cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Setiawan
Contact Email
dedysetiawan11@gmail.com
Phone
+628986885553
Journal Mail Official
arifrohman5892@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Palm Asri Pasalakan Blok C Nomor 5 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Indonesia
Published by Riviera Publishing
ISSN : 2964142X     EISSN : 29630444     DOI : https://doi.org/10.58344/jhi.v2i1.11
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Indonesia is a national scientific journal. A double-blind, peer-reviewed, open-access journal published by Riviera Publishing every three months. Jurnal Hukum Indonesia provides a means for ongoing discussion of relevant issues that fall within the focus and scope of the journal that can be empirically examined. The journal publishes research articles covering all aspects of legal science, ranging from civil law, criminal law, constitutional law, criminal procedural law, Islamic law, customary law, and state administration administrative law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 102 Documents
 7   8   9   10   11 
Dinamika Sosial dan Identitas Transnasional Masyarakat Adat di Kawasan Perbatasan Papua–Papua Nugini Melyana Ratana Pugu
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i2.2573

Abstract

Kawasan perbatasan Papua–Papua Nugini merupakan ruang sosial yang kompleks, di mana masyarakat adat mempertahankan hubungan kekerabatan, budaya, dan ekonomi yang melampaui batas negara modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sosial masyarakat adat serta bagaimana dinamika tersebut membentuk dan mempertahankan identitas transnasional di wilayah perbatasan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder melalui studi literatur dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dan analisis konten untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam dinamika sosial dan konstruksi identitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas transnasional masyarakat adat terbentuk melalui praktik sosial sehari-hari seperti kunjungan keluarga, perdagangan tradisional, dan ritual adat lintas batas. Selain itu, jaringan kekerabatan lintas negara tetap menjadi fondasi utama dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun, terdapat ketegangan antara kebijakan negara yang bersifat administratif dengan praktik lokal yang lebih fleksibel dan berbasis adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola perbatasan perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dengan melibatkan masyarakat adat sebagai aktor utama. Dengan demikian, integrasi antara negara dan masyarakat adat menjadi kunci dalam menciptakan pengelolaan perbatasan yang berkelanjutan, adaptif, dan kontekstual.
Rekonstruksi Penegakan Hukum Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dimas Aryadiputra; Nur Arifudin; Emilda Kuspraningrum
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i2.2580

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta merancang skema hukum yang ideal agar putusan KPPU memiliki konsekuensi hukum dan daya paksa yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Analisis dilakukan menggunakan teori Economic Analysis of Law, teori penegakan hukum, dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama pelaksanaan putusan KPPU meliputi keterbatasan kewenangan eksekutorial, ketergantungan pada kepatuhan sukarela pelaku usaha, dualisme forum peradilan, lemahnya mekanisme pengungkapan dan pengamanan aset, serta belum optimalnya rezim sanksi dan pemulihan kerugian. Dalam perspektif Economic Analysis of Law, kondisi tersebut menimbulkan inefisiensi hukum, menurunkan efek jera, dan menghambat terciptanya kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum melalui penguatan kewenangan Pengadilan Niaga sebagai forum khusus, pemberian kewenangan pengungkapan aset dan sita jaminan kepada KPPU, penguatan sanksi pidana yang berorientasi pada illegal gains, serta penguatan mekanisme kompensasi langsung kepada pihak yang dirugikan. Reformasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan penegakan hukum persaingan usaha yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.
Paradigma Kerugian Keuangan Negara Versus Kerugian Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 4950 K/PID.SUS/2023 Grace Fernando
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i2.2649

Abstract

Praktik eksploitasi hutan ilegal oleh korporasi sering kali memosisikan alam sekadar sebagai objek komoditas, sehingga nilai kerusakan ekologisnya terabaikan dalam kalkulasi hukum pidana korupsi. Penelitian ini mengkaji rekonstruksi parameter kerugian negara melalui doktrin legal personhood bagi alam serta keselarasan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 dengan prinsip keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, serta dianalisis secara deduktif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manipulasi perizinan kelapa sawit oleh Terdakwa Surya Darmadi di kawasan hutan merupakan pintu masuk korupsi sistemik. Namun, Majelis Hakim Agung menolak tuntutan kerugian perekonomian negara akibat kerusakan lingkungan sebesar Rp73,9 triliun dan hanya mengabulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,2 triliun. Penolakan ini didasarkan pada interpretasi sempit doktrin actual loss yang menuntut kepastian akuntansi positivistik dan mengandalkan audit formal. Akibatnya, putusan ini terjebak dalam paradigma antroposentris, mereduksi kejahatan ekologis menjadi pelanggaran administratif, serta gagal memberikan keadilan dan pemulihan hak bagi alam sebagai subjek hukum yang dirugikan.
A Legal Analysis of the Validity of a Notarial Deed Regarding Changes in the Management of a Limited Liability Company That Do Not Conform to the Intentions of the Parties (A Study of Judgment No. 46/Pdt.G/2023/PN.Cbi) Wahyu Dwi Utami; Ali Abdullah; Utji Sri Wulan Wuryandari
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i2.2650

Abstract

This study aims to analyse the validity of the deed of change in the management of a Limited Liability Company that does not reflect the true will of the parties, and the legal consequences arising therefrom, based on Decision Number 46/Pdt.G/2023/PN.Cbi. The research method employed is normative legal research utilising legislative, conceptual, and case approaches. The data used comprised primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analysed qualitatively through a descriptive-analytical method. The results of the study show that the validity of a notarial deed is determined not only by the fulfilment of formal requirements as an authentic deed, but also by the fulfilment of substantive requirements — namely, the conformity of the deed's contents with the true will of the parties. In the case under examination, a discrepancy was found between the will of the shareholders, who sought the dismissal of the directors with prejudice, and the substance of the deed, which recorded an honourable resignation. This discrepancy resulted in the non-fulfilment of the elements of a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), rendering the deed legally defective. Furthermore, the notary was found to have failed to apply the principle of prudence and to have neglected their obligations of care as prescribed under the Law on Notarial Position. Therefore, the conformity between the will of the parties and the contents of the deed is an essential element in ensuring legal certainty and legal protection.
Implementasi Penegakan Hukum Bullying di Kabupaten Cirebon Fika Nuraeni; Agus Dimyati
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i2.2651

Abstract

Bullying  merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial bagi korban. Dalam praktiknya, kasus bullying masih sering diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui proses hukum yang memadai sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan belum memberikan perlindungan optimal kepada korban. Kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi penegakan hukum bullying di Kabupaten Cirebon. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah efektivitas implementasi penegakan hukum bullying di Kabupaten Cirebon yang masih menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap kasus bullying di Kabupaten Cirebon serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukumnya. Oleh karena itu maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus bullying di kabupaten cirebon? Apa faktor penghambat dalam penegakan hukum bullying di kabupaten cirebon?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, serta menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, penyelesaian secara kekeluargaan, keterbatasan alat bukti, serta minimnya tenaga pendamping profesional.
Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Pemerintahan Desa Sidasari Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap Feri Dwi Pratomo; Agus Ariadi
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i2.2666

Abstract

Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam penyediaan layanan publik karena kedekatannya dengan masyarakat. Dengan diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2024 yang mengubah UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, wewenang desa mengalami perluasan sehingga memungkinkan pengelolaan kepentingan masyarakat secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya, serta merumuskan strategi untuk mengoptimalkan mutu pelayanan. Penelitian menggunakan pendekatan empiris-normatif dengan metode deskriptif kualitatif, mengintegrasikan analisis hukum normatif dan observasi empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan aparat desa dan perwakilan masyarakat, observasi langsung, serta kajian dokumen resmi desa. Validitas data dijaga melalui triangulasi, sedangkan reliabilitas instrumen diuji melalui uji coba wawancara. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan NVivo untuk pengkodean data dan Excel untuk pengelolaan dokumen. Hasil menunjukkan bahwa desa telah menerapkan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, namun terdapat tantangan terkait pemahaman informasi, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan SDM, dan komunikasi yang belum optimal. Kualitas pelayanan menunjukkan perbaikan dibanding kondisi sebelumnya, tetapi masih perlu peningkatan dalam kecepatan pelayanan, kompetensi aparatur, dan pemanfaatan teknologi. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun prinsip good governance telah diterapkan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memaksimalkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas layanan dalam administrasi desa.
Penolakan Itsbat Nikah bagi Pasangan yang Melakukan Pernikahan Siri di Bawah Umur Serta Implikasi terhadap Status Anak Adam Nugraha; Gusti Yosi Andri
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i2.2671

Abstract

Fenomena nikah siri oleh pasangan di bawah umur dalam konteks pluralisme hukum Indonesia menimbulkan ketidak pastian hukum dan dampak pada status anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum nikah siri di bawah umur serta kedudukan anak jika permohonan itsbat nikah ditolak. Metode penelitian hukum empiris ini mengadopsi pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan data primer dari wawancara aparat Pengadilan Agama, dan masyarakat, serta data sekunder dari literatur hukum. Hasil menunjukkan bahwa nikah siri di bawah umur mencerminkan strong legal pluralism, di mana norma agama mendominasi hukum negara, tetapi secara administratif tidak diakui sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Penolakan itsbat nikah mempertahankan status tidak sah perkawinan menurut negara, mendorong nikah ulang prospektif, sementara anak yang lahir sebelumnya diklasifikasikan sebagai anak luar kawin secara administratif memerlukan penetapan asal-usul untuk hubungan hukum dengan ayah. Nikah siri yang dilakukan olìeh pasangan di bawah umur mìenunjukkan bìerlakunya pluralismìe hukum, di mana norma agama tìetap dijadikan dasar lìegitimasi olìeh masyarakat, sìemìentara nìegara mìelalui hukum positif mìenolak pìengakuan administratif karìena tidak tìerpìenuhinya syarat pìencatatan dan batas usia minimum pìerkawinan. Kondisi ini mìencìerminkan strong lìegal pluralism sìebagaimana dikìemukakan olìeh John Griffiths, di mana hukum nìegara tidak sìepìenuhnya mìenjadi satu-satunya rujukan dalam praktik sosial, namun kìepastian hukum tìetap ditìentukan olìeh pìengakuan nìegara sìebagai otoritas formal.
Legal Liability of E-Commerce Platforms for Consumer Losses in Digital Transactions in Indonesia Burhanuddin Abdullah; Rois Harliyanto
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i2.2673

Abstract

The development of e-commerce in Indonesia has provided convenience in digital transactions; however, it also poses risks of losses for consumers, such as fraud, discrepancies in goods, and electronic system failures. This research aims to analyze the form of legal accountability of e-commerce platforms based on the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transaction Law, and Government Regulation Number 80 of 2019. The study uses a normative juridical method with legislative, conceptual, and case study approaches, supported by interviews as supplementary data. The results of the study show that e-commerce platforms can no longer be positioned as passive facilitators but must be regarded as business actors who bear responsibility for consumer losses, particularly those arising from system failures and weak merchant verification mechanisms. This research proposes an accountability model based on a combination of strict liability and intermediary liability to strengthen consumer protection in digital transactions. E-commerce platforms in Indonesia can no longer be positioned as passive intermediaries but as business actors that operate electronic systems and therefore carry legal responsibility for consumer losses.
Bundle of Rights dalam Konflik Agraria Masyarakat Adat Malin Deman Erwin Basrin; Herawan Sauni; Emilia Kontesa; Bdikar Anumtiko Ling Kricas
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i2.2674

Abstract

Persoalan pertanahan di Indonesia merupakan arena kontestasi antara paradigma modal dengan hak konstitusional masyarakat adat. Penelitian ini menganalisis konflik agraria di Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, antara Masyarakat Adat Pekal dengan PT Bumi Bina Sejahtera (BBS) dan PT Daria Dharma Pratama (DDP). Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap 12 informan dari empat klaster, studi dokumen hukum, dan observasi lapangan langsung atas objek sengketa, yang dilaksanakan pada periode Januari 2024 hingga Maret 2025. Kerangka teori bundle of rights dan pluralisme hukum kritis digunakan sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan: (1) PT BBS menelantarkan lebih dari 80% lahan HGU seluas 1.889 hektare, sehingga menghancurkan justifikasi konstitusional atas pemberian hak tersebut; (2) klaim PT DDP atas lahan cacat prosedural karena akuisisi korporasi bukan merupakan pemindahtanganan hak agraria yang sah menurut hukum nasional; (3) kriminalisasi 40 petani PPPBS dan gugatan perdata Rp3 miliar merupakan praktik Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) yang dirancang untuk mematikan resistensi masyarakat; serta (4) ketiadaan Peraturan Daerah tentang pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Mukomuko secara struktural mencabut legal standing komunitas Pekal dalam forum hukum formal. Implikasi kebijakan penelitian ini mendesak penegakan PP No. 20/2021 tentang tanah terlantar, penerbitan Perda pengakuan masyarakat adat, dan pemrosesan usulan TORA seluas 603 hektare sebagai koreksi konstitusional atas distorsi agraria historis.
Legal Studies for Spatial Planning of Urban Areas Based on Green Policy Virda Lantika; Endang Sutrisno
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i2.2719

Abstract

This study discusses the study of urban spatial planning based on green policy in Kuningan Regency as a response to the challenges of sustainable development and environmental protection. The background of this research is based on the increasing pressure of land conversion, the development of tourist areas, and the incompatibility of the Kuningan Regency RTRW Regional Regulation for 2011-2031 with the current conditions and space needs. Spatial planning is an important instrument to maintain a balance between economic development, environmental sustainability, and social justice, including meeting the need for Green Open Space of at least 30% of the city area. This study uses a normative juridical approach with qualitative methods through literature study, observation and data triangulation. The theoretical framework used includes legal policy theory, legal certainty, legal effectiveness, and sustainable development. The results of the study show that green policy-based spatial planning requires RTRW policy reform that is adaptive to development dynamics, increasing the capacity of local governments, and strengthening environmental supervision and licensing instruments. The integration of spatial planning policies and environmental protection is expected to create legal certainty, the effectiveness of policy implementation, and the sustainability of the ecological function of the region. This research is expected to make a theoretical and practical contribution as the basis for the formulation of sustainable spatial planning policies in Kuningan Regency.

Page 9 of 11 | Total Record : 102

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 4 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Indonesia More Issue