. Pandangan HAM tentang perkawinan beda agama juga melarang dan tidak memberi tempat bagi perkawinan beda agama, karena semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk pada syari‟at atau Hukum Islam, satusatunya ukuran mengenai Hak Asasi Manusia, adalah syari‟at Islam dan Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang Keabsahannya perkawinan beda agama tersebut serta status anak dalam perkawinan beda agama. Begitu juga dengan perceraian yang terjadi akibat masalah-masalah perbedaan pendapat dan keyakinan dalam rumah tangga. warisan yang terjadi pada perkawinan beda agama tidak dapat di terima oleh ahli waris akibat hubungan perbedaan agama. Saran, Sebaiknya perkawinan beda agama harus dihindari karena banyak sekali akibat negatif nantinya yang akan di timbulkan daripada akibat positifnya dan Jika memang harus menikah dengan orang yang berbeda keyakinan sebaiknya salah satu pihak mengikuti agama dari pasanganya agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan hukum kedepanya. Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Hak Asasi Manusia

WANPRESTASI TINJAUAN YURIDISI WANPRESTASI DALAM KERJASAMA LAYANAN PERJALANAN TERKAIT PENYEDIAAN TIKET PESAWAT DAN TUR Utami Yustihasana Untoro; Gio Fandy Matondang
JOS Vol 1, No 2 Desember (2022): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.529 KB)

ABSTRAKHubungan manusia di zaman yang modern ini sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Wujud interaksi antara manusia tersebut dapat berupa suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum merupakan hubungan yang diatur oleh hukum dimana ada hak dan kewajiban tersebut, maka dapat dikenakan sanksi menurut hukum. Masyarakat di dalam kehidupannya seharihari tidak akan lepas dari suatu perbuatan hukum, salah satunya adalah dengan mengadakan suatu perjanjian yang dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian, contohnya perjanjian kerjasama layanan perjalanan. Perjanjian kerjasama layanan perjalanan dapat berupa perjanjian layanan atas penyediaan tiket, hotel dan tur antara dua pihak. Penulis mengambil judul “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Kerjasama Layanan Perjalanan Terkait Penyediaan Tiket Pesawat, Hotel dan Tur (Studi Kasus Putusan Nomor 796/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.) dengan mengangkat kasus wanprestasi perjanjian kerjasama atas penyediaan tiket, hotel dan tur, yang disebabkan salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak. Pokok permasalahannya adalah (1) Bagaimana penerapan hukum tentang perbuatan wanprestasi dalam kerjasama layanan perjalanan terkait penyediaan tiket pesawat, hotel dan tur yang ditetapkan dalam Putusan Nomor 796/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. (2) Bagaimana proses penerapan sanksi atas perbuatan wanprestasi dalam pelaksanaan kerjasama layanan perjalanan. Penulis melakukan penelitian dengan metode Yuridis Normatif dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan dan bukubuku, didukung oleh data primer, sekunder serta bahan hukum tersier dan pengkajian terhadap studi kasus.Kata kunci : Perbuatan wanprestasi, Pejanjian Kerjasama Perjalanan, Penyediaan Tiket.ABSTRACT Human relations in this modern era are very important in everyday life. The form of interaction between humans can be in the form of a legal act. Legal action is a relationship regulated by law where there are rights and obligations, then it can be subject to sanctions according to law. The community in their daily lives will not be separated from legal action, one of which is by entering into an agreement that can be accounted for by both parties agreeing, for example, a travel service cooperation agreement. A travel service cooperation agreement can be in the form of a service agreement for the provision of tickets, hotels, and tours between two parties. The author takes the title "Juridical Review of Defaults in Travel Service Cooperation Related to the Provision of Airline Tickets, Hotels and Tours (Case Study of Decision Number 796/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.) by raising cases of default on cooperation agreements for the provision of tickets, hotels, and tour, which is caused by one of the parties not fulfilling his achievements to carry out the contents of the agreement that has been made by both parties. The main issues are (1) How is the application of the law regarding acts of default in travel service cooperation related to the provision of airplane tickets, hotels, and tours stipulated in Decision Number 796/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. (2) What is the process for applying sanctions for acts of default in the implementation of travel service cooperation? The author conducted research using the Normative Juridical method by analyzing legislation and books, supported by primary, and secondary data and tertiary legal materials and studies of case studies.Keywords: Act of default, Travel Cooperation Agreement, Provision of Tickets

PERTANGGUNG JAWABAN MASKAPAI TERHADAP PENUMPANG ATAS KERUGIAN HILANGNYA BAGASI JASA PENGANGKUTAN UDARA Suyatno Suyatno; Yuli Yulianti
JOS Vol 1, No 2 Desember (2022): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan utama kegiatan penerbangan komersil adalah keselamatanpenerbangan.Aspek ini berkaitan erat dengan perlindungan penumpang atau konsumen terhadap pengguna jasa transportasi udara yang membawa barang bagasi, Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen adalah hubungan timbal balik yang saling membutuhkan. Kasus hilangnya bagasi penumpang pengguna jasa angkutan udara juga terjadi melibatkan perusahaan plat merah ternama tanah air yakni PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia , Tbk haruslah tunduk dan melaksanakan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen.Selanjutnya ganti rugi atas hilangnya bagasi tercatat milik konsumen pada putusan Nomor 1317 K/Pdt.Sus BPSK/2017 terkait besaran ganti rugi terhadap konsumen tidaklah tepat karena besaran ganti rugi di potong 40% akibat penyusutan.Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Pasal 12 terkait ganti rugi. Kata Kunci : Tanggung jawab maskapai, Ganti kerugian, Bagasi E. ABSTRACT The main objective of commercial aviation activities is flight safety. This aspect is closely related to the protection of passengers or consumers for users of air transportation services carrying luggage. The relationship between business actors and consumers is a reciprocal relationship that requires each other. The case of missing luggage of passengers using air transportation services also involved a well-known national state-owned company, namely PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia , Tbk must comply with and implement the provisions of the consumer protection law. Furthermore, compensation for loss of checked baggage belonging to consumers in decision Number 1317 K/Pdt.Sus BPSK/2017 regarding the amount of compensation to consumers is not correct because the amount of compensation is cut by 40% due to depreciation. Based on Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in conjunction with Decree of the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia Number 350/MPP/KEP/12/2001 Article 12 related to compensation. Keywords : Airline liability, Compensation, E. Baggage.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN OBSCUUR LIBEL DALAM SENGKETA BPJS Abdul Azis, Dudung; Sari, Ayu Novita
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 1, No 1 Juni (2022): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Gugatan obscuur libel adalah gugatan kabur atau gugatan yang tidak jelas. Gugatan Kabur (obscuur libel) adalah di dalam gugatannya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, kabur, sehingga gugatannya tidak dapat diterima atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Seperti pada kasus yang mengajukan tuntutannya Penggugat menyertakan dan menekankan klausula di dalam Perjanjian Kerjasama karena memang hanya Perjanjian Kerja sama tersebutlah yang dapat mengakomodir hak dan kewajiban Para Pihak. Dengan demikian, pada faktanya Penggugat bingung dan tidak konsisten dalam mengajukan guatan perkara a quo apakah perbuatan melawan hukum ataukah wanprestasi. Pokok permasalahan penelitian ini (1) Apakah yang menjadi faktor penyebab gugatan obcsuur libel? (2) Apa saja ketentuan di dalam sengketa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Republik Indonesia ? Dalam penelitian ini Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Analisis, faktor penyebab gugatan obcsuur libel gugatan Penggugat mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan tentu akan menimbulkan kerancuan atau ketidakjelasan atas kemauan Pengguat dalam gugatannya. Dalam gugatannya yang dimaksud kerugian yang menjadi dasar perhitungan tuntutan (petitum) Penggugat tidak dapat dipertimbangkan dan mengakibatkan gugatan penggugat rancu dan kabur (obscuur libel) apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.Kata Kunci : Gugatan pencemaran nama baikBPJS.

ASPEK HUKUM WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Tarmudi Tarmudi; Alex Adam Putra
JOS Vol 1, No 2 Desember (2022): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.65 KB)

ABSTRAKWanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau melalaikan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli. Wanprestasi merupakan salah satu risiko yang harus dihadapi oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, apalagi perjanjian tersebut menyangkut uang. Jadi dapat disimpulkan, pengertian wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji oleh salah satu pihak dalam perjanjian di atas meterai sebagai akibat dari kelalaiannya sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain membayar harga yang dijanjikan. Pokok permasalahan adalah bagaimana proses terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli sofa, dan apakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam memberikan putusan dalam perkara wanprestasi sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dalam penelitian hukum normatif hanya bahan pustaka atau data sekunder dapat juga meliputi bahan hukum primer dan tersier. Hasil penelitian adalah hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan penggugat yaitu menyatakan tergugat wanprestasi dan menghukum tergugat untuk segera melunasi utangnya / sejumlah Rp. 231.000.000 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) lebih rendah dari gugatan penggugat bahwa tergugat membayar utangnya sebesar Rp. 792.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah). Dengan demikian putusan hakim sudah sesuai dengan fakta hukum dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dalam hal ini keadilan penggugat dan tergugat. Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Penyelesaian ABSTRACTDefault is an attitude where a person does not fulfill or neglects to carry out obligations as specified in the agreement made between the seller and the buyer. Default is one of the risks that must be faced by the parties involved in the agreement, especially since the agreement involves money. So it can be concluded, the definition of default is an act of breaking a promise by one of the parties in the agreement on a stamp duty as a result of his negligence so that he cannot fulfill his obligations. According to Article 1457 of the Civil Code, buying and selling is an agreement in which one party binds himself to deliver an item and the other party pays the promised price. The main problem is how the process of default occurs in the sofa sale and purchase agreement, and whether the legal considerations of the panel of judges in rendering a decision in a default case are in accordance with applicable law. In writing this research, the authors used normative juridical research. In normative legal research, only library materials or secondary data may also include primary and tertiary legal materials. The results of the study were that the judge decided to grant part of the plaintiff's lawsuit, namely declaring the defendant in default and punishing the defendant to immediately pay off his debt / in the amount of Rp. 231,000,000 (two hundred and thirty one million rupiah) lower than the plaintiff's claim that the defendant paid his debt of Rp. 792,000,000 (seven hundred ninety two million rupiah). Thus the judge's decision is in accordance with legal facts and in accordance with the sense of justice in society, in this case the justice of the plaintiff and the defendant. Keywords: Default, Agreement, Settlement

KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA fatrullah Puspitasari; Bryan Surbakti
JOS Vol 1, No 2 Desember (2022): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.567 KB)

ABSTRAKDalam hal debitur wanprestasi, untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri , karena dalam Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat adanya titel eksekutorial, sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu,akan selalu dipertimbangkan dalam putusan hakim yang baik,tidak hanya akibat hukuman yang dijatuhkan itu dari kaca mata penggugat atau tergugat ,tetapi juga banyak pihak. Dan pada kondisi demikian putusan hakim mempunyai pengaruh positif dan negatif terhadap persepsi atau pandangan masyarakat terhadap hukum yang ada dan berjalan dalam hal ini pada kasus wanprestasi dengan jaminan fidusia,dengan demikian kepekaan hakim memegang peranan penting dalam pertimbangan nya sebelum putusan dijatuhkan, dan bagaimana cermin keadilan dalam masyarakat dapat dilihat pada putusan yang di jatuhkan oleh hakim tersebut. Dengan melihat fakta-fakta hukum yang ada, Hakim telah melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum terkait gugatan ini dan apa yang telah diputuskan oleh Hakim adalah hal yg benar dan adil bagi kreditur dan debitur agar para pihak yang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia lebih memahami lagi isi dari perjanjian yang telah mereka sepakati dan lebih memahami lagi tentang undang-undang jaminan fidusia khususnya,dimana UUJF memiliki hak dan larangan bagi para pihak,dan adanya hak istimewa bagi penerima fidusia/kreditur yaitu hak eksekutorial atas objek jaminan yang ada di tangan debitur dengan syarat perjanjian tersebut di daftarkan ke pendaftaran Fidusia kementrian Hukum dan ham RI kantor wilayah Jambi dan debitur melakukan wanprestasi. Pemerintah terkait agar lebih memperhatikan hal seperti ini yaitu tentang perjanjjian kredit antara debitur dengan kreditur karena hal ini sangat berpengaruh terhadap dunia usaha bagi perusahaan-perusahaan pengadaan kendaraan kredit,dan juga bagi para debitur yang membutuhkan kendaraan ini untuk usaha,namun terkadang ada situasi atau keadaan-keadaan tertentu yang membuat mereka tidak bisa membayar angsuran kredit mereka karena dunia usaha juga tidak selamanya bisa stabil begitu juga pendapatan mereka juga tidak selalu stabil untuk melakukan pembayaran angsuran,maka dari itu agar pemerintah terkait bisa memberikan regulasi-regulasi untuk bisa menjaga kondusif nya situasi dan keadaan yang ada pada kreditur dan debitur. Kata Kunci : Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia ABSTRACT In the event that the debtor defaults, to sell objects that are the object of a fiduciary guarantee on his own power, because in the Fiduciary Guarantee Certificate there is an executorial title, so that it has the same executorial power as a court decision that has permanent legal force. Therefore, it will always be considered in a good judge's decision, not only as a result of the sentence handed down from the perspective of the plaintiff or defendant, but also many parties. And in such conditions the judge's decision has a positive and negative influence on the public's perception or view of the existing and running law in this case in the case of default with fiduciary guarantees, thus the sensitivity of the judge plays an important role in his consideration before the decision is handed down, and how the mirror of justice in society can be seen in the decisions handed down by the judge. By looking at the existing legal facts, the Judge has made legal considerations regarding this lawsuit and what has been decided by the Judge is the right and fair thing for creditors and debtors so that the parties who enter into credit agreements with fiduciary guarantees better understand the contents. from the agreement they have agreed on and understand more about the fiduciary guarantee law in particular, where UUJF has rights and prohibitions for the parties, and the existence of special rights for fiduciary recipients/creditors, namely executorial rights over the object of collateral in the hands of the debtor on condition that The agreement is registered with the Fiduciary Registration of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Jambi Regional Office and the debtor is in default. The relevant government should pay more attention to things like this, namely about credit agreements between debtors and creditors because this is very influential on the business world for companies procuring credit vehicles, and also for debtors who need these vehicles for business, but sometimes there are situations or circumstances - certain conditions that make them unable to pay their credit installments because the business world is also not always stable as well as their income is also not always stable to make installment payments, therefore the relevant government can provide regulations to be able to maintain a conducive situation and the conditions that exist in creditors and debtors. Keywords: Credit Agreement With Fiduciary Guarantee

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Suyatno

Contact Email
jurnaliusfactifhubk@gmail.com

Phone
+6287732745625

Journal Mail Official
iusfacti@ubk.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Hukum Jl. Kimia No.20, Menteng, Jakarta Pusat, 10320 Phone: (021) 3929591 Fax: (021) 3928559

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Suyatno

Contact Email jurnaliusfactifhubk@gmail.com

Phone +6287732745625

Journal Mail Official iusfacti@ubk.ac.id

Editorial Address Fakultas Ilmu Hukum Jl. Kimia No.20, Menteng, Jakarta Pusat, 10320 Phone: (021) 3929591 Fax: (021) 3928559

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Suyatno

Contact Email
jurnaliusfactifhubk@gmail.com

Phone
+6287732745625

Journal Mail Official
iusfacti@ubk.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Hukum Jl. Kimia No.20, Menteng, Jakarta Pusat, 10320 Phone: (021) 3929591 Fax: (021) 3928559

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA