cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 329 Documents
 14   15   16   17   18 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR YANG MENGETAHUI PERISTIWA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Agung Prabowo, Pidie; Astutik, Sri; Subekti; Marwiyah, Siti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1607

Abstract

Abstract This study aims to examine the legal protection provided to whistleblowers who know about narcotics abuse crimes in Indonesia, in accordance with the provisions of the Witness and Victim Protection Law. The method used is a normative juridical approach by analyzing related legal materials, including legislation and legal literature. The results of the study indicate that legal protection for whistleblowers is very important to encourage the public's courage in reporting narcotics crimes. This protection includes confidentiality of the reporter's identity, physical security, and legal protection from retaliation. The obstacles faced are still non-compliance by officials in implementing optimal protection procedures. It is recommended that law enforcement be more serious in providing protection and socializing the rights of whistleblowers so that their data remains safe and secure
KEWENANGAN PROFESI DAN KEAMANAN (PROPAM)DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KODE ETIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS PENINDAKAN PROPAM TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN PELAKU PEMERKOSAAN) Oktavian Brian Firmansyah; Subekti; Siti Marwiyah; Sri Astutik
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1616

Abstract

Abstract This study examines the authority of the Indonesian National Police’s Division of Profession and Security (PROPAM) in enforcing law and the professional code of ethics, focusing on a case involving disciplinary action against a police officer who committed rape. Using a normative juridical approach, the research collects data through literature review, documentation, and analysis of relevant regulations such as Police Regulation No. 7 of 2022 and Law No. 2 of 2002. Findings indicate that PROPAM plays a strategic role in maintaining the integrity of the police institution, with powers including conducting internal investigations, seizing evidence, and recommending administrative sanctions up to dishonorable discharge. However, weaknesses remain in transparency, structural independence, and openness to external oversight. While PROPAM’s handling of the rape case demonstrates serious ethical enforcement, systemic reforms are necessary to strengthen accountability and professionalism within the police force
Perlindungan Hukum Bagi Talent Dalam Bisnis Jasa Pacar Sewaan Yang Tergabung Dengan Agensi Riska Anggraeni, Riska Anggraeni; Astutik, Sri; Subekti, Subekti; Marwiyah, Siti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1617

Abstract

The phenomenon of the rental partner service business in major cities of Indonesia has created complex legal dynamics, particularly concerning the legal protection of talents who are part of agencies. This practice is generally carried out informally without written agreements, making talents vulnerable to exploitation, breach of contract, and even harassment. This study aims to analyze the legal relationship between talents, agencies, and clients in the rental partner service business and to examine the forms of legal protection available to talents from the perspective of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and the Job Creation Law. The research applies an empirical legal method with statutory, conceptual, and sociological approaches. The findings reveal that, although this legal relationship can be categorized as a service agreement, the absence of written contracts and specific regulations results in a lack of legal certainty and adequate protection for talents. Therefore, more specific legal regulations and the implementation of formal work contracts are necessary to ensure the rights of talents in performing their profession safely and with dignity.
Peran Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Terorisme Yasmirah Mandasari Saragih; Azhar.AR; Muhammad Aldin; Netty Br Siahaan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1399

Abstract

Terorisme merupakan ancaman serius yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta negara. Penegakan hukum terhadap pelaku terorisme menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan tersebut. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel merupakan salah satu putusan pengadilan yang menegaskan keseriusan hukum Indonesia dalam menangani kasus terorisme. Artikel ini membahas peran putusan tersebut dalam menegakkan hukum terhadap pelaku terorisme, dengan mengkaji pertimbangan hukum, implikasi putusan, serta kontribusinya terhadap perlindungan masyarakat dan penguatan sistem peradilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan ini memberikan efek jera, menjadi preseden hukum, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum dalam kasus terorisme. Namun demikian, penegakan hukum yang efektif memerlukan dukungan regulasi dan sinergi antar lembaga untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang dalam pemberantasan terorisme.
IMPLEMENTASI PASAL 30 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TERHADAP PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Di Depan Kampus UIN Raden Intan Lampung) Miftahul Fahmi; Iskandar Syukur; Agus Hermanto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1400

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima didepan kampus UIN Raden Intan Lampung dan Untuk mengetahui bagaimana Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima didepan kampus UIN Raden Intan Lampung Perspektif Fiqh Siyasah. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian di gunakan teknik analisis deskriptif analitis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa (1). Sosialisasi sudah dilaksanakan dengan baik meski belum terlaksana sepenuhnya oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam bentuk mendatangi pedagang ke Lokasi untuk memberikan pembinaan berupa sosialisasi dan pengawasan.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH KEPOLISIAN DI WILAYAH POLRESTA BENGKULU Caprita, Fisca Prisillya; Alauddin; Anita, Fitri
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1483

Abstract

Pencurian yang disertai dengan kekerasan, seperti ancaman atau tindakan fisik terhadap korban-misalnya dengan memukul, mengikat, atau menodong korban agar tidak melawan-merupakan bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi di masyarakat. Dalam situasi sosial ekonomi yang sulit, banyak orang yang tergoda untuk melakukan pencurian, bahkan dengan menggunakan kekerasan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta untuk mengetahui prosedur dan mekanisme yang diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (socio-legal) dan objek penelitiannya adalah hukum dan Masyarakat serta merujuk pada penelitian deskriptif, dalam penelitian terdapat dua jenis data, yaitu data primer (field research) dan data sekunder (library research). Subjek penelitian adalah 1 (satu) orang Katim Pidum 3, 1 (satu) orang Ajudan kaurmintu, 1 (satu) orang Penyidik pembantu Satreskrim Polresta Bengkulu dan 1 (satu) orang korban pencurian dengan kekerasan, 1 (satu) orang pelaku pencurian dengan kekerasan. Hasil penelitian yang diperoleh dari ke 3 (tiga) orang bagian Satreskrim Polresta Bengkulu diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Faktor prnghambat penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Bengkulu yaitu kendala penegak hukum/ sumber daya manusia, kendala sarana dan prasarana, sulitnya menemukan saksi dan bukti fisik saat kejadian, serta kurangnya kepedulian dan kesadaran dari Masyarakat
ANALISIS YURIDIS GUGATAN REKONVENSI DALAM SENGKETA WANPRESTASI TERHADAP PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 923 K/PDT/2020 purba, Sulastri T. P; Andiza, Dina; Fitrianto, Bambang
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1512

Abstract

Sengketa wanprestasi dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunan merupakan persoalan hukum perdata yang kerap kali menimbulkan kompleksitas dalam praktik, terutama ketika disertai dengan gugatan rekonvensi dari pihak tergugat. Permasalahan ini tidak hanya mencerminkan kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual, tetapi juga menunjukkan lemahnya pemahaman para pihak terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana ketentuan umum mengenai wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia, kemudian apa saja faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa wanprestasi dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 923 K/Pdt/2020. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatfif untuk menilai kesesuaian norma hukum terhadap fakta-fakta yang ada dalam perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi karena debitur gagal memenuhi kewajiban memnbayar angsuran kredit sebagaimana diatur dalam perjanjian yang mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditur. Faktor penyebab sengketa antara lain kondisi keungan debitur, kurangnya itikad baik, dan pengabaian terhadap isi perjanjian. Kesimpulannya gugatan rekonvensi dapat menjadi mekanisme hukum yang sah dan relevan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi sepanjang dilakukan sesuai ketentuan hukum acara. Oleh karena itu, disarankan agar masyarakat meningkatkan pemahaman terhadap isi kontrak, bank memperkuat transparasi dan komunikasi dalam perjanjian, serta pemerintah dan lembaga peradilan terus menyempurnakan regulasi guna melindungi keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK ADOPSI ATAS PEMBAGIAN HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM PERDATA (Studi Putusan Nomor : 555/Pdt/2017/PT Smg) Angela, Bulan Rizka; Andiza, Dina; Sendy, Beby
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1513

Abstract

Perlindungan Hukum terhadap anak angkat dalam hal pewarisan merupakan isu penting dalam sistem Hukum Indonesia, mengingat adanya perbedaan antara Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan umum tentang Anak Adopsi menurut Hukum Perdata, Apa hambatan bagi Anak Adopsi untuk memperoleh Harta Warisan dari Orang Tua Angkatnya, serta Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Anak Adopsi atas Pembagian Harta Warisan dari Orang Tua Angkatnya berdasarkan Hukum Perdata menurut Putusan Nomor : 555/Pdt/2017/PT Smg. Penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum normatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Bahan Hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin Hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan kasus pewarisan oleh anak angkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat yang diangkat secara sah melalui penetapan pengadilan memiliki kedudukan Hukum yang setara dengan anak kandung, termasuk dalam hak atas warisan. Namun, hambatan utama yang dihadapi anak angkat dalam memperoleh warisan adalah ketidaksesuaian prosedur pengangkatan anak dengan ketentuan Hukum, serta tidak adanya bukti Hukum formal seperti penetapan pengadilan. Dalam kasus Sri Hartini, gugatan ditolak karena tidak dapat membuktikan status anak angkat secara sah, meskipun secara sosial ia telah diasuh sejak kecil. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya prosedur formal dalam proses adopsi agar anak angkat memperoleh kepastian Hukum dan Perlindungan atas hak haknya, termasuk hak waris. Disarankan agar masyarakat mengikuti prosedur Hukum yang berlaku dalam pengangkatan anak, dan pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi Hukum agar tidak terjadi ketidakpastian Hukum di kemudian hari.
Rekonstruksi Pemidanaan Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup Sebagai Langkah Strategis Pembaharuan Hukum Nasional Dicki Agri Kurniawan; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1566

Abstract

Artikel ini membahas urgensi rekonstruksi sistem pemidanaan korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana nasional yang lebih adil dan responsif. Fenomena meningkatnya kerusakan lingkungan yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas korporasi menunjukkan kelemahan dalam sistem hukum saat ini, khususnya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analitis, serta mengkaji teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan efektivitas pemidanaan menurut Herbert L. Packer. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU PPLH masih bersifat lemah, baik dari segi norma, struktur penegakan hukum, maupun implementasinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi model pemidanaan korporasi yang mencakup integrasi pendekatan penal dan restoratif, serta penguatan kelembagaan dan kapasitas aparat penegak hukum. Rekonstruksi ini diharapkan mampu membentuk sistem hukum pidana nasional yang menjamin keadilan ekologis, memberikan efek jera, serta berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan hidup.
Urgensi Pengakuan Notaris Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Terhadap Praktik Perbankan Syariah di Indonesia Ridwan Anthony Taufan; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1567

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi pengakuan formal terhadap notaris syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia sebagai bentuk pembaharuan hukum di bidang ekonomi syariah, khususnya dalam praktik perbankan syariah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa pertumbuhan lembaga keuangan syariah dan kompleksitas produk-produknya memerlukan peran notaris yang memahami prinsip-prinsip syariah dalam pembuatan akad. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya belum mengatur secara eksplisit mengenai notaris syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta observasi dan wawancara dengan pemangku kepentingan, termasuk Bank Syariah Indonesia, DSN-MUI, notaris, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum yang menyebabkan ketidaksiapan sistem dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak, dan profesionalisme notaris. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mengakui notaris syariah secara formal melalui revisi undang-undang atau peraturan turunan lainnya, termasuk penguatan melalui pelatihan dan sertifikasi berbasis syariah guna mendukung integrasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam praktik ekonomi nasional.

Page 16 of 33 | Total Record : 329

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue