cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suyatno
Contact Email
jurnaliusfactifhubk@gmail.com
Phone
+6287732745625
Journal Mail Official
iusfacti@ubk.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Hukum Jl. Kimia No.20, Menteng, Jakarta Pusat, 10320 Phone: (021) 3929591 Fax: (021) 3928559
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Published by Universitas Bung Karno
ISSN : 2963346X     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno menyajikan naskah dalam bidang ilmu hukum yang bertujuan pemberian pemahaman dan pengembangan kepada masyarakat pada umumnya dan masyarakat akademika khususnya sejalan dengan perkembangan IPTEK dan sosial masyarakat Indonesia.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 41 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH MENJADI HAK GUNA USAHA DALAM KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Bey Abwar, Irsyad Hamdie; Suhariyanto, Didik; Iryani, Dewi
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 2, No 1 Juni (2023): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v2i1 Juni.456

Abstract

Abstract The research objectives in this thesis are based on the two problem formulations raised, namely as follows: legal protection of land ownership rights to become Cultivation Rights and legal enforcement of land ownership rights to Internal Cultivation Rights with the issuance of State Administrative Decrees. The research method used is normative juridical legal research.The results of the research and discussion are as follows: First, Legal Protection of Land Ownership Rights into Cultivation Rights, Absolute Competence of the State Administrative Court means that only written decisions issued by State Administrative Bodies or Officials are concrete, individual and final. Conflict over land ownership rights becomes Cultivation Rights which is a form of difficult competition. Agrarian conflict is a process of interaction between two or groups who each fight for their interests over the same object, namely land and other objects related to land in law. Second, legal enforcement of land ownership rights into business use rights. With the issuance of the State Administrative Decree, the object of dispute in the State Administrative Court is the State Administrative Decree (Beschikking) issued by the State Administrative Agency or Official. Keywords: Legal Protection, Land Ownership Rights, Cultivation Rights.  Abstrak Tujuan penelitian dalam tesis ini didasarkan atas kedua rumusan masalah yang diangkat, yaitu sebagai berikut: perlindungan hukum hak milik atas tanah menjadi Hak Guna Usaha dan penegakan hukum hak milik atas tanah menjadi Hak Guna Usaha Dalam dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative. Hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut: Pertama, Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Usaha, Kompetensi Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara berarti hanya penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final. Konflik tanahhak milik menjadi Hak Guna Usaha yang merupakan bentuk persaingan yang sulit, konflik agraria adalah proses interaksi antara dua atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama, yaitutanah dan objek lain yang terkait dengan tanah dalam perundang-undangan. Kedua, Penegakan Hukum Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Usaha Dengan Diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Milik Atas Tanah, Hak Guna Usaha. 
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 574/PID.SUS/2023/PN.SRG) Akbar, Kintan Pratiwi; Suyatno, Suyatno; Darmawansyah, Adi
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 1 Juni (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v3i1 Juni.510

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan PN Serang  putusan nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg terkait pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan tindak pidana berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan fokus analisis pada ratio decidendi hakim dalam Putusan PN serang putusan nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg dengan pendekatan kasus, konsep, dan perundangundangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam ratio decidendi hakim dalam putusan PN putusan nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg dalam mengadili kasus terdakwa sejatinya telah sesuai dan relevan dengan unsur sebagaimana Pasal 310) dan (4) UU LLAJ, maka terdakwa telah memenuhi unsur (i) setiap orang, (ii) mengemudikan kendaraan bermotor, serta (iii) karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ratio decidendi dalam  putusan nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg telah sesuai dalam mengkualifikasi peristiwa hukum berdasarkan ketentuan Pasal 310 UU LLAJ. Akan tetapi, peneliti kurang sependapat dengan sanksi yang dijatuhkan terlalu tinggi, oleh majelis hakim karena kurang sesuai dengan landasan filosofis dari adanya restorative justice dalam menjatuhkan pidana.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA TANAH DITEPI DANAU TOBA DILIHAT DARI HUKUM ADAT BATAK TOBA Suyatno, Suyatno; Panda, Daniel; Balantang, Ardito
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 2, No 2 Desember (2023): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v2i2 Desember.463

Abstract

ABSTRACTIn Simanindo District, Dos Roha Village, Samosir Regency, North Sumatra, in resolving customary land disputes, they still use institutions outside the court. In this area, there are still conflicting interests. The aim of the research is to examine the things that cause customary land disputes. The aim of the research is to examine the things that cause customary land disputes. The role of Traditional Heads in resolving customary land disputes through mediation. Research technique using normative juridical methods, research type through library research. Primary data obtained through secondary data consisting of primary legal materials in the form of legislation The research results show that the things that cause customary land disputes in Simanindo District, Samosisr Regency are unclear customary land boundaries, unfair practices, claims from the State, loss of historical witnesses and perpetrators, wrong understanding of customs, lack of socialization, economic value of land. The role of the traditional head is very important because he can act as a mandate for peace in land dispute. Keywords: Juridical Review, Land Disputes, Toba Batak Customary Law. ABSTRAKDi Kecamatan Simanindo, Desa Dos Roha Kabupaten Samosir Sumatera Utara  dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat masih menggunakan Lembaga di luar pengadilan. Di wilayah tersebut masih menimbulkan sengketa kepentingan. Tujuan penelitian untuk menelaah hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat. Peran Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat dengan mediasi. Teknik penelitian dengan metode yuridis normatif jenis penelitian lewat penelitian kepustakaan.Data primer diperoleh melalui data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan . Hasil penelitian diperoleh bahwa hal-hal yang yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat di Kecamatan Simanindo,Kabupaten Samosisr adalah batas tanah ulayat tidak jelas ,adanya praktek ketidakadilan,adanya klaim dari Negara ,kehilangan saksi dan pelaku sejarah,pemahaman salah terhadap adat,kurangnya sosialisasi ,nilai tanah secara ekonomi. Peran Kepala adat sangat penting karena bisa sebagai amanat perdamaian dalam sengketa tanah.Kata Kunci : Tinjauan Yuridis,Sengketa Tanah, Hukum Adat Batak Toba.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN (Studi Kasus Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh) Kusumo, Elok Triyo; Chrisbiantoro, Chrisbiantoro
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 2 Desember (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v3i2 Desember.576

Abstract

Abstrak : Pengertian dari tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perusakan hutan pada dasarnya sudah menjadi tanggung jawab masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh perizinan berusaha terkait pemanfaatan hutan. Maka korporasi bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap perusakan hutan, Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembakaran liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. Kerusakan kawasan hutan. Dalam perkaraPutusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh merupakan perkara penegakan hukum pertambangan dikawasan hutan.Hasil dari Penelitian ini dirasakan kurang adil penerapan hukumnya terhadap Pelaku kejahatan atas perkara Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh, tidak melakukan Penerapan undang-undang dan subjek hukum yang berkeadilan.Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, TambangAbstract : The definition of a criminal act by a corporation is a criminal act committed by a person based on an employment relationship or based on another relationship, either individually or collectively acting for and on behalf of the corporation inside or outside the corporate environment. Corporate criminal liability for forest destruction is basically the responsibility of communities, legal entities and/or corporations that obtain business permits related to forest utilization. So corporations can be held responsible for forest destruction. Forest destruction is the process, method or act of destroying forests through illegal burning activities, use of forest areas without permits or use of permits that conflict with the aims and objectives of granting permits in designated forest areas, which has been appointed, or is being processed for determination by the Government. Damage to forest areas. In the case of Decision Number 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh, it is a case of mining law enforcement in forest areas.The results of this research felt that the application of the law was unfair to perpetrators of crimes in the case of Decision Number 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh, not applying the law and legal subjects fairly.Keywords: Criminal Liability, Corporations, Mining
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 574/PID.SUS/2023/PN.SRG) Akbar, Kintan Pratiwi; Suyatno, Suyatno; Darmawansyah, Adi
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 2 Desember (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v3i2 Desember.579

Abstract

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan PN Serang putusan nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg terkait pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan tindak pidana berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan fokus analisis pada ratio decidendi hakim dalam Putusan PN serang putusan nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg dengan pendekatan kasus, konsep, dan perundangundangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam ratio decidendi hakim dalam putusan PN putusan nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg dalam mengadili kasus terdakwa sejatinya telah sesuai dan relevan dengan unsur sebagaimana Pasal 310) dan (4) UU LLAJ, maka terdakwa telah memenuhi unsur (i) setiap orang, (ii) mengemudikan kendaraan bermotor, serta (iii) karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ratio decidendi dalam putusan nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg telah sesuai dalam mengkualifikasi peristiwa hukum berdasarkan ketentuan Pasal 310 UU LLAJ. Akan tetapi, peneliti kurang sependapat dengan sanksi yang dijatuhkan terlalu tinggi, oleh majelis hakim karena kurang sesuai dengan landasan filosofis dari adanya restorative justice dalam menjatuhkan pidana.Kata Kunci : Tindak Pidana, kelalaian, lalu lintas.ABSTRACT : This research aims to analyze the Serang District Court decision number 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg regarding criminal liability relating to traffic crimes that result in the death of other people. This research is normative legal research with a focus on analysis of the judge's ratio decidendi in the PN Serangdecision number 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg with a case, concept and statutory approach. The results of the research confirm that criminal liability for perpetrators of negligence in traffic which results in the death of another person as stated in the judge's ratio decidendi in the PN decision number 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg in trying the defendant's case is actually in accordance and relevant to the elements as per Article 310) and (4) of the LLAJ Law, the defendant has fulfilled the elements of (i) being a person, (ii) driving a motorized vehicle, and (iii) because of his negligence causing a traffic accident which resulted in the death of another person. The ratio decidendi in decision number 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg is appropriate in qualifying legal events based on the provisions of Article 310 of the LLAJ Law. However, researchers do not agree that the sanctions imposed are too high by the panel of judges because they are not in accordance with the philosophical basis of restorative justice in imposing crimes.Keywords: Crime, negligence, traffic.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEMEGANG POLIS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH AGEN ASURANSI PT. BNI LIFE INSURANCE Ramadhani, Aisyah Feriska; Nurmawati, Bernadete
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 2 Desember (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v3i2 Desember.581

Abstract

Abstrak : Asuransi merupakan suatu perjanjian yang bersifat timbal balik, artinya para pihak atau masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling eksklusif, sehingga hubungan dengan pembeli asuransi tidak hanya diperlukan untuk memenuhi kewajibannya tetapi juga untuk mempunyai perlindungan untuk menuntut haknya. Perbuatan melawan hukum didasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah seluruh perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Pokok permasalahan penelitian ini (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis asuransi atas hilangnya uang premi yang dilakukan oleh agen asuransi PT. BNI Life Insurance? (2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agen asuransiPT. BNI Life Insurance pada perkara Nomor 993/Pdt.G/2022? Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang bersumber pada data-data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan yang mana berasal dari buku-buku, undang-undang, hasil pikiran dari para ahli hukum, dan juga dokumen resmi yang menunjang penelitian maupun diperoleh dari hasil laporan ilmiah lainnya. Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas kerugian deposito dan asuransi, dan peristiwa penempatan dana dari Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Jika terjadi perbuatan melawan hukum, Christina Ganda Tua H. sebagai pemegang polis asuransi memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan haknya karena adanya kelalaian dari seorang agen saat menawarkan produk asuransi. Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.09/2016 mengenai Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, disebutkan bahwa sebelum melibatkan diri dalam pemasaran, penjualan, atau penawaran program atau produk asuransi, tenaga pemasar, yang dalam konteks ini adalah agen asuransi, diwajibkan memiliki lisensi, perjanjian keagenan, dan mendapatkan pelatihan. Regulasi berikutnya yang memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 31 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2014 menetapkan kewajiban bagi agen asuransi untuk memberikan informasi yang jujur, tidak palsu, dan tidak menyesatkan kepada calon atau pemegang polis asuransi terkait produk asuransi yang ditawarkan.Kata Kunci:Perlindungan, Hukum, Asuransi598Abstrack : Insurance is a reciprocal agreement, meaning that the parties or each party have mutually exclusive rights and obligations, so that a relationship with the insurance buyer is not only necessary to fulfill their obligations but also to have protection to claim their rights. Acts against the law are based on article 1365 of the Civil Code, namely all acts that violate the law, which cause harm to other people, requiring the person who caused the harm through his fault to compensate for the loss. The main problems of this research are (1) What is the legal protection for customers who hold insurance policies for the loss of premium money by the insurance agent PT. BNI Life Insurance? (2) What is the basis for the judge's consideration of the unlawful acts committed by the PT insurance agent. BNI Life Insurance in case Number 993/Pdt.G/2022? The normative juridical research method is research that originates from secondary data, namely through literature study which comes from books, laws, the thoughts of legal experts, and also official documents that support research or are obtained from the results of other scientific reports. The Plaintiff filed an Unlawful Action Lawsuit for deposit and insurance losses, and the incident of placing funds from the Plaintiff to Defendant II amounting to Rp. 140,000,000.00 (one hundred and forty million rupiah). If an unlawful act occurs, Christina Ganda Tua H. as the insurance policy holder has the right to recover her rights due to negligence on the part of an agent when offering insurance products. Financial Services Authority Number 69/POJK.09/2016 concerning the Implementation of Insurance Companies and Sharia Insurance Companies, states that before involving themselves in marketing, selling, or offering insurance programs or products, marketers, who in this context are insurance agents, are required to have a license, agency agreement, and receive training. The next regulation that provides legal protection for insurance policy holders is Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. Article 31 paragraph (2) Law no. 40 of 2014 stipulates the obligation for insurance agents to provide honest, not false and not misleading information to prospective or insurance policy holders regarding the insurance products offered.Keywords: Legal, Protection, Insurance
DARI KEJAHATAN KE KEADILAN: MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENYEMBUNYIAN MAYAT BAYI OLEH IBU KANDUNG DAN IMPLIKASINYA PADA PENEGAKAN HUKUM Boleng, Theodora Kristina; Tarmudi, Tarmudi; Puspitasari, Fatrulah
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 2 Desember (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v3i2 Desember.572

Abstract

Abstrak : Penyembunyian mayat merupakan tindak pidana yang sering kali menimbulkan tantangan signifikan dalam penegakan hukum. Jurnal ini membahas berbagai teknik penyembunyian yang digunakan oleh pelaku, serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mereka untuk menyembunyikan mayat. Melalui analisis kasus nyata dan wawancara dengan ahli forensik, artikel ini mengungkap metode umum yang digunakan pelaku dan dampaknya terhadap proses investigasi. Fokus utama adalah pada bagaimana penyembunyian mayat dapat menghambat kemampuan aparat penegak hukum untuk menemukan dan mengidentifikasi korban.Artikel ini juga mengeksplorasi dampak dari tindak pidana ini terhadap pemulihan keadilan bagi korban dan keluarga mereka. Dengan memberikan wawasan tentang dinamika penyembunyian mayat dan tantangan yang dihadapi dalam proses investigasi, artikel ini bertujuan untuk menawarkan rekomendasi untuk strategi investigasi yang lebih efektif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang kejahatan ini dan memperkuat sistem keadilan pidana dalam menghadapi kasus-kasus serupa di masa depan.Kata Kunci : penyembunyian mayat, forensik, penegakan hukumAbstract : Corpse concealment is a complex crime that presents significant challenges for law enforcement. This journal explores various techniques used by perpetrators to hide bodies and the factors influencing their decision to do so. Through the analysis of real cases and interviews with forensic experts, the study reveals common methods of concealment and their impact on the investigative process. The primary focus is on how corpse concealment can obstruct law enforcement's ability to locate and identify victims.The journal also examines the implications of such crimes for achieving justice for victims and their families. By providing insights into the dynamics of corpse concealment and the challenges faced during investigations, this study aims to offer recommendations for more effective investigative strategies. The goal is to enhance understanding of this crime and strengthen the criminal justice system in addressing similar cases in the future.Keywords :Corpse concealment, forensic, law enforcement
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI INDONESIA STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1107/K/Pid/2023 Azhar, Anjani; Dewi, Ratna; Darmawansyah, Adi
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 2 Desember (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v3i2 Desember.582

Abstract

Abstrak : Hukum adalah suatu peraturan yang dibentuk oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur segala bentuk yang ada dalam kehidupan masyarakat dan jika dilanggar maka hukum akan memberikan sanksi atau hukuman bagi yang melanggar. Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, Majelis Hakim sudah memberikan penerapan hukum terhadap Terdakwa berdasarkan Undang-Undang yang sesuai dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembunuhan Berencana. Majelis Hakim sudah memberikan putusan dengan rasa keadilan kepada keluarga korban dan memberi hukuman tegas terhadap Terdakwa atas tindakan yang dilakukan tersebut.Agar Majelis Hakim lebih memberikan penerapan hukum yang baik, benar dan sesuai dengan aturan hukum yang ada.Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan, BerencanaAbstract : Law is a regulation formed by the government with the aim of regulating all forms that exist in the life of society and if violated, the law will provide sanctions or punishment for those who violate. In this study, the form of research used is normative legal research, the Panel of Judges has provided the application of law to the Defendant based on the Law in accordance with Article 340 of the Criminal Code concerning Premeditated Murder. The Panel of Judges has given a verdict with a sense of justice to the victim's family and given a firm sentence to the Defendant for the actions taken. So that the Panel of Judges can provide better application of the law, correctly and in accordance with existing legal regulations.Keywords: Crime, Murder, Planning
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBUNYA YANG MASIH DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp) Fahlevie, Rinaldi Agusta; Verawati, Verawati; Istiqomah, Istiqomah
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 2 Desember (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v3i2 Desember.573

Abstract

Abstrak : Penelitian ini mengetahui bagaimana penerapan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibunya yang masih berusia anak dibawah umur. Dengan mempergunakan dasar hukum Undang-Undang perlindungan anak sebagaimana terkahir diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikaitkan dengan Penggunaan ketentuan Pasal 341 KUHP.Penelitian ini menggunakan pendekatanstudi kasus dan hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunderPenerapan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyembunyian Mayat Bayi Dengan Maksud Menutupi Kelahirannya dengan maksud menutupi kelahirannya dapat dikenakan pasal 341 KUHP atau tentang kekerasan terhadap anak yakni diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) dan (4) jo pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 .Didalam perkara Pengadilan Negeri Martapura majelis hakim sebagaimna perkara Putusan 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Mtp lebih memilih untuk memutuskan terdakwa kepada ketentuan pasal Pasal 341 KUHP, dibandingkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , walaupun Undang perlindungan anak lebih spesialis akan tetapi dengan memtimbang rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang terbaik untuk Anak Yang Berhadapan dengan Hukum sudah tepat sebagaimana ketentuan filosofi dibuatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.Kata Kunci : Tindak Pidana, Anak, Ibu.Abstract : This research finds out how the crime of murder is applied to a mother who is still a minor. By using the legal basis of the Child Protection Law as last amended for the second time by Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in relation to by using the provisions of Article 341 of the Criminal Code.This research uses a case study approach and descriptive normative law, using secondary data sourced from primary legal materials and secondary legal materials. The application of criminal acts against perpetrators of hiding baby corpses with the intention of covering up their birth. With the intention of covering up their birth, they can be subject to Article 341 of the Criminal Code or regarding violence. against children, namely regulated in Article 80 Paragraphs (3) and (4) in conjunction with Article 76C of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014. In the Martapura District Court case, the panel of judges as in the case of Decision 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp prefer to decide on the defendant according to the provisions of Article 341 of the Criminal Code, compared to the provisions of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, although the child protection law is more specialist, but taking into account the sense of justice and the aim of the best punishment for children in conflict with the law is in accordance with the philosophical provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system.AbstractThis research finds out how the crime of murder is applied to a mother who is still a minor. By using the legal basis of the Child Protection Law as last amended for the second time by Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in relation to by using the provisions of Article 341 of the Criminal Code. This research uses a case study approach and descriptive normative law, using secondary data sourced from primary legal materials and secondary legal materials. The application of criminal acts against perpetrators of hiding baby corpses with the intention of covering up their birth. With the intention of covering up their birth, they can be subject to Article 341 of the Criminal Code or regarding violence. against children, namely regulated in Article 80 Paragraphs (3) and (4) in conjunction with Article 76C of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014. In the Martapura District Court case, the panel of judges as in the case of Decision 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp prefer to decide on the defendant according to the provisions of Article 341 of the Criminal Code, compared to the provisions of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, although the child protection law is more specialist, but taking into account the sense of justice and the aim of the best punishment for children in conflict with the law is in accordance with the philosophical provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system.Keywords: Crime, Children, Mother.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI Rumbiak, Hosea Marlodik; Nurmawati, Bernadete; Yusuf, Hudi
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 2 Desember (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v3i2 Desember.574

Abstract

Abstrak : Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luarnegeri merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional sebagai warga negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal28 Dayat 3, dimana setiap warganegera berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia diluarnegeri menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ? (2) Bagaimana Implementasi perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang tidak berdokumen?. Metode penelitian ini dilakukan dengan penelitian Yuridis Normatif. Analisis, upaya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri mulai dari pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Perlindungan bagi TKI tidak berdokumen dapat dilakukan dengan cara perlindungan dengan pendekatan secara politis.Pendekatan politis dilakukan secara konkretyang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengupayakan perlindungan TKI di luar negeri dengan membuat perjanjian kerjasama antar Pemerintah atau G to G (Government to Goverment) dari negara pemerima mau pun negara pengirim TKI, Kerjasama G to NGO (Government to Non Government Organization), kerjasama dengan organisasi keagamaan, dan kerjasama Gto privat atau privat to privat. Kerjasama G to G dari negara penerima TKI, dilakukan dengan bentuk Momerandum of Undertanding (MoU), arrangement atau perjanjian bilateral. Selanjutnya dengan Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang tugasnya melakukan penempatanatas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara penggunaTKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan dan memberikan pelayanan,mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan , penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan kualitas calon TKI, informasi, kualitas pelaksana penempatan TKI, dan peningkatan kesejahteraan TKIdan keluarganya. Ketiga, Pemberian Bantuan Kemanusiaan kepada TKI yang sedang menjalani proses peradilan di negara setempat, dikarenakan adanya tuduhanKata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja IndonesiaAbstract : Protection of Indonesian workers working abroad is part of the state's obligation to fulfill their constitutional rights as citizens. Law Number 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers in accordance with the mandate of the 1945 Constitution, Article 28 Dayat 3, where every citizen of the country has the right to get a decent job. The main problems in this research are (1) What are the government's efforts to provide protection for Indonesian Workers abroad according to Law Number 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad? (2) How is the implementation of legal protection for undocumented Indonesian workers abroad? This research method was carried out using Normative Juridical research. Analysis, efforts to protect Indonesian Migrant Workers (TKI) who work abroad starting from pre-placement, placement period, and post-placement. Protection for undocumented TKI can be done by protecting with a political approach.A concrete political approach is carried out by the Government to seek the protection of migrant workers abroad by making cooperation agreements between governments or G to G (Goverment to Government) from receiving countries and countries sending migrant workers, GtoNGO (Goverment to Non-Government Organization) cooperation, cooperation with religious organizations, and Gto private or private to private cooperation. G to G cooperation from countries receiving TKI, is carried out in the form of a Memorandum of Undertaking (MoU), arrangement or bilateral agreement. Furthermore, with the establishment of the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers (BNP2TKI), whose task is to carry out placements on the basis of written agreements between the government and the government of the country using TKI or legal entity users in the destination country and providing services, coordinating and supervising: documents, final supplies for departure, problem solving, resources. financing, departure to repatriation, improving the quality of prospective migrant workers, information, the quality of implementing migrant workers, and improving the welfare of migrant workers and their families. Third, Providing Humanitarian Assistance to TKI who are undergoing judicial proceedings in the local country, due to accusationsKeywords: Legal Protection, Indonesian Workers

Page 4 of 5 | Total Record : 41

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 Desember (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 1 Juni (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 2, No 2 Desember (2023): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 2, No 1 Juni (2023): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 1, No 2 Desember (2022): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 1, No 1 Juni (2022): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno