cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 329 Documents
 13   14   15   16   17 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Ekananda Rivai, Nur Tasya
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1488

Abstract

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Bubea, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Gorontalo, Dengan Merujuk Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pendekatan Yang Digunakan Adalah Kualitatif Melalui Metode Kajian Kepustakaan (Library Research), Dengan Menelaah Data Sekunder Berupa Dokumen, Peraturan, Dan Laporan Yang Relevan. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Pengelolaan Add Di Desa Bubea Difokuskan Pada Program-Program Yang Menyentuh Kebutuhan Dasar Masyarakat, Seperti Bantuan Langsung Tunai (Blt), Bantuan Bahan Rumah (Bbr), Dan Pembangunan Jamban. Blt Menjadi Alokasi Terbesar Karena Merespons Kebutuhan Masyarakat Yang Terdampak Kondisi Ekonomi, Sementara Bbr Dan Jamban Menunjukkan Perhatian Terhadap Kualitas Hidup Dan Kesehatan Masyarakat. Pengelolaan Dilakukan Dengan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Aktif Masyarakat. Meskipun Secara Umum Berjalan Lancar, Pengelolaan Dana Desa Masih Menghadapi Tantangan, Seperti Kurangnya Sumber Daya Manusia, Keterbatasan Infrastruktur, Serta Ketergantungan Pada Regulasi Pusat. Strategi Yang Diterapkan Meliputi Penguatan Regulasi, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Dan Pengawasan Yang Lebih Intensif. Penelitian Ini Menyimpulkan Bahwa Dengan Pendekatan Yang Partisipatif Dan Berbasis Hasil, Desa Bubea Menunjukkan Praktik Pengelolaan Dana Desa Yang Relatif Baik, Meskipun Tetap Perlu Penguatan Dalam Aspek Kelembagaan Dan Pengawasan Demi Menjamin Efektivitas Dan Keberlanjutan Pembangunan Desa.
Kesenjangan Desentralisasi dan Perlindungan Petani: Studi Implementasi UU No. 19 Tahun 2013 di Desa Tulo’a Fathia, Shalasya Rahmadani Amana
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1489

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antara konsep desentralisasi dengan implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di tingkat desa, khususnya di Desa Tulo’a. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap dinamika kebijakan lokal dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program perlindungan petani. Metode ini dipilih untuk menggali realitas sosial dan hukum yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, tetapi membutuhkan penelusuran atas konteks dan makna yang tersembunyi di balik praktik kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi perlindungan petani di Desa Tulo’a masih jauh dari ideal. Meskipun secara normatif desa memiliki kewenangan otonom dalam pemberdayaan masyarakat, implementasi di lapangan mengalami hambatan seperti lemahnya kapasitas pemerintah desa, ketergantungan petani terhadap bantuan jangka pendek, rendahnya adopsi teknologi pertanian modern, dan dampak pembangunan proyek nasional yang mengurangi lahan produktif. Selain itu, belum tersedianya sistem perlindungan harga dan akses pasar yang adil juga memperlemah posisi tawar petani secara ekonomi. Penelitian ini menegaskan bahwa semangat desentralisasi belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik perlindungan petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan di tingkat desa, peningkatan literasi teknologi bagi petani, serta sinergi antara kebijakan pusat dan pelaksanaannya di daerah. Dengan demikian, pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2013 dapat berjalan secara efektif dan selaras dengan amanat konstitusi dalam mewujudkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
Wacana Kritis Wawasan Nusantara sebagai Landasan Geopolitik Bangsa: Tinjauan Historis dan Urgensinya dalam Kebijakan Pertahanan, Pembangunan Ekonomi, dan Sosial Budaya di Indonesia R. Tamu, Ainnur
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1492

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis peran strategis Wawasan Nusantara sebagai landasan geopolitik bangsa dalam perspektif hukum, dengan fokus pada urgensinya dalam kebijakan pertahanan, pembangunan ekonomi, dan sosial budaya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menelaah dokumen hukum, kebijakan publik, serta pendekatan historis terhadap konsep Wawasan Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wawasan Nusantara memiliki kedudukan penting sebagai paradigma normatif yang tidak hanya mencerminkan identitas geografis, tetapi juga nilai-nilai dasar yang membentuk sistem hukum dan kebijakan negara. Dalam konteks pertahanan dan keamanan, Wawasan Nusantara menjadi pijakan dalam merumuskan strategi pertahanan yang terintegrasi, menekankan partisipasi masyarakat dalam menjaga kedaulatan, serta memperkuat prinsip kesatuan wilayah sebagai norma hukum yang tidak dapat dinegosiasikan. Sementara itu, dalam aspek pembangunan ekonomi, wawasan ini menjadi dasar hukum dalam mendorong pemerataan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan keadilan antarwilayah. Pada dimensi sosial budaya, Wawasan Nusantara memperkuat identitas nasional melalui pendekatan multikultural yang menjamin hak-hak masyarakat adat dan nilai-nilai lokal sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, Wawasan Nusantara bukan sekadar doktrin kebangsaan, melainkan telah menjadi konstruksi hukum dan politik yang membentuk arah kebijakan nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revitalisasi pemahaman terhadap Wawasan Nusantara sangat diperlukan dalam pembangunan sistem hukum nasional yang adaptif, adil, dan menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah dinamika global.
Problems with Mortgage Rights on Inherited Property Masturi, Frida Nurrahma; Asep Herlan; Al Fiani Nenden Iryatin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1517

Abstract

The increasing economic activity, particularly in the banking sector, has led to land being frequently used as the primary guarantee in credit agreements through mortgage rights (hak tanggungan). However, problems arise when the debtor passes away and the mortgaged land becomes part of the inheritance. Since mortgage rights are characterized by the droit de suite principle, the right remains attached to the land regardless of changes in proprietary rights. This legal characteristic often leads to conflicts between creditors and heirs, especially when the heirs were not involved in or unaware of the original credit agreement. Meanwhile, banking institutions require legal certainty over guarantee to exercise their execution rights effectively. This research aims to identify the legal convergence between inheritance rights and mortgage rights in order to uphold justice and legal certainty for all parties involved. The study adopts a normative juridical approach, using secondary data derived from statutory regulations and legal literature. The findings reveal that the lack of synchronization between inheritance law and security law creates legal uncertainty and practical problems, which can only be resolved through regulatory harmonization and procedural clarity in guarantee execution involving inherited land
PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM AGRARIA TERHADAP PEMBATALAN SERTIFIKAT CACAT ADMINISTRATIF (Studi Putusan No 81/G/2023/PTUN.SBY) Amilio, Fibri
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1550

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana asas kepastian hukum dalam hukum agrarian diterapkan dalam kasus sertifikat hak milik yang dinyatakan cacat administrasi dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomoer 81/G/2023/PTUN.SBY yang menunjukan waris atas tanah yang telah diberikan sertifikat hak milik (SHM) atas nama pihak lain melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tanpa persetujuan ahli waris sah. Fokus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum agrarian melindungi dan menjamin hak atas tanah dalam konteks penerbitan sertifikat yang menyimpang dari proses administrative. Lalu di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus, data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan terhadap undang undang, doktrin hukum, dan Keputusan pengadilan. Analisis ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana asas kepastian hukum diterapkan dalam kasus ini, serta bagaimana hakim mempertimbangkan hukum saat membuat keputusan. Hasil penelitian ini telah menunjukan bahwa dalam kasus ini, penerbitan sertifikat hak milik melanggar prinsip-prinsip dasar administrasi pertanahan, terutama prinsip transparasi, kehati-hatian, dan perlindungan hak atas tanah. Sertifikat yang diterbitkan tanpa mempertimbangkan pakah ahli waris Adalah pemilik hak sebelumnya dapat dibatalkan sebagai pelanggaran administrative. Putusan PTUN Surabaya dalam kasus ini memperkuat posisi hukum warga negara yang dirugikan oleh Tindakan administratif yang tidak sesuai prosedur serta, melaksanakan prinsip keabsahan hukum dalam pembatalan Keputusan tata usaha negara. Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 19 UUPA, penelitian ini juga menegaskan bahwa sistem pendaftaran tanah harus dijalankan secara tertib, transparan, dan akuntable untuk mewujudkan kepastian hukum.
Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Konsep Zero Waste Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Dikabupaten Pinrang Patmawati W, Herlina; Asram A.T Jadda; Hamzah, Hartono; Hidayat, Asrul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1551

Abstract

This research aims to determine the Zero Waste concept in overcoming environmental pollution due to waste in Pinrang Regency and the effectiveness of existing regulations in supporting the implementation of the Zero Waste concept in overcoming environmental pollution due to waste in Pinrang Regency. This research was carried out in Pinrang Regency, interviews with relevant officials at the Pinrang Regency Environmental Service Office, namely agency leaders, staff in the environmental sector, community leaders, and from the results of analysis and study and interpretation of legal materials which resulted in a discussion and then conclusions were drawn in the form of arguments. Data analysis was carried out using Qualitative Descriptive. The findings obtained from the research include: (1) The Zero Waste concept in overcoming environmental pollution due to waste in Pinrang Regency is based on the 3R principle: Reduce, Reuse and Recycle. This concept has great potential to reduce the impact of environmental pollution, save natural resources, and encourage more responsible consumption paterns in line with existing laws, such as Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and Pinrang Regency Regional Regulation Number 7 of 2013 concerning Waste Management. (2) the effectiveness of existing regulations in supporting the implementation of the Zero Waste concept in overcoming environmental pollution due to waste in Pinrang Regency will be more effective if existing regulations are supported by awareness and active participation from all levels of society, as well as government involvement in providing adequate infrastructure.
Penguatan Penegakan Hukum Bisnis di Indonesia: Analisis Kritis Kapasitas Kelembagaan dan Konsistensi Regulasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Arsyad Aldyan; Kartika Asmanda Putri; Rizal Akbar Aldyan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1575

Abstract

Artikel ini menganalisis secara kritis efektivitas penegakan hukum bisnis di Indonesia dengan menitikberatkan pada kapasitas kelembagaan dan konsistensi regulasi dalam penyelesaian sengketa. Berdasarkan pendekatan normatif-sosiolegal, studi ini mengidentifikasi bahwa kelemahan institusional, tumpang tindih yurisdiksi, serta ambiguitas prosedural secara signifikan menghambat kepastian hukum dan mereduksi kepercayaan investor. Melalui pemetaan regulasi, analisis indikator kelembagaan, serta studi kasus pasca-implementasi Omnibus Law, ditemukan bahwa inkonsistensi antar rezim hukum (perdata, komersial, investasi) memperburuk fragmentasi kebijakan dan memperbesar risiko forum shopping. Studi ini merekomendasikan pembentukan kamar pengadilan niaga yang terintegrasi dengan mekanisme ADR, kodifikasi terpadu atas prosedur penyelesaian sengketa, dan penguatan kapasitas hakim serta arbiter melalui pelatihan dan teknologi. Temuan ini menjadi dasar untuk reformasi hukum komersial yang lebih adaptif, prediktabel, dan selaras dengan praktik internasional dalam menjamin iklim investasi yang kondusif.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEMBANG ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA KASUS PELANGGARAN PRIVASI DAN DATA PRIBADI Pane, Musa Darwin; Permana, Moch Zein Surya
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1593

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) technology has had a significant impact on various aspects of life, including the management of personal data. However, this progress also poses a risk of privacy violations and misuse of personal data by AI systems. This study aims to analyse criminal liability for AI developers in cases of privacy and personal data violations, focusing on applicable legal provisions and enforcement mechanisms. The research method used is normative juridical, by reviewing laws and regulations, court decisions, and related literature. The results showed that although the Personal Data Protection Act (UU PDP) and the Criminal Code (KUHP) have regulated the protection of personal data, there is a legal vacuum regarding the criminal liability of AI developers, especially when AI systems operate autonomously. This study recommends the need for specific regulations governing the responsibility of AI developers, including clear evidentiary mechanisms and sanctions, to ensure effective legal protection of privacy and personal data in the digital age.
Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Negara Hukum: Dilema Implementasi dan Reformasi Hukum di Indonesia Syah S. Mohamad, Muzakir
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1485

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam konteks negara hukum Indonesia, serta menelaah berbagai dilema dan tantangan yang dihadapi dalam upaya reformasi hukum. Secara normatif, konstitusi Indonesia telah mengatur hak dan kewajiban warga negara secara seimbang, namun dalam realitasnya masih terdapat ketimpangan yang signifikan antara prinsip ideal dan pelaksanaan konkret di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang mengkaji berbagai sumber hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, dan dokumen institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak-hak warga negara, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum, masih belum merata, terutama di wilayah terpencil dan kelompok rentan. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap kewajiban hukum juga masih rendah, diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum, ketimpangan sosial-ekonomi, dan budaya birokrasi yang belum reformis. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam negara hukum Indonesia memerlukan reformasi hukum yang sistematis, peningkatan kesadaran hukum publik, serta konsistensi penegakan hukum yang menjunjung prinsip keadilan dan kesetaraan.
Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara dalam Menanggapi Ancaman Kedaulatan: Analisis Strategi Hukum dan Kebijakan di Indonesia Harun, Mohamad Nurul Haji Dhuhakusuma
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1486

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi ketahanan nasional dan bela negara dalam merespons berbagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan Indonesia, dengan menitikberatkan pada strategi hukum dan kebijakan yang telah dan sedang dijalankan pemerintah. Ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi bersifat konvensional semata, melainkan juga mencakup bentuk-bentuk non-militer seperti radikalisme ideologis, konflik sosial, krisis ekonomi, bencana alam, hingga serangan siber yang semakin kompleks. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang melibatkan penelusuran dokumen hukum, kebijakan pemerintah, serta kajian teoritik dan empiris terkait bela negara dan ketahanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan nasional dan bela negara memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung dalam menjaga keutuhan dan stabilitas negara. Strategi hukum dan kebijakan yang diterapkan mencakup pendidikan kewarganegaraan, pelatihan bela negara berbasis komunitas, penguatan literasi digital, serta pemberdayaan masyarakat sipil. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan anggaran, dan minimnya partisipasi publik. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum dan kebijakan yang lebih inklusif, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika ancaman modern. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan bela negara dalam konteks ketahanan nasional sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pendekatan hukum yang komprehensif dan implementasi kebijakan yang efektif, Indonesia dapat memperkuat ketahanan nasional dan menjaga kedaulatannya di tengah tantangan global.

Page 15 of 33 | Total Record : 329

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue