cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 329 Documents
 18   19   20   21   22 
Implikasi Hukum Atas Tindakan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara dan Aparat Penegak Hukum Donny Setha
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i03.1021

Abstract

ASN yang terlibat judi online ini sudah barang tentu memiliki keterlibatan dan peran yang berbeda, dimana sekarang ini penyelidikan aparat penegak hukum tidak hanya menyasar kepada ASN dari Kemenkominfo saja, tetapi ada juga informasi yang mengindikasikan adanya aparat Kepolisian yang juga bermain judi online, bahkan menjadi Bandar dan juga melindungi dna membekingi judi online. Hal ini masih dalam penyelidikan, tetapi untuk mengungkap semua itu ada permasalahan yang muncul, karena pengungkapan judi online ini tidak saja kejahatan pengguna, pelaksana, Bandar dan pihak yang membekingi kegiatan judi online ini, tetapi ada jenis kejahatan lainnya seperti penyuapan yang dicurigai dilakukan oleh Menteri Kominfo agar kegiatan judi online ini tidak bisa diberantas, bahkan ada kecendrungan melindungi oknum tertentu yang terlibat dalam judi online. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh penjelasan mengenai implikasi hukum terhadap pelaku judi online baik pihak yang menggunakan jasa judi online, pihak pelaksana judi online, serta pihak bandar dan pihak yang melindungi judi online, serta penjelasan mengenai pencegahan yang dilakukan aparat hukum dalam mengurangi dan mencegah pelaksanaan judi online di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumentasi dari berbagai sumber. Hasil penelitian menjabarkan bahwa dalam menghadapi tindak pidana judi online terdapat implikasi hukuman yang dibebankan kepada pengguna, pelaksana, bandar dan pihak yang melindungi judi online dari mulai hukuman badan berupa hukuman penjara, hukuman denda, serta hukuman pemblokiran aset dan situs judi online, sedangkan pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi kejahatan judi online adalah dengan dengan memperkuat regulasi dan juga aturan yang tegas kepada pelaku, baik pengguna, penyelenggara, Bandar dan pihak yang melindungi tindak pidana judi online, melakukan pemblokiran situs judi online dengan bekerjasama dengan Kemenkominfo, serta melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya di dunia pendidikan mengenai bahaya judi online.
Evaluasi Kebijakan Hukum Tentang Vaksinasi Wajib dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kesehatan Publik Maya Sartika Simangunsong, Dewi; Febriana Saragih, Lisnaria; Maulana Siregar, Abdul Rahman
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i04.1037

Abstract

Vaksinasi wajib merupakan salah satu kebijakan strategis untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit menular. Namun, kebijakan ini sering kali memicu perdebatan terkait batasan antara kewajiban kolektif untuk kesehatan publik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), seperti kebebasan individu dan hak atas otonomi tubuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan hukum tentang vaksinasi wajib dari perspektif HAM dan kesehatan publik. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis regulasi hukum nasional dan internasional, serta pendekatan empiris untuk mengevaluasi dampak implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan vaksinasi wajib memiliki dasar hukum yang kuat dalam rangka melindungi kesehatan publik, penerapannya sering kali menghadapi tantangan dalam memastikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM. Selain itu, efektivitas kebijakan dalam meningkatkan cakupan vaksinasi dan membangun herd immunity sangat bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat, mekanisme implementasi, dan keadilan distribusi vaksin. Studi ini merekomendasikan penguatan kebijakan vaksinasi wajib melalui pendekatan berbasis data, komunikasi publik yang efektif, dan penegakan hukum yang mempertimbangkan prinsip proporsionalitas antara pembatasan HAM dan kepentingan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat lebih responsif terhadap tantangan hukum, sosial, dan etis yang ada, sekaligus mendukung pencapaian tujuan kesehatan publik secara optimal
Teori Hukum Feminisme dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia Helena Sitanggang, Yanika; Suriyani Br Nainggolan, Esra Labora; Maulana Siregar, Abdul Rahman
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i04.1044

Abstract

Teori hukum feminisme merupakan pendekatan kritis terhadap hukum yang bertujuan untuk mengungkap bias gender yang terkandung dalam sistem hukum. Di Indonesia, perempuan sering kali menghadapi ketidakadilan hukum yang berakar pada budaya patriarki dan kelemahan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori hukum feminisme dalam menciptakan perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia, khususnya dalam konteks kekerasan berbasis gender, ketenagakerjaan, dan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, kasus-kasus hukum, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki beberapa peraturan hukum yang berpihak pada perempuan, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Faktor budaya, minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang gender, serta stigma sosial menjadi penghalang utama. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi berbasis gender, pelatihan aparat hukum, serta pemberdayaan perempuan melalui pendidikan hukum untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif. Dengan mengintegrasikan teori hukum feminisme, sistem hukum Indonesia dapat lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan berkontribusi pada terciptanya keadilan gender.
ESENSI PENETAPAN IURAN SIMPANAN TAPERA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TAPERA Amalia, Yuli Sinta Nur; Purwanto, Gunawan Hadi; M.Yasir
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.1052

Abstract

Tapera merupakan program pemerintah Indonesia guna meningkatkan dan membantu masyarakat memperoleh perumahan yang layak. Penelitian skripsi ini menganalisis landasan-landasan perubahan regulasi pemotongan gaji pekerja untuk iuran Simpanan Tabungan Perumahan Rakyat(Tapera) dari peraturan Pemrintah(PP) Nomor 25 Tahun 2020 menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tujuan dan kepentingan pemerintah dalam melakukan perubahan peraturan tersebut . Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis-normatif dan analisis isi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan regulasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipai masyarakat dalam program Tapera,serta memperkuat perlindungan hak-hak pekerja. Namun, masih terdapat banyat tantangan dalam implementasi dan pasti akan mengalami banyak permasalahan hukum yang akan timbul seperti keterbatasan dana dan kesenjangan akses perumahan. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan implementasi dan pengawasan pengelolaan dana Tapera agar pelaksanaannya terlaksana dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh pekerja yang menjadi peserta Tapera.
Questioning Gender: A Comparative Study of Gender Equitable Inheritance Distribution in Indonesia Potale, Mutiara
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i04.1053

Abstract

This research aims to examine the distribution of gender-equitable inheritance in Indonesia with a qualitative approach using normative and socio-religious methods. The main focus of this research is to analyze gender gaps in inheritance distribution, as well as women's rights from a positive legal perspective. This research is descriptive qualitative in nature and uses a literature review which includes books, scientific articles, journals and related legal documents such as the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. The analysis was carried out using thematic analysis techniques to identify main themes regarding the distribution of inheritance and the role of women in the context of Islamic inheritance law and Indonesian positive law. This research also makes a comparison between the two legal systems to explore gender gaps in their implementation. The research results show that gender-equitable distribution of inheritance is strongly influenced by the plurality of society's culture, which is a challenge in realizing a fair inheritance system for women. The main factors that influence equal inheritance rights between men and women include education, migration, economic factors, socio-cultural values, jurisprudence, and individual awakening. However, the customary system that is still dominant in some cultures requires women to follow their husband's clan or family, thus creating inequality in inheritance. It is hoped that this research will provide new insights into inequality in inheritance distribution and offer recommendations for fairer legal policies for women.
Police Strategy in Tackling Liquor Abuse: An Analysis of Pre-emptive, Preventive and Repressive Based Strategies Diannita Laya, Putri Nadhia
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i04.1054

Abstract

This study aims to analyze the police strategy in tackling liquor abuse in East Bolaang Mongondow Regency with a pre-emptive, preventive, and repressive approach. The method used is qualitative with a case study approach. The results of the study show that pre-emptive efforts carried out through education and counseling through social media aim to increase public awareness about the dangers of alcohol, but are hit by low public awareness and a strong culture of alcohol consumption. Preventive efforts that include patrols and cooperation with related parties also experience obstacles, such as minimal supervision and the influence of the social environment that encourages alcohol consumption behavior. Meanwhile, repressive efforts in the form of cracking down on the circulation of illegal liquor and law enforcement, although necessary, have not been effective enough to reduce the rate of alcohol abuse. This study suggests that law enforcement should be firmer and a more comprehensive approach in educating and changing public behavior related to alcohol.
Realization of Law Number 6 of 2014 through the Role of Management of Village-Owned Enterprises Sami, Delfian
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i04.1055

Abstract

This study aims to analyze the role of the village government in realizing Law Number 6 of 2014 concerning Villages through the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Soguo Village, Bolaang Uki District, South Bolaang Mongondow Regency. The research method used is qualitative descriptive with data collection techniques through observation and interviews, as well as primary and secondary data sources. The results of the study show that the village government has three important roles in community empowerment through BUMDes, namely as a regulator, dynamizer, and facilitator. As a regulator, the village government is tasked with establishing policies that support the management of BUMDes so that they can operate in accordance with the provisions of Law No. 6 of 2014. As a dynamizer, the village government encourages active community participation in the BUMDes management process and strives to overcome various obstacles in development. As a facilitator, the village government provides support in the form of training, guidance, and resources needed to increase community capacity and the sustainability of BUMDes. However, there are inhibiting factors in the empowerment of BUMDes in Soguo Village, such as limited funds and low levels of community participation, which need to be considered in formulating policies and strategies for the development of BUMDes in the future. This research is expected to be the basis for the formulation of more effective policies in supporting the development of BUMDes and community empowerment at the village level.
Analysis of the Phenomenon of Corruption in the World of Educators: A Review of Solution-Based Cases from the Perspective of Positive Law Mahmud, Gita
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i04.1056

Abstract

This study aims to analyze the phenomenon of corruption in the educational sector in Indonesia, focusing on the relationship between the legitimacy of educational policies and the corruption practices that occur. Corruption in the education sector can undermine the integrity and transparency of policies, hinder the effectiveness of budget allocation, and degrade the quality of educational services. This research identifies several common forms of corruption, including budget misuse, non-transparent procurement of goods and services, and collusion in educational decision-making. Using a positive law perspective, the study proposes solution-oriented measures to address corruption in education, such as enhancing transparency, strengthening internal oversight, providing anti-corruption education and training, and encouraging active community participation. Moreover, strict law enforcement and collaboration between educational institutions and law enforcement agencies are deemed crucial to establishing an education system free from corruption. The study concludes that through these concrete measures, it is expected to improve the quality of education in Indonesia, strengthen the legitimacy of educational policies, and increase public trust in the existing education system.
URGENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU RESIDIVE TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN Putri, Nazwa Aziza Berliana; Monica, Dona Raisa; Rosidah, Nikmah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.1076

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku residivis pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta mengevaluasi sejauh mana putusan yang dijatuhkan memenuhi prinsip keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif diterapkan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Pasal 363 dan Pasal 486-488 KUHP, sementara pendekatan empiris dilakukan melalui studi kasus pada Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tjk, serta wawancara dengan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan sering kali belum mencerminkan keadilan substantif karena hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pelaku residivis. Selain itu, faktor meringankan seperti pengakuan bersalah sering kali lebih dominan dibandingkan faktor pemberatan, meskipun pelaku telah berulang kali melanggar hukum. Hal ini menyebabkan efek jera yang diharapkan, baik secara individu maupun umum, belum tercapai. Kesimpulannya, pemberatan hukuman dalam kasus residivisme perlu diterapkan secara konsisten untuk menciptakan keadilan substantif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan panduan teknis bagi hakim, pengembangan program rehabilitasi yang lebih efektif, serta edukasi publik untuk mendukung reformasi sistem peradilan pidana
EIGEDOM RIGHTS AS A PERFECT GUARANTEE OF INDIVIDUAL RIGHTS TO OWNERSHIP Mauliana, Awanda Luthfia Dwi; Handoyo, Dede Sidiq; Zahra, Syifa Amalia; Erowati, Eti Mul; Pudyastiwi, Elisabeth
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.1174

Abstract

Eigendom, derived from Dutch, means "ownership" and refers to the right to control and manage both tangible and intangible assets. In Western legal systems, eigendom is regulated by civil law, granting absolute ownership. In Indonesia, the Civil Code recognizes eigendom as the highest form of ownership, giving owners full freedom to enjoy and manage their assets while adhering to regulations. A clear understanding of eigendom is crucial for legal certainty in property transactions and maintaining economic and social stability. This study employs a normative legal approach to analyze eigendom regulations in Indonesia and compare them with ownership concepts in other countries. An empirical approach is also used through literature studies and interviews with legal practitioners, notaries, and land officials. The data were analyzed using content analysis and presented in comparative tables and diagrams. The study found that eigendom rights in the Civil Code provide strong ownership guarantees but face challenges, particularly in verifying and validating ownership documents, influenced by colonial-era legacies. Comparisons with legal systems in other countries highlight interpretative differences, indicating the need for stricter verification to prevent misuse of rights and illegitimate claims. Although eigendom ensures strong legal protection for property ownership, the study concludes that regulatory improvements are necessary to promote fairness and transparency. The combination of normative and empirical approaches offers a comprehensive view of eigendom rights and emphasizes the urgency of legal reforms for justice in modern property law in Indonesia

Page 20 of 33 | Total Record : 329

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue