cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 329 Documents
 20   21   22   23   24 
Efektivitas Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No.15 tahun 2020 Meliana Hutabarat, Meliana Hutabarat; Janpatar Simamora , Janpatar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1794

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the termination of prosecution for minor criminal cases based on Public Prosecutor Regulation Number 15 of 2020 using a restorative justice approach. The issuance of this regulation is a response to the weaknesses of the formal criminal justice system, which often results in case backlogs, budget inefficiencies, and minimal redress for victims. The methodology used in this paper is a normative juridical legal approach, which includes a review of laws and regulations, doctrines, and related literature. The results of the study indicate that the mechanism of termination of prosecution through restorative justice offers a more humane, fast, simple, and affordable case resolution option. Substantively, this approach has proven effective in restoring relationships between perpetrators, victims, and the community, as well as reducing the potential for recidivism. However, the effectiveness of its implementation is still affected by several obstacles, such as limited technical regulations, resistance from law enforcement officials, and a lack of public understanding. Therefore, strengthening implementation guidelines, increasing prosecutorial capacity, and synergy between law enforcement agencies are essential. Overall, Public Prosecutor Regulation Number 15 of 2020 represents a significant innovation in the effort to realize a more adaptive, efficient, and effective criminal justice system.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Pada Media Sosial Yuni Kristania Purba, Yuni; Roida Nababan , Roida
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1795

Abstract

The rapid advancement of information technology has profoundly influenced many aspects of human life, including the dynamics of crime. Among the various types of offenses, one of the most common is classified as white-collar crime, typically committed by individuals who possess the knowledge and technical capability to exploit digital systems. The techniques employed are increasingly complex and varied, such as the use of false identities or the creation of deceptive social media accounts to manipulate and mislead potential victims. Consequently, a growing number of individuals suffer both material and non-material losses. A major issue that arises concerns the difficulty victims face in obtaining adequate legal protection. This challenge stems from inconsistencies in legal interpretation between the Criminal Code (KUHP) and Law Number 1 of 2024, which amends Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law). The KUHP primarily emphasizes the criminalization of perpetrators and the elements of the offense, whereas the ITE Law provides a broader framework for victim protection and the restoration of victims’ rights, including compensation. This study aims to analyze the legal protection afforded to victims of fraud on social media and to examine the forms of cyber fraud that occur through these platforms. The research adopts a normative juridical approach, utilizing statutory, conceptual, and historical methods. The findings reveal that legal protection for victims of online fraud is formally provided under several legal instruments, including the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, the Law on the Protection of Witnesses and Victims, and Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions. However, implementation remains ineffective, hindered by weak law enforcement and low public digital literacy. Moreover, the forms of social media fraud continue to evolve, encompassing schemes such as online marketplace scams, fake job postings, and phishing activities. Although Article 378 of the Criminal Code still serves as the legal basis for prosecuting fraud, the application of the ITE Law as lex specialis is deemed necessary to effectively address and sanction perpetrators of digital crimes.
ANALISIS YURIDIS ATAS MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA BULLYING DI SEKTOR PENDIDIKAN guntur silam, achmad adi surya
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1706

Abstract

Penelitian ini meneliti tentang faktor keluarga, faktor teman sebaya, dan faktor media massa sebagai penyebab bullying di kalangan peserta didik Sekolah Kota Palangkaraya. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Peneliti mengambil data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data: (1) faktor keluarga menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying di kalangan peserta didik salah satunya karena keluarga yang kurang harmonis, (2) faktor teman sebaya menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying di kalangan peserta didik salah satunya karena tingginya intensitas komunikasi antar teman sebaya yang memungkinkan peserta didik ini terhasut oleh teman-temannya yang berorientasi negatif, (3) faktor media massa menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying di kalangan peserta didik, karena adanya penyalahgunaan media sosial sebagai media untuk melakukan bully dalam bentuk non-verbal (teks).
Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN Dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang BUMN Ulil Amri; Sudiarsana, I Kadek; Sanata, Kalen; Gegana, Reza Pramasta
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1755

Abstract

Pemisahan kekayaan negara dan BUMN telah membuka peluang untuk memidana BUMN sebagai entitas korporasi sebagaimana dalam KUHP Nasional dan UU BUMN Baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana BUMN dalam KUHP Nasional dan menganalisis bentuk harmonisasi konsep pertanggungjawaban pidana BUMN dalam KUHP Nasional dan UU No. 1 Tahun 2025. Tipe penelitian menggunakan tipe penelitian normatif menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis menggunakan analisis preskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) BUMN dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 45 KUHP Nasional yang mengategorikan BUMN sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini juga selaras dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi diantaranya teori vicarious liability, teori directing mind, teori identifikasi dan teori pelaku fungsional, dan 2) UU No. 1 Tahun 2025 memisahkan BUMN dari negara (kekayaan negara) yang bertujuan untuk membuat demarkasi yang jelas antara tanggung jawab publik dan tanggung jawab korporasi. Pemisahan ini berarti kekayaan negara yang digunakan untuk penyertaan modal pada BUMN tidak lagi menjadi bagian dari APBN dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat, bukan lagi berdasarkan sistem APBN. Pemisahan entitas tersebut mempertegas posisi BUMN sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
Studi SDM dan Hukum Ketenagakerjaan pada Usaha Konveksi Mikro di Wilayah Kabupaten Bandung Shabira, Marshanda Faza; Wulansari , Catharina Dewi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1775

Abstract

Penelitian ini membahas bagaimana pengelolaan sumber daya manusia dilakukan pada usaha konveksi kecil, dengan mengambil contoh Elhasna Hijab Indonesia di Kabupaten Bandung. Penelitian dilakukan secara kualitatif melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perekrutan tenaga kerja masih mengandalkan kerabat dan lingkungan sekitar, sementara pelatihan dilakukan secara mandiri tanpa dukungan dari pihak luar. Pembagian kerja sudah cukup jelas, namun tetap fleksibel sesuai kebutuhan produksi. Sistem pengupahan menggunakan dua cara, yaitu borongan untuk bagian tertentu dan gaji bulanan untuk bagian lainnya. Tantangan utama muncul dalam hal kedisiplinan pekerja karena sebagian besar berasal dari keluarga dan tetangga. Untuk mengatasinya, pemilik usaha menerapkan sistem peringatan serta penghargaan. Dari sisi hukum ketenagakerjaan, praktik yang dijalankan umumnya sudah sesuai aturan, meskipun masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti standar upah minimum dan pengaturan jam kerja. Penelitian ini menekankan bahwa dukungan pelatihan serta kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan agar pengelolaan tenaga kerja di konveksi mikro bisa lebih profesional.
Analysis of the Principle of Utilitarianism in Judicial Decision-Making: A Study of Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 Regarding the Separation of National and Regional Elections Aisyah, Siti; Fitriani Wulandari, Dina
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1780

Abstract

This research analyzes the application of the principle of utilitarianism in the legal considerations of the Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024, which stipulates the separation of the organization of National Elections and Regional Elections starting in 2029. The simultaneous five-box election system implemented since 2019 has created a systemic burden for voters and organizers, increased the number of invalid votes, and resulted in the deaths of election officials due to extreme fatigue. This decision is a constitutional response to the complexity of simultaneous elections, which are considered to contradict the principles of popular sovereignty and the principles of honest and fair elections. The research method used is normative juridical with a legislative, conceptual, and case approach, which is analyzed qualitatively based on the theoretical framework of utilitarianism by Jeremy Bentham and John Stuart Mill. The research results show that the Constitutional Court's considerations in this decision reflect the application of the principle of "the greatest happiness for the greatest number" thru efforts to maximize collective happiness while minimizing excessive electoral burdens. Separating national and regional elections by a two-year gap has the potential to improve the quality of democratic participation, reduce systemic fatigue for organizers, strengthen the institutionalization of political parties, and increase political accountability at every level of government. From a utilitarian perspective, this decision demonstrates a long-term consideration for the sustainability of Indonesia's democratic system by prioritizing broader social utility over immediate interests, although its implementation requires a comprehensive legal transition design to avoid office vacancies and uphold the principle of power periodicity.
The Validity of Settlement Agreements That Override Final and Binding Court Decisions According to Article 1320 of the Civil Code Bryan Eunico
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1682

Abstract

Legal disputes between legal entities in the realm of civil law can be resolved through litigation in a district court or through non-litigation outside of court based on an amicable agreement between the parties. This study aims to discuss the legal issue of the validity of a settlement agreement made by the disputing parties, whereby the contents of the settlement agreement override a court decision that has permanent legal force, based on the interpretation of Article 1320 of the Civil Code regarding the validity requirements of an agreement. In researching this issue, a normative legal research method was used. The results of the study conclude that a settlement agreement that overrides a final and binding court decision by the parties who agree to it, when viewed based on the provisions of Article 1320 concerning the validity of agreements, does not conflict with the validity of agreements and can be interpreted as a breakthrough in the settlement of disputes arising from judicial proceedings. A settlement agreement that has executory power and can be requested for execution is a settlement agreement agreed upon by the parties before the case is decided at the first level of legal proceedings, confirmed by a Settlement Agreement by the panel of judges, and if agreed upon after the court decision at the first level of legal proceedings, submitted in writing to the Examining Judge at the appeal level, appeal, or review to be decided by a Settlement Deed.
THE ROLE OF NOTARIES IN PREVENTING TAX AVOIDANCE IN THE SALE AND PURCHASE OF NON-LAND ASSETS BETWEEN PARTIES IN RELATIONSHIPS Prisilia Permata Putri; Edy Gunawan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1692

Abstract

This study examines the strategic role of notaries in preventing tax avoidance practices in non-land asset sale and purchase transactions between parties with special relationships. Using a normative legal research method through a conceptual and legislative approach, this study analyzes how the notary's understanding and prudence can prevent the use of deeds as a means of tax avoidance, particularly in determining transaction prices. Notaries, as public officials authorized to draw up authentic deeds, have an important role in ensuring that transactions are legally valid, reasonable, and in accordance with tax regulations. The application of the Know Your Customer (KYC) principle and the arm's length principle (ALP), as stipulated in Minister of Finance Regulation No. 172 of 2023, is crucial for notaries to assess indications of special relationships and record transaction values accurately and objectively. Thus, notaries can contribute to creating transparency and tax compliance.
APPLICATION OF ADDITIONAL CORRECTIVE CRIMINAL PENALTIES IN ENVIRONMENTAL CRIMES ( CASE STUDY OF BALIGE DISTRICT COURT DECISION NO. 28 /PID.SUS/201 5 /PN .BLG ) Tabroni
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1709

Abstract

The background of this research is the increasing threat to environmental sustainability due to human activities. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) serves as the legal basis, which allows for the imposition of principal and additional criminal sanctions on business entities committing environmental crimes. The case in question involves PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS), where its president director, JONNI SIHOTANG, was accused of environmental damage through tree felling and land clearing without permits and valid environmental documents, causing damage to the river ecosystem. Although the Public Prosecutor did not demand additional remedial penalties, the Panel of Judges at the Balige District Court in its decision imposed additional penalties on PT. GDS to repair the environmental damage. This decision was based on the consideration that the crime was committed for the benefit and profit of PT. GDS, as well as the application of the principles of "Polluter Pays" and "In Dubio Pro Natura" through judicial activism. This research highlights the differences in views between the demands of the Public Prosecutor and the judge's decision, which was ultra petita in applying additional remedial criminal sanctions. The conclusion of the research shows that the basis for the judge's consideration in imposing additional penalties is because the crime was committed for and on behalf of PT. GDS which received the profits, based on Article 116 paragraph (1) in conjunction with Article 118 in conjunction with Article 119 of the UUPPLH and the principles of "Polluter Pays" and "In Dubio Pro Natura". This research also suggests optimizing the demands for additional criminal improvements by the public prosecutor in environmental crime cases.
IMPLEMENTATION NOODWEEREXCESS IN PROVING EVIDENCE IN CASES OF ASSAULT (CASE STUDY OF THE DECISION AT THE MALILI DISTRICT COURT NO: 40/PID.B/2019/PN MLL) Jodhi Kurniawan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1710

Abstract

This study examines the application of the concept of noodweerexcess (excessive forced defense) in proving criminal cases of assault in Indonesia. The case study focuses on the Malili District Court Decision Number: 40/PID.B/2019/PN MLL. The background of this study is the importance of law enforcement based on justice, certainty, and legal benefits, as mandated by Pancasila as the philosophical basis of the Indonesian state. This article highlights the differences in views between the public prosecutor and the panel of judges regarding the application of Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code regarding noodweerexcess in this case. The author analyzes the legal facts revealed in the trial and the judge's considerations , and provides a critical view of the judge's decision that stated the defendant could not be convicted for using excessive forced defense. This study concludes that the application of Article 49 of the Criminal Code in this case is considered inappropriate because one of the elements of the article is not supported by the facts of the act as stated in the case file. The author also provides suggestions regarding improving coordination between law enforcement officers and accuracy in the application of the article

Page 22 of 33 | Total Record : 329

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue