cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suyatno
Contact Email
jurnaliusfactifhubk@gmail.com
Phone
+6287732745625
Journal Mail Official
iusfacti@ubk.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Hukum Jl. Kimia No.20, Menteng, Jakarta Pusat, 10320 Phone: (021) 3929591 Fax: (021) 3928559
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Published by Universitas Bung Karno
ISSN : 2963346X     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno menyajikan naskah dalam bidang ilmu hukum yang bertujuan pemberian pemahaman dan pengembangan kepada masyarakat pada umumnya dan masyarakat akademika khususnya sejalan dengan perkembangan IPTEK dan sosial masyarakat Indonesia.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 41 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK YANG DIBERHENTIKAN SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN Petronela Mingkid, Berlina
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 1, No 1 Juni (2022): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.994 KB) | DOI: 10.61802/if.v1i1 Juni.195

Abstract

Kata Kunci : Penebangan Liar
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAH LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG N0. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA La Radi Eno; Berkat Gusna Putra Gea
JOS Vol 1, No 2 Desember (2022): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.57 KB)

Abstract

ABSTRAK Kondisi lingkungan hidup di Indonesia saat ini dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia semakin rusak, maka dari itu pemerintahan membuat Undang-Undang untuk perlindungannya yaitu UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembangunan tetap berjalan sehingga pemerintah membuat Undang Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini harus berjalan baik antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup, sehingga harus ada solusi untuk mengatur hal tersebut dapat berjalan beriringan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan Tentang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Cipta kerja dan bagaimana implementasi-nya perlindungan dan mengetahui bagaimana pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri dengan diundangkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mengatasi fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, Hidup sebatas upaya agar dalam pengelolaan tidak menghambat dalam membuka lapangan kerja dengan berbagai investasi yang melibatkan dengan pengelola sumber daya alam termasuk di dalamnya lingkungan hidup. Implementasi-nya adalah terdapat kelonggaran pada perlindungan dampak pengelolaan lingkungan hidup terhadap kelestarian lingkungan hidup itu sendiri. Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Pengelolaan Lingkungan  ABSTRACT The current environmental conditions in Indonesia can be seen and felt by Indonesian people getting damaged, therefore the government made laws to protect them, namely Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Development continues so that the government made Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. This must go well between development and environmental sustainability, so there must be a solution to regulate these things to go hand in hand. The purpose of this research is to compare the Law on the Protection and Management of the Environment with the Job Creation Law and how to implement protection and find out how to manage the environment itself with the promulgation of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. The research method used is normative juridical method. The results of this study are that the Law on the Protection and Management of the Environment is a systematic and integrated effort made to address environmental functions and prevent environmental pollution and/or damage which includes planning, utilization, maintenance, supervision, and law enforcement, meanwhile with Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation Concerning Environmental Protection and Management is limited to efforts so that management does not hinder the creation of employment opportunities with various investments involving the management of natural resources including the environment. The implementation is that there is leeway in protecting the impact of environmental management on the preservation of the environment itself. Keywords: Environment, Environmental Management 
AKIBAT HUKUM TERHADAP KUTIPAN AKTA KELAHIRAN YANG TIDAK TERCATAT DIDALAM REGISTERNYA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA Nurmawati, Bernadete; Fahlevie, Rinaldi Agusta; Haposan, Johannes
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 1, No 1 Juni (2022): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.66 KB) | DOI: 10.61802/if.v1i1 Juni.248

Abstract

Administrasi  kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan  penertiban melalui pencatatan kependudukan melalui pendaftran  kependudukan, pencatatan sipil dan publikasi dokumen dan data kependudukan serta pemanfaatan hasilnya dalam pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan. Untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut diatur dalam peraturan presiden  Republik Indonesia No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara  pendaftaran penduduk dan pencatatn sipil. Dalam pasal 51 ayat (1) Peraturan  Presiden No. 25 Tahun 2008 menyebutkan bahwa “Setiap peristiwa kelahiran  dicatatkan pada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran”.   Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai   bagian dari Penyelenggaraan Administrasi Negara.  Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa salah satu hak anak adalah identitas diri termasuk didalamnya akta kelahiran. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  ditemukan kasus anak yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran. Dengan tidak tercatatnya identitas seorang anak dalam akta kelahiran, maka secara hukum keberadaannya dianggap tidak ada. Akibat hukum terhadap kutipan akta kelahiran yang tidak tercatat dalam register akta kelahirannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yaitu kedudukan hukum terhadap anak tersebut adalah tidak memiliki status keperdataan yang sah di mata hukum atau diartikan dengan keberadaannya secara de jure dianggap tidak ada oleh negara dan juga berdampak kepada hal-hal lain yang bersifat kepentingan individu seperti untuk pengurusan sekolah, kesulitan dalam pembuatan paspor, dan dalam pengurusan hak ahli waris.Kata Kunci : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
PERAN TEKNOLOGI TERHADAP HUKUM EKONOMI Suyatno, Suyatno
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 1, No 1 Juni (2022): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v1i1 Juni.384

Abstract

Di era globalisasi saat ini teknologi merupakan alat pergerakan tumbuh kembangnya perekonomian suatu bangsa. Perekonomian akan dapat bersaing  secara sehat,transparan dan akuntabel jika dilandasi dengan teknologi canggih yang ditegakan oleh hukum. Sudah merupakan kebutuhan dan tidak mungkin dipungkiri lagi adanya keberadaan ilmu dan teknologi bagi manusia didunia. Hak-hak ekonomi secara pribadi dan kolektif secara hak asasi akan aman terlindungi oleh hukum.Sebagai modal utama pelaku ekonomi harus jujur ,transparan dan bermoral positif yang perlu dikembangkan.Tujuan agar moral berbasis ekonomi dan sumber daya manusia yang handal meningkat.Bagaimanakah peran teknologi terhadap hukum ekonomi dan faktor-faktor  apa sebagai pendukungnya .Penelitian ini akan dijawab dengan metode yuridis normative dengan pendekatan diskriptif analisis  berbasis ekonomi.Sebagai temuan dengan teknologi hukum ekonomi ,hukum ekonomi bisa ditegakan secara mudah,cepat, dan transparan,sehingga kepastian hukum ,keadilan kesejahteraan akan terwujud. Kata Kunci : Peran, Teknologi,Hukum Ekonomi.In the current era of globalization, technology is a tool for the growth and development of a nation's economy. The economy will be able to compete in a healthy, transparent and accountable manner if it is based on sophisticated technology that is enforced by law. It is a necessity and there is no denying the existence of science and technology for humans in the world. Personal and collective economic rights will be protected safely by law. As the main capital of economic actors must be honest, transparent and positive moral that needs to be developed. The goal is that moral economy-based and reliable human resources increase. How is the role of technology in economic law and what factors support it. This research will be answered by a normative juridical method with a descriptive approach to economic-based analysis. materialized.Keywords: Role, Technology, Economic Law.
PERAN ADVOKAT DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MASA DEPAN DAN KONTROVERSIAL Anton, Yudi
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 2, No 1 Juni (2023): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v2i1 Juni.457

Abstract

AbstrakProfesi Advokat selain memberikan pelayanan jasa dan membela klien. Advokat juga dapat menjadi pelapor terkait adanya dugaan transaksi keuangan mencurigakan terhadap klienya. Sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf a PP RI No. 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas PP RI No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peneliti mengkaji peran Advokat berpartisipasi dalam upaya antisipasi dan preventif dalam kejahatan money laundring ketika Advokat membela klien dan menemukan indikasi transaksi mencurigakan. Belakangan ada kasus pembunuhan berencana, ketika persidangan berlangsung Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso merujuk pasal tersebut. Ada dugaan pencucian uang, yang mungkin diketahui Putri Candrawathi ketka dia menjadai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Idealnya, bila benar hal itu ada, maka Advokat dari para Terdakwa dalam kasus itu selain memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diterima dari kliennya, dapat memikirkan perannya dalam membantu pemberantasan atau pencegahan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Bahan hukum yang diteliti adalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ditemukan bahwa Sehingga Advokat dapat mengabaikan etika dan tanggungjawab dalam pencegahan guna menyelesaikan dugaan transaksi mencurigakan.Kata Kunci: Advokat, Kejahatan Pencucian Uang, Organisasi Advokat, PPATK. AbstractIn addition to providing services and defending clients Advocate as a profession, could also be spearhead, becoming whistleblowers if they encountered alleged suspicious financial transactions against their clients. As stipulated in Article 3 letter of PP RI No. 61 of 2021 concerning Amendments to PP RI No. 43 of 2015 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. This research has examined the role of Advocates in anticipatory and preventive efforts in money laundering crimes against defending clients in connection with suspicious transactions.  In the case of premeditated murer the trial Judge Wahyu Iman Santoso referred to in the article. It has been a problem, since in the matter of money laundering, Advocate is confused with its role to maintain the confidentiality of the information received from his clients. This research uses normative legal methods. It examined regulations or principles of law governing the subject of research. It has been found in the regulation a formulation that advocates can ignore ethics and responsibility in prevention to resolve suspected suspicious transactions. It is necessary for the role of the government to cooperate and socialize with advocate organizations to encourage advocate to play their role in eradicating or preventing money laundering.Keywords: Advocate, Money Laundering Crime, Advocate Organization, PPATK
TINJAUAN YURIDIS CYBERCRIME DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2OO8 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Darmawansayah, Adi; Dwiarnanto, Andry; Satriyawan, Irwan Putra; Istiqomah, Istiqomah
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 1 Juni (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v3i1 Juni.511

Abstract

ABSTRAK : Seiring dengan kemajuan teknologi maka perubahan social juga akan terdampak salah satunya adalah kejahatan didalam cyber crime. Masyrakat yang ada akan selalu berdampingan dengan dunia maya dan bahkan terdapat permasalahan hukum pidana didalamnya (cybercrime). Penelitian menganalisis ketentuan tindak pidana pencemaran nama baik melalui cybercrime dimana menurut ketentuan hukum positif di Indonesia. Dan bagaimana hukum bisa mengomodir kedudukan pembuktian didalam dunia maya.Penelitian yuridis normative khusunya membahas regulasi didalam Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pencemaran nama baik dalam tindak kejahatan dunia maya atau cybercrime yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 sampai dengan 321 dan juga diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27A  dan Pasal 27 B ayat (2) Jo. Pasal 45. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru juga telah mengatur ketentuan pencemaran nama baik dalam kaitannya sebagai cybercrime .Pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang ITE didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.Kata kunci : Cybercrime Tindak Pidana ITE   ABSTRACT : Along with technological advances, social changes will also be affected, one of which is crime in cyber crime. Existing society will always coexist with cyberspace and there are even criminal law problems in it (cybercrime). The research analyzes the provisions of criminal acts of defamation through cybercrime which are according to the provisions of positive law in Indonesia. And how the law can accommodate the position of evidence in cyberspace.Normative juridical research specifically discusses regulations in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Defamation in cyber crimes is regulated in the Criminal Code Articles 310 to 321 and is also regulated in Law Number 1 of 2024, Second Amendment to Law Number I1 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 27A and Article 27 B paragraph (2) Jo. Article 45. The new National Criminal Code (KUHP) also regulates provisions for defamation in relation to cybercrime. Proof of criminal acts of information and electronic transactions based on Law Number 1 of 2024, Second Amendment to Law Number I1 of 2008 Regarding ITE, it is based on valid evidence as regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code.Keywords : cybercrime, criminal act ITE
POLITIK HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 1945 – 2016 Abdul Azis, Dudung
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 2, No 2 Desember (2023): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v2i2 Desember.464

Abstract

Absrak Dasar hukum dalam pemilihan kepala dareah saat ini adalah undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang adalah sebagai dasar hukum dari pemilihan kepala daerah saat ini.Kata kunci : Hukum, Pemilihan, Kepala DaerahAbstract The legal basis for the current election of regional heads is Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the Determination of Government Regulations instead of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors into Law. is the legal basis for the current regional head elections.Keywords: Law, Election, Regional Head
PERKEMBANGAN MINAT MASYARAKAT TERHADAP INVESTASI SYARIAH YANG BERKEMBANG DI INDONESIA Dwiarnanto, Andry; Dovristyadi, Nugrah
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 2, No 1 Juni (2023): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v2i1 Juni.458

Abstract

ABSTRAKInvestasi merupakan solusi yang dapat digunakan untuk mengelola keuangan. Salah satu produk keuangan yang cukup populer ialah saham syariah. Namun, baru-baru ini terjadi kasus investasi bodong ini ternyata juga membawa beberapa nama influencer Indonesia. Tentunya para korban mempunyai faktor penyebab terjerat investasi bodong sehingga menjadi minat untuk  investasi. Dengan begitu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan investasi, sistem online trading syariah dan motivasi terhadap minat berinvestasi pada saham syariah di Indonesia, Investasi merupakan bagian dari suatu system yang  digunakan untuk mengelola keuangan. Salah satu produk keuangan yang cukup populer ialah saham syariah.[1] Namun, seperti yang dijelaskan diatas bahwa banyak investasi yang mengarahkan kepada suatu investasi yang tidak memiliki dasar hukum dan legalitas yang jelas.  Tentunya para korban mempunyai faktor penyebab terjerat investasi bodong sehingga menjadi minat untuk  investasi . Dengan begitu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan investasi, sistem online trading syariah dan motivasi terhadap minat berinvestasi pada saham syariah di galeri investasi. Tingkat ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap produk investasi sudah mencapai pada tingkat yang cukup tinggi, sehingga banyak pihak yang sudah sadar akan produk investasi yang berbasis dalam bentuk saham. Saham pada umumnya dapat diperdagangkan pada bursa efek Indonesia, dan setiap emiten yang berdagang di Bursa Efek Indonesia telah mempunyai kepastian dan legalitas yang sangat jelas dan di awasi oleh pihak yang berwenang pada bidangnya dan terdaftar.Kata kunci : Masyarakat, investasi syariah dan wadah untuk berinvestasi. ABSTRACTInvestment is a solution that can be used to manage finances. One of the financial products that is quite popular is Sharia shares. However, recently this fraudulent investment case also turned out to have brought the names of several Indonesian influencers. Of course, the victims have factors that cause them to get caught in fraudulent investments so that they become interested in investing. In this way, this research is aimed at finding out the influence of investment knowledge, sharia online trading systems, and motivation on interest in investing in sharia shares in Indonesia. Investment is part of a system used to manage finances. One of the financial products that is quite popular is Sharia shares. However, as explained above, many investments lead to investments that do not have a clear legal basis and legality. Of course, the victims have factors that cause them to get caught in fraudulent investments so that they become interested in investing. In this way, this research is aimed at finding out the influence of investment knowledge, sharia online trading systems, and motivation on interest in investing in sharia shares in the investment gallery. The level of interest of the Indonesian people in investment products has reached a fairly high level so many parties are already aware of investment products based in the form of shares. Shares can generally be traded on the Indonesian Stock Exchange, and every issuer that trades on the Indonesian Stock Exchange has very clear certainty and legality is supervised by authorities in their field, and is registered. Keywords: Community, Sharia investment and forum for investment. 
KELEMAHAN TEORI SISTEM HUKUM MENURUT LAWRENCE M.FRIEDMAN DALAM HUKUM INDONESIA Suyatno, Suyatno Suyatno
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 2, No 1 Juni (2023): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v2i1 Juni.447

Abstract

AbstrakKarakter sistem dalam suatu negara berbeda-beda.Konten pembentuk sistem berdasar teori hukum yang berbeda juga. Common Law System berlandaskan yurisprudensi yang sudah berjalan sesuai kebiasaan. Civil law system berdasar perundang-undangan yang berlaku.  Metode yuridis normative akan mampu mendiskripsikan dari pembahasan ini. Kelemahan teori sistem tidaklah selalu jelek. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa teori sistem setiap negara sangatlah relative.Sistem hukum Pancasila bersifat prismatic yakni mendudukan semua yang baik dari sistem lainnya. Reformasi hukum diharapkan mampu menjawab tantangan masyarakat. Kata Kunci : Teori sistem,Sistem Pancasila,Reformasi hukum.  Abstract The character of the system in a country is different. The system-forming content is based on different legal theories too. The Common Law System is based on jurisprudence that has been operating according to custom. The civil law system is based on applicable legislation. The normative juridical method will be able to describe this discussion. The weaknesses of systems theory are not always bad. The results of the discussion show that the theory of each country's system is very relative. The Pancasila legal system is prismatic, that is, it takes everything good from other systems into account. It is hoped that legal reform will be able to answer society's challenges. Keywords: Systems theory, Pancasila system, legal reform.
IMPLEMENTASI ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM KONSEP INSPANING VERBINTENIS PERJANJIAN TERAPEUTIK DOKTER DAN PASIEN Trismayanti, NM Rika; Putra, Fatha Mubina; Widjaja, Kenny
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 1 Juni (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v3i1 Juni.512

Abstract

ABSTRAK : Perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien diatur oleh asas Pacta Sunt Servanda, yang menegaskan bahwa perjanjian yang sah harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam konsep inspanning verbintenis atau kewajiban berusaha maksimal oleh dokter berkomitmen untuk memberikan upaya terbaik sesuai standar profesional medis tanpa menjamin hasil akhir. Implementasi asas Pacta Sunt Servanda melalui inspanning verbintenis mencakup penyusunan perjanjian yang transparan, pelaksanaan sesuai standar profesional, serta komunikasi efektif antara dokter dan pasien.Proses informed consent adalah inti dari penyusunan perjanjian terapeutik, dimana dokter memberikan informasi lengkap mengenai diagnosis, opsi pengobatan, dan risiko, sehingga pasien dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh. Pelaksanaan perjanjian ini mengharuskan dokter berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan perawatan terbaik. Komunikasi berkelanjutan dan evaluasi berkala terhadap kondisi pasien penting untuk memastikan pelaksanaan perjanjian dengan baik. Tantangan utama meliputi hambatan komunikasi dan standar medis yang berkembang, yang dapat diatasi dengan penggunaan bahasa sederhana, pelatihan komunikasi, dan pendidikan berkelanjutan. Implementasi asas Pacta Sunt Servanda dalam konsep inspanning verbintenis memperkuat hubungan hukum antara dokter dan pasien, meningkatkan kualitas perawatan, dan memastikan hak-hak pasien dihormati menurut Undang-Undang yang berlaku.Kata kunci: Pacta Sunt Servanda, Inspaning Verbintenis, Perjanjian Terapeutik ABSTRACT : The therapeutic agreement between doctors and patients is governed by the principle of Pacta Sunt Servanda, which asserts that legally valid agreements must be honored and executed in good faith. In this context, the concept of inspanning verbintenisor the obligation of the doctor to exert maximum effort is crucial. Doctors commit to providing the best possible care according to professional medical standards without guaranteeing the outcome. The implementation of Pacta Sunt Servanda through inspanning verbintenis involves drafting clear and transparent agreements, performing according to professional standards, and maintaining effective communication between doctors and patients. The informed consent process is central to drafting therapeutic agreements, where doctors provide comprehensive information about diagnoses, treatment options, and risks, enabling patients to make informed decisions. Execution of the agreement requires doctors to make maximum efforts in delivering care. Continuous communication and periodic evaluation of the patient's condition are essential to ensure the agreement is properly carried out. The main challenges include communication barriers and evolving medical standards, which can be addressed through the use of simple language, communication training, and ongoing education. Implementing the Pacta Sunt Servanda principle within the inspanning verbintenis concept strengthens the legal relationship between doctors and patients, improves the quality of care, and ensures that patients' rights are respected.Key words: Pacta Sunt Servanda, Inspaning Verbintenis, Therapeutic Agreements

Page 2 of 5 | Total Record : 41

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 Desember (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 1 Juni (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 2, No 2 Desember (2023): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 2, No 1 Juni (2023): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 1, No 2 Desember (2022): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 1, No 1 Juni (2022): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno