cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 258 Documents
 4   5   6   7   8 
KELEMAHAN REGULASI TINDAK PIDANA PEMILU DALAM UPAYA MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PRAKTIK POLITIK UANG (MONEY POLITIC) Hasbi, Mhd.; Ali , Tengku Mabar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.611

Abstract

Pelaksanaan Pemilu yang bebas dan adil (free and fair) adalah suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan bagi sebuah negara yang menyatakan diri sebagai negara yang demokrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kebijakan hukum dalam upaya untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang bebas dan adil, utamanya untuk mengatasi berbagai pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu. Regulasi tindak pidana Pemilu dan Sanksi tindak pidana dalam Undang-Undang Pemilu serta penegakan hukumnya dirasakan belum maksimal dan mampu mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil. Penelitian ini bertujuan untu menganalisis kelemahan Undang-Undang Pemilu sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu lebih berkepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan paradigma yang digunakan paradigma konstruktifisme. Hasil pembahasan diperoleh bahwa Kelemahan regulasi tindak pidana saat ini, menunjukkan bahwa sistem sanksi pidana dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu dirumuskan dalam bentuk sanksi maksimal, yang dalam penerapannya tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan memiliki daya guna sebagai pencegahan umum (general preventif) untuk mencegah terjadinya tindak pidana Pemilu. Secara kelembagaan, kedudukan Sentra Gakkumdu masih terdapat kekaburan norma dalam pelaksanaannya, sehingga fungsi dari Sentra Gakkumdu belum berjalan secara maksimal. Kemudian budaya hukum masyarakat, utamanya penegak hukum belum menunjukkan profesionalisme kerja, yang memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Problematika Waithood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan Asokawati, Dewinta; Utama, Zain Arfin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.620

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia di seluruh belahan dunia juga mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan yang terjadi baik dari segi Teknologi, Peraturan yang berlaku, Pola perilaku dan tentunya mengenai Perkawinan. Pada dasarnya menusia merupakan makluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kesehariannya, dan manusia sendiri kodratnya saling bergantung satu sama lain. Sehingga perkawinan dianggap penting dalam membangun sebuah hubungan. Bagi masyarakat Indonesia, seseorang yang sudah menikah dianggap sebagai prestasi atau prestasi. Namun, pada masa ini muncullah suatu tren yang dikenal sebagai tren “ Waithood ” atau dalam bahasa Indonesia terjadi dengan tertundanya pernikahan, karena beberapa faktor. Menurut hasil laporan Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2023 terdapat 1,58 juta pernikahan di dalam negeri, yang mana angka ini mengalami penurunan sebanyak 7,51% dibandingkan tahun 2022. laporan ini merupakan angka yang paling rendah dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Dengan adanya Tren Waithood , tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tren Waithood dan apakah tren waithood ini bisa dijadikan kotrol sosial dalam menekan angka kemisikinan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif.
The Legal Protection Against Debtors Whose Objects Of Guarantee Are Auctioned By The Bank Through Office Of State Wealth Services And Auction In Medan City Jericho David Kelana Zendrato, Ralph Alfred
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.634

Abstract

This research takes the form of an analysis of the form of legal protection for debtors whose collateral objects are auctioned by banks through the State Property and Auction Services Office in Medan City (Decision Study: 993/Pdt.G/2022/PN.Mdn). The plaintiff in this case made a loan to Defendant I where the loan was taken away to Defendant II and reached Defendant III where Defendant III placed three collaterals where when there was a default on both parties the Defendant as the holder of the mortgage rights. was given by the plaintiff to conduct an auction at a below market price without any notification to the plaintiff in which case the plaintiff felt disadvantaged. This research was carried out using a descriptive approach with qualitative methods with a normative juridical type of research based on secondary data sources taken from case studies of court decisions and laws with analysis using related legal materials. The results of this research obtained results in the form of knowledge related to the form of analysis of judges' decisions regarding the legal protection of debtors whose collateral objects are auctioned by banks through the KPPN and Medan City Auction, showing that debtors have clear rights to obtain appropriate legal protection. Judges must ensure that banks fulfill their obligations to provide clear and complete information, transparent auction procedures, debtors' rights to participate in auctions, and legal protection for debtors. Thus, the debtor can obtain fair compensation if the debtor fails to pay the credit.
Development of Company Establishment Arrangements Limited in Indonesia Joharsah, Joharsah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.647

Abstract

In frame fulfil​​ demands public For obtain service which fast, Act No. 40 Year 2007 about PT This arrange, Application Submission​ And giving validation status body law, granting approval change budget base, delivery announcement And reception announcement change budget base and/or notification And reception announcement change data other, which is conducted service information system administration body law​ electronically in side still possible use system m inner manual circumstances certain, deed establishment company Which has confirmed and deed change budget base Which has Approved and/or notified to Minister noted in list company And announced in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia carried out by the Minister. Founding father responsible answer in a way personal to deed law​​ which is conducted on time company Not yet get validation as a body law a p abila company when has get ratification as​ body law No in a way firm accept all agreement Which made by founding father or company in a way firm No take​​ transfer everything right And obligation Which arise consequence from agreement Which made by founding father although agreement That No done on Name company or company.
Tinjauan Legalitas Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Di Luar Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Arpipy, Mozahra Camelia; Lestaluhu, Rajab; Hasriyanti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.648

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum perkawinan antar umat yang berbeda agama di luar wilayah Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan serta penegakan hukum pada pelaku penyelundupan hukum perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif yaitu dengan mempertimbangkan norma dan peraturan yang berkaitan dengan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan antar umat yang berbeda agama di luar wilayah Indonesia hanya sah di tempat berlangsungnya perkawinan itu. Akan tetapi, perkawinan tersebut menjadi tidak sah di Indonesia karena melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 sub f Undang-Undang Perkawinan. Pelaksanaan perkawinan antar umat yang berbeda agama luar wilayah Indonesia dapat dikatakan sebagai penyelundupan hukum, dikarenakan pasangan tersebut sengaja mengabaikan peraturan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia dengan cara melangsungkan perkawinan tersebut di luar wilayah Indonesia untuk mendapatkan akibat hukum yang mereka inginkan. Berdasarkan prinsip public order perkawinan mereka dibatalkan dan dianggap tidak pernah terjadi di Indonesia demia ketertiban umum.
Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Ditinjau Dari Hukum Perdata Muhammad Akbar; Ali, Muhammad; Markus, Dwi Pratiwi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.650

Abstract

Penelitian terkait Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Ditinjau dari Hukum Perdata perlu dilakukan mengingat aturan perjanjian sewa rahim di Indonesia masih belum jelas, terutama mengenai rahim sebagai objek perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum perjanjian sewa rahim dan status hukum anak hasil sewa rahim menurut KUHPerdata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data diperoleh dengan teknik kepustakaan dan dianalisis secara deksriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) perjanjian sewa rahim tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum perdata di Indonesia. (2) Status hukum anak hasil sewa rahim dapat dilihat dari dua perspektif. Apabila orang tua pendonor ingin memiliki hubungan hukum dengan anak hasil sewa rahim, mereka harus mengadopsi anak tersebut dari ibu pengganti. Namun, jika dilihat dari status perkawinan ibu pengganti, maka terdapat dua ketentuan: (1) Apabila ibu pengganti terikat dalam perkawinan yang sah, maka anak tersebut dikatakan sebagai anak sah dari orang tua pengganti. (2) Apabila ibu pengganti tidak terikat dalam perkawinan atau janda, maka anak tersebut dikatakan sebagai anak di luar kawin.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Berakhirnya Jangka Waktu Hak Guna Bangunan Yang Dibebani Hak Tanggungan Irmayanti, Andi; Simanjuntak, Kristi; Naim, Sokhib
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.669

Abstract

Perlindungan hukum bagi kreditur akibat berakhirnya jangka waktu HGB yang dibebani Hak Tanggungan. Penelitian ini mengkaji dampak hukum dari habisnya masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) yang dijadikan agunan hak tanggungan. Fokus utamanya adalah untuk memahami status hukum dari jaminan HGB yang masa berlakunya telah habis sementara perjanjian kreditnya masih aktif, serta langkah-langkah yang dapay dia,bil oleh kreditur dalam situasi di mana masa berlaku HGB sebagai jaminan telah berakhir meskipun perjanjian kredit belum selsesai. Sumber hukum utama, tambahan, dan ketiga terdiri dari informasi pendukung yang dijadikan sebagai acuan dalam studi ini. Teknik literatur diterapkan untuk mengumpulkan data, dan metode deskriptif analitis digunakan untuk mengevaluasinya. Berdasarkan penelitian, dikarenakan Hak Tanggungan ialah hak kebendaan, jika objek dari hak tersebut hilang, maka HAT tersebut juga hilang. Ini menunjukkan bahwa status hukum Hak Tanggungan menjadi batal jika Hak Atas Tanah (HAT) yang dijadikan jaminan juga dihapus, maka kreditur akan kehilangan hak preferennya dalam mendapatkan jaminan tersebut Namun, utang yang dijaminkan oleh debitur tetap ada artinya debitur masih memilki kewajiban untuk membayar utangnya kepada kreditur. Upaya hukum bisa dijalankan untuk kreditur yaitu, upaya Preventif, kreditur dapat memasukkan klausula dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang mengatur berbagai ketentuan untuk mencegah terjadinya wanprestasi oleh debitur. Klausula ini mencakup peryaratn wajib debitur untuk menjaga agar pembayaran utang tetap dilakukan secara tepat waktu. Sedangkan Upaya Represif, yaitu memohon jaminan pengganti atas HGB yang telah dijaminkan kreditur dapat mengambil alih atau jaminan tambahan menggantikan jaminan yang telah habis atau tidak lagi cukup untuk menutupi utang debitur. Jika upaya tersebut tidak berhasil dilakukan langkah terakhir yang dapat diambil kreditur adalah mengajukan gugatan wanprestasi kepada debitur.
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Di Pasaran Aresil, Alfian; Lestaluhu, Rajab; Naim, Sokhib
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.673

Abstract

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Di Pasaran (dibimbing oleh Rajab Lestaluhu dan sokhib naim).penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efeksitas UU perlindungan pembeli menjaga kepentingan pelaku bisnis kosmetik ilegal serta mengambil tindakan terhadap mereka yang memperdagangkan kosmetik ilegal. Kajian ini bersifat normatif dan menggunakan pendekatan legislatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data ini diperoleh melalui teknik analisis deskriptif analitis. Hasil kajian mengungkapkan bahwa (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pembeli, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.4.1745 memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pembeli kosmetik. Meskipun peraturan yang ada cukup lengkap, pengawasan oleh BPOM kurang ketat, yang menyebabkan banyak pengusaha kosmetik melanggar UU. (2) Pengusaha kosmetik ilegal melalui tiga tahap penegakan hukum: pengawasan, dan hukum pidana sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Peraturan BPOM Nomor HK.00.05.1.23.2516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik.
Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana Mursito
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.682

Abstract

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan adanya berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta revisinya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mengamanatkan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi banyak kendala, termasuk keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan regulasi dan kebijakan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana di Indonesia, menganalisis efektivitasnya, serta membandingkannya dengan praktik di negara lain. Hasil menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam regulasi, efektivitas perlindungan masih terbatas oleh kendala implementasi di lapangan. Perbandingan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, dan Afrika Selatan mengungkapkan bahwa sistem perlindungan korban di negara-negara tersebut memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas, pendanaan, dan integrasi dukungan psikososial, namun juga menghadapi tantangan masing-masing. Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban di Indonesia, perlu adanya peningkatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas LPSK, serta sosialisasi dan edukasi yang lebih luas mengenai hak-hak korban. Selain itu juga perlu adanya peran dari LSM, media dan dukungan
Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia araa, Nur Insyani Tiara Safitri; Ali, Muhammad; Hidaya, Wahab Aznul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.685

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas perlindungan hukum yang di berikan kepada para korban eksploitasi manusia di Indonesia dan pemahaman mengenai bagaimana sanksi hukum diberlakukan terhadap para pelaku eksploitasi manusia di Indonesia. Penulis riset ini menerapkan pendekatan normatif dalam menganalisis data primer dan sekunder. Selain itu, tujuan dari riset ini adalah memberikan pemahaman tentang metode di masa depan untuk menerapkan kompensasi kepada korban perdagangan manusia secara terstruktur, metodologis, dan konsisten. Temuan riset ini mengungkapkan bahwa perlindungan terhadap korban perdagangan manusia merupakan elemen vital dalam penegakan hukum untuk melindungi saksi dan korban. Selain itu, UU ini sangat memperhatikan penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan perdagangan manusia. UU ini menjamin hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan, serta reintegrasi, terutama bagi korban yang menderita secara fisik, psikis, dan sosial akibat dari kejahatan perdagangan manusia.

Page 6 of 26 | Total Record : 258

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue