cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 329 Documents
 15   16   17   18   19 
Penataan Ulang Sistem Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Nasional Yang Berkeadilan dan Humanis Andin Wisnu Sudibyo; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1568

Abstract

Penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh pendekatan represif yang mengedepankan aspek keamanan nasional, namun sering kali mengabaikan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Padahal, sebagai bagian dari negara hukum, perlakuan terhadap setiap individu—termasuk pelaku kejahatan luar biasa seperti terorisme—harus tetap didasarkan pada prinsip keadilan, penghormatan hak asasi manusia, dan perlakuan yang manusiawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk dan kelemahan perlindungan hukum terhadap pelaku terorisme dalam sistem hukum positif Indonesia serta merumuskan bentuk penataan ulang sistem perlindungan hukum yang lebih adil dan humanis. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 belum sepenuhnya menjamin hak-hak hukum pelaku terorisme, terutama terkait bantuan hukum dan perlakuan selama proses hukum. Ketidaksesuaian dengan KUHAP dan instrumen HAM internasional menimbulkan praktik pelanggaran HAM dan melemahkan proses deradikalisasi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang menyeluruh guna menciptakan keseimbangan antara keamanan nasional dan keadilan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Pembaruan Hukum di Era Digital: Aspek Hukum terhadap Validitas Hasil Analisis Artificial Intelligence Sebagai Alat Bukti Dalam Penegakan Hukum Pidana Pertambangan Safriansyah Yanwar Rosyadi; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1569

Abstract

Pemanfaatan artificial intelligence untuk membuktikan kejahatan pertambangan yang kompleks menghadapi tantangan yuridis fundamental. Penelitian hukum normatif ini menganalisis konflik antara potensi AI dengan sistem pembuktian limitatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Fenomena "kotak hitam" AI secara inheren bertentangan dengan prinsip keyakinan hakim yang rasional. Penelitian ini mengidentifikasi adanya kekosongan hukum (rechtsvacuüm) mengenai prosedur validasi. Dengan pendekatan perbandingan, dirumuskan konstruksi hukum baru mengenai kriteria admisibilitas dan validitas substansial bukti AI untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan prosedural.
Implementasi Sosiologi Hukum di Masyarakat Dalam Pengguna Media Sosial Adillah Yuswanti; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1570

Abstract

Media sosial, sebagai ruang interaksi sosial virtual, memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi serta sarana ekspresi individual, namun juga membuka ruang bagi penyalahgunaan yang berimplikasi hukum, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik. Dalam kerangka sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipandang sebagai norma tertulis, melainkan sebagai produk sosial yang harus responsif terhadap perubahan sosial. Penelitian ini menyoroti peran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menata perilaku digital masyarakat. Analisis menunjukkan bahwa meskipun UU ITE berperan penting dalam menjaga ketertiban digital, beberapa pasal di dalamnya bersifat multitafsir dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang proporsional serta peningkatan literasi digital masyarakat agar tercipta ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab.
Menakar Konsistensi Asas Audi et Alteram Partem dalam Putusan Verstek perdata Elektronik: Tantangan dan Solusi Hukum Progresif Nur Faliza Pulumoduyo
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1571

Abstract

This study aims to analyze the consistency of the application of the audi et alteram partem principle in default judgments in electronic civil court proceedings (e-Court) in Indonesia in 2025. A normative legal research method was applied using a legislative and case-based approach, utilizing primary legal materials (PERMA No. 1/2019 jo. PERMA No. 7/2022, HIR/RBg, and final court decisions), secondary materials (legal doctrine, progressive legal theory), and tertiary materials (legal dictionaries, encyclopedias). The research findings revealed three main challenges: the unreliability of electronic notification mechanisms, gaps in digital literacy and technological infrastructure, and inconsistencies in default judgment practices across courts, which create uncertainty in the process and erode public trust. Through the concept of progressive law, normative reforms are proposed, including double verification procedures and clarification periods, the implementation of a hybrid hearing model, the development of an AI-based integrated notification system, technical and digital ethics training for judicial officials, digital legal literacy education for the public, and online legal assistance for vulnerable groups. These recommendations are directed at the Supreme Court, policymakers, and legal practitioners to establish an inclusive, accountable, and humane electronic judicial system, ensuring that the right to be heard and due process of law remain safeguarded.
Analisis Hukum Terhadap Penyitaan dan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Studi Kasus Ditresnarkoba Polda Sumut Rimporok, Kesia Greti; Nasutioan, Abdul Razak; Ardian, Rahul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1574

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika merupakan salah satu prioritas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mengingat tingginya angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum tersebut adalah proses penyitaan dan pemusnahan barang bukti narkotika yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyitaan dan pemusnahan barang bukti narkotika di lingkungan Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Ditresnarkoba Polda Sumut), serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan aparat penegak hukum di Ditresnarkoba Polda Sumut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, pelaksanaan penyitaan dan pemusnahan barang bukti narkotika telah dilakukan sesuai prosedur hukum, namun masih terdapat kendala di lapangan seperti keterlambatan administrasi, minimnya sarana laboratorium uji narkotika, serta risiko penyalahgunaan barang bukti sebelum dimusnahkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun telah ada payung hukum yang kuat, efektivitas pelaksanaan penyitaan dan pemusnahan barang bukti narkotika masih memerlukan pengawasan ketat dan perbaikan dalam aspek koordinasi antar lembaga. Penulis merekomendasikan peningkatan transparansi, digitalisasi sistem pelaporan, serta penegakan sanksi bagi pelanggaran prosedural untuk memastikan integritas proses hukum dalam penanganan perkara narkotika
Efektivitas Sistem Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika di Kota Gorontalo Putra Krisna Suryantoro
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1579

Abstract

This study examines the challenges of the effectiveness of the criminal justice system in reducing drug-related recidivism in Gorontalo City using a juridical-sociological approach. The main focus of the research is to identify social, economic, and stigma factors that serve as root causes of high recidivism rates, as well as to evaluate the implementation of rehabilitation and social reintegration for former drug offenders. The methods used include in-depth interviews with inmates, correctional officers, family members, and law enforcement officials, complemented by a literature review on criminal policy and relevant legal theories. The results of the study show that the criminal justice system in Gorontalo is still dominated by a repressive approach, which emphasizes physical punishment and technical training without adequate psychological support, making it ineffective in breaking the cycle of recidivism. Approximately 40% of former prisoners experience mental health issues, but the counseling services provided are general and not personalized. Social and economic factors, including the stigma attached to former inmates and discrimination, limit their access to employment and business opportunities, forcing them to return to old environments that are prone to crime. This study underscores the urgency of reforming the criminal justice system by integrating psychosocial rehabilitation programs, economic empowerment, and stigma reduction through public education. Collaboration between legal instruments, government, society, and families is essential to create inclusive and sustainable social reintegration. With this paradigm shift, the criminal justice system is expected to play a more optimal role as a tool for rehabilitation and social protection that can significantly reduce drug recidivism rates in Gorontalo City.
Transformasi Konsep Kebendaan dalam Era Digital: Dekonstruksi Status Hukum Aset Kripto sebagai Objek Perdata Modern di Indonesia Lahay, Nadela Ramadhanty Caesarani; Nur Mohamad Kasim; Sri Nanang Meiske Kamba
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1592

Abstract

The rapid advancement of digital technology has given rise to cryptocurrency as a new economic instrument that challenges the traditional concepts of property under Indonesian civil law. This study analyzes the legal status of cryptocurrency assets within the Indonesian civil law system and the urgency of transforming the concept of property to accommodate modern digital realities. The main issue discussed is the ambiguity surrounding the status of cryptocurrency assets as legal objects under the Civil Code (KUHPerdata), which still primarily focuses on tangible physical objects, thereby creating a legal void in protecting property rights and digital asset transactions. This research employs a normative legal method with an analytical approach to examine legislation, legal doctrines, and comparative studies of international regulations. The findings indicate that although cryptocurrencies have been recognized as commodities through regulations by Bappebti and OJK oversight under the P2SK Law, their legal status as civil objects remains ambiguous because the Civil Code has yet to accommodate intangible digital objects with economic value. The study identifies the transformation of the property concept through the deconstruction of the physical existence requirement as an urgent need to ensure legal certainty and adequate protection for cryptocurrency users. The research recommendations include expanding the definition of "property" in the Civil Code, explicitly regulating property rights over cryptocurrency assets, and developing adaptive digital dispute resolution mechanisms to establish a civil law system responsive to the development of modern financial technology.
Hambatan Eksekusi Putusan PHI terhadap Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Gorontalo Gobel, Alyah Putri Arneta
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1595

Abstract

This study aims to analyze the obstacles to executing decisions of the Industrial Relations Court (PHI) in employment termination (PHK) cases at the Gorontalo District Court and to formulate strategies for improving the effectiveness of their enforcement. The findings show that although PHI decisions have permanent legal force, their implementation often encounters barriers, preventing workers’ rights from being fulfilled optimally. This research applies an empirical legal method with a juridical-sociological approach, combining a normative review of statutory provisions such as Law Number 2 of 2004, Law Number 13 of 2003, and the provisions of the Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/Reglement Buitengewesten (RBg) with factual findings based on data from the Case Tracking Information System (SIPP) and interviews with relevant stakeholders. The results indicate that the main obstacles include employers’ non-compliance with court rulings, the limited availability of assets for seizure, the inherent difficulty in enforcing constitutive decisions, the insufficient number and competence of bailiffs, lengthy administrative procedures, and high execution costs. Empirical data from 2020–2024 show varying execution success rates, although a gradual improvement trend is observed. Strategic recommendations include drafting specific execution regulations for industrial relations cases, strengthening the capacity of court officers particularly bailiffs, imposing strict sanctions on violators, utilizing information technology for transparency and acceleration of the process, and fostering multi-stakeholder collaboration between the government, trade unions, employers, and civil society. This study underscores the urgency of comprehensive reform to ensure that the protection of workers’ rights is not merely normative but is substantively realized, thereby reinforcing the rule of law in the labor sector and enhancing public trust in the industrial relations judicial system.
Celah Hukum dalam POJK No. 22 Tahun 2023: Risiko Multitafsir dan Dampaknya bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan Dwipayana Putra, Kadek Khrisna; Kurniawan, Gede Agus
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1604

Abstract

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan merupakan elemen krusial dalam menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan nasional. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 memberikan pedoman bagi hak dan kewajiban konsumen serta Pelaku Usaha Jasa Keuangan, namun frasa “itikad tidak baik” yang tercantum di dalamnya masih menimbulkan multitafsir. Ketidakjelasan ini dapat memunculkan ketidakpastian hukum, moral hazard, serta risiko ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengandalkan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur relevan, untuk menganalisis dampak frasa tersebut terhadap kepastian hukum dan keadilan substantif. Hasil analisis menunjukkan bahwa tanpa definisi operasional yang jelas, pelaku usaha menghadapi kesulitan dalam menilai dan menindaklanjuti pengaduan, sementara konsumen yang beritikad buruk berpotensi memanfaatkan celah hukum demi keuntungan pribadi. Temuan ini menekankan perlunya revisi regulasi yang lebih jelas dan pedoman implementasi yang tegas, sehingga kepastian hukum berpadu dengan prinsip keadilan substantif dapat tercapai. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemahaman kritis mengenai dampak multitafsir dalam regulasi perlindungan konsumen, serta rekomendasi praktis bagi pelaku usaha untuk menavigasi ketidakjelasan hukum dengan tetap menjaga kepatuhan dan keadilan dalam praktik sektor jasa keuangan.
Kepemimpinan Trump dan Nasionalisme Sumber Daya: Refleksi terhadap Kemandirian Doktrin Pertahanan Indonesia Didik Iwan; Ali Isnen Pasaribu; Tarsisius Susilo; Budiman Marpaung; Bambang Budi Kuncoro
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1705

Abstract

Dinamika geopolitik global saat ini menunjukkan kompleksitas persaingan sumber daya dan kekuatan strategis antarnegara besar, di mana gaya kepemimpinan para tokoh dunia memainkan peran penting dalam orientasi nasional dan doktrin pertahanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis gaya kepemimpinan Donald Trump yang menekankan America First, kemandirian industri pertahanan, dan pengelolaan energi sebagai instrumen strategis, serta menilai implikasinya terhadap pengembangan doktrin pertahanan Indonesia yang berlandaskan Pancasila, nilai kejuangan TNI, dan visi Indonesia Emas 2045. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur, analisis kebijakan, dan teori kepemimpinan transformasional, adaptif, dan strategis militer, dilengkapi analisis doktrin pertahanan, logistik, energi, dan kesiapan multi-domain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian sumber daya, proteksionisme industri, dan kesiapan logistik yang menjadi ciri kepemimpinan Trump dapat diadaptasi untuk Indonesia, namun harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan kejuangan TNI agar tetap inklusif, etis, dan berorientasi kesejahteraan rakyat. Rekomendasi strategis mencakup pembangunan industri pertahanan domestik, penguatan cadangan energi, pengembangan SDM dan teknologi, serta modernisasi doktrin multi-domain yang adaptif, mandiri, dan tanggap terhadap ancaman modern. Penerapan strategi ini diharapkan memperkuat kedaulatan nasional sekaligus mendukung pembangunan pertahanan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Page 17 of 33 | Total Record : 329

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue