cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 329 Documents
 16   17   18   19   20 
Hubungan Kerja Antara Para Supir Truk atau Supir Bus Dengan Perusahaan Pemberi Kerja Wijaya, Fifi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1722

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kerja antara supir truk/supir bus dengan perusahaan pemberi kerja dalam konteks peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, serta dampaknya terhadap kesejahteraan dan kinerja supir. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif dengan menggunakan metode survei dan wawancara mendalam kepada supir truk dan supir bus, serta pihak perusahaan yang mempekerjakan mereka. Data yang dikumpulkan meliputi aspek-aspek seperti kesepakatan kerja, hak dan kewajiban, serta perlindungan hukum yang diterima oleh supir. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai ketidakseimbangan dalam hubungan kerja dan memberikan rekomendasi kepada perusahaan serta pembuat kebijakan untuk memperbaiki sistem hubungan kerja dalam sektor transportasi. Penelitian ini juga akan mengungkapkan persepsi supir terhadap kesejahteraan mereka dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja mereka, serta menyarankan perbaikan dalam manajemen hubungan kerja agar tercipta situasi kerja yang lebih adil dan produktif.
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Desa UMKM Sebagai Pengembangan Potensi Desa Priyanugraha, Dimas Wira; Zahari, Abdul Kadir Mulku; Sabariman, Hoiril
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.794

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) di Desa Ponteh. Pemerintah desa membuat wadah Desa UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sebagai pengembangan potensi desa untuk kesejahteraan warga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai pendekatan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ditemukan bahwa dalam hal pembangunan desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah terlaksana dengan baik, khususnya pada bidang pengembangan potensi desa dan menggerakkan perekonomian desa. Dibentuknya “Desa UMKM” yang menjadi wadah bagi penciptaan lapangan pekerjaan bagi warga. Desa UMKM direncanakan, dibentuk, dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Desa Ponteh yang bekerja sama dengan swasta dan pelaku usaha warga. Desa UMKM membantu dalam upaya mengurangi pengangguran, baik yang musiman atau pengangguran tetap. Setelah itu, baru dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Ponteh. Pemerintah Desa Ponteh membuat wadah Desa UMKM sebagai salah satu strategi untuk memberikan fasilitas dan mendukung kegiatan warga. Target tumbuh dan berkembang secara mandiri pelaku UMKM ini sesuai dengan tujuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Beberapa hal yang perlu dilengkapi guna meningkatkan pembangunan desa adalah masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan UMKM perlu meningkatkan kwalitas produksinya, guna meningkatkan daya saing di pasar yang lebih luas. Sementara bagi pemerintah Desa Ponteh, perlu adanya pendampingan lebih lanjut guna meningkatkan kwalitas dan daya saing produk UMKM warga. Pemerintah desa juga bisa mencari masalah seputar permodalan, peningkatan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan, sarana prasarana, dan pengembangan pemasaran produk.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Properti di Medan Berdasarkan KUH Perdata Nadeak, Sasma Datar; Rambe, Akbar Alwi; Joharsah; Ananda Nst, Dian Mandayani; Yeltriana
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i03.802

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli properti di Medan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Permasalahan yang sering muncul dalam transaksi jual beli properti antara lain meliputi ketidakjelasan status hak atas tanah, wanprestasi pengembang, serta kurangnya informasi yang diberikan kepada konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun KUH Perdata telah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, implementasinya masih lemah karena kurangnya pemahaman dan penegakan hukum yang memadai. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan konsumen dapat diperkuat melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap pengembang properti serta edukasi yang lebih baik bagi konsumen terkait hak dan kewajibannya dalam transaksi jual beli properti. Pada akhirnya, studi ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi properti di Medan.
Penerapan Hukum Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Properti di Medan: Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Wajdi; Wijaya, Augie Pratama; Muhlizar; Harmuzan; Kartika, Mega
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i03.803

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa properti di Medan melalui studi kasus di Pengadilan Negeri Medan. Sengketa properti sering kali terjadi akibat berbagai faktor, seperti perbedaan interpretasi kontrak, wanprestasi, serta konflik atas hak kepemilikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus untuk mengevaluasi bagaimana KUH Perdata diterapkan dalam menangani kasus-kasus sengketa properti. Penelitian ini menelaah prosedur penyelesaian sengketa, posisi hukum para pihak yang bersengketa, serta keputusan yang diambil oleh pengadilan dalam memutus perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum perdata di Medan cenderung memberikan perlindungan yang proporsional bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa properti, meskipun terdapat beberapa kendala dalam hal penegakan hukum dan proses litigasi yang memakan waktu. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya kepastian hukum dan efektivitas sistem peradilan dalam menyelesaikan sengketa properti di wilayah Medan.
Implikasi Hukum Atas Penggunaan Teknologi dalam Pelayanan Kesehatan Telemedicine Manurung, Hanafi; Sianturi, Handri Michael; Isnainul, Ok.; Sahbudi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i03.806

Abstract

Telemedicine is the use of information and communication technology to provide remote healthcare services. This encompasses online doctor consultations, diagnosis, treatment, and patient health monitoring without the need for physical meetings. Telemedicine utilizes various platforms, such as mobile applications and video conferences, to connect patients with healthcare providers. With the increasing demand for fast and efficient healthcare access, especially in remote areas, telemedicine has become an increasingly popular solution worldwide, including in Indonesia. The purpose of this study is to identify and analyze the legal implications arising from the use of telemedicine, assess the protection of patient data, and examine the legal responsibilities of healthcare providers. The methodology employed in this research is qualitative descriptive, where data is collected through document studies and literature reviews to obtain a comprehensive overview of the legal issues related to telemedicine. The discussion reveals that there is uncertainty in regulations that can create confusion for both service providers and patients. Additionally, the protection of personal data is a critical issue, given the risks of medical information breaches. The legal responsibilities of service providers also need to be clarified to avoid potential litigation arising from diagnostic or treatment errors. On the other hand, telemedicine has the potential to enhance access and efficiency in healthcare services, especially in remote areas. In conclusion, this study emphasizes the need for a clear legal framework to protect all parties involved in telemedicine practices. With collaboration between the government, healthcare providers, and the community, it is hoped that telemedicine can develop positively, providing maximum benefits to the healthcare system in Indonesia.
Studi Komparasi Antara Overmacht dengan Noodweer Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Wailisahalong, Rahmat; Hidaya, Wahab Aznul; Marthin, Sahertian
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.835

Abstract

Artikel Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan penggunaan Overmacht dengan Noodweer yang berlandaskan pada UU No. 1 tahun 2023. Yang berfokus untuk menelisik bagaimana penggunaan Overmacht dan Noodweer, apa saja faktor-faktor yang bisa meniadakan suatu kasus pidana dan sejauh mana ruang lingkup daripada Overmacht dengan Noodweer, sejauh mana kedudukan Overmacht dengan Noodweer dalam KUHP lama dan KUHP baru. Penggunaan alasan penghapus pada dasarnya akan memicu persoalan baru jika penegak hukum tidak mampu dalam mendudukan dasar daripada Overmacht dengan Noodweer. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif untuk menganalisis kedudukan daripada Overmacht dengan Noodweer dalam perspektif KUHP . Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penggunaan Overmacht dengan Noodweer terdapat faktor-faktor dan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang bisa ditiadakan hukumannya. Penelitian ini pun didasari pada 3 teori dalam meniadakan hukuman pidana yaitu theory of lesser evils, theory of necessary defense dan the theory of pointless punishment.. Ketiga teori inilah yang kemudian menjadi dasar agar seseorang bisa ditiadakan hukumannya meskipun telah memenuhi unsur delik. Disisi lain, keberhasilan penerapan Overmacht dan Noodweer menitikberatkan pada kemampuan para penegak hukum dalam menganalisis Faktor-faktor dan unsur-unsur dalam suatu perkara tindak pidana.
PEMBINAAN KEPRAMUKAAN DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN DAN KEPATUHAN ANAK BINAAN DI LPKA KELAS II BENGKULU Dewanti, Ageis Triya; Santoso, Iman
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.847

Abstract

Penelitian ini berjudul "Pembinaan Kepramukaan dalam Meningkatkan Kedisiplinan dan Kepatuhan Anak Binaan di LPKA Kelas II Bengkulu". Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pembinaan kepramukaan terhadap kedisiplinan dan kepatuhan anak binaan. Metode yang diadopsi dalam kajian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang memberikan keleluasaan bagi peneliti dalam merinci serta menelaah suatu fenomena secara mendalam guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terjadi di lapangan terkait dengan pembinaan tersebut. Sumber informasi yang dikumpulkan mencakup data utama yang dihimpun melalui percakapan langsung dengan petugas serta individu yang berada dalam pembinaan, sementara sumber data tambahan diperoleh dari literatur dan dokumen terkait. Penemuan dalam riset ini mengindikasikan bahwa aktivitas kepramukaan berpotensi menanamkan pengaruh konstruktif terhadap kedisiplinan dan kepatuhan anak binaan. Namun, juga ada sejumlah aspek yang berperan sebagai kendala dalam merealisasikan proses pembinaan kepramukaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan program pembinaan di LPKA di Indonesia dan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kepramukaan dalam membentuk karakter disiplin dan kepatuhan anak binaan.
Dampak Perubahan Nomenklatur Ditinjau Dari Strategi Keamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Tifaldi, Riska Guniar; Santoso, Iman
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.854

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan nomenklatur pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur dari Super Maximum Security menjadi Maximum dan Medium Security. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan nomenklatur ini mempengaruhi strategi keamanan, budaya kerja, dan regulasi dalam pengelolaan narapidana. Petugas dihadapkan pada tantangan baru dalam menjaga keseimbangan antara pembinaan dan pengamanan yang lebih ketat terhadap narapidana berisiko tinggi.
PENERAPAN KEBIJAKAN BLOK STRAF CELL DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN DISIPLIN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIPINANG Hadi, Muhammad Nur; Soge , Markus Marselinus
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.861

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan kebijakan Blok Straf Cell sebagai bagian dari upaya pencegahan pelanggaran disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan efek jera kepada narapidana yang melanggar aturan berat. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Blok Straf Cell efektif dalam mengurangi pelanggaran disiplin. Namun, terdapat kendala dalam penerapan kebijakan ini, termasuk kurangnya jumlah petugas pengamanan, koordinasi antarpetugas yang belum optimal, serta sikap narapidana yang kurang kooperatif. Meskipun demikian, kebijakan ini memberikan kontribusi positif dalam menegakkan disiplin, dan diperlukan perbaikan di berbagai aspek untuk meningkatkan efektivitasnya.
Hukum untuk Penyelenggaraan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan dari Perspektif Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Tambang, Mineral, dan Batubara Agus Surya Manika; Ni Nengah Agustin Citrawati
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i03.902

Abstract

.Justice for the entire community is the main key to successful development in state administration. Regional development is a form of government responsibility to the community in order to realize prosperity and prosperity fairly. Indonesia is a country with abundant natural resources. Almost all regions in Indonesia have both biological and non-biological resources. Minerals and coal are one of the non-biological natural resources found in Indonesia, which have an important role in implementing community development in the region. Researchers want to review what are the arrangements for implementing regional development from the perspective of the authority to manage Mineral and Coal Resources? How is regional development implemented in a fair manner regarding the management of mineral and coal resources? The type of research used is normative research using a statutory approach, the technique for collecting legal materials is literature and the analysis technique used is qualitative descriptive.

Page 18 of 33 | Total Record : 329

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue