cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 329 Documents
 19   20   21   22   23 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang : Perspektif Hukum Pidana Internasional: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang : Perspektif Hukum Pidana Internasional RAISYA ISTI THASMARA, RAISYA ISTI THASMARA
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1733

Abstract

Perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dari perspektif hukum pidana internasional merupakan kajian normatif yang berfokus pada analisis instrumen hukum internasional dan regulasi nasional. Instrumen internasional yang dikaji meliputi Konvensi Hak Anak (KHA) 1989 dan Protokol Palermo 2000, sedangkan regulasi nasional meliputi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Analisis menunjukkan bahwa anak yang terlibat sebagai pelaku masih dipandang sebagai kelompok rentan yang harus mendapatkan perlindungan khusus. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dan konsep Keadilan Restoratif menjadi dasar penanganan dalam sistem peradilan pidana anak. Namun, masih terdapat kesenjangan antara kerangka normatif internasional dan implementasi nasional, yang membutuhkan harmonisasi hukum dan kebijakan yang lebih responsif terkait perlindungan anak dalam kasus perdagangan orang. Teori Kepentingan Terbaik Anak dari Konvensi Hak Anak (CRC), yang berfungsi sebagai lex specialis dalam hukum anak, dan konsep Keadilan Restoratif mendasari penanganan dalam sistem peradilan pidana anak. Prinsip ini memastikan bahwa penanganan kasus tidak berfokus pada hukuman, melainkan pada rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi sosial anak.
Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas di Kabupaten Madiun dalam Perspektif Hukum Perdata dan Perlindungan Konsumen Tunggal Saputra, Kiko Bayu; Suyani; Prihatin, Lilik
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1739

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas di Kabupaten Madiun berdasarkan perspektif hukum perdata dan perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak transaksi dilakukan tanpa perjanjian tertulis dan tanpa verifikasi status hukum kendaraan, sehingga tidak memenuhi unsur sah Pasal 1320 KUHPerdata. Lemahnya literasi hukum masyarakat dan belum optimalnya peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menyebabkan perlindungan hukum belum berjalan efektif. Penelitian ini menegaskan perlunya sinergi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen kendaraan bermotor bekas.
Konstitusionalitas Perppu Cipta Kerja dalam Perspektif Negara Hukum dan Konstitusionalisme di Indonesia Subiyantoro, Agus; Suyani; Prihatin, Lilik
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1740

Abstract

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menimbulkan perdebatan serius dalam diskursus ketatanegaraan Indonesia. Perppu ini lahir sebagai respon pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Hak Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai konstitusionalitas Perppu Cipta Kerja ditinjau dari prinsip negara hukum dan asas konstitusionalisme. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik perbandingan di negara lain. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerbitan Perppu ini menghadapi problem konstitusional karena alasan “kegentingan memaksa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945 tidak sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, praktik penerbitan Perppu Cipta Kerja berpotensi menggeser prinsip checks and balances serta memperlemah legitimasi legislasi. Studi perbandingan dengan Jerman, India, dan Perancis memperlihatkan bahwa instrumen hukum darurat memerlukan batasan ketat agar tidak melanggar supremasi konstitusi.
Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional Yateni; Suyani; Prihatin, Lilik
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1741

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam perspektif hukum internasional serta mengkaji sinkronisasi antara ketentuan internasional dan peraturan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional Indonesia telah menyesuaikan sebagian besar prinsip dari International Labour Organization (ILO) dan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW) 1990, masih terdapat hambatan implementatif di lapangan seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, perlindungan sosial yang belum merata, serta keterbatasan akses bantuan hukum bagi PMI di negara tujuan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan diplomasi ketenagakerjaan, pembentukan mekanisme pemantauan bersama antara pemerintah dan organisasi internasional, serta peningkatan kapasitas lembaga pelindung PMI.
Analisis Yuridis Terhadap Kebocoran Data Pribadi Yang Disebabkan Oleh Artificial Intelligent (Studi Kasus : Kebocoran Data Oleh Scatter Lab) Hangkiho, Safwan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1746

Abstract

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pengelolaan data pribadi. Di era digital, data pribadi sering kali menjadi sasaran penyalahgunaan, terutama dengan hadirnya kecerdasan buatan (AI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait kebocoran data pribadi, dengan fokus pada studi kasus Scatter Lab di Korea Selatan, yang melibatkan penggunaan data pribadi tanpa izin dalam pengembangan chatbot berbasis AI. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Di Korea Selatan, kebocoran data Scatter Lab diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi (PIPA) yang ketat, dengan sanksi administratif dan pidana yang berat. Sebaliknya, Indonesia hingga tahun 2022 belum memiliki regulasi komprehensif yang melindungi data pribadi secara spesifik, meskipun ada landasan hukum seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016. Studi ini menemukan bahwa sistem hukum Korea lebih maju, didukung oleh badan pengawas independen, yaitu Komisi Perlindungan Informasi Pribadi. Sebaliknya, kerangka regulasi di Indonesia masih membutuhkan penguatan, termasuk pembentukan lembaga pengawas independen. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya regulasi yang tegas untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan melindungi hak privasi individu. Penelitian ini merekomendasikan penyesuaian kebijakan di Indonesia agar selaras dengan standar internasional, seperti GDPR Uni Eropa, guna menjamin keamanan data pribadi di era digital
PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL SUMATRA UTARA DALAM MENGATASI PENGGUNA NARKOBA (RESIDIVIS) Roma Esi Sihaloho, Roma; Nurmaya R A Simanjuntak , Nurmaya
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1761

Abstract

Recidivism is a major concern in the criminal justice system, which occurs when a person returns to commit a crime after serving a sentence or rehabilitation. In the case of narcotics crimes in Indonesia, the high recidivism rate reflects weaknesses in law enforcement and the ineffectiveness of rehabilitation programs. Recidivism involves factors such as environmental stress, substance addiction, and lack of social support. Prisons play a role not only as a place of punishment, but also as a forum for coaching so that inmates can improve themselves and return to society with positive behavior. However, rehabilitation for narcotics recidivists faces various complex obstacles. This study aims to identify the main causative factors of recidivism in the National Narcotics Agency of North Sumatra Province and formulate effective prevention strategies through rehabilitation to support policy development and preventive efforts in reducing the rate of narcotics recidivism in the region.
PERAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL SUMATERA UTARA DALAM PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KOTA MEDAN Partomuan Kristina Simbolon, Partomuan; Nurmaya R A Simanjuntak , Nurmaya
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1762

Abstract

This study examines the function of investigators from the National Narcotics Agency of North Sumatra Province (BNNP) in combating illicit narcotics trafficking in Medan City, a role mandated by Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The research concentrates on the operational execution of investigations, inter-agency coordination with other law enforcement bodies, and eradication activities achieved through public cooperation. The analysis indicates that BNNP investigators act as a pivotal entity, integrating technology-based intelligence with community participation to dismantle narcotics syndicates. Nevertheless, the overall efficacy of these investigations is impeded by both internal and external constraints. Consequently, the researcher recommends strengthening investigator capacity via intelligence training, allocating greater resources, and implementing systematic community empowerment programs to enhance public reporting and involvement. Executing these recommendations is expected to elevate the investigation success ratio and the effectiveness of counter-narcotics efforts in Medan City.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KURATOR ATAS PENGHILANGAN ATAU PENYEMBUNYIAN BARANG PAILIT Fx. Rocky Corrado Sitepu, Rocky; Martono Anggusti, Martono
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1768

Abstract

Maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh kurator dalam, pemberasan harta pailit yang menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat sejauh mana pertanggung jawaban pidana yang diberikan kepada kurator dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai dasar analisis, penelitian ini menyoroti Melalui Keputusan Mahkamah Agung Nomor 277 K/Pid/2024, dilakukan analisis terhadap peran dan kewajiban kurator dalam pengelolaan serta penyelesaian aset pailit. Penelithan yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana sebenarnya penerapan pemidanaan kepada para kurator yang berbuat pelanggaran dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit serta bagaimana proses pengembaliannya kepada para kreditur dan juga debitur. Dalam upaya menghimpun dan mengintegrasikan seluruh data, penulis menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa pelangaran yang dilakukan oleh kurator dapat menimbulkan tanggung jawab pidana apabila terbukti adanya unsur kesengajaan yang mengakubatkan kerugian dalam pengurusan harta pailit. Penerapan pemidanaan ini dapat menjadi jalan keluar agar para kurator dalam menyelesaikan tugas pengurusannya dapat berjalan dengan baik tanpa adanya penyimpangan pada saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 006/SPut/IX/2025/BPSK.Mdn) Rahmat Tri Andika Debataraja, Rahmat; Martono Anggusti , Martono
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1783

Abstract

Consumer disputes hold significant importance in Indonesia due to the large number of business actors, which necessitates the establishment of the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) as stipulated in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. This study examines the relevant legal provisions and their alignment with the BPSK Decision No. 006/SPut/IX/2025/BPSK.Mdn, covering both fundamental regulations and consumer protection aspects. Using a normative juridical approach and referring to primary, secondary, and tertiary legal materials, the research findings indicate that BPSK operates in accordance with existing legal frameworks and upholds the principles of justice, legal certainty, and balance between consumers and business actors. Consequently, the implementation of the law and its decisions are consistent with the foundational principles of the Consumer Dispute Settlement Agency.
PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENANGANI KASUS NARKOTIKA ANAK DIBAWAH UMUR Ica lanye enjelina Sitohang, Ica; Nurmaya R A Simanjuntak , Nurmaya
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1790

Abstract

Drug abuse (narcotics) among minors is a form of crime that has a serious impact on the future of the nation's generation. The purpose of this study is to analyze how the National Narcotics Agency (BNN) implements criminal law policies related to narcotics transaction cases involving minors and also to find out the factors that cause narcotics abuse among them. The method used in this study is normative juridical with a legal and conceptual approach. The findings of the study show that BNN has an important role in three main aspects, namely prevention, law enforcement, and rehabilitation. However, the effectiveness of the implementation of the policy still encounters various challenges, such as limited human resources, lack of rehabilitation places for adolescents, and weak cooperation between the institutions involved. Efforts to overcome this problem are carried out with promotional, preventive, curative, rehabilitative, and repressive approaches that are carried out continuously. In order for the implementation of criminal law policies to be more effective, it is necessary to increase cross-sector cooperation and strengthen the education and rehabilitation function for children who use narcotics.

Page 21 of 33 | Total Record : 329

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue