cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 329 Documents
 22   23   24   25   26 
ONLINE POLITICAL CAMPAIGNS REGARDING PUBLIC OPINION MANIPULATION FROM A CONSTITUTIONAL LAW PERSPECTIVE [HTN] Yuliana Menai; Adensi Timomor; Meiske M. W. lasut
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1683

Abstract

The development of digital technology has brought about major changes in the way political campaigns are conducted. Campaign activities that were previously carried out conventionally have now shifted to the online realm. This change has had a significant impact on the democratic process, particularly in the context of public opinion manipulation. This study focuses on analyzing law enforcement and the role of constitutional law regulations in regulating and preventing manipulative practices in digital-based political campaigns. The research method used is a normative legal approach by examining various laws and regulations, such as the Election Law, the Electronic Information and Transaction Law (ITE), and regulations issued by the General Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Agency (Bawaslu). The findings show that manipulation of public opinion is often carried out in various ways, including the spread of disinformation, the use of fake identities or anonymous accounts, the use of bots, and the application of deepfake technology. In practice, law enforcement efforts against these acts still face various obstacles, such as weak regulations specifically governing digital manipulation, limited law enforcement resources, and difficulties in tracking perpetrators operating in cyberspace. Therefore, it is necessary to update regulations that are responsive to technological developments, improve the competence of election supervisory agencies, and strengthen digital literacy in society. These steps are expected to serve as preventive strategies to realize healthier, more transparent, and democratic political campaigns.
Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia dalam Perspektif Perbandingan Hukum dengan Sistem Common Law Rahardjo, Anthony; Arifin Hoesein, Zainal
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1801

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa pajak di Indonesia melalui perspektif perbandingan hukum dengan sistem Common Law. Indonesia, sebagai negara dengan tradisi Civil Law, menekankan prosedur formal dan kepatuhan administratif dalam penyelesaian sengketa pajak, namun menghadapi tantangan berupa birokrasi panjang, lama waktu penyelesaian, dan kompleksitas kasus yang semakin meningkat, termasuk transaksi internasional dan transfer pricing. Sementara itu, sistem Common Law menekankan fleksibilitas hukum melalui preseden, peran hakim yang aktif, dan mekanisme penyelesaian sengketa awal melalui mediasi dan dispute resolution. Penelitian ini membahas perbedaan prinsip dasar hukum, mekanisme administrasi dan peradilan, peran lembaga dan hakim, karakteristik sengketa, serta kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pajak dengan mengadopsi praktik terbaik Common Law, termasuk penerapan preseden, penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan kapasitas pengadilan pajak, dan pengembangan mekanisme mediasi, sambil tetap mempertahankan prinsip dasar Civil Law. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum pajak nasional.
Analisis Penanganan Korupsi dalam Sistem Civil Law dengan Perbandingan Hukum Indonesia dan Belanda Patar Opsunggu, Eben; Arifin Hoesein, Zainal
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1802

Abstract

Penelitian ini menganalisis penanganan korupsi dalam konteks sistem Civil Law, dengan fokus komparatif antara Indonesia dan Belanda. Indonesia, yang mengadopsi prinsip Civil Law dari warisan kolonial Belanda melalui KUHP dan UU Tipikor, menghadapi tantangan dalam penerapan hukum tertulis akibat koordinasi antar-lembaga yang terbatas, tekanan politik, dan variabilitas kepatuhan aparat publik. Sebaliknya, Belanda menerapkan mekanisme formal yang sistematis, termasuk KUHP Belanda, Dutch Public Administration Act, audit internal oleh Algemene Rekenkamer, mekanisme transparansi, dan whistleblowing, yang memastikan penegakan hukum dan pencegahan korupsi efektif. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, menelaah dasar hukum, prosedur penyidikan, penuntutan, persidangan, serta mekanisme pencegahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan sistem Civil Law tidak hanya bergantung pada hukum tertulis, tetapi juga pada integritas lembaga, efektivitas prosedur, dan adaptasi terhadap konteks sosial-politik. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum positif serta rekomendasi praktis untuk reformasi hukum anti-korupsi di Indonesia
Kajian Komparatif terhadap Pengaturan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Harry Pasaribu, Fajar Ronal; Arifin Hoesein, Zainal
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1803

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan serta pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai dua sistem hukum yang berlaku berdampingan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, penelitian ini menelaah perbedaan prinsip, dasar hukum, serta implikasi yuridis dari kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, pengaturan harta bersama didasarkan pada prinsip keadilan substantif, kebersamaan, dan tanggung jawab moral antara suami dan istri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 85–97 KHI. Sementara itu, KUH Perdata mengatur harta bersama berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum formal, di mana percampuran harta terjadi otomatis sejak perkawinan dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 119–128 KUH Perdata. Perbedaan mendasar ini menimbulkan permasalahan dalam praktik, antara lain ketidakkonsistenan putusan antarperadilan, konflik yurisdiksi, serta ketidakpastian hukum yang berpengaruh pada perlindungan hak perempuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi dan unifikasi hukum perkawinan melalui pembaruan peraturan dan pedoman teknis yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan substantif dari hukum Islam dengan kepastian hukum formal dari hukum perdata, guna mewujudkan sistem hukum keluarga nasional yang adil, seimbang, dan berkeadaban sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945.
Implementasi Prinsip Hukum Responsive pada Kepolisian Indonesia dalam Rangka Menyesuaikan Sistem Civil Law dengan Kebutuhan Masyarakat wibisono, sonny; Arifin Hoesein, Zainal
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1804

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi prinsip hukum responsive dalam penegakan hukum oleh kepolisian Indonesia sebagai upaya menjembatani sistem Civil Law yang formal dan kaku dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Dengan menekankan fleksibilitas, adaptasi terhadap konteks sosial, dan keadilan kontekstual, hukum responsive memungkinkan aparat kepolisian menyeimbangkan kepatuhan terhadap KUHAP Pasal 1 ayat (1), KUHPerdata Pasal 1339, dan UU Kepolisian Pasal 13 dengan penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan diterima masyarakat. Studi ini mengkaji mekanisme mediasi, musyawarah, dan penyelesaian ad hoc, serta dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum, legitimasi institusi, dan reformasi internal kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum responsive tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendukung modernisasi SOP, pelatihan aparat, dan akuntabilitas institusi. Dengan demikian, hukum responsive berperan penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang adaptif, relevan, dan berkeadilan substantif di Indonesia
Analisis Yuridis Terhadap Peranan Advokat Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan Girsang, Fitri Santa; July Esther
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1814

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara yuridis peranan advokat dalam pendampingan hukum dan bagaimana hambatan yang dihadapi advokat dalam memberikan pendampingan hukum terhadap klien dalam tindak pidana penggelapan dan penipuan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang mengacu kepada undang-undang advokat, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Peran advokat meliputi: memberikan pendapat hukum, melakukan pembelaan terhadap klien dan melakukan pendampingan hukum untuk menjamin hak-hak kliennya. Namun, faktanya di lapangan advokat sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam mendampingi klien, seperti: keterbatasan alat bukti untuk membuat argumen pembelaan terhadap klien dan klien terkadang tidak bersikap terbuka dan jujur kepada advokat. Kesimpulan menegaskan akan pentingnya peran advokat dalam mewujudkan due process of law, namun diperlukan penguatan integritas, kemandirian, dan kesetaraan kewenangan advokat dengan penegak hukum lainnya untuk mengatasi hambatan tersebut dan mencapai keadilan prosedural yang maksimal.
Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Praperadilan Sebagai Kontrol Yudisial Atas Penetapan Tersangka Dalam Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 54/Pid.Pra/2025/PN Mdn) Harefa, Erdian Sari; Sihotang, Januari
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1815

Abstract

Penetapan tersangka adalah salah satu tahap penting dalam proses penyelidikan tindak pidana, termasuk dalam kasus dugaan tindak pidana penggelapan yang terjadi dalam jabatan. Namun, seringkali penetapan tersangka menimbulkan kontroversi terkait kebenaran dan keabsahan prosedur hukum yang dijalankan aparat penegak hukum. Dalam konteks tersebut, praperadilan hadir sebagai mekanisme kontrol yudisial untuk memastikan perlindungan hak-hak tersangka serta menegakkan prinsip due process of law. Praperadilan memiliki peran strategis dalam mengawasi legalitas penetapan tersangka, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjamin kepastian hukum. Namun, terdapat kendala dan tantangan dalam implementasi praperadilan yang perlu dioptimalkan agar fungsi kontrol yudisial dapat berjalan efektif dan menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum asasi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
Peran Advokat Dalam Gugatan Class Action Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Aritonang, Sion Nita Muliani; Nainggolan, Ojak
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1819

Abstract

Penelitian ini menyoroti pentingnya peran advokat dalam mekanisme class action sebagai upaya memperjuangkan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan secara kolektif. Tujuannya adalah menganalisis peran advokat dalam pelaksanaan class action serta kendala yang dihadapi di Indonesia. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum empiris dengan studi kasus gugatan class action pada kasus gagal ginjal akut anak-anak. Data diperoleh melalui analisis dokumen perkara, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat berperan strategis sebagai kuasa hukum, pendamping, dan pelindung hak korban, serta mengorganisir gugatan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Kendala utama meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan hambatan administratif. Kesimpulannya, efektivitas class action bergantung pada profesionalisme advokat dan dukungan sistem hukum yang memadai.
Implementasi Kelayakan Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Dalam Kasus Tipikor Dibawah 50 Juta Purba, Rejeki Parmon; Simamora, Janpatar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1828

Abstract

Tipikor merupakan suatu ancaman bagi masyarakat yang memberikan dampak destruktif terhadap pembangunan nasional, kepercayaan publik, serta legitimasi institusi negara. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus korupsi dengan nilai kerugian relatif kecil, seperti kategori sebesar Rp50.000.000, yang menimbulkan persoalan efisiensi penegakan hukum. Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk meninjau kelayakan penerapan pendekatan restorative justice (RJ) dalam menangani tipikor dengan nilai kecil. Penelitian ini menerapkan suatu metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan untuk mengkaji sejauh mana konsep keadilan restoratif dapat dikaji oleh kejaksaan dalam penyelesaian perkara tipikor ringan, serta menilai efektivitas, hambatan dan tantangan implementasinya. Pendekatan ini dapat menurunkan tingkat pengulangan tindak pidana (recidivism), menghemat biaya dan memperkuat peran kejaksaan dalam pemulihan kerugian negara. Namun, penerapannya masih menghadapi hambatan normatif karena undang-undang tentang tipikor belum membuka ruang eksplisit bagi penyelesaian di luar peradilan. Maka dari itu, penerapan restorative justice terhadap tipikor kecil perlu dilakukan secara selektif, hati-hati, dan dengan pengawasan ketat sehingga diperlukan sinkronisasi antara kebijakan kejaksaan, peraturan perundang-undangan, dan persepsi masyarakat agar pendekatan ini dapat dijalankan tanpa mengurangi rasa keadilan publik.
Kebijakan Pendidikan Inklusif Berdasarkan Hukum Positif dan Implikasinya bagi Penyandang Disabilitas: indonesia hulalata, Mohammad Syafril Rinaldy
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1836

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia berdasarkan perspektif hukum positif serta implikasinya terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis deskriptif-analitis terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah memberikan jaminan pendidikan inklusif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya peraturan pelaksana, keterbatasan pendanaan afirmatif, kurangnya tenaga pendidik khusus, dan minimnya fasilitas ramah disabilitas. Kesenjangan antara norma hukum dan realitas lapangan menandakan bahwa hak pendidikan bagi penyandang disabilitas belum terwujud secara substantif. Diperlukan pembentukan regulasi teknis yang mengatur standar layanan, pembiayaan, dan mekanisme pengawasan agar prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi benar-benar terimplementasi.

Page 24 of 33 | Total Record : 329

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue