cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 329 Documents
 21   22   23   24   25 
CRIMINAL DECISIONS BELOW THE MINIMUM CRIMINAL SENTENCE LIMIT IN CASES OF SEXUAL ABOUT MINORS FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 18/PID.SUS/2019/PT.PAL) Cintya Maharani Putri Muharnis
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1711

Abstract

This research is motivated by the phenomenon of sentencing below the minimum limit stipulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, specifically Article 81 which stipulates a minimum criminal sanction of 5 years imprisonment for perpetrators of sexual intercourse with children. The focus of this research is an analysis of Decision Number 18/PID.SUS/2019/PT.PAL jo. 219/Pid.Sus/2018/PN Lwk, where the defendant in a case of sexual intercourse with a minor who was his teacher, received a sentence below the minimum threat. The Palu High Court even revised the Luwuk District Court's decision to a suspended sentence, considering that the defendant had married the victim, the victim was pregnant with her second child, and the defendant was a civil servant teacher whose services were needed by the community. This research examines how judges use their freedom in finding the law and making judgments, as well as considering aspects of justice (gerechticheit), certainty (rechtssicherheit), and expediency (zwachmatigheit). The relevance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 1 of 2017, which allows for the imposition of sentences below the minimum in certain cases with special considerations such as reconciliation or marriage between the perpetrator and victim, is also discussed. However, the SEMA excludes cases involving teachers and their students. The study concludes that judges can ignore the minimum sentence limit if deemed too harsh, prioritizing justice over legal certainty, particularly through a restorative justice approach and non-juridical considerations.
Transparansi Proses Pemidanaan Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi Dewi, Ni Made Ari Sita; Putu Eva Ditayani Antari; Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Made Wirya Darma
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1717

Abstract

Penelitian ini menyoroti persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang kerap menemui hambatan, terutama ketika pelakunya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kedudukan strategis sehingga berpotensi menyalahgunakan wewenang. Korupsi digolongkan sebagai extraordinary crime karena berdampak langsung pada kesejahteraan publik. Atas dasar itu, pemerintah dituntut menghadirkan kebijakan pemidanaan yang transparan agar masyarakat memperoleh akses informasi sekaligus berperan dalam pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan transparansi dalam penanganan perkara korupsi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik snowball, melibatkan analisis berbagai literatur hukum, regulasi, dan penelitian relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki kekuatan hukum sebagai dasar utama, sedangkan Undang-Undang ASN berlandaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam mendukung transparansi pemidanaan. Penelitian ini menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses pemidanaan ASN yang terbukti melakukan korupsi.
Peran Kejaksaan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Purba, Angelica Putri; Siregar, Hisar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1756

Abstract

Anak sebagai saksi dalam perkara pidana merupakan pihak yang rentan menghadapi berbagai bentuk tekanan, baik psikologis maupun sosial, selama proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang komprehensif agar hak-hak anak tetap terjamin. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran kejaksaan dalam memberikan perlindungan terhadap anak saksi, sekaligus menganalisis bentuk-bentuk perlindungan yang diterapkan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa kejaksaan memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan anak saksi mendapat perlakuan khusus yang ramah anak, termasuk penggunaan bahasa sederhana saat pemeriksaan, penyediaan ruang khusus yang kondusif, pendampingan psikolog maupun penasihat hukum, serta pembatasan frekuensi pemeriksaan agar tidak menimbulkan beban berlebih. Selain itu, kejaksaan berupaya menghindarkan anak dari kontak langsung dengan tersangka guna mencegah intimidasi. Keseluruhan upaya tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, perlindungan hukum yang dijalankan oleh kejaksaan berperan penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang humanis, adil, dan ramah anak.
Peran Tata Usaha Sebagai Penghubung Administrasi Surat Masuk Di Biro Hukum Kantor Gubernur Sumatera Utara Marbun, Ruth Julianti; Siallagan, Haposan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1769

Abstract

Administrasi memiliki peran yang sangat fundamental dalam mendukung kinerja birokrasi, khususnya dalam mengelola arus informasi melalui surat masuk. Di Biro Hukum Kantor Gubernur Sumatera Utara, bagian tata usaha menjadi unit strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai penerima dan pencatat dokumen, tetapi juga memastikan distribusi surat berjalan tepat sasaran, teratur, dan sesuai prosedur. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual untuk menganalisis peran tata usaha dalam pengelolaan surat masuk, kendala yang dihadapi, serta alternatif solusi yang dapat diterapkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tata usaha menjalankan lima fungsi utama, yaitu penerimaan dan pencatatan, pengolahan dan distribusi, monitoring tindak lanjut, pengarsipan, serta koordinasi dan peningkatan kapasitas pegawai. Namun, sejumlah hambatan masih ditemukan, antara lain tingginya volume surat masuk, keterbatasan sumber daya manusia, penggunaan sistem manual, kendala teknis dan keamanan, lemahnya koordinasi antarbagian, serta kepatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem digital, pelatihan SDM, serta penerapan SOP yang lebih ketat agar pengelolaan administrasi surat masuk dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
THE DIALECTIC OF POSITIVISM AND SUBSTANTIVE JUSTICE: THE PANCASILA RULE OF LAW PARADIGM Elviandri; Muhammad Amin; Demitha selvira amellia; Ricky Indrawan safutra; Andi Wibowo
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1777

Abstract

This study examines the dialectic between legal positivism and substantive justice within the framework of the Pancasila legal state paradigm as an effort to find a balance between legal certainty and substantive justice. The background of this study stems from the hegemony of legal positivism in Indonesia, which emphasizes formal and procedural legality, often neglecting the aspect of substantive justice that is at the core of the Pancasila legal ideal. In practice, law tends to stop at normative certainty (law in books), without touching on the values of humanity and justice that exist in society (law in action). The urgency of this study lies in the need to reposition Pancasila as a grundnorm and ethical foundation to return the orientation of Indonesian law to substantive justice, not merely formal justice. The research method used is juridical-normative with a legal philosophy and conceptual hermeneutics approach, which interprets law as das sollen (what should be). The results of the study show that rigid legal positivism has created a gap between legal certainty and substantive justice. The Pancasila legal paradigm presents itself as an integrative model that unites legal certainty and moral justice, positioning law not merely as an instrument of power, but as an ethical and spiritual means to uphold civilized justice. Thus, the Pancasila legal state offers a philosophical foundation for harmonizing positive norms and substantive values of justice in the national legal system.
PHILOSOPHICAL EXAMINATION OF DECISION NO. 916/PDT.P/2022/PN SBY: THE PARADIGM OF TRANSCENDENTAL LAW AND MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH Elviandri; Sutag Harsie; Muhammad Hanafi; Iranda Nadya Febianty; Munir Anshory
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1778

Abstract

This study is a philosophical examination of Surabaya District Court Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN Sby through the approach of Transcendental Law and Maqāṣid al-Syarī‘ah. The issue of interfaith marriage in the context of Indonesian law reflects the epistemological tension between legal positivism and the divine values that exist in society. The absence of explicit norms regarding the legality of interfaith marriage has encouraged judges to interpret the law formalistically, thereby depriving the law of its ethical and spiritual dimensions. The urgency of this study lies in the pressing need to present a transcendental legal paradigm, namely a law that combines legal rationality with moral values, maqāṣid, and divine justice. This study uses a normative-philosophical legal approach through analysis of court decisions, Islamic legal doctrine, and the principles of modern and prophetic legal philosophy. The methods of analysis include descriptive, hermeneutic, and heuristic approaches to explore the transcendental meaning behind the legal arguments of the decisions. The novelty of this research lies in the formulation of an epistemological synthesis between transcendental law and maqāṣid al-sharī‘ah as an alternative paradigm in jurisprudential examination. The findings of this study show that the judges' considerations in this case are still trapped in procedural legalism, without regard to the principles of ḥifẓ al-dīn (protection of religion) and ḥifẓ al-nasl (protection of offspring), which are the basic objectives of Islamic law. Transcendental analysis reveals that law is not merely legally valid, but must achieve substantive justice that links legal certainty with moral and spiritual benefits. Thus, this study offers a conceptual model of “transcendental maqāṣid-based law” as a new direction for national legal reform based on Pancasila.
UPAYA ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Sitinjak, Tracy Abeliana; Manullang, Herlina
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1796

Abstract

Pendampingan hukum oleh advokat dalam kasus korupsi merupakan aspek krusial dalam menegakkan supremasi hukum dan memastikan keadilan dalam proses peradilan pidana. Advokat memiliki peran strategis dalam memberikan bantuan hukum kepada klien, baik tersangka, terdakwa, maupun saksi, dengan memastikan hak-hak mereka terlindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya advokat dalam pendampingan hukum, strategi yang diterapkan, serta problematika yang dihadapi dalam menangani perkara korupsi. Pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengkaji literatur terkait peran advokat, etika profesi, dan tantangan dalam pendampingan hukum kasus korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat tidak hanya berperan sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai penasihat yang memberikan strategi hukum untuk meminimalkan risiko hukum bagi klien, meskipun sering kali menghadapi dilema etika dan tekanan eksternal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas advokat melalui pelatihan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan efektivitas pendampingan dalam kasus korupsi.
Tinjauan Mengenai Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Tahap Pra- Penuntutan di Kejaksaan Negeri Samosir Pasaribu, Ridwan Sauttua Parlindungan; Simamora, Janpatar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1798

Abstract

Penelitian ini membahas tantangan yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tahap pra-penuntutan serta solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menyoroti berbagai kendala seperti ketidakjelasan petunjuk penyelesaian berkas perkara, kesalahan penerapan pasal pidana, lemahnya koordinasi antara penyidik dan jaksa, serta hambatan administrasi dan waktu. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan proses pra-penuntutan berjalan tidak efisien dan menghambat terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Solusi yang diusulkan mencakup penguatan kerja sama dan komunikasi antar lembaga penegak hukum, penerapan keadilan restoratif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengawasan internal yang efektif, serta digitalisasi sistem penanganan perkara. Implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan proses pra- penuntutan yang lebih efisien, transparan dan berkeadilan.
Peran Advokat dalam Perdamaian Kasus Pidana Produksi dan Edaran Obat Tidak Sesuai Standar Pada Anak Pardede, Carmelita; Nainggolan, Ojak
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1799

Abstract

Advokat memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya sebagai pembela hukum di pengadilan tetapi juga sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa secara damai. Dalam kasus pidana kesehatan, seperti tragedi gagal ginjal akut pada anak akibat obat tidak sesuai standar, advokat dihadapkan pada dilema antara penegakan hukum dan keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran advokat dalam menempuh perdamaian pada kasus tindak pidana produksi dan edaran obat tidak sesuai standar pada anak, serta kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan, literatur, dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan advokat berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian damai yang tetap memperhatikan pertanggungjawaban pidana pelaku. Namun, muncul kendala seperti penolakan dari korban, keterbatasan norma hukum pidana terhadap perdamaian, dan dilema etika profesi. Oleh karena itu, advokat harus menyeimbangkan perlindungan hak anak dan keadilan publik melalui pendekatan hukum yang humanis dan berorientasi pada pemulihan
PERAN DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR DALAM MENYIKAPI AKSI DEMONSTRASI :STUDI DEMOKRASI PARTISIPATIF SAHRONY SIAHAAN, SAHRONY; HAPOSAN SIALLAGAN , HAPOSAN
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1800

Abstract

The Regional People's Representative Council (DPRD) holds and performs key functions in budgeting, legislation, and oversight. The primary challenge lies in how the DPRD can establish an effective working mechanism to optimize its performance. Fostering awareness among DPRD members regarding their roles and responsibilities has become an urgent necessity, as the public holds high expectations for the DPRD to fulfill its parliamentary functions in a more tangible and impactful manner. This implies that the implementation of local governance must adhere to principles of public accountability, which in turn necessitates a strong supervisory function. This study explores the role of the DPRD of Pematangsiantar City in responding to demonstrations as part of the dynamics of participatory democracy. The aim is to investigate how the DPRD addresses demands and aspirations expressed through demonstrations, and to assess the effectiveness of the DPRD in accommodating and following up on public concerns raised through these mass actions. The findings indicate that the DPRD of Pematangsiantar City plays a strategic role in receiving and channeling public aspirations through demonstrations, while striving to maintain a balance between public interests and social stability. Participatory democracy serves as a crucial foundation in decision-making processes, where dialogue and negotiation are essential in achieving equilibrium between the DPRD, the government, and elements of civil society, including community organizations, labor unions, and students. This study highlights the importance of the DPRD's role as a facilitator in bridging communication between the government and the citizens, thereby ensuring that local policies formulated are more responsive and inclusive.

Page 23 of 33 | Total Record : 329

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue