cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rani Eka Arini
Contact Email
rani.eka@eastasouth-institute.com
Phone
+6282180992100
Journal Mail Official
journalsanskara@gmail.com
Editorial Address
Grand Slipi Tower, level 42 Unit G-H Jl. S Parman Kav 22-24, RT. 01 RW. 04 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat 11480
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Sanskara Hukum dan HAM
Published by Eastasouth Institute
ISSN : 29857775     EISSN : 29648912     DOI : https://doi.org/10.58812/shh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus: Sanskara Hukum dan HAM merupakan jurnal yang membahas topik-topik terkait hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dan Asia Tenggara. Jurnal ini mempublikasikan artikel-artikel berkualitas yang berisi analisis kritis, pemikiran inovatif, dan hasil penelitian terbaru dalam bidang hukum dan HAM. Cakupan: Topik-topik yang dapat dicakup oleh Sanskara Hukum dan HAM meliputi, tetapi tidak terbatas pada: Hukum konstitusi Hukum pidana Hukum perdata Hukum administrasi negara Hukum lingkungan Hukum internasional Hukum bisnis Hak asasi manusia Perlindungan hak asasi manusia Keadilan sosial Teori dan filosofi hukum Metodologi penelitian hukum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 87 Documents
 5   6   7   8   9 
Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Finansial Digital Susanty, Ade Pratiwi; Bintarawati, Fenny
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 02 (2025): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i02.715

Abstract

Pertumbuhan pesat layanan keuangan digital di Indonesia telah mempercepat pemrosesan data pribadi, menimbulkan kekhawatiran hukum yang signifikan terkait perlindungan privasi dan keamanan data. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai kerangka hukum komprehensif yang bertujuan melindungi data pribadi dan memperkuat hak-hak subjek data di era digital. Penelitian ini menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam konteks layanan keuangan digital di Indonesia menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menganalisis ketentuan undang-undang, prinsip hukum, dan tata kelola institusional yang mengatur perlindungan data pribadi, serta interaksinya dengan regulasi sektoral di industri layanan keuangan. Temuan menunjukkan bahwa Undang-Undang PDP memberikan landasan normatif yang kuat dengan mengakui hak subjek data, menetapkan kewajiban bagi pengendali dan pemroses data, serta menetapkan mekanisme penegakan hukum melalui sanksi administratif, perdata, dan pidana. Namun, implementasinya dalam layanan keuangan digital menghadapi beberapa tantangan, termasuk fragmentasi regulasi, tumpang tindih otoritas pengawas, kesiapan institusional, dan kapasitas kepatuhan di kalangan penyedia layanan. Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 bergantung pada harmonisasi regulasi, koordinasi kelembagaan yang jelas, dan pengembangan peraturan pelaksana untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan data pribadi yang efektif dalam ekosistem keuangan digital Indonesia.
Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hak Debitur Sipayung, Baren
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 02 (2025): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i02.716

Abstract

Sistem jaminan fidusia di Indonesia telah lama memberikan wewenang eksekusi yang kuat kepada kreditur, memungkinkan eksekusi langsung atas jaminan jika debitur gagal bayar tanpa intervensi peradilan sebelumnya. Meskipun mekanisme ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum dalam transaksi kredit, penerapan praktisnya seringkali menghasilkan praktik penegakan hukum yang sepihak dan paksa, yang melemahkan perlindungan hak debitur. Kondisi ini secara fundamental diatasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menafsirkan ulang sifat eksekutorial jaminan fidusia berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum dan implikasi normatif putusan tersebut terkait pelaksanaan jaminan fidusia dan perlindungan hak debitur di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggabungkan pendekatan yuridis, yudisial, dan konseptual, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, ketentuan konstitusional, dan pertimbangan yudisial yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memperkenalkan interpretasi konstitusional bersyarat, yang mensyaratkan pengakuan sukarela atas wanprestasi oleh debitur atau putusan pengadilan sebagai prasyarat untuk eksekusi. Reinterpretasi ini memperkuat proses hukum yang adil, kepastian hukum, dan perlindungan konstitusional atas hak milik, sambil mempertahankan peran fungsional jaminan fidusia. Studi ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mewakili perkembangan konstitusional yang signifikan dalam hukum privat Indonesia, yang memerlukan harmonisasi regulasi dan adaptasi institusional untuk memastikan perlindungan yang seimbang bagi kepentingan debitur dan kreditur.
Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU‑XIV/2016 tentang Hak Pendidikan Anak di Indonesia Prima, Jaka; Wahyunisa, Hasmia
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 02 (2025): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i02.717

Abstract

Penelitian ini menyajikan analisis hukum normatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 mengenai hak anak atas pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, putusan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap interpretasi dan penegakan kewajiban negara dalam memastikan akses yang adil dan tidak diskriminatif terhadap pendidikan. Menggunakan pendekatan hukum, konseptual, dan berbasis kasus, penelitian ini menganalisis alasan hukum Mahkamah dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Temuan menunjukkan bahwa putusan tersebut memperkuat perlindungan konstitusional dengan menegaskan anak-anak sebagai pemegang hak, menekankan kewajiban positif negara, dan memperkuat prinsip non-diskriminasi. Namun, meskipun terdapat kemajuan normatif, tantangan tetap ada dalam implementasi akibat ketidakmerataan regional, mekanisme akuntabilitas yang lemah, dan harmonisasi kerangka hukum yang tidak konsisten. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun putusan tersebut berkontribusi signifikan terhadap pengembangan yurisprudensi hak pendidikan, diperlukan penyempurnaan legislatif dan reformasi administratif lebih lanjut untuk memastikan realisasi penuh hak anak atas pendidikan di Indonesia.
Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Artificial Intelligence dalam Proses Penegakan Hukum Rizana, Rizana; Utama, Andrew Shandy
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 02 (2025): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i02.718

Abstract

Perkembangan pesat kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah secara signifikan mentransformasi praktik penegakan hukum modern, termasuk pengawasan, identifikasi biometrik, pemolisian prediktif, dan investigasi forensik digital. Di Indonesia, penerapan AI dalam kepolisian mencerminkan upaya negara untuk meningkatkan efisiensi dan daya tanggap dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan yang semakin kompleks. Namun, pemanfaatan AI juga menimbulkan persoalan hukum dan hak asasi manusia yang serius, khususnya terkait privasi, due process (proses hukum yang adil), kesetaraan di hadapan hukum, transparansi, serta akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan menelaah kerangka hukum yang mengatur penggunaan kecerdasan buatan dalam penegakan hukum di Indonesia melalui analisis yuridis normatif. Metode penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan hak asasi manusia, dengan bahan hukum kepustakaan sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang komprehensif dan eksplisit yang secara khusus mengatur penggunaan AI dalam penegakan hukum. Regulasi yang ada masih bersifat terfragmentasi dan sektoral, sehingga memunculkan celah pengaturan, ketidakpastian hukum, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas. Studi ini menegaskan urgensi pembentukan tata kelola AI yang komprehensif, berbasis hak, dan akuntabel dalam penegakan hukum di Indonesia agar inovasi teknologi tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.
Tinjauan Hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Kemudahan Berusaha bagi UMKM Dwi Saleha; Djuhrijjani Djuhrijjani; Wahyul Furqon; Gamal Abdul Nasir; Iin Inayah
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 02 (2025): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i02.719

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 merupakan reformasi hukum penting di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu inovasi terpenting dalam peraturan ini adalah penghapusan persyaratan modal dasar minimum untuk perseroan terbatas, sehingga pendiri dapat menentukan jumlah modal dasar berdasarkan kesepakatan bersama. Studi ini menggunakan analisis yuridis normatif untuk mengkaji substansi hukum, tujuan, dan implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dalam kerangka hukum korporasi Indonesia dan kebijakan pengembangan UMKM. Dengan menggunakan pendekatan hukum dan konseptual, penelitian ini menganalisis konsistensi peraturan dengan undang-undang tingkat atas, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum dasar seperti kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi ekonomi. Temuan menunjukkan bahwa peraturan ini memainkan peran strategis dalam menurunkan hambatan hukum dan finansial dalam formalisasi usaha, sehingga meningkatkan kemudahan berbisnis bagi UMKM dan mendorong aktivitas kewirausahaan. Namun, studi ini juga mengidentifikasi risiko hukum potensial, terutama terkait perlindungan kreditur dan tata kelola korporasi akibat ketidakhadiran persyaratan modal minimum. Makalah ini menyimpulkan bahwa meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 secara positif berkontribusi pada pemberdayaan UMKM dan penyederhanaan regulasi, implementasi efektifnya memerlukan jaminan hukum tambahan untuk memastikan akuntabilitas, melindungi pemangku kepentingan, dan menjaga keseimbangan antara fleksibilitas bisnis dan kepastian hukum.
Analisis Hukum Perkara BMT BUS Dalam Proses Penarikan Dana Simpanan Anggota Azhar Rashed; Sibot, Yessiarie Silvanny; Dinda Prama Suari
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 03 (2026): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i03.723

Abstract

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) is a sharia-based microfinance institution that plays an important role in expanding financial access and helping to improve the economy of small communities. However, in practice, legal problems often arise between BMT and its members, particularly in relation to the withdrawal of savings. This study aims to analyze the legal aspects of the BMT BUS case related to the withdrawal of member deposits and to examine the legal protection for members as depositors. This study uses a normative legal research method with a legislative, conceptual, and case study approach. Research data was collected through a literature study of relevant legal sources and analyzed qualitatively. This study shows that the problem of withdrawing member deposits at BMT BUS is caused by weak risk management and disrupted institutional liquidity, so that BMT is unable to fulfill its obligation to return funds in accordance with the agreed contract. Legally, this condition can be categorized as default and reflects the suboptimal legal protection for BMT members. The novelty of this research lies in its legal analysis, which integrates positive law provisions, sharia economic principles, and actual practices in the BMT BUS case. This study is expected to contribute to strengthening regulations, governance, and improving legal protection for BMT members in Indonesia.
Perlindungan Hukum dan Pengawasan Perawat dalam Delegasi Tindakan Medis di Rumah Sakit Amar, Munif; Borman, M. Syahrul; Prawesthi, Wahyu
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 03 (2026): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i03.763

Abstract

As a healthcare institution, the hospital is mandatory to provide competent human resources, with physicians and nurses serving as the central pillars. In clinical practice, nurses no longer only provide independent nursing care but also perform medical acts through the mechanism of delegation of authority from physicians. This normative juridical research employs a deductive approach to analyze the legal provisions regarding the delegation of medical acts and to examine the aspects of supervision and legal protection for nurses. A qualitative analysis was conducted on existing regulations to map out the boundaries of authority and standard procedures within collaborative services. The research findings emphasize that professional competence is a fundamental prerequisite to ensure that delegated medical acts are performed safely and accountably. Although hospitals bear institutional responsibility, nurses still face the risk of personal liability—whether criminal, civil, or administrative—if they are proven to have performed medical acts without valid written delegation or in deviation from professional standards and applicable operating procedures. Enforcement of legal certainty within the delegation mechanism is crucial to protect the rights of nurses while simultaneously ensuring patient safety.
Rekonstruksi Pembuktian Unsur Percobaan dalam Konteks Perbarengan Tindak Pidana Thimoty, Jason
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 03 (2026): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i03.765

Abstract

The issue of proving the elements of criminal attempt within the context of concurrence of offenses (concursus delictorum) continues to generate inconsistency in Indonesian criminal court practice. This study aims to analyze the fulfillment of the elements of criminal attempt in a case involving potential concurrence of offenses and to evaluate the appropriateness of the indictment construction applied. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Conceptually, the population consists of court decisions involving elements of criminal attempt and concurrence of offenses, with purposive sampling applied to select a relevant case for in-depth analysis. Data were collected through literature review and document analysis and examined using qualitative juridical analysis by aligning legal norms with judicial facts. The findings indicate that the normative elements of criminal attempt were fulfilled; however, they were not explicitly incorporated into the indictment within the framework of concurrence of offenses. The novelty of this research lies in its integrative analysis between the doctrine of criminal attempt and the theory of concursus delictorum in assessing indictment construction. The study implies the necessity of more comprehensive indictment drafting to ensure consistency in the application of substantive criminal law and transparency in criminal liability.
Studi Kriminologi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Guntara, Peter; Rohmah, Fayza Galih Nur; Kusumaningtyas, Mahageng; Saputro, M Susilo Agung
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 03 (2026): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i03.767

Abstract

Drug abuse in Indonesia is a complex form of crime influenced by structural, social, and psychological factors. This article analyzes the role of criminological theory in formulating strategies to combat drug crimes based on a literature review and empirical findings in the Case Study of Drug Abuse in Kolaka Regency, which shows a dominant pattern of methamphetamine use triggered by social interactions and weak social control. The theory of association differentiation explains that behavior is learned through social interaction, while the theory of social control emphasizes that deviance increases when social ties weaken. Labeling theory provides an understanding of stigma that increases recidivism, making a rehabilitative approach more effective than a punitive one. The implementation of criminological theory is seen in the establishment of Desa Bersinar by the Kolaka National Narcotics Agency (BNNK) as a preventive measure, as well as surveillance, undercover buying, and controlled delivery techniques by the Narcotics Unit as repressive measures. The results of the study show that the integration of criminological theory into countermeasure policies through prevention, rehabilitation, and proportional law enforcement is more effective than a purely repressive approach, and confirms that criminological theory plays a role as a practical instrument in formulating strategies for countering narcotics crimes in Indonesia.
Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Komariah, Devi
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 03 (2026): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i03.784

Abstract

Human trafficking is a complex, multidimensional crime that not only violates human rights but also has far-reaching impacts on victims. This study aims to examine the legal aspects of human trafficking in Indonesia, identify the causal factors and impacts, and analyze mitigation efforts. The method used is normative legal research with a descriptive approach, through a literature review of various relevant primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of the study indicate that normatively, Indonesia has a fairly strong legal basis through Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of human trafficking, which comprehensively regulates the elements of human trafficking and protection for victims. However, in practice, various obstacles are still found, including weak law enforcement, limited capacity of law enforcement officers, and suboptimal coordination between relevant agencies. Factors that encourage human trafficking include poverty, low levels of education, the influence of patriarchal culture, and technological advances that facilitate perpetrators in carrying out criminal methods. The impacts are not only physical but also encompass psychological, economic, and social conditions, causing victims to experience prolonged trauma and difficulties in reintegrating into society. Efforts to combat human trafficking need to be comprehensive, using an integrated preventive, repressive, and rehabilitative approach. Therefore, strengthening responsive legal policies, increasing the effectiveness of law enforcement, optimizing victim protection, and cooperation at both the national and international levels are needed to bridge the gap between legal norms and their implementation, and realizing sustainable eradication of human trafficking.

Page 8 of 9 | Total Record : 87

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 03 (2026): Sanskara Hukum dan HAM (SHH) Vol. 4 No. 02 (2025): Sanskara Hukum dan HAM (SHH) Vol. 4 No. 01 (2025): Sanskara Hukum dan HAM (SHH) Vol. 3 No. 03 (2025): Sanskara Hukum dan HAM (SHH) Vol. 3 No. 02 (2024): Sanskara Hukum dan HAM (SHH) Vol. 3 No. 01 (2024): Sanskara Hukum dan HAM (SHH) Vol. 2 No. 03 (2024): Sanskara Hukum dan HAM (SHH) Vol. 2 No. 02 (2023): Sanskara Hukum dan HAM (SHH) Vol. 2 No. 01 (2023): Sanskara Hukum dan HAM (SHH) Vol. 1 No. 03 (2023): Sanskara Hukum dan HAM (SHH) Vol. 1 No. 02 (2022): Sanskara Hukum dan HAM (SHH) Vol. 1 No. 01 (2022): Sanskara Hukum dan HAM (SHH) More Issue